Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-02-2019

Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Deri Hafizh S.H., M.M., M.H., dan Rudi Heryandi Nasution, S.H.

Pasal 16 UU 18/2003

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap pengujian Pasal 16 UU 18/2003 terhadap frasa “Itikad Baik” dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa meskipun para Pemohon mendalilkan alasan permohonan Pemohon dan dasar pengujiannya dalam permohonan a quo berbeda dengan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, namun sesungguhnya substansi permohonan para Pemohon baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, dan terhadap hal tersebut Mahkamah telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Februari 2019, yaitu bahwa menurut Pemohon, advokat dalam melaksanakan tugasnya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebelum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh DKOA. Terhadap substansi permohonan demikian Mahkamah telah menjatuhkan putusannya yang diucapkan sebelumnya dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian “iktikad baik”. Secara gramatikal, menurut Black’s Law Dictionary, “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense”. Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjianya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa- peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, “iktikad baik” secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 a quo tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, perlakuan diskrimintatif, tidak melindungi hak pribadi, kehormatan dan martabat bagi para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah officium nobile artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud. Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan bahwa “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013, tanggal 14 Mei 2014, menyatakan “Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan. Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan ketatutan yang ada di masyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.13.1] di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, “Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi”. Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

[3.13.3] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai iktikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah iktikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah iktikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.

[3.13.4] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya. Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/ 11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan) dinyatakan:

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, “Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar”, yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.

Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Sedangkan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut.

[3.11.2] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018 di atas yang telah diucapkan sebelumnya, dan oleh karena isu konstitusional terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam perkara a quo.

[3.11.3] Bahwa mengenai dasar pengujian yang berbeda dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, meskipun secara formal dijadikan salah satu dasar pengujian oleh para Pemohon yang kemudian membedakan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun substansi argumentasi para Pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dimaksud. Menurut Mahkamah penambahan dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon hanya dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, dengan tujuan agar permohonan a quo dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.11.2] dan Paragraf [3.11.3] di atas, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 mutatis mutandis berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon a quo sehingga pokok permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-02-2019

Happy Hayati Helmi, S.H. dan Rayna Zafira, S.I.Kom. yang diwakili oleh Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Alungsyah, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocates & Legal Consultants

34 ayat (2) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Terhadap dalil pemohon :
Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah ketentuan mengenai “pendidikan” dalam Konstitusi sudah jelas merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khusus Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Artinya, secara konstitusional negara menjamin bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan warga negara sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Apalagi dalam Permohonannya, para Pemohon pun menyadari bahwa tidak ada pertentangan antara frasa “jenjang pendidikan dasar” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 dengan UUD 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan negara [sic!] wajib membiayainya (vide Permohonan hlm. 16). Berkaitan dengan hal ini substansi Pasal 31 UUD 1945 harus dipahami secara utuh, yaitu:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Terkait dengan hal di atas, UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Apabila dihubungkan dengan perkembangan pengelompokan hak asasi manusia, hak yang dimaksudkan dalam ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) sebagaimana yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Artinya, sebelum Kovenan Internasional ini disahkan, UUD 1945 telah terlebih dahulu mengakomodasi kebutuhan mengatur hak atas pendidikan secara lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Tujuannya adalah agar dapat lebih menjamin pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara (vide Pasal 28I UUD 1945).

Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Dengan demikian, diperlukan campur tangan aktif dari negara. Oleh karenanya, tidak mungkin negara, in casu pemerintah, melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terlebih lagi, Pasal 28I UUD 1945 telah menegaskan ihwal pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.

Terkait dengan rumusan norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujiannya yang menggunakan kata “minimal”, maka jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah “sedikit-dikitnya”; “sekurang-kurangnya”. Artinya, meskipun menurut Pasal 17 ayat (2) UU 20/2003 jenjang pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat, frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sebatas jenjang pendidikan dasar. Semangat Konstitusi sesuai dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin. Artinya, jika di kemudian hari kondisi kemampuan keuangan negara memungkinkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon melainkan lebih dari itu, hal itulah yang sesungguhnya dicita-citakan oleh UUD 1945. Namun, sepanjang menyangkut jenjang pendidikan dasar, dalam keadaan apapun negara wajib memenuhinya. Dengan demikian, tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu negara harus berupaya keras untuk memenuhi hak atas pendidikan kepada warga negaranya lebih baik dan lebih tinggi dari sekadar jenjang pendidikan dasar.

Dengan adanya rumusan frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” [vide Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003] sesungguhnya bertujuan untuk memperluas jangkauan negara, in casu pemerintah, untuk menyelenggarakan wajib belajar lebih dari sekadar jenjang pendidikan dasar. Apabila ditelusuri kebijakan beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD-nya sehingga menjangkau lebih tinggi dari sekadar pendidikan dasar. Bahkan daerah tertentu mengalokasikan anggaran pendidikannya sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan beberapa daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Salah satu daerah yang telah mengalokasikan anggaran pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Daerah lainnya yang juga mengalokasikan anggarannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan mengingat bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sangat tergantung pada kondisi kemampuan negara, termasuk daerah, maka untuk pengaturan kebijakan terbuka dalam bentuk Peraturan Daerah ini Mahkamah pun telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014 agar memperhatikan asas dapat dilaksanakan suatu peraturan perundangundangan berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, jangan sampai peraturan daerahnya dibentuk tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran.

Oleh karena itu, sebagai upaya nyata mendorong daerah-daerah untuk menguatkan penyelenggaraan urusan pendidikan yang merupakan urusan wajib daerah, dengan mendasarkan pada pengaturan anggaran pendidikan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, maka dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk UU APBN terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Konstitusi dimaksud. Demikian juga halnya dengan APBD telah dialokasikan pula mandatory spending untuk urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Dengan demikian, negara tidak lepas tanggung jawab dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana anggapan para Pemohon, kecuali jika negara tidak menyelenggarakan pendidikan dasar serta tidak membiayai penyelengaraan pendidikan dasar dimaksud sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, tidak benar dalil para Pemohon bahwa norma yang dimohonkan pengujian menyebabkan lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan di atas jenjang pendidikan dasar sehingga hak atas pendidikan warga negara menjadi terabaikan. Oleh karena itu, tidak relevan dalil para Pemohon yang mengaitkan ketentuan norma a quo dengan hak atas kelangsungan hidup dan berkembangnya anak serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang, sebagaimana telah ternyata dari pertimbangan Mahkamah di atas, bahwa pokok Permohonan a quo adalah berkenaan dengan hak konstitusional atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 maka, dalam hubungannya dengan Permohonan a quo, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menentukan kedudukan hukum para Pemohon. Pertama, apakah dalam menilai ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang berkait dengan pendidikan dapat dilakukan dengan bertolak dari argumentasi parsial tanpa mempertimbangkan keseluruhan subtansi Pasal 31 UUD 1945? Pertanyaan demikian timbul sebab para Pemohon dalam Permohonannya berusaha mengesampingkan atau mengeluarkan keberadaan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dari konstruksi argumentasinya baik dalam menjelaskan anggapan perihal kerugian hak konstitusional yang diderita sebagai akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian maupun dalam membangun argumentasi perihal pertentangan norma undangundang yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Jawaban terhadap pertanyaan ini, sebagaimana terlihat dari pertimbangan Mahkamah di atas, telah jelas yaitu bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipahami secara terpisah, termasuk (atau bahkan lebih-lebih) dalam membangun argumentasi perihal adanya anggapan kerugian hak konstitusional.

Kedua, oleh karena hak konstitusional itu melekat dalam diri pribadi seorang warga negara (dalam hal pemohon adalah perseorangan warga negara, sebagaimana halnya Permohonan a quo) maka pertanyaannya, apakah dalam mempertahankan hak demikian boleh diwakilkan (dalam pengertian bukan “mewakilkan” dalam konteks memberi kuasa hukum)? Pertanyaan demikian timbul karena ternyata yang diperjuangkan dalam permohonan a quo adalah hak konstitusional anak, bahkan anak yang masih berada dalam kandungan, sehingga secara hukum belum mampu memperjuangkan sendiri hak-hak konstitusionalnya.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, in casu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bagi seorang anak yang belum cakap bertindak ketentuan Pasal 2 KUH Perdata menyatakan, “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Sementara itu terhadap anak yang belum dewasa (berusia 2 tahun) sekalipun menurut beberapa ketentuan peraturan perundangundangan batas usia dewasa tidak seragam namun persoalannya bukan terletak pada usia melainkan pada kecakapan bertindak secara hukum. Oleh karenanya menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonan a quo yang bertindak mewakili anaknya secara hukum dapat dibenarkan. Dengan kata lain, secara hukum, ia memiliki persona standi in judicio untuk mewakili kepentingan anaknya, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal itu juga berlaku terhadap ayah yang sah sepanjang tidak dicabut haknya secara hukum sebagai orang tua, atau wali atau pengampu yang sah secara hukum.

Namun dalam konteks permohonan a quo apakah hal itu juga berlaku dalam mempertahankan hak konstitusional yang secara pribadi melekat dalam diri seorang warga negara? Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa hal itu juga berlaku dalam memperjuangkan atau mempertahankan hak konstitusional seorang anak. Sebab, jika konstruksi penalaran demikian tidak diterima, artinya orang tua dari seorang anak tidak diterima kedudukan hukumnya untuk mewakili kepentingan seorang anak yang belum dewasa, maka dalam kasus a quo tidak akan ada pihak yang absah mewakili kepentingan anak. Konsekuensi logisnya, dalam kasus a quo, jika ternyata terjadi pelanggaran hak konstitusional seorang anak maka tidak akan ada satu pihak yang secara hukum dianggap absah bertindak untuk dan atas nama anak dimaksud. Dengan kata lain, jika penalaran yang diuraikan terakhir demikian diikuti, berarti Mahkamah membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional seorang anak semata-mata karena tidak adanya pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya untuk bertindak mewakili anak yang bersangkutan. Penalaran demikian bertentangan dengan semangat Konstitusi yang hendak menjamin dapat dinikmatinya hak-hak konstitusional setiap warga negara.



Berdasarkan seluruh pertimbangan tentang kedudukan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Namun dalam pokok perkara dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-02-2019

Ester Fransisca Nuban, diwakili oleh kuasa hukumnya Marthen Boiliu, SH dari Kantor Hukum Marthen Boiliu, SH & Partners Law Office

Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 168 ayat (1) terhadap frasa “dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri” dan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur perihal perhitungan pesangon secara umum yang menjadi rujukan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja karena mangkir dari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pesangon dimaksud merupakan bagian dari hak pekerja/buruh serta kewajiban pengusaha untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. Penghitungan terhadap pesangon dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjadi dasar penentuan paling sedikit pemberian pesangon yang tidak selalu sama dalam hal terjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai konsekuensi hak-hak yang diterima oleh karyawan yang mangkir dari kerja dan besarnya hitungan pesangon yang diterima oleh karyawan apabila seorang karyawan diberhentikan kerja dari sebuah perusahaan karena mangkir kerja.

Namun, faktanya status Pemohon pada saat ini adalah karyawan yang masih berkerja di PT AEA meskipun Pemohon sedang mendapat Surat Peringatan karena mangkirnya Pemohon dari tempat bekerja. Adanya Surat Peringatan karena mangkir kerja tersebut adalah sesuatu yang wajar berlaku dalam hubungan kerja dalam rangka menegakkan kedisiplinan dalam bekerja. Dari fakta tersebut jelas Pemohon bukanlah seseorang yang sedang mengalami kerugian karena diberhentikan kerja dan akan mendapatkan pesangon dari tempat Pemohon bekerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pemohon hanya sedang mendapatkan surat peringatan karena mangkirnya Pemohon dari tempat kerja meskipun Pemohon tidak mau menandatangai surat peringatan tersebut karena Pemohon mengkhawatirkan kejadian selanjutnya yang akan terjadi pada diri Pemohon andaikata Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan. Padahal kejadian tersebut belumlah dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat adanya kerugian “potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” tidak terpenuhi. Sebab, Pemohon masih berkerja di PT AEA. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-02-2019

Drs. Martinus Nuroso, M.M., Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP-BNI)

Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan, menerima, dan mengabulkan permohonan a quo untuk seluruhnya. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan putusan provisi a quo, ternyata Pemohon tidak memberikan alasan terhadap permohonan provisi a quo sehingga tidak terdapat pula alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Oleh karena itu permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, telah ternyata bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah beberapa kali dimohonkan pengujian, terakhir diajukan oleh Pemohon yang sama (Drs. Martinus Nuroso, M.M.) dalam perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018 dengan dasar pengujian yang sama pula dengan permohonan perkara a quo, yakni Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional, artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 dan Nomor 68/PUU-XVI/2018 yang mana kedua putusan Mahkamah ini menguji permohonan pengujian atas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.11.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, antara lain:

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai pokok permasalahan para Pemohon memang berkaitan dengan keberadaan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, bahkan seolah-olah ditimbulkan oleh rumusan Pasal a quo. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) menyatakan,
“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

Penjelasan Pasal 167 ayat (3) menyatakan,
“Contoh dari ayat ini adalah:
- Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka :
- Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah : sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00
- Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00
- Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
- Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:
- Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
- Rp 6.400.000.00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
- Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)
___________________________________________________________________________+ Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)”

Berdasarkan uraian mengenai makna “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal a quo, maka kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah jelas. Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Sesungguhnya para Pemohon pun mengakui bahwa hal ini merupakan persoalan penerapan norma sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam permohonan para Pemohon, di antaranya dalam angka 19 permohonan para Pemohon sebagai berikut:

19. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan Pasal 167 ayat (3) secara benar.
Dengan uraian tersebut, dalil demikian menunjukkan dengan jelas kepada Mahkamah bahwa para Pemohon sendiri sejak awal telah memahami bahwa permasalahan hukum yang dihadapi para Pemohon bukan karena multitafsir ketentuan a quo namun karena tidak dilaksanakannya ketentuan a quo oleh perusahaan perbankan dimana para Pemohon pernah bekerja, sehingga para Pemohon menegaskan dalam bagian lain posita permohonannya angka 24 sebagai berikut:

24. Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya dikalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa “diperhitungkan” harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon 2 x PMTK (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

[3.13] Menimbang bahwa meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan Pasal a quo wajib untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal a quo.

[3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kembali pertimbangan dalam Putusan Nomor 46/PUU-XVI/2018, Paragraf [3.12] dan [3.13], disertai pertimbangan lain yaitu:

[3.11] Menimbang bahwa meskipun dalam Putusan Nomor 46/PUU- XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, substansi yang dimohonkan pengujian adalah kata “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, namun Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal yang sama dan dasar pengujian yang juga sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun terdapat pula dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah.
Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, di dalam dalil-dalilnya Pemohon lebih mempersoalkan perihal tidak sinkronnya antara ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, di dalam petitum permohonannya, Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah untuk memutus perihal ketidaksinkronan tersebut melainkan menghendaki agar 1) dalam provisi, memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan a quo dikabulkan dan 2) dalam pokok perkara, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

[3.12] Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.11] di atas, maka menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Jika yang dimohonkan adalah berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu disempurnakan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Sementara itu jika yang dimohonkan oleh Pemohon adalah memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan a quo dikabulkan, permohonan demikian adalah tidak lazim. Selain itu jika permohonan pemberlakuan surut demikian dikabulkan, hal itu bertentangan dengan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan putusan-putusan di atas, Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan bertanggal 18 Desember 2018 telah menasihatkan kepada Pemohon agar menguraikan dengan jelas alasan yang berbeda dalam mengajukan kembali permohonan pengujian norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005). Berkenaan dengan nasihat dimaksud, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menambah dasar pengujian yaitu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan PMK 06/PMK/2005 Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan a quo. Namun demikian, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata pula bahwa hal yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbedaan dengan permohonan-permohonan pengujian sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah hanya terletak pada penambahan dasar pengujiannya saja, tetapi secara substantif Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menunjukkan perbedaan dimaksud. Oleh karena itu, secara substansial, tidak terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas. Namun demikian, untuk memperjelas maksud Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah penting menegaskan bahwa frasa diperhitungkan yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah sesuai dengan penjelasan pasal dimaksud karena yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan penjelasan pasal dimaksud. Lagipula, jika perhitungan besaran pesangon, termasuk juga premi/iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh, maka nilai perbandingan antara uang pensiun dengan uang pesangon justru akan lebih kecil, sehingga pensiunan tidak akan mendapatkan selisih/kompensasi. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan ini jika akan diatur lain, antara pekerja/buruh dengan pengusaha pada prinsipnya undang-undang memperbolehkan, sepanjang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan walaupun dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tetap tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan Pemohon a quo dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU- XVI/2018 dan Putusan Nomor 68/PUU-XVI/2018, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-02-2019

Sabela alias Sabela Gayo

Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. …..

2. Bahwa Pemohon, Sabela alias Sabela Gayo, di satu pihak menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan (vide Perbaikan Permohonan angka 3, halaman 3), di lain pihak menerangkan pula sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewaikili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Perbaikan Permohonan angka 6, halaman 3);

3. Bahwa pada uraian berikutnya Pemohon menerangkan dirinya sebagai anggota APPI dan karena itu kemudian menyatakan memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai pendidikan profesi dan asosiasi profesi sebagaimana diatur dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 7, halaman 4);

4. …..

5. …..

6. Bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan dirinya adalah pengacara pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (Certified Procurement Lawyer/C.P.L) dari IFPSM dan karena itu, menurut Pemohon, dirinya memiliki kepentingan hukum dan menganggap hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 11, halaman 4-5).

7. …..

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat:

Pertama, Pemohon tidak jelas menerangkan apakah dalam Permohonan a quo ia bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat ataukah dalam kualifikasi sebagai badan hukum (in casu APPI). Selain itu, jika Pemohon bertindak dalam kualifikasi sebagai badan hukum (APPI), Pemohon juga tidak menerangkan apakah Pemohon (Sabela Gayo), yang menyatakan diri selaku Pendiri dan Ketua Umum APPI, berhak bertindak untuk dan atas nama APPI, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, terkait dengan hal ini, setelah Mahkamah memeriksa lebih jauh bukti-bukti yang diajukan, dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) APPI, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian APPI yang tertera dalam Akta Notaris H. Zainuddin, SH Nomor 38, bertanggal 13 September 2016 (vide bukti P-5), diatur perihal Dewan Pendiri. Namun, Pasal 1 ART APPI dimaksud selain sama sekali tidak memuat pengaturan perihal hak atau kewenangan Pendiri secara individual juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI di dalam dan di luar pengadilan. Adapun dalam Pasal 2 ART APPI tersebut diatur perihal Dewan Pimpinan Nasional APPI yang ternyata juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI. Dengan demikian, andaipun Pemohon (Sabela Gayo) jelas menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama APPI, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk itu;

Kedua, Pemohon tidak jelas menerangkan hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya sejumlah norma dalam UU Dikti yang dimohonkan pengujian dan dalam kualifikasi sebagai apa kerugian tersebut dianggap terjadi, apakah dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau dalam kualifikasi sebagai badan hukum. Adapun yang dimaksud “kerugian” dalam konteks Pasal 51 ayat (1) UU MK bukanlah kerugian ekonomi melainkan kerugian hak konstitusional. Sementara itu, yang dimaksud “hak konstitusional”, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Berkait dengan kedua hal di atas, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 kepada Pemohon telah dinasihatkan oleh Panel Hakim untuk menegaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo, yaitu apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum (in casu APPI). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon ternyata tetap tidak menegaskan hal-hal yang dinasihatkan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak mampu menerangkan baik kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya menjadi kabur (obscuur).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo namun Pemohon tidak jelas menguraikan perihal kedudukan hukumnya sehingga kedudukan hukum Pemohon menjadi kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →