Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 17-12-2020

Joshua Michael Djami yang dalam hal ini diwakili oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H, dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum dalam permohonan aquo, Mahkamah terlebih dahulu perlumengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Perkara bertanggal 5 November 2020 dan telah dilakukan registrasi dengan Nomor 99/PUU-XVIII/2020, tertanggal 9 November 2020, yang diajukan oleh kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., dengan perihal pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut, Mahkamah telah menetapkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 November 2020, pukul 13.00 WIB, yang pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dihadiri oleh kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., bahwa dalam persidangan tersebut, sebelum memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Mahkamah setelah mempelajari berkas permohonan termasuk mencermati objek pengujian sebagaimana yang tercantum di dalam surat kuasa yang diberikan kepada para kuasa hukum maupun yang ada dalam permohonan, Mahkamah mendapatkan adanya perbedaan antara objek pengujian yang terdapat dalam permohonan dengan objek pengujian yang tercantum di dalam surat kuasa. Di dalam permohonan, substansi norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2020 prinsipal (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (vide surat kuasa terlampir dalam permohonan).
4. Bahwa terhadap adanya perbedaan objek pengujian sebagaimana diuraikan pada angka 3 tersebut, Mahkamah pada persidangan pendahuluan telah meminta klarifikasi kepada kuasa hukum dan para kuasa hukum telah secara tegas membenarkan akan fakta tersebut. Oleh karena itu dengan adanya fakta hukum dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa oleh karena pada esensinya surat kuasa secara universal adalah pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain untuk mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan tertentu. Lebih lanjut dalam hal surat kuasa tersebut bersifat khusus, sebagaimana jenis surat kuasa khusus yang diberikan oleh prinsipal (pemberi kuasa) kepada para kuasa hukum dalam permohonan a quo, maka pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebihyang secara tegas disebutkan secara limitatif dalam surat kuasa dimaksud, termasuk tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa (vide Pasal 1975 KUHPerdata).
5. Bahwa dengan adanya fakta hukum dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, maka terhadap adanya perbedaan objek pengujian sebagaimana yang terdapat dalam permohonan dengan surat kuasa, Mahkamah berpendapat para kuasa hukum tidak mempunyai wewenang untuk menyampaikan permohonan yang akan disampaikannya di depan persidangan. Sebab, pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara prinsipal (pemberi kuasa) dengan permohonan yang diajukan oleh para kuasa hukum yang mendalilkan menerima kuasa untuk mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa) dalam mengajukan permohonan tersebut dan oleh karenanya Mahkamah pada persidangan pendahuluan tidak memberi kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan (vide risalah sidang tanggal 26 November 2020).
6. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, oleh karena surat kuasa merupakan dasar bagi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan yang mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa), maka terhadap Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2020 yang terlampir dalam permohonan a quo harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar bagi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasadalam permohonan a quo. Mahkamah juga berpendapat bahwa oleh karena antara permohonan dan surat kuasa adalah satu kesatuan yang utuh di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka dengan adanya inkonsistensi mengenai objek pengujian antara yang ada di dalam permohonan dengan surat kuasa tersebut dan dengan pertimbangan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009), permohonan a quo tidak relevan lagi untuk dilakukan persidangan lebih lanjut.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan aquo adalah tidak jelas (kabur).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dan hal-hal lainnya

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 89/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 17-12-2020

Yok Sagita sebagai Karyawan Swasta yang memberikan kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., dkk. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AJC Pasaribu & Associates, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 55 UU PPHI

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 55 UU PPHI dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai inkonstitusionalitas kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 manakala tidak dimaknai menjadi:
1. bahwa “Kata khusus bukanlah sebagai pengaturan khusus untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial”;
2. bahwa “Kata khusus yang dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah tidak sesuai dengan norma Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menempatkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional”;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, karena sifat “khusus” dari Pengadilan Hubungan Industrial tersebut yang meniadakan upaya hukum peninjauan kembali.
Bahwa setelah mencermati lebih lanjut dalil permohonan Pemohon, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, Mahkamah menemukan permasalahan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian sesungguhnya hanya merupakan ketentuan mengenai klasifikasi atau pembagian dari lembaga peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU 48/2009, yang menyatakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Kemudian Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain kekhususan itu, penyelesaian perkaranya pun menggunakan hukum acara yang bersifat khusus, karena menganut prinsip penyelesaian perkara secara cepat (speedy trial). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 55 UU 2/2004 telah jelas pula menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 55 UU 2/2004 hanya merupakan pasal yang menjelaskan mengenai kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak perlu dimaknai lain selain yang telah ditentukan dalam norma a quo (expressis verbis). Dengan demikian, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat apabila norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 UU 2/2004.
Adapun kerugian konstitusional yang telah Pemohon alami yang menurut Pemohon dikarenakan oleh berlakunya Pasal 55 UU 2/2004, menurut Mahkamah, sesungguhnya persoalan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 56 dan Pasal 57 UU 2/2004, dan Mahkamah telah pula menimbang berkenaan dengan pengujian kedua pasal a quo, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 Oktober 2019. Kemudian Mahkamah akan menegaskan kembali di dalam pertimbangan putusan ini, yaitu mengutip Paragraf [3.10.5] dan Paragraf [3.10.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019:

[3.10.5] Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan,
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.
Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,
Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali;
[3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (lex generalis) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa meskipun Mahkamah telah berpendapat sebagaimana dikutip di atas, namun setelah mencermati petitum Pemohon, menurut Mahkamah, rumusan petitum yang memohon dua tafsir berbeda terhadap satu kata yang sama yaitu “khusus”, sedangkan Majelis Hakim Panel telah pula menanyakan kepada Pemohon berkenaan dengan Petitum a quo pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, dan menurut Pemohon kedua petitum tersebut adalah petitum yang berbeda. Namun oleh karena tidak terdapat kata “atau” di antara kedua petitum (petitum alternatif) hal tersebut justru memunculkan pertentangan di antara keduanya sehingga menimbulkan ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon.
Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa ketidaktepatan pasal yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum yang demikian mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena permohonan Pemohon kabur yaitu terdapat ketidaktepatan norma yang dimohonkan pengujian dan ketidakjelasan petitum, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

H. Jarizal Hatmi, S.E., Drs. Amri Swarta, M.M., Drs. H. Zainun Manaf, Eliyusnadi, S.Kom., M.Si. DPT., Hj. Mor Anita, S.E., M.M., Pahruddin Kasim, S.H., M.H., Dr. H. Rasidin, M.Ag., Satria Gunawan, Nopantri, S.P., M.Si., Dr. H. Adirozal, M.Si., Edminuddin, S.E., M.H., Yuldi Herman, S.E., M.Si., dan Ir. Boy Edwar, M.M. yang memberikan kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk, para Advokat pada Kantor Heru Widodo Law Office, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati uraian pembentukan daerah otonomi baru sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, yang menurut para Pemohon telah menimbulkan kerugian bagi kabupaten induk, in casu Kabupaten Kerinci apabila kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” tidak dimaknai: ”yang dimanfaatkan”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip secara utuh ketentuan Pasal 13 UU 25/2008 yang menyatakan:
(1) Bupati Kerinci bersama Penjabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat walikota.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan penjabat walikota.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kerinci yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh;
c. utang piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri.
Persoalan aset barang bergerak dan tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang semula berada dalam wilayah Kabupaten Kerinci yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh bukan merupakan persoalan yang muncul setelah UU 25/2008 diberlakukan. Sebagaimana uraian pada Paragraf [3.13] di atas proses pengusulan pembentukan daerah dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan segala hal ihwal yang diperlukan untuk pembentukan tersebut dan untuk daerah induknya. Oleh karenanya, persoalan aset pun telah dipertimbangkan ketika Bupati Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pembentukan Kota Sungai Penuh di mana dalam Keputusan tersebut telah memuat penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dituangkan dalam dokumen bukti kepemilikan aset Kabupaten Kerinci. Selain itu disepakti pula masalah personil dan hutang piutang Kabupaten Kerinci, yang akan dimanfaatkan atau menjadi beban calon Kota Sungai Penuh. Terhadap aset Kabupaten Kerinci berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon Kota Sungai Penuh wajib diserahkan seluruhnya kepada calon Kota Sungai Penuh, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon Kota Sungai Penuh.
Berkenaan dengan riwayat proses pembentukan Kota Sungai Penuh yang dilakukan secara berjenjang tersebut pada pokoknya telah dituangkan juga dalam Penjelasan Umum UU 25/2008 yang menyatakan:
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci Menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2006 tanggal 13 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/1112/Pem&Otda tanggal 29 April 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2075/Pem&Otda tanggal 22 Juli 2006 perihal Mohon Rekomendasi Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/0104/Pem&Otda tanggal 1 Agustus 2006 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Surat Pernyataan Bupati Kerinci Nomor 100/2341/Pemotda tanggal 12 Agustus 2006 tentang Bantuan Dana pada Kota Sungai Penuh, Surat Bupati Kerinci Nomor 100/2711/Pem & Otda tanggal 21 September 2006 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh, Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Jambi atas Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Otonom Sungai Penuh, Surat Usulan Gubernur Jambi Kepada Mendagri Nomor 100/3884/Pemotda tanggal 1 September 2006 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep.31/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135.7/Kep.236/2007 tanggal 16 Juni 2007 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Kerinci, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Persetujuan Nama Kota, Ibukota, dan Cakupan Wilayah Calon Kota sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kerinci, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai Penuh, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai Penuh.
Bertolak pada uraian di atas, proses penyerahan aset Kabupaten Kerinci telah dilakukan sebagaimana amanat UU 32/2004 dan PP 78/2007. Oleh karenanya sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (3) UU 25/2008 penyerahan aset dan dokumen Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan penjabat Walikota Sungai Penuh. Tujuannya agar tercapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga segera dapat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam Wilayah Kota Sungai Penuh. Penyerahan aset tersebut adalah merupakan tindakan hukum untuk merealisasikan amanat UU 25/2008 (vide Penjelasan UU 25/2008). Apabila proses yang telah disepakati bersama sebagaimana dituangkan dalam berbagai dokumen yang selanjutnya dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU 25/2008, namun tidak direalisasikan oleh Kabupaten Kerinci maka menjadi tanggung jawab Gubernur Jambi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menyelesaikannya (vide Pasal 13 ayat (8) UU 25/2008). Dengan demikian proses Pembentukan Kota Sungai Penuh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum merupakan dalil yang tidak berdasar.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah tampak jelas dan terang tidak ada persoalan konstitusionalitas atas kata “dan/atau” dalam frasa “dan/atau dimanfaatkan” dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008. Oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional apabila tidak dimaknai “Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, UU 25/2008 sesuai dengan judulnya adalah UU tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, wilayah kota yang tadinya belum ada untuk selanjutnya diadakan/dibentuk guna meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah (vide konsideran Menimbang huruf c UU 25/2008). Oleh karenanya UU a quo hanya menentukan hak Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bahkan bertolak pada proses awal pembentukan calon Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyatakan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun, pada tahun pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pada tahun kedua sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pada tahun ketiga sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (1) UU 25/2008). Demikian pula Pemerintah Provinsi Jambi telah sanggup memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide Pasal 15 ayat (2) UU 25/2008).
Terhadap kesanggupan Pemerintah Kabupaten Kerinci tersebut telah dituangkan dalam dokumen berupa Keputusan Bupati Kerinci Nomor 135/Kep.295/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Penyelenggaraan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Pertama bagi Kota Sungai Penuh, Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Kerinci bagi Calon Kota Sungai Penuh, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Nomor 09/PIM/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dalam APBD Provinsi Jambi untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah bagi Kota Sungai Penuh, dan Surat Gubernur Jambi Nomor 900/471/Pemotda tanggal 23 Juni 2008 tentang Perihal Dukungan Dana Pemerintah Provinsi Jambi bagi Calon Kota Sungai Penuh (vide Penjelasan Umum UU 25/2008).
Dengan demikian pengaturan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya merupakan realisasi tujuan dana perimbangan yakni untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru memerlukan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya ketentuan norma pasal a quo Kota Sungai Penuh dapat segera mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Sementara itu, bagi Kabupaten Kerinci tanpa harus meminta pemaknaan rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 pada prinsipnya sebagai daerah otonom yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas pembantuan sudah pasti memeroleh alokasi dana perimbangan sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 32/2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah”. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 10 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahnya belum layak dan memadai, sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 Pemerintah telah mengalokasikan DAK prasarana Pemerintahan daerah dalam APBN. Dalam kaitan ini, Kabupaten Kerinci telah mendapatkan alokasi dana berupa: DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp4.591.420.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2015 (vide Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015). Selain DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kerinci juga mendapatkan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah tahun 2018, 2019, 2020 (vide Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018). Dengan adanya DAK dan Dana Insentif Daerah maka Kabupaten Kerinci memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun kembali sarana dan prasarana, termasuk aset-aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dengan demikian persoalan yang dihadapi Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk yang membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru serta pembangunan infrastruktur merupakan hal yang berkaitan dengan skema pembiayaan pembangunan ibukota baru, bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma karena proses yang dilakukan untuk pembentukan tersebut telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil para Pemohon yang mempermasalahkan adanya ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif merupakan dalil yang tidak mendasar pula.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 inkonstitusional adalah juga tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, sebelum sampai pada kesimpulan, dikarenakan kerugian hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] dan Paragraf [3.7] di atas, maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon.

[3.16.1] Bahwa Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX dalam kualifikasinya masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sekalipun Pemohon IV dan Pemohon V menerangkan dirinya sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 dan Pemohon VI Periode 2004-2008, serta Pemohon VIII menyatakan sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019- 2022 tetapi tidak dalam kapasitas mewakili organisasi, serta Pemohon IX menerangkan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelepasan aset. Dalam kualifikasinya tersebut masing-masing Pemohon telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008. Namun oleh karena substansi permohonan a quo berkaitan dengan persoalan penyerahan aset daerah dan dana alokasi khusus daerah, yang menurut Mahkamah persoalan demikian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstitusional perseorangan warga negara.
Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 70/PUU-XII/2014, bertanggal 6 November 2014 telah menetapkan bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah. Dengan demikian Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX, meskipun menganggap dirinya memiliki kepedulian terhadap Kabupetan Kerinci, namun tetap tidak dapat mewakili Kabupaten Kerinci. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak mengalami kerugian hak konstitusional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.16.2] Bahwa Pemohon X sebagai Bupati Kerinci Periode 2019-2024 dan Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024 yang bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, bersama-sama mengkualifikasikan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.
Sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.16.1] di atas, bahwa yang bisa mewakili daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah itu sendiri, dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang mewakili kepentingan daerah, sebelumnya antara lain telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016 dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
“...apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.”

Lebih lanjut dalam Putusan a quo Mahkamah berpendapat bahwa
“...bukanlah berarti kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri- sendiri sama sekali tidak dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda. Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atau DPRD (DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) secara sendiri-sendiri tetap dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah”.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Selanjutnya, menurut Mahkamah norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 yang dimohonkan pengujiannya ini terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pengujian ketentuan dimaksud adalah Bupati Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci.
Berkenaan dengan persoalan ini, pada saat Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 16 Januari 2020), Majelis Panel Hakim sudah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon. Menurut Majelis Panel Hakim, persoalan pokok dalam permohonan para Pemohon berkenaan langsung dengan pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah. Sementara permohonan awal para Pemohon diajukan oleh individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintah daerah. Ketika itu, Majelis Panel juga sudah mengingatkan para Pemohon untuk melihat kembali putusan-putusan Mahkamah terdahulu menyangkut pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan daerah. Majelis Hakim dalam persidangan a quo juga mempertanyakan, apakah sebelum mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, pernah ada pembahasan antara DPRD dengan kepala daerah terkait persoalan penyerahan aset kepada Kota Sungai Penuh. Namun demikian, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya hanya menambahkan Bupati Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon X dan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebagai Pemohon XI dan dua orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci masing-masing sebagai Pemohon XII dan Pemohon XIII. Dalam Perbaikan permohonan para Pemohon, pada bagian identitas Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII, ditempatkan sebagai subjek hukum yang terpisah bukan sebagai satu kesatuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Demikian juga dalam surat kuasa tambahan yang disampaikan para Pemohon, masing-masing bertanggal 21 Januari 2020, Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon X (Bupati) terpisah dengan Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon XI sampai dengan Pemohon XIII (pimpinan DPRD). Meskipun surat kuasa yang demikian tidak salah, namun seharusnya Bupati dan DPRD dalam permohonan yang demikian harus terrepresentasikan sebagai subjek hukum satu Pemohon, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci;
Jika Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah maka khusus untuk DPRD, harus dibuktikan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD yang menyetujui pengajuan permohonan pengujian UU 25/2008 ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana pendirian Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015, tanggal 5 April 2017;
Sebelumnya, saat Persidangan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 16 Januari 2020), Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan menanyakan ada tidaknya Rapat Paripurna DPRD yang membahas persoalan hukum yang dimohonkan a quo. Sementara permohonan para Pemohon saat itu diajukan oleh individu-individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan daerah (mantan anggota DPRD), bukan pemerintahan daerah yaitu DPRD dan kepala daerah;
Kemudian dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda memeriksa Perbaikan permohonan, tanggal 6 Februari 2020 (vide Berita Acara Persidangan Perkara 3/PUU-XVIII/2020 tanggal 5 Februari 2020) Majelis Panel kembali menanyakan mengenai bukti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci, karena dalam perbaikan permohonan para Pemohon hanya menambahkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci sebagai tambahan Pemohon, tanpa menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci;
Pada tanggal 6 Februari 2020, Kepaniteraan Mahkamah menerima bukti P-37 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Keputusan Rapat Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci bertanggal 21 Januari 2020 (vide bukti P-37). Dalam bukti dimaksud dijelaskan bahwa Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pandangan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci menjadi Pemohon pada perkara pengujian undang-undang yang sudah diajukan oleh Jarizal Hatmi, dan melengkapi kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap bukti surat dimaksud Mahkamah menilai bukti tersebut hanya menjelaskan kesepakatan Bupati dan Wakil Bupati dengan beberapa pimpinan DPRD, bukti demikian menurut Mahkamah tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan pengujian benar diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Karena sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah mensyaratkan adanya Rapat Paripurna DPRD untuk membuktikan bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah benar dikehendaki oleh mayoritas anggota DPRD, bukan hanya pimpinan DPRD. Yang kemudian hasil Rapat Paripurna tersebut diwujudkan dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah bersama-sama dengan kepala daerah sebagai subjek hukum yang merepresentasikan satu Pemohon yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci;
Selanjutnya, para Pemohon mengajukan bukti P-41 berupa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Kerinci. Namun Rapat Paripurna tersebut diadakan pada tanggal 18 Maret 2020, saat Persidangan Pleno Pemeriksaan Permohonan Pemohon sudah dilaksanakan. Terhadap bukti P-41 tersebut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVI/2018, bertanggal 13 Maret 2019, menguatkan kembali pendiriannya bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang-Undang yang berkaitan dengan hak dan kewenangan daerah, DPRD harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna sebelum permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti P-41 dimaksud;
Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak dapat dikatakan sebagai bersama-sama mengajukan permohonan a quo sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemerintahan daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci. Terlebih lagi para Pemohon tidak dapat menyertakan bukti adanya Rapat Paripurna DPRD yang dilakukan sebelum diajukannya permohonan ke Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

H. Sunaryo, H.S dan Zarkasi yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. Muhammad Junaidi, S.HI, M.H. dan Khikmah, S.H yang tergabung dalam Junaidi & Partner yang untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017

Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi
[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah yang pada pokoknya meminta Mahkamah menerbitkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda pelaksanaan berlakunya pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-21yang lahirnya pencabutan izin tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017, sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya agar ada jaminan kepastian hukum atas kewenangan yang telah diberikan melalui perizinan sebelumnya. Menurut para Pemohon hal ini perlu agar dimungkinkan tanggung jawab yang harus dijalankan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang seyogyanya sudah siap diberangkatkan oleh perusahaan para Pemohon dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penundaan keberlakuan norma a quo yang berimplikasi pada penundaan berlakunya pencabutan izin perusahaan para Pemohon. Terlebih, terhadap pokok permohonan dalam perkara a quo belum dipertimbangkan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan demikian permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Permohonan
[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi rasa keadilan. Terhadap dalil tersebut, para Pemohon ternyata tidak memohon mengenai angka dari deposito yang harus disetorkan, namun dari petitum permohonannya yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah agar norma tersebut dapat dimaknai dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi Oleh Bank Manapun) yang nilainyapaling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah. Terhadap hal tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan para Pemohon tersebut sesungguhnya adalah meminta agar setoran uang dalam bentuk deposito seharusnya ditafsirkan dalam bentuk Jaminan Bank, dan bank pemerintah ditafsirkan menjadi “Bank Manapun”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penting bagi Mahkamah untuk menguraikan apa sebetulnya tujuan dari syarat tersebut menurut undang-undang a quo. Latar belakang filosofis dari syarat tersebut pada pokoknya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019, yang diucapkan sebelumnya pada tanggal 25 November 2020 yang antara lain mempertimbangkan:
“...a. Bahwa jumlah modal disetor dan jumlah deposito sebagaimana diatur dalam pasal a quo, di satu sisi dapat dipahami sebagai beban bagi P3MI untuk mendapatkan SIP3MI, padahal apabila dicermati secara saksama filosofi dan semangat dari UU 18/2017 adalah untuk lebih memberikan jaminan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menaikkan modal yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan kualifikasi dan krediblitas P3MI sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian P3MIdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen PMI hingga sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran deposito sebagaimana diatur dalam pasal a quo adalah sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah PMI yang dalam hal ini juga diwakili oleh P3MI sebagai partner dari Pemerintah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah P3MI yang bukan hanya profesional dan bonafide tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
b. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha penempatan PMI adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap PMI. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU 18/2017 justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusahadan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif..
....e. Bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan pengujiannya merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua P3MI dan syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) UU 18/2017 yang menyatakan “Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri”. Selain itu, ketentuan pasal a quo juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)”. Tambah lagi, ketentuan besaran modal disetor dan setoran deposito bagi P3MI merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah pilihan kebijakan untuk menaikan modal disetor dan setoran deposito dengan jumlah tertentu tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019, tanggal 25 November 2020, paragraf [3.16])

Pertimbangan tersebut di atas merupakan sikap Mahkamah mengenai konstitusionalitas syarat yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017. Oleh karenanya terhadap pasal a quo Mahkamah telah menegaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma.
Selanjutnya berkenaan dengan petitum para Pemohon mengenai bentuk penyetoran yang seharusnya dapat berbentuk bank garansi di bank manapun, menurut Mahkamah apabila hal tersebut dikabulkan justru potensial menciptakan ketidakpastian hukum dan sekaligus berpotensi mengurangi peran pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dan bonafiditas dari P3MI yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerja migran. Tentunya tanpa kepastian hukum dan bonafiditas tersebut, akan menimbulkan keraguan mengenai profesionalitas P3MI dan dalam jangka panjang justru membahayakan keselamatan pekerja migran. Menurut Mahkamah, karena sifat pekerjaan dan usaha dari P3MI yang bersifat lintas negara, penggunaan bank pemerintah adalah pilihan yang tepat, karena tidak semua bank, atau dalam diksi para Pemohon “Bank Manapun” dapat memberikan jaminan bonafiditas perusahaan, apalagi untuk kepentingan PMI yang berada di negara lain. Terlebih terhadap bank pemerintah terdapat jaminan keamanan dan kemudahan akses dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI. Para Pemohon membandingkan syarat ini dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mensyaratkan salah satunya agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Menurut Mahkamah perbandingan tersebut adalah tidak tepat, karena bidang usaha P3MI dengan perusahaan PIHK dan perusahaan PPIU adalah bidang usaha yang sangat berbeda dan memiliki implikasi yang sangat berbeda pula. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU PPMI justru bukan saja dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa frasa “Deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-11-2020

Anwar Hafid, dkk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Refly Harus, S.H., M.H., LL.M, dkk Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Refly Harun & Partners, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU Pilkada Perubahan Kedua dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah mempercepat proses penyelesaian perkara mengingat permohonan a quo terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di mana, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 para Pemohon akan memulai Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020.
Terhadap Permohonan Provisi para Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan tidak terdapat alasan yang signifikan akan mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang mengharuskan Mahkamah mengadili dan memutus perkara a quo sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih lagi, bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD pilihan politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah telah diperhitungkan risikonya termasuk risiko yang harus diterima berkenaan dengan konsekuensi berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan
...
[3.16] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan ahli para Pemohon, kesimpulan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan kesimpulan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli Pihak Terkait, serta kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa terkait dengan keharusan bagi anggota legislatif untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015, dalam Paragraf [3.20] sampai dengan Paragraf [3.24], khususnya Paragraf [3.23] dan Paragraf [3.24] Mahkamah menyatakan:
Paragraf [3.23]
… Dikatakan tidak proporsional (dan karenanya tidak adil) karena terhadap proses yang sama dan untuk jabatan yang sama terdapat sekelompok warga negara yang hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu dalam hal ini warga negara yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Alasan pembentuk Undang-Undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah bersifat kolektif kolegial, sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut. Sebab orang serta-merta dapat bertanya, bagaimana jika yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah Pimpinan DPR, atau Pimpinan DPD, atau Pimpinan DPRD, atau bahkan Pimpinan alat kelengkapan DPR, DPD atau DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh terhadap tugas dan fungsinya? Sebab, paling tidak, jika nantinya yang bersangkutan terpilih, hal itu akan berakibat dilakukannya proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalannya bukanlah kolektif kolegial atau bukan, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan....”

Paragraf [3.24]
“… Dengan demikian, Pasal 7 huruf s UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam Pasal tersebut tidak diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …”

[3.16.2] Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 oleh pembentuk undang-undang telah disesuaikan pada UU 10/2016 yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Terkait dengan isu keharusan mengundurkan diri anggota legislatif saat akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Mahkamah telah mempertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, tanggal 28 November 2017.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan seharusnya tidak ada perbedaan antara jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan jabatan kepala daerah karena merupakan kesatuan rumpun jabatan, yaitu “jabatan politik”. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, tanggal 28 November 2017, bahwa persoalannya menurut Mahkamah adalah bukanlah masalah kolektif kolegial semata, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. Pemilih yang telah memilih para Pemohon untuk menjadi wakilnya telah menerima tanggung jawab dan amanah sebagai anggota DPR dan DPRD, sehingga ketika anggota DPR dan DPRD yang terpilih dan duduk sebagai anggota dewan yang secara pribadi kemudian memilih untuk menjadi kepala daerah maka secara sadar telah melepaskan tanggung jawab dan amanah sebagai anggota dewan untuk kemudian memilih mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang berarti memiliki tanggung jawab dan amanah yang secara hukum mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda meskipun merupakan rumpun yang sama. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan jabatan anggota legislatif dan jabatan menteri merupakan jabatan dalam rumpun yang sama yaitu jabatan politik sehingga adanya perbedaan antara kedua jabatan tersebut ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah telah bertentangan dengan UUD 1945 dengan menggunakan dasar pemikiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013, tanggal 3 Januari 2014. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013 sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon:
“...Jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden, sepanjang Presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya. Berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yan terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham“

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah yang dikutip di atas, meski jabatan menteri sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berada dalam rumpun jabatan politik, namun eksistensi posisi menteri tergantung pada Presiden dan bukan jabatan yang dipilih oleh rakyat (elected official). Berbeda dengan menteri, jabatan anggota legislatif adalah merupakan jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected official). Dengan demikian, meski sama-sama berada dalam rumpun jabatan politik, sebagaimana didalilkan para Pemohon, namun dalam banyak hal terdapat perbedaan di antara kedua jabatan dimaksud. Artinya, menggunakan dalil rumpun jabatan sebagai alasan sehingga anggota legislatif yang akan mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri menjadi tidak relevan. Apalagi, jabatan menteri bukan jabatan politik yang harus bertanggung jawab kepada pemilih (konstituen) sebagaimana pertanggungjawaban anggota lembaga legislatif sebagai elected official yang tidak boleh terputus karena hendak menggapai jabatan lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, alasan para Pemohon yang menghendaki dipersamakan perlakuan antara anggota legislatif dengan menteri yang tidak dipersyaratkan mengundurkan diri apabila mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan anggota legislatif memiliki mekanisme kontrol baik yang bersifat internal maupun eksternal dari Mahkamah Partai Politik, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masyarakat, sehingga tidak lantas menjadikan anggota legislatif dapat menyalahgunakan kewenangannya oleh karenanya keharusan anggota legislatif untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan tidak relevan lagi. Menurut Mahkamah, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUXIII/2015, tanggal 8 Juli 2015. Di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa berhenti ketika memenuhi syarat sebagai calon yang ditetapkan oleh KPU/KIP karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak semata karena adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dimaksud, namun menurut Mahkamah menyangkut tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh masyarakat yang telah memilihnya. Artinya, pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU/KIP adalah memenuhi rasa keadilan dari semua rumpun jabatan ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah;

[3.17.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan syarat “mengundurkan diri” ini dapat diterapkan hanya pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan pengunduran diri hanya diterapkan pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif, justru mengabaikan prinsip keadilan dan kesamaan setiap orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 memberikan kesempatan yang sama untuk semua rumpun jabatan politik ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka harus mengundurkan diri ketika telah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP. Oleh karenanya, ketika para Pemohon menginginkan hanya diterapkan pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif justru hal tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif, karena memperlakukan berbeda untuk hal yang sama yaitu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUUVIII/2010, tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
[3.19.4] Bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, adalah jaminan konstitusional terhadap setiap orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan hak atas affirmative action. Menurut Mahkamah, tidak ada suatu keadaan yang spesifik untuk memberlakukan affirmative action kepada Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dalam keadaan yang spesifik untuk diberlakukan affirmative action karena posisi para Pemohon bukan orang atau kelompok orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus-menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat. Selain itu, frasa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca sebagai satu-kesatuan dan frasa tersebut sama sekali tidak boleh dilepaskan dari frasa “untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan cara membaca yang demikian, semakin jelas tidak ada suatu keadaan yang spesifik pun yang dapat membenarkan para Pemohon untuk berlindung di balik alasan konstitusional sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa secara prinsip dalil-dalil para Pemohon tidaklah jauh berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah pernah diputus sebelumnya, Mahkamah perlu menegaskan kembali norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, sehingga Mahkamah merasa perlu menyatakan dan sekaligus menegaskan kembali bahwa tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma a quo. Selain itu, Mahkamah tidak memiliki alasan yang mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Oleh karena itu, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →