Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-03-2022

Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 50 ayat (4) UU 14/05 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Permohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Universitas Indonesia beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
[3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Peran strategis tersebut sejatinya merupakan bagian dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Selain itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan global yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012).
[3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 45 UU 14/2005].
[3.13.3] Bahwa dalam dunia pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) kategori dosen, yaitu dosen tetap (yang bekerja penuh waktu pada satuan pendidikan tinggi) dan dosen tidak tetap (yang bekerja paruh waktu pada satuan pendidikan tinggi). Dalam status sebagai dosen tetap, UU 14/2005 telah menentukan jenjang jabatan akademiknya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor [vide Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005 juncto Pasal 72 ayat (1) UU 12/2012]. Sementara itu, untuk jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi [vide Pasal 48 ayat (4) UU 14/2005 juncto Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012]. Berkenaan dengan jenjang jabatan akademik profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal seorang profesor memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi profesor paripurna [vide Pasal 49 UU 14/2005].
[3.13.4] Bahwa untuk dapat meraih jenjang jabatan akademik profesor bagi dosen pada satuan pendidikan tinggi secara normatif dipersyaratkan telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap, memiliki publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor atau yang sederajat dan telah memenuhi persyaratan jumlah angka kredit baru dapat diusulkan ke jenjang akademik profesor [vide Pasal 72 ayat (3) UU 12/2012 juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 17/2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 46/2013) juncto Permendikbud 92/2014]. Persyaratan paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor di atas dapat dikecualikan jika calon yang akan diusulkan tersebut memiliki tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh ijazah Doktor. Terkait dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan dosen tetap dalam jenjang akademik profesor tersebut diatur dengan standar yang sama dan berlaku bagi seluruh dosen tetap di seluruh perguruan tinggi agar dapat diwujudkan prinsip kepastian dan keadilan dalam seluruh proses, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terlebih lagi dalam jabatan profesor diemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (the guardian of academic and scientific values).
Bahwa jika dilihat dari sisi pengangkatan jenjang jabatan akademik untuk dosen dalam jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi sepenuhnya wewenang satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), namun mulai jenjang jabatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi wewenang satuan pendidikan tinggi untuk menilai dan mengusulkan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan menetapkan [vide Pasal 15 PemenpanRB 17/2003]. Artinya, sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi persyaratan dan mekanisme perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor (guru besar), sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor. Pentingnya menjaga kualitas tersebut sejalan pula dengan prinsip profesionalitas yang merupakan salah satu materi muatan pokok dalam Bab III UU 14/2005.
[3.13.5] Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah “Profesor” sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 menyatakan, “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan:
“Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.”
Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 dengan istilah “Profesor Kehormatan”, termasuk di dalamnya menentukan Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai “Profesor Kehormatan” [vide Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021].
Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan pertimbangan senat perguruan tinggi bagi seseorang yang diusulkan untuk diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit (tacit knowledge) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, (4) berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam mencantumkan jabatan akademik Profesor Kehormatan harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut [vide Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 38/2021]. Selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Terkait dengan hal tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus pula ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud.
[3.13.6] Bahwa dengan mencermati persyaratan dan mekanisme proses pengusulan dosen tetap berbeda dengan dosen tidak tetap termasuk profesor kehormatan karena dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak yang diatur oleh perguruan tinggi, antara lain bekerja paruh waktu. Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, explicit knowledge justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya. Tidak hanya itu, faktor intensitas dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM). Lebih lanjut, melalui UU 12/2012 ditegaskan batas usia pensiun dosen tetap yang menduduki jabatan akademik profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan kepadanya mulai ditingkatkan bentuk penghargaan oleh negara dengan memberikan selain tunjangan profesi juga tunjangan kehormatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon a quo, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan Pasal 50 UU 14/2005 penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu esensinya. Pasal a quo merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai dosen, khususnya berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Secara esensial muatan pasal a quo mengatur mengenai pengangkatan dosen dengan persyaratan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, kesehatan jasmani dan rohani serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen tersebut nantinya bertugas. Pengangkatan dimaksud wajib melalui proses seleksi [vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005].
Selain itu, ditentukan pula mengenai pengangkatan dosen untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik tertentu secara langsung tanpa melalui proses penjenjangan mulai dari asisten ahli, lektor atau lektor kepala dikarenakan dosen tersebut dapat memenuhi hasil penilaian kualifikasi akademik, kompetensi, dan memiliki pengalaman sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang akan diperolehnya sebagaimana esensi dari Pasal 50 ayat (3) UU 14/2005 dan Penjelasannya. Tanpa penjenjangan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Permendikbud 92/2014 dengan istilah “Loncat Jabatan”, yaitu dalam hal “Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan” [vide Pasal 11 Permendikbud 92/2014].
Sementara itu, persoalan ketidakpastian dan multitafsir menurut Pemohon terdapat pada Pasal 50 ayat (4) UU a quo dikarenakan adanya ketentuan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang didalilkan Pemohon dapat menihilkan muatan pokok ayat (4) itu sendiri yang telah menentukan kewenangan seleksi dosen dan pengangkatan serta penetapan dosen dalam jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor oleh satuan pendidikan tinggi, menjadi ternihilkan oleh peraturan yang lebih rendah, in casu Peraturan Menteri.
[3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, in casu Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang menyatakan “Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Penggunaan frasa demikian juga telah tercantum dalam UU 12/2011 sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 12/2011. Oleh karena UU 14/2005 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai UU di antaranya UU 20/2003 dan UU 12/2012 termasuk peraturan pelaksanaannya maka meskipun masing-masing perguruan tinggi memiliki Statuta Perguruan Tinggi, in casu untuk Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 66 ayat (2) UU 12/2012], bukan berarti UU yang mengatur perguruan tinggi tidak boleh mencantumkan rumusan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 tidak mungkin merinci satu persatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya misalnya peraturan mengenai kepegawaian dari dosen yang akan diseleksi dan yang akan menduduki jenjang jabatan akademik tanpa penjenjangan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan tinggi yang akan melaksanakan wewenangnya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan menteri. Terlebih, ketentuan UU 12/2012 menentukan bahwa “Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi” [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012]. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat diwujudkan tujuan pendidikan tinggi, menteri berwenang menerbitkan peraturan menteri. Dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 peraturan menteri dimaksud merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Namun demikian, jika dikaitkan dengan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang menyatakan, “Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”. Artinya, peraturan menteri yang di antaranya mengatur jenjang jabatan akademik, termasuk jenjang jabatan akademik tertentu memiliki dasar dalam pembentukannya. Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan tersebut.
Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud 92/2014, yang pada pokoknya menentukan penilaian kenaikan jabatan akademik dosen perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur. Sedangkan, untuk dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan untuk dosen perguruan tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan, untuk penilaian jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor merupakan wewenang yang bersifat berbagi oleh satuan pendidikan tinggi dan Kementerian. Dalam hal ini, pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal. Proses ini dilakukan oleh perguruan tinggi secara berjenjang melalui program studi, fakultas, perguruan tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian antara perguruan tinggi dan kementerian, perlu diintegrasikan tim penilai antara tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian. Di samping untuk tetap mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan atau proses pengusulan.
Sementara itu, bagi dosen yang akan loncat jabatan, pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi dosen yang akan loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal, proses inipun dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya, Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Pusat yang telah diintegrasikan dengan Tim Penilai Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Permendikbud 92/2014]. Seluruh mekanisme dan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya.
[3.14.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan penilaian oleh Tim Penilai Pusat untuk jabatan akademik profesor yang diatur melalui Peraturan Menteri tersebut telah menghambat Pemohon dalam memperoleh jabatan akademik profesornya. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terungkap fakta dalam persidangan bahwa pengusulan dari perguruan tinggi Pemohon untuk jabatan akademik profesor (guru besar) dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon, dalam hal ini Pemohon lahir pada 25 Oktober 1954 [vide bukti P-5], sehingga batas usia pensiun Pemohon pada 1 November 2019. Sementara itu, dalam Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan batas usia pensiun telah diberitahukan sejak 15 (lima belas) bulan sebelum pensiun. Lebih lanjut berkenaan dengan waktu dalam proses pengusulan jenjang jabatan akademik, proses dilakukan sesuai norma layanan SLA (Service Level Agreement) di dalam standar operasional prosedur. Untuk penilaian Lektor Kepala maksimal 45 (empat puluh lima) hari kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Sedangkan layanan penilaian profesor selama 55 (lima puluh lima) hari kerja sejak usulan diterima, sampai ditetapkan angka kreditnya. Dengan merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, disampaikan edaran agar pengusulan kenaikan jabatan akademik minimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun. Selanjutnya diterbitkan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 yang berlaku sejak Januari 2021 menyatakan bahwa usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun. Namun demikian, dalam persidangan terungkap fakta bahwa walaupun pengusulan tersebut dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia pensiun Pemohon, yakni diajukan pada 4 Oktober 2019 [vide bukti P-8]. Terhadap pengusulan tersebut tetap dilakukan proses penilaian yaitu pada 22 Oktober 2019, 25 Februari 2020, dan 26 sampai dengan 27 Februari 2020, yang hasilnya belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk diajukan sebagai profesor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 10 Januari 2022, hlm. 7]. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, merujuk pada fakta-fakta tersebut maka persoalan tidak diperolehnya rekomendasi jabatan akademik profesor Pemohon tersebut merupakan persoalan implementasi atas berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma.

[3.15] Menimbang bahwa terlepas persoalan Pemohon a quo merupakan persoalan implementasi atau penerapan norma, berkaitan dengan jenjang jabatan akademik khususnya profesor atau guru besar menurut Mahkamah keberadaan Permendikbud 92/2014 serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang bersifat teknis operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal ini Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun terdapat delegasi dan kewenangan dalam membentuk Peraturan Menteri, delegasi dan kewenangan dimaksud tidak dibenarkan mengurangi dan menambah substansi undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan menteri dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 10-03-2022

Ricki Martin Sidauruk yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 30 C huruf h UU Kejaksaan Republik

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan Republik Indonesia dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah telah menerima permohonan bertanggal 9 Januari 2022, yang diajukan oleh Ricky Martin Sidauruk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/ 2022, bertanggal 11 Januari 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 17 Januari 2022 dengan Nomor 9/PUU-XX/2022 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 9.9/PUU/TAP.MK/Panel/01/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 9/PUUXX/2022, bertanggal 17 Januari 2022;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 9.9/PUU/TAP.MK/HS/01/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022, bertanggal 17 Januari 2022;
c. Bahwa pada 23 Februari 2022 Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon tidak memperbaiki permohonan Pemohon. Pemohon juga menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon, yaitu permohonan yang diajukan dan telah diterima Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022, yang telah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022, bertanggal 17 Januari 2022 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 tanggal 23 Februari 2022];
d. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 24 Februari 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-02-2022

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. yang memberikan kuasa kepada Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. dkk. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017

Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 ayat (1) huruf b
Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota.

Pasal 117 ayat (1) huruf b
Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon PANWASLU kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS.
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yang memiliki kualifikasi sebagai Advokat, Dosen dan Profesional muda serta sebagai peserta bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 sebagaimana dengan bukti pendaftaran nomor: CP-KPU-00306 [vide bukti P-3 = bukti P-4]. Selanjutnya, Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 menerbitkan pengumuman hasil penelitian administrasi seleksi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor: 139/TIMSEL/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 [vide bukti P-6], yang pada pokoknya tidak terdapat nama Pemohon dalam lampiran hasil pengumuman tersebut sebagai daftar nama bakal calon seleksi anggota KPU yang dinyatakan lulus ketentuan administrasi.
3. Bahwa menurut Pemohon hasil penelitian administrasi tersebut, tanpa adanya penjelasan apapun, perihal alasan tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi administrasi sebagai bakal calon anggota KPU. Selanjutnya, Pemohon menduga alasan tidak lulusnya Pemohon dalam tahap seleksi administrasi bakal calon anggota KPU ini, adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, oleh karena, batasan usia paling rendah pada saat mendaftar untuk bakal calon anggota KPU adalah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan pada saat pendaftaran calon anggota KPU, usia Pemohon adalah 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena diberlakukannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dijadikan dasar oleh tim seleksi KPU dan Bawaslu dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota KPU. Sedangkan, dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota Bawaslu didasarkan pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Padahal dalam permohonan a quo, Pemohon memohon pengujian untuk seluruh materi muatan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, lagi pula materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tidak hanya mengatur berkenaan dengan batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, tetapi juga mengatur mengenai batasan usia pendaftar anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik sebagai akibat berlakunya seluruh materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, karena, Pemohon hanya mempersoalkan kerugian hak konstitusional kepada batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, namun tidak menjelaskan keterkaitan logis dan sebab-akibat (causal verband) berkenaan materi muatan batasan usia pendaftar calon anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, selain batasan usia pendaftar calon anggota KPU sebagaimana diatur bersamaan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan keseluruhan norma Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai peserta seleksi calon anggota KPU periode 2022-2027, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagai pendaftar calon anggota KPU, Pemohon akan memiliki kedudukan hukum apabila mendasarkan permohonannya hanya kepada kerugian hak konstitusional sepanjang batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Sedangkan, berkenaan batasan usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan batasan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota, sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan causal verband bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon, karena usia Pemohon pada saat melakukan pendaftaran untuk calon anggota KPU telah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan seluruh materi muatan pasal a quo.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional yang menurut anggapannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, yang pada pokoknya menyatakan batasan usia paling rendah bagi pendaftar calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu kelurahan atau desa dan Pengawas TPS. Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo, serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah/pernah atau berpotensi dialami oleh Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma a quo. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-02-2022

Ikhwan Mansyur Situmeang, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pasal 222 UU 7/2017

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017. Dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai ASN pada sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan:
[3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.
Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.
[3.6.3] Bahwa berdasakan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih sehingga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal a quo karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu.
Adapun berkenaan dengan uraian argumentasi Pemohon terkait adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai ASN in casu PNS Sekretariat Jenderal DPD RI [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Januari 2022] yang menurut Pemohon secara spesifik atau aktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Mahkamah tidak dapat meyakini Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal a quo, terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan alat bukti lain terkait dengan dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, seandainya Pemohon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah.
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-02-2022

Lieus Sungkharisma yang berprofesi Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 222 UU Pemilu

Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

[3.7.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan:

[3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.
Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia, yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah menikah, Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon benar benar ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu pemilih dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jikapun bukti itu ada, quod non, berkenaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu bersamaan (pemilu serentak), mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Menurut Mahkamah, Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu;

[3.7.4] Bahwa terkait dengan argumentasi Pemohon bahwa partai politik hanyalah kendaraan bagi para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara termasuk Pemohon, hal tersebut adalah bukan persoalan yang mendasar dalam permohonan a quo. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat”, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.
Selanjutnya, sistem pemilu bangsa Indonesia merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara (one person, one vote, one value). Sementara, yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 1 angka 27 UU 7/2017). Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma a quo, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohoan a quo.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →