Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional / 01-04-2017

Pelaksanaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia berusaha
melibatkan seluruh komponen dan aspek yang ada untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Permasalahan kompleks yang mempengaruhi kualitas
pendidikan antara lain meliputi permasalahan kurikulum, kompetensi dan
kualifikasi guru, anggaran, sarana prsarana, dan pemanfaatan teknologi.
Beberapa tahun terakhir hasil survey pendidikan di Indonesia
menunjukkan ketertinggalan Indonesia pada urutan bawah dari negara
lain. World Education Forum dibawah naungan PBB memposisikan
Indonesia di urutan 69 dari 76 negara dan World Literacy
meranking Indonesia di posisi 60 dari 61 negara. Di sisi lain
pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan pengembangan
pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan dikarenakan sumber daya
manusia merupakan aspek utama dalam pembangunan nasional.

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jambi

1. Sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU Sisdiknas terdapat
banyak permasalahan terkait dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi dan perubahan-perubahan pada undang-undang sektoral
seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah dan
undang-undang terkait lainnya.
2. Struktur hukum dalam UU Sisdiknas masih terdapat
banyak permasalahan yang perlu dibenahi agar penyelenggaraan
pendidikan nasional dapat berjalan secara efektif.
3. Anggaran pendidikan nasional dirasa belum mampu
memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan nasional. Pemerintah
daerah belum melaksanakan ketentuan alokasi APBD sebagai
anggaran pendidikan yang telah diatur dalam UU Sisdiknas.
4. Kondisi geologis Indonesia yang berbeda satu sama lain perlu diadopsi
dalam pengaturan aspek sarana dan prasarana pendidikan di setiap
satuan pendidikan.
5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
perlu diatur dengan jelas. Meskipun pengaturan dalam UU Sisdiknas
menyatakan masyarakat sebagai sumber, pelaksana,
pengawas dan pengguna hasil pendidikan.