Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU

Kajian, analisis, dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional / 01-04-2017

Pelaksanaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia berusaha melibatkan seluruh komponen dan aspek yang ada untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan kompleks yang mempengaruhi kualitas pendidikan antara lain meliputi permasalahan kurikulum, kompetensi dan kualifikasi guru, anggaran, sarana prsarana, dan pemanfaatan teknologi. Beberapa tahun terakhir hasil survey pendidikan di Indonesia menunjukkan ketertinggalan Indonesia pada urutan bawah dari negara lain. World Education Forum dibawah naungan PBB memposisikan Indonesia di urutan 69 dari 76 negara dan World Literacy meranking Indonesia di posisi 60 dari 61 negara. Di sisi lain pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan pengembangan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan dikarenakan sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam pembangunan nasional.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Jawa Timur 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Provinsi Jambi

1. Sistem pendidikan nasional yang diatur melalui UU Sisdiknas terdapat banyak permasalahan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan-perubahan pada undang-undang sektoral seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinatahan Daerah dan undang-undang lainnya terkait. 2. Struktur hukum dalam UU Sisdiknas masih terdapat banyak permasalahan yang perlu dibenahi agar penyelenggaraan pendidikan nasional dapat berjalan secara efektif. 3. Anggaran pendidikan nasional dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan nasional. Pemerintah daerah belum melaksanakan ketentuan alokasi APBD sebagai anggaran pendidikan yang telah diatur dalam UU Sisdiknas. 4. Kondisi geologis Indonesia yang berbeda satu sama lain perlu diadobsi dalam pengaturan aspek sarana dan prasarana pendidikan di setiap satuan pendidikan. 5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dengan jelas. Meskipun pengaturan dalam UU Sisdiknas menyatakan masyarakat sebagai sumber, pelaksana, pengawas dan pengguna hasil pendidikan.