Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-11-2019

Muhammad Sholeh, S.H dan Ir. Ahmad Nadir (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016

Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pokok permohonan a quo adalah berkenaan dengan isu konstitusional perihal pemberlakuan syarat dukungan jumlah penduduk bagi calon kepala daerah yang mendaftarkan diri dari calon perseorangan; Berkenaan dengan dukungan kepada calon perseorangan, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya yang dalam Paragraf [3.12.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017 mengulang kembali penegasannya, yaitu:
....

[3.10.2] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 bertanggal 29 September 2015, Paragraf [3.15] yang menguji antara lain Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) ....

[3.10.3] Bahwa terhadap Pasal 41 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, Pasal 41 ayat (2) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dan Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017, Paragraf [3.12.5] ....

[3.10.4] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 41 UU 10/2016, oleh karena terhadap pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana yang telah dikutip dalam Paragraf [3.10.2] dan Paragraf [3.10.3] di atas berkaitan erat dan masih relevan untuk menilai konstitusionalitas Pasal 41 UU 10/2016 serta pembentuk undang-undang telah pula menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dengan menambahkan frasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan a quo ke dalam norma Pasal 41 UU 10/2016, sehingga menurut Mahkamah tidak lagi terdapat persoalan konstitusional terhadap norma a quo sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan dan sepanjang Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN / 28-11-2019

Reza Aldo Agusta

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal a quo, Mahkamah Konstitusi
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena keseluruhan jasa pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 mengabaikan tujuan pendidikan karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.12], untuk memahami secara komprehensif pengertian jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 tidaklah dapat dilepaskan dari UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang pada prinsipnya menentukan penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba yang artinya tidak mencari laba atau keuntungan. Andaipun terdapat sisa hasil usaha atas penyelenggaraan pendidikan tersebut harus dikembalikan atau diinvestasikan kembali ke perguruan tinggi yang bersangkutan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Dalam hal ini, sekalipun pendidikan disebut “komoditas” namun perdagangan jasa pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak untuk mencari keuntungan atau laba karena UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional telah menegaskan dengan jelas tanpa ada tafsir yang lain bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba [vide Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003, Pasal 60 ayat (2), Pasal 63 huruf c, dan Pasal 90 ayat (4) UU 12/2012]; Selain itu, meskipun dikategorikan sebagai “komoditas”, jasa
pendidikan tersebut tetap harus mengacu pada dan tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, dimasukkannya jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan bukan berarti harus diperdagangkan. Negara tetap memiliki kekuasaan untuk menilai dan menentukan jasa pendidikan yang bagaimana yang dapat diperdagangkan tanpa melanggar Konstitusi.

b. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang membuat pendidikan sebagai barang privat (private goods) sehingga berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah adalah tergolong public goods di mana negara tidak bisa melepas perannya untuk mengatur dan memberikan arah kebijakan sistem pendidikan nasional. Selain itu, sifat pendidikan yang harus bisa diakses oleh seluruh warga negara (accessible) merupakan alasan mengapa pendidikan tergolong sebagai public goods. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, yang menyatakan, “… Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD
1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2010, dipertimbangkan, “...sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidangpendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Pertimbangan Mahkamah yang demikian semakin menunjukkan peran sentral negara dalam pendidikan tidak dapat dikurangi dan dialihkan. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang menjadikan jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, menurut Mahkamah tidak serta-merta membuat pendidikan dijadikan sebagai private goods;
Dengan adanya ketentuan yang memasukkan pendidikan ke dalam ruang lingkup jasa yang dapat diperdagangkan, tidak membuat pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya, karena sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, jasa pendidikan penyelenggaraannya terikat dan tunduk dengan seluruh regulasi pendidikan nasional yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Sebagaimana dalam perdagangan barang atau jasa lainnya, negara dapat membuat perlindungan hukum atau proteksi dengan instrumen regulasi dalam
hal ini bidang kependidikan yang memberi pedoman dan panduan untuk menyelenggarakan pendidikan;

c. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 4
ayat (2) huruf d UU 7/2014 maka terjadi dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu berdasarkan rezim UU 20/2003 (Sisdiknas) dengan rezim UU 7/2014 (Perdagangan), yang memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa regulasi perdagangan dalam hal ini UU 7/2014
tidaklah berdiri sendiri, namun berkait erat dengan peraturan perundang-undangan lain, in casu UU 20/2003. Sebagai satu sistem pendidikan nasional seharusnya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Arah kebijakan pendidikan dan batasan-batasan yang digariskan dalam pengelolaan pendidikan nasional telah diatur secara komprehensif dalam UU 20/2003 beserta UU 12/2012 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana lainnya yang menjadi regulasi pendidikan nasional yang harus ditaati oleh siapapun yang berkepentingan dengan pendidikan nasional di Indonesia;
Sekalipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan, namun pendidikan tidak tunduk pada rezim perdagangan sehingga tetap berada dalam rezim sistem pendidikan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan jasa pendidikan, secara tegas Pasal 53 ayat (3) UU 20/2003 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dengan demikian, meskipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf d UU
7/2014 dalam penyelenggaraannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya prinsip nirlaba, sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 dan UU 12/2012.
Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pasal 37 dan Pasal 38 UU 20/2003 telah menentukan pula kurikulum penyelenggaraan pendidikan, sehingga semua penyelanggara pendidikan, termasuk lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, kurikulum yang diajarkan harus disesuaikan dengan UU 20/2003 yang pada pokoknya kurikulum dimaksud memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pengaturan kurikulum yang demikian dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak hanya menyasar peningkatan pemahaman ilmu pengetahuan, namun juga membentuk karakter anak bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

d. Menimbang bahwa meskipun telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun oleh karena kedudukan hukum Pemohon belum dipertimbangkan oleh Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.6], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa norma UU 7/2014 yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014, yang selengkapnya menyatakan “Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: ... d. Jasa Pendidikan”. Dengan berlakunya norma a quo Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian spesifik (khusus)
dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Secara faktual, Pemohon menerangkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat kurang mampu tidak bisa langsung mengecap pendidikan tinggi karena Pemohon harus bekerja dan menabung selama 7 tahun baru bisa memiliki cukup uang untuk mendaftar ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Karena, biaya pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun [vide bukti P-9 dan bukti P- 10]. Kondisi ini menurut Pemohon merupakan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang terjangkau yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;

2. bahwa menurut Pemohon, tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya menurut Pemohon, jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi sebab pendidikan akan tetap menjadi public goods yang diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, khususnya uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dikaitkan dengan argumentasi Pemohon dalam pokok permohonannya, telah ternyata bahwa hingga Mahkamah tuntas memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan korelasi perihal anggapan kerugian konstitusional yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya norma pasal a quo. Kalaupun benar telah terjadi kenaikan biaya pendidikan yang dianggap tinggi oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa kenaikan biaya pendidikan tersebut disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014. Bahkan, Pemohon sendiri mengakui adanya kenaikan biaya pendidikan tidak
berpengaruh secara langsung terhadap Pemohon, terlebih-lebih perguruan tinggi Pemohon, in casu Universitas Atma Jaya, menyediakan skema beasiswa secara penuh untuk menyelesaikan pendidikan bagi Pemohon [vide perbaikan permohonan halaman 4].
Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, baik aktual maupun potensial, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

e. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Andaipun kedudukan hukum demikian dimiliki, quod non, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-11-2019

Drs. LA Arta, M. Si

Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal-pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. …
e. bahwa pada tanggal 12 November 2019, Mahkamah Konstitusi menerima surat bertanggal 12 November 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945;
f. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, terhadap pencabutan atau penarikan kembali perkara tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 November 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;


RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN / 28-11-2019

Viktor Santoso Tandiasa, Advokat, dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa karena para Pemohon mendasarkan permohonannnya dalam memaknai kewenangan Mahkamah Konstitusi ihwal pengaduan konstitusional didasarkan pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman (yang di-mutatis mutandis-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK), Mahkkamah akan menguraian dan sekaligus menjawab dalil para Pemohon didasarkan pada posisi Penjelasan Undang-Undang, in casu Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-mutatis mutandis-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, sebagai berikut:

a. Bahwa dengan menggunakan pendekatan sistem, di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, penjelasan merupakan interpretasi resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk, antara lain, membantu mengetahui maksud dan latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, khusus untuk norma baik berupa pasal maupun ayat, penjelasan dimaksudkan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang memuat penjelasan biasanya terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum merupakan penjelasan yang bersifat umum yang terkait dengan gagasan utama substansi atau materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Sementara itu, penjelasan pasal demi pasal merupakan penjelasan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan bersangkutan yang masih memerlukan tafsir pembentuk peraturan perundang-undangan. Karena itu, jikalau terdapat pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir dari pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan hanya ditulis dengan “cukup jelas;

b. Bahwa berkenaan dengan posisi penjelasan, baik berupa tafsir atau batasan-batasannya dalam sistem peraturan perundang-undangan, Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU PPPu) dalam angka 176-178 dan 186 dinyatakan:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

c. Bahwa apabila dikaitkan antara batasan-batasan penjelasan dalam UU PPPu di atas dengan permohonan a quo, norma dalam batang tubuh Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya dinyatakan dengan “cukup jelas. Sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf [3.13.1], dikarenakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman termasuk pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir karena pembentuk UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan dalam penjelasan dengan cukup jelas.

d. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan pengaturan demikian, pembentuk undang-undang tidak memerlukan tafsir lain yang berakibat penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, dengan adanya tambahan pemaknaan yang diminta para Pemohon hal demikian dapat dikategorikan sebagai penambahan norma baru. Padahal, sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu limitasi yang ditentukan Lampiran I angka 186 huruf b adalah penjelasan tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Menurut Mahkamah, bilamana penjelasan tersebut dimaknai sesuai dengan makna yang dimintakan oleh para Pemohon maka hal demikian jelas merupakan penambahan norma baru.

e. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan perihal konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah dengan pertimbangan tersebut terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun para Pemohon adalah merupakan pemohon atau kuasa pemohon pada putusan-putusan yang disebutkan di atas (in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019) yang dijadikan landasan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional para Pemohon, telah ternyata bahwa posisi sebagai pemohon atau kuasa pemohon dalam putusan-putusan sebelumnya tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberi kedudukan hukum untuk permohonan a quo karena pertimbangan dalam memberikan kedudukan hukum bagi pemohon untuk perkara-perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah memiliki karakteristik yang berbeda dengan permohonan a quo. Terlebih apabila yang dijadikan dasar untuk mengajukan substansi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dalam permohonan a quo dikaitkan dengan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dimana Pemohon I sebagai pihak yang mewakili organisasinya (Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 dan Nomor 5/PUU-XVII/2019, di mana Pemohon II sebagai Pemohon prinsipal yang dikaitkan dengan revisi pasal Penistaan Agama yang berhubungan erat dengan perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 yang bukan dimohonkan oleh Pemohon II. Oleh karena itu, telah ternyata Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya surat kuasa dari Pemohon dan/atau para Pemohon terkait dengan perkara-perkara dimaksud, maka berdasarkan fakta hukum tersebut para Pemohon tidak dapat serta merta memiliki hubungan hukum untuk mempersoalkan adanya anggapan kerugian konstitusional melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

f. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-mutatis mutandis-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [sic!] UU MK tidak terdapat persoalan konstitusionalitas.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 28-11-2019

Heriyanto, S.H., dan Ramdansyah, S.H

Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 533 UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

A. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai peneliti independen yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul “Menguak Tabir Sengketa Pemilukada” yang diterbitkan Penerbit Leutika Prio Jogjakarta.

b. Bahwa Pemohon II dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010.

c. Bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menjelaskan sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu. Hak konstitusional dimaksud adalah hak-hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) [sic!], Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan oleh Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon. Selain itu Pemohon I juga tidak menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan kedua yang diselenggarakan oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon. Pemohon I melalui Pemohon II hanya mengirimkan Surat Tugas Nomor 122/ST/Adv.BPN/PS/IV/2019 yang menurut Mahkamah surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu terhadap UUD 1945 ke Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan Pemohon I dan permohonan dinyatakan gugur;

b. Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai peneliti independen dan penggiat yang menggeluti bidang Pemilu dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dibukukan dengan judul “Sisi Gelap Pemilu 2009”, yang diterbitkan Penerbit Rumah Demokrasi, Jakarta Tahun 2010 merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo UU Pemilu. Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak mampu menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal a quo yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana kerugian dimaksud jelas hubungan kausalnya, baik secara aktual maupun potensial, dengan norma Undang- Undang yang dimohonkan pengujian [in casu Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 501, Pasal 502, Pasal 523, Pasal 488, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 533 UU Pemilu]. Oleh karena itu dengan sendirinya syarat bahwa “jika permohonan Pemohon a quo dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi” tidak terpenuhi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, sehingga pokok permohonan Pemohon II pun tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

B. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo namun oleh karena Permohonan Pemohon I dinyatakan gugur dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →