Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG / 20-03-2018

Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya yaitu Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn., dkk.

atas Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat
(1) dan ayat (2) UU Ormas

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Selasa,
tanggal 27 Februari 2018, Para Pemohon menyatakan menarik
permohonannya dengan alasan, salah satu pemohon masuk rumah sakit
karena terkena serangan jantung dan pemohon II sedang menjalankan
ibadah umroh. Penarikan permohonan yang disampaikan dalam
persidangan tanggal 27 Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas
melalui surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20
Maret 2018.

2) Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut di
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Maret
2018, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali
permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XVI/2018 a quo beralasan menurut
hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA / 20-03-2018

Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD
NRI Tahun 1945

Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan
UU Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3,
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:


Bahwa setelah permohonan Pemohon diperiksa dalam persidangan
bersama-sama dengan permohonan lainnya yang sejenis, telah ternyata
Pemohon tidak pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara,
terlebih berusaha untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang
menjadi kewajibannya sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak
bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karena itu, pokok
permohonan tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN / 26-04-2018

Maria Theresia Asteriasanti

Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 sepanjang kalimat “Yang mendapatkan
jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di
luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan”.

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964
sepanjang kalimat “Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-
undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang
menyebabkan kecelakaan”, MK memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

1) Bahwa masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan adalah
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 yaitu sepanjang frasa “Yang
mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang
berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan”.
Penjelasan dimaksud dianggap telah menyebabkan terjadinya ketidak-
pastian hukum terhadap Pemohon untuk mendapatkan dana santunan
kecelakaan tunggal suaminya. Pada saat yang sama, menurut Pemohon,
keberadaan frasa di dalam penjelasan itu pun telah menyebabkan
terjadinya diskriminasi terhadap warga negara. Dengan alasan itu,
Pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 terlanggar
dan/atau potensial terlanggar. Karena itu, untuk mengakhiri atau
menghindari kerugian konstitusional atau potensi kerugian yang
dialaminya, Pemohon meminta agar frasa “Yang mendapatkan jaminan
berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar
alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan” dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945.

2) Bahwa menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang a quo hanya menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan
frasa “setiap orang” dan menjelaskan frasa “disebabkan oleh alat
angkutan” dalam Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964, bukan menambah norma
baru. Sebab memang seperti itulah maksud dibuatnya Undang-Undang a
quo. Dalam hal ini, frasa “setiap orang” dimaksudkan sebagai bukan tiap-
tiap orang, melainkan hanya mereka yang berada di jalan. Frasa “oleh
alat angkutan” dijelaskan dengan frasa “di luar alat angkutan”, yang
berarti sebagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang mati atau
cacat tetap. Artinya hanya orang yang mengalami kecelakaan di jalan
yang disebabkan oleh alat angkutan sebagai faktor eksternal saja yang
diatur sebagai subjek yang akan menerima dana kerugian akibat
kecelakaan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964
sama sekali tidak mempersempit norma Pasal 4 ayat (1) melainkan hanya
memperjelas atau membuat terang saja, yang justru menjamin bahwa
Undang-Undang a quo sejalan dengan maksud pembentukannya.

3) Bahwa kesan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang a quo
mempersempit norma Pasal 4 ayat (1) sebagaimana didalilkan Pemohon
timbul jika tidak memperhatikan hubungan sistematis semua norma
Undang-Undang a quo, mulai dari konsideran, batang tubuh dan
penjelasannya. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) hanya sekadar memperjelas
maksud yang dikehendaki Pasal 4 ayat (1), sehingga ia tidak dapat
dianggap atau dinilai telah membuat peraturan lebih lanjut atau
mencantumkan rumusan yang berisi norma baru. Demikian pula apabila
dihubungkan dengan paradigma jaminan sosial dalam UU 34/1964, dalil
bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang a quo telah
mempersempit maksud norma Pasal 4 ayat (1) juga tidak beralasan.
Sebab, penjelasan Pasal 4 ayat (1) justru bertujuan untuk mempertegas
konsistensi Pasal 4 ayat (1) dengan filosofi atau paradigma dan tujuan
dibentuknya UU 34/1964. Dengan penjelasan itu, makin terang bahwa
pertanggungan yang diatur dalam UU 34/1964 adalah untuk orang yang
menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan dan
orang itu berada di luar alat angkutan dimaksud. Bahwa berdasarkan
seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

4) Bahwa sebelum lebih jauh memberikan pendapat terkait dalil a quo,
perlu dipertegas, dalam sejumlah putusan terdahulu Mahkamah telah
memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan
diskriminasi. Misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-
V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, yang menyatakan bahwa
diskriminasi sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan
hak asasi manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan
lainnya”. [vide Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
dan Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political
Rights]. Berdasarkan pengaturan tersebut, diskriminasi adalah berbeda
dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak
asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan
hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD
1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan
undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam masyarakat yang demokratis.

5) Bahwa dalil Pemohon, yaitu ihwal siapa subjek yang dapat
menerima dana pertanggungan dari sistem pertanggungjawaban wajib
kecelakaan lalu-lintas jalan dalam Undang-Undang a quo telah
menyebabkan terjadinya diskriminasi, menurut Mahkamah tidaklah tepat.
Sebab, pertama, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasannya, UU
34/1964 memang membatasi hak sejumlah orang untuk dapat menjadi
subjek penerima pembayaran dana pertanggunggan kecelakaan. Di
mana, hanya orang atau mereka yang berada di jalan di luar alat
angkutan saja yang berhak mendapatkan jaminan. Hanya saja,
pembatasan dimaksud sama sekali bukan pembatasan untuk tujuan
memberikan perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pembatasan hanya
dilakukan atas dasar jenis korban kecelakaan. Pembatasan yang demikian
sama sekali tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif.
Lebih-lebih, kebijakan atau aturan tersebut berlaku secara umum bagi
semua warga negara yang mengalami kecelakaan lalu-lintas. Kedua,
bahwa sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana
disinggung sebelumnya, pembatasan terhadap hak asasi manusia dapat
dilakukan dengan undang-undang sepanjang sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam masyarakat yang demokratis. Dalam hubungannya dengan pokok
permohonan a quo, paradigma pembentukan UU 34/1964 adalah
berangkat dari paradigma perlindungan bagi masyarakat lain yang
menjadi korban kecelakaan lalu lintas, di mana kecelakaan terjadi bukan
karena kesalahannya, tidak bertentangan dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, dan juga ketertiban umum. Masyarakat yang menjadi
korban kecelakaan lalu lintas memang selayaknya mendapatkan jaminan
dari negara dan dibayarkan dari iuran wajib yang dibebankan kepada
setiap pemilik atau pengusaha angkutan umum. Oleh karena itu,
penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sama sekali tidak dapat dinilai
telah mengandung diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon.

6) Bahwa lebih jauh, sehubungan dengan kasus konkret yang dialami
oleh Pemohon, di mana suami Pemohon yang mengalami kecelakaan
tunggal akibat mengantuk sehingga motor yang dikendarainya menabrak
pembatas jalan sehingga jatuh dan berujung dengan meninggal dunia,
termasuk jenis kecelakaan tunggal yang memang tidak dapat ditanggung
sesuai dengan UU 34/1964. Meski demikian, sebagaimana diterangkan
Pihak Terkait, kepada keluarga yang bersangkutan telah diberikan
santunan secara ex-gratia sebagai kebijakan perusahaan sesuai dengan
Keputusan Direksi Nomor KEP/205.2/2013, tanggal 31 Oktober 2013.
Secara sepintas, kebijakan tersebut terkesan telah bertentangan dengan
pembatasan subjek yang berhak menerima jaminan berdasarkan Pasal 4
ayat (1) UU 34/1964, namun kebijakan tersebut masih dalam kerangka
perlindungan terhadap masyarakat dalam kecelakaan lalu-lintas. Lebih
jauh, sepanjang santunan secara ex-gratia tidak diposisikan dan tidak
dimaksudkan sebagai bagian dari jaminan kecelakaan sesuai Undang-
Undang a quo, maka diskresi itu sama sekali tidak keluar dari apa yang
diatur Undang-Undang dimaksud.

7) Bahwa, sebaliknya, pemberian santunan secara ex-gratia justru
semakin mempertegas bahwa regulasi terkait jaminan sosial kecelakaan
yang diatur dalam UU 34/1964 sama sekali tidak mengandung
diskriminasi. Santunan ex-gratia merupakan wujud kepedulian negara
terhadap korban kecelakaan tunggal yang memenuhi syarat-syarat
tertentu, salah satunya korban merupakan kepala keluarga. Dalam hal ini,
negara tidak serta-merta diam saja dalam kasus kecelakaan tunggal,
melainkan telah mengambil bagian melalui jalur yang bukan merupakan
bagian dari jaminan sosial yang diatur UU 34/1964. Perihal belum adanya
pengaturan dalam bentuk undang-undang (rechtsvacuum) tentang
santunan bagi mereka yang mengalami kecelakaan tunggal, hal itu
tidaklah berarti Undang-Undang a quo tidak konstitusional, sebab
memang bukan demikian maksud dibentuknya undang-undang ini.
Dengan kata lain, perlunya ada pengaturan perihal pemberian santunan
bagi mereka yang mengalami kecelakaan tunggal harus dipertimbangkan
sebagai bagian dari ius constituendum untuk masa yang akan datang
karena adanya tuntutan kebutuhan untuk itu, bukan dengan
“menyalahkan” undang-undang a quo.

8) Bahwa terkait asuransi yang dapat diterima suami Pemohon sebagai
korban kecelakaan tunggal, sebagaimana diterangkan Pemerintah, hal itu
dapat ia peroleh dari asuransi kecelakaan kerja sesuai Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam
konteks ini, kesempatan pemohon untuk memperoleh asuransi terkait
kecelakaan yang dialami sama sekali tidak tertutup, melainkan terdapat
sarana lain yang lebih sesuai. Sehubungan dengan itu, dalil Pemohon
berkenaan dengan keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964
telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sepanjang frasa “Yang
mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang
berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan”
tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG- UNDANG / 20-03-2018

Dani Muhammad Nursalam bin Abdul Hakim Side, yang dikuasakan kepada
Effendi Saman, S.H., Nandang Wirakusumah, S.H.

Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 7 ayat (2) huruf i, Pasal 42 ayat (3) UU
Pemilukada

28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945

Kuasa Hukum Para Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 7 ayat
(2) huruf i, Pasal 42 ayat (3) UU Pemilukada, MK memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas
Undang-Undang dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo;

2. Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas
norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah
berpendapat Pemohon tidak jelas menguraikan kerugian hak
konstitusionalnya dengan berlakunya norma Undang-Undang a quo,
karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah yang
bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil
kepala daerah. Sehingga Mahkamah tidak menemukan relevansi Pemohon
mempersoalkan konstitusionalitas norma Undang-Undang a quo. Dengan
demikian uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya
menjadi kabur.

3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama posita dan
petitum telah ternyata bahwa tidak terdapat kesesuain. Dalam posita
permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal-Pasal a quo
bertentangan dengan batu uji UUD Tahun 1945. Sementara dalam
petitum angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon penegasan kepada
Majelis Hamik Konstitusi atas Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i Undang-
Undang a quo untuk dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang
berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon dan memberikan
kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil agar tidak terjadi
pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun
1945. Selain itu, Pemohon juga memohon penegasan kepada Majelis
Hakim Konstitusi atas Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang a quo. Dan
Mahkamah berpendapat telah terang bahwa terdapat ketidaksesuaian
antara posita dan petitum permohonan.

4. Bahwa Pemohon dalam rumusan petitumnya juga tidak sesuai
dengan format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma
undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam sidang
Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah telah memberi nasihat supaya
Pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya berkaitan dengan
kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Namun,
setelah diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ternyata Pemohon
tidak melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah. Oleh
karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur
(obscuur libel).

5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah
tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN / 28-03-2018

oleh Dasrul dan Hanna Novianti Purnama, dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU
14/2005

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Para Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1)
UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005, MK memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014
mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau
kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
Perlindungan tersebut diperlukan karena suasana pendidikan harus
merupakan proses pemuliaan bakat, minat dan kemampuan peserta didik
yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis,
kekerasan seksual, dan bentuk kekeraasan lain yang dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
yang dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses pemuliaan.
Definisi kekerasan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU 35/2014
adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud
konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap
orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan UUD
1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah
diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian
kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk
kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik walaupun
dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan
peserta didik. Proses pendisiplinan peserta didik harus dimaknai sebagai
upaya sistemik untuk meningkatkan kematangan moral peserta didik
melalui proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan. Adapun
pemberian sanksi kepada peserta didik seharusnya merupakan bimbingan
dan pengarahan pelaku serta pengendaliannya dengan kasih sayang.
Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik dan
ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan kebencian dan kemarahan.
Pendidik perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan
menghukum peserta didik saat peserta didik melakukan kesalahan. Untuk
mendukung hal tersebut dibutuhkan kesiapan dan kapasitas pendidik dan
institusi pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
terkait metode disiplin positif terhadap para peserta didik yang tidak
mengandalkan hukuman fisik. Metode disiplin positif tersebut terbukti
secara ilmiah lebih efektif dalam meningkatkan rasa hormat pada guru,
tanggung jawab atas partisipasi mereka di sekolah, dan kemampuan
peserta didik menyerap pelajaran yang diberikan. Pendidik dituntut
berperan sebagai orangtua yang dapat merasakan apa yang dirasakan
anak didiknya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode
Etik Guru Indonesia menyatakan, “Guru menjalin hubungan dengan
peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri
dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan”.
Kekerasan sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah
tidak relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam
rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dengan
demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1a)
dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945
adalah tidak beralasan menurut hukum;

2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang berkenaan dengan Pasal
39 ayat (3) UU 14/2005, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan pokok
pikiran yang terkandung dalam Konsiderans “Menimbang “ UU 14/2005,
pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia
Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat
yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat
strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dalam
hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 14/2005 menyatakan, “Guru adalah pendidik
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasarr, dan
pendidikan menengah”. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional
berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai
agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Terkait denngan peran strategis tersebut, negara dan semua wajib
memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas mulia
mereka. Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 merupakan ketentuan yang
mengatur mengenai perlindungan hukum bagi guru yang mencakup
perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan
diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik,
orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
Perlindungan kepada guru tersebut merupakan pengejawantahan dari
tujuan pembentukan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya kasus banyak guru yang
dilaporkan oleh peserta didik ataupun oleh orangtua peserta didik kepada
kepolisian dikarenakan memberikan sanksi guna penegakan disiplin
kepada peserta didik tidaklah dapat diartikan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU
14/2005 belum memberikan perlindungan kepada guru dan oleh
karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Pada hakikatnya guru
memiliki sisi insani yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman, tidak
hanya lingkungan fisik tetapi juga emosi. Koreksi terhadap tindakan guru
tetap dibutuhkan namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi
massal.

3) Bahwa sebagai langkah konkret Pemerintah dalam komitmennya
memberikan perlindungan terhadap guru, Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (selanjutnya
disebut PP tentang Guru) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (selanjutnya disebut Permendikbud 10/2017)
memberikan perlindungan kepada guru yang meliputi: kesatu,
perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan
diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik,
orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (vide Pasal
41 ayat (1) PP tentang Guru juncto Pasal 2 ayat (3) Permendikbud
10/2017); kedua, perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan
kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam
menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan
atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan
tugas (vide Pasal 41 ayat (2) PP tentang Guru juncto Pasal 2 ayat (4)
Permendikbud 10/2017); ketiga, perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan
pendidikan terhadap risiko gangguan kemanan kerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja
dan/atau risiko lain (vide Pasal 41 ayat (3) PP tentang Guru juncto Pasal 2
ayat (5) Permendikbud 10/2017); dan keempat, perlindungan dalam
melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yakni terhadap hak cipta dan/atau hak
kekayaan intelektual industri (vide Pasal 42 PP tentang Guru juncto Pasal
2 ayat (6) Permendikbud 10/2017). Semua bentuk perlindungan yang
diberikan kepada guru tersebut merupakan kewajiban Pemerintah,
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan,
organisasi profesi, dan/atau masyarakat. Adapun terkait dengan
Pemerintah, perlindungan terhadap guru tersebut dilakukan oleh
kementerian yang menangani urusan Pemerintahan bidang pendidikan
atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di
bidang pendidikan yakni dalam bentuk advokasi nonlitigasi berupa
penyelesaian perkara di luar pengadilan yang meliputi konsultasi hukum,
mediasi, dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan
Tenaga Kependidikan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang
menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan
jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum
terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas
adalah tidak beralasan menurut hukum;

4) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalam kaitannya
dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik terhadap
peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap
merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah
pihak baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengedepankan
prinsip-prinsip restorative justice dan/atau penyelesaian secara
kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat
yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh
pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi,
ataupun pihak lain. Dalam konteks demikian, keberadaan dan peran
Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam hal
terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum
dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah
diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk
menyampaikan pendapat dan rekomendasinya, hal ini sesuai dengan
fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru sebagaimana diatur dalam
Pasal 44 ayat (3) UU 14/2005 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan
Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk untuk mengawasi
pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian
sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru”. Dengan cara demikian,
penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium);

5) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah
berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →