Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-03-2019

• Ramly Umasugi, S.PI., M.M (Bupati Kabupaten Buru), Amustofa Besan, S.H. (Wakil Bupati Kabupaten Buru), Iksan Tinggapy, S.H. (Ketua DPRD Kabupaten Buru), A. Azis Hentihu, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru), Djalil Mukadar, S.P. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru), selanjutnya disebut Pemohon I; dan
• Mahmud Nustelu (Petani/Pekebun), Elias Behuku (Petani/Pekebun), selanjutnya disebut Pemohon II.

Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU 32/2008

Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 3 ayat (2) dan Lampiran Peta UU 32/2008 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa untuk menentukan letak wilayah administrasi Desa Waehotong dan Desa Batu Karang, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, tanggal 17 September 2018, yang dalam Pasal 2 diatur mengenai batas daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan Peta Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan Dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menyatakan bahwa Desa Waehotong masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD Tahun 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dengan amar “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”, yang dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.13.1] menyatakan antara lain:
[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Adapun maksud kata “dibagi” dalam pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “dibagi” karena untuk menghindari kata “terdiri dari” atau “terdiri atas”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;
Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya…”;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

[3.11.2] Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan:
(1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
(3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I terkait dengan batas Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula apakah berada di daerah Kabupaten Buru ataukah berada di daerah Kabupaten Buru Selatan adalah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi yaitu Provinsi Maluku, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Gubernur. Artinya, perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional. Perihal pendirian Mahkamah demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018 bertanggal 13 Maret 2019 yang telah diucapkan sebelumnya.

Dengan demikian dalil Pemohon I yang menyatakan norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Maluku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antardaerah provinsi merupakan kewenangan menteri dalam negeri maka dugaan pelanggaran hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ada tidaknya pelanggaran dimaksud bergantung pada penyelesaian yang dilakukan oleh gubernur, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu provinsi, dan oleh menteri dalam negeri, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah antardaerah provinsi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-03-2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia)

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan dan Penodaan Agama.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

[3.12] Menimbang Pemohon dalam permohonannya telah menegaskan menerima amar putusan Mahkamah yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Desember 2018, yang diajukan salah satunya oleh Pemohon yang sama (Zico Leonard Djagardo Simanjuntak). Pemohon menjelaskan pula tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Artinya, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional);

Meskipun norma pasal-pasal a quo konstitusional, namun Pemohon tetap mempermasalahkan bahwa Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional jika tidak dilakukan revisi oleh pembentuk undang- undang. Menurut Mahkamah, dengan pernyataan Pemohon bahwa norma dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah konstitusional, menjadi sulit untuk memahami apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Pemohon terhadap norma pasal-pasal a quo yang telah diakui sendiri konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Dengan demikian, apabila hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, bahwa Mahkamah hanya dapat melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan kata lain, terhadap norma yang sudah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah maka tidak dapat lagi menjadi objek pengujian. Apalagi pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan a quo sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi karena norma undang-undang yang dipersoalkan telah ternyata dan diakui oleh Pemohon sendiri sebagai norma yang konstitusional.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-03-2019

Ammar Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, Zhillan Zhalilan (para mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah)

Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu

Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 22F UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.1] angka 1.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan:

a. dalam konteks negara hukum, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tersebut yang menurut para Pemohon tidak menghormati hak asasi Presiden-Wakil Presiden petahana, yaitu hak untuk melaksanakan kampanye sehingga bertentangan dengan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon a quo tidak rasional. Sebab, dengan rumusan demikian justru Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu. Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang- Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hal itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan;

b. dalam konteks Pasal 22E UUD 1945, pertimbangan Mahkamah pada huruf a di atas dengan sendirinya telah menjawab dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden harus dilakukan di luar jam kerja oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu yang “adil” karena prinsip “adil” dalam hubungan ini adalah dikaitkan dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai petahana sehingga kepadanya diberlakukan pembatasan (berupa kewajiban dan larangan sebagaimana telah diuraikan di atas) agar tercipta perlakuan yang sama dengan pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden lainnya yang bukan petahana yang tidak mempunyai akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan berupa kewajiban dan larangan terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maka Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu telah pula menegakkan hak atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon;

c. dalam konteks Pasal 28F UUD 1945, dalam hal ini terkait dengan hak masyarakat untuk tahu (the right to know) sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa karena hak calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye justru dijamin oleh Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu maka dengan sendirinya norma Undang-Undang a quo tidak melanggar hak dimaksud karena masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan visi, misi, maupun program calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, meskipun waktu dan penyelenggaraannya tunduk pada pembatasan berupa kewajiban maupun larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 301, Pasal 304, dan Pasal 305 UU Pemilu. Lagi pula, untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden petahana, bukan hanya terbatas melalui kampanye tatap muka (sebagaimana tampak secara implisit dari dalil-dalil para Pemohon). Sebab UU Pemilu juga mengatur tentang kewajiban bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyerahkan naskah visi, misi, dan programnya kepada KPU pada saat mendaftar sebagai pasangan calon [vide Pasal 229 ayat (1) huruf e UU Pemilu]. Selain itu, visi, misi, dan program demikian juga dapat diakses melalui pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam UU Pemilu, mulai dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 298 UU Pemilu. Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial saat ini, terlalu berlebihan jika dikatakan seorang warga negara kehilangan haknya untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tidak sempat mengikuti kampanye secara tatap muka langsung, sebagaimana tersirat dalam dalil-dalil para Pemohon.
Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 di atas, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] angka 2.
Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan:

a. dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, di mana oleh para Pemohon Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dikatakan bertentangan dengan kedua Putusan Mahkamah dimaksud. Pertama-tama Mahkamah penting menegaskan bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah bagian dari ketentuan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak boleh dipahami secara parsial melainkan harus dibaca dalam keutuhan Pasal 448 UU Pemilu secara keseluruhan. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu tunduk pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan,

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan ketentuan:
a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Adanya ketentuan Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu, khususnya huruf a, justru telah sejalan dengan, bahkan mengikuti, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 yang sebagaimana dikutip oleh para Pemohon sendiri (vide Perbaikan Permohonan halaman 15) yang menekankan independensi suatu survei meskipun tidak menampik keberadaan suatu survei yang merupakan pesanan salah satu peserta pemilu. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah antara lain menyatakan:

[3.24] Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan bagian dari kampanye Pemilu (Merloe, 1999, dan Arterton, 1996). Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen. Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah- kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei;

Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana juga dikutip oleh para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan halaman 15), menyatakan antara lain:

[3.16] Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.

Artinya, kedua Putusan Mahkamah yang bagian dari pertimbangan hukumnya dikutip para Pemohon tersebut secara implisit menekankan bahwa suatu survei yang secara metodologis dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah akademik atau ilmiah serta tidak transparan maka lembaga yang menyelenggarakan survei demikian sesungguhnya sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata publik. Karena itulah Mahkamah menekankan pentingnya transparansi pelaksanaan survei demikian. Dengan kata lain, persoalan bahwa suatu survei yang tidak transparan dan/atau keilmiahan metodologinya dipertanyakan tidaklah serta-merta inkonstitusional. Sebab, di satu pihak, hal itu lebih merupakan persoalan akademik sehingga pertanggungjawabannya pun lebih bersifat akademik sehingga jika kaidah akademik tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi maka secara akademik ia akan kehilangan kredibilitasnya dan, konsekuensi logisnya, secara sosiologis ia tidak akan dipercaya. Di sinilah pentingnya lembaga survei atau jajak pendapat secara etik diawasi oleh asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat. Di lain pihak, Pasal 449 UU Pemilu telah mengatur secara cukup komprehensif bagaimana partisipasi masyarakat dalam beragam bentuk itu harus dilaksanakan. Pasal 449 UU Pemilu selengkapnya menyatakan:

(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
(3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
(5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di Wilayah Indonesia bagian barat.
(6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 449 ayat (1) UU Pemilu, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 10/2018). Pasal 28 PKPU 10/2018 menyatakan:

(1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.
(2) Lembaga survei yang telah terdaftrar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari luar negeri.
(3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
c. susunan kepengurusan lembaga;
d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dengan demikian, tidak ada kegiatan survei atau jajak pendapat maupun penghitungan cepat yang lembaga, metodologi, maupun sumber dananya tidak jelas, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bahkan, khusus mengenai kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu, di samping diatur dalam PKPU 10/2018 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah dapat memahami mengapa pembentuk undang-undang merumuskan aturan yang ketat terhadapnya, bahkan memberlakukan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penghitungan cepat hasil Pemilu dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 449 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemilu di atas. Menurut Mahkamah, hal itu dikarenakan dampak langsung dari hasil penghitungan cepat dimaksud dalam kaitannya dengan hasil resmi penyelenggara pemilu. Jangankan dalam masyarakat di mana tingkat kedewasaan berdemokrasinya masih berada dalam “proses menjadi” (becoming), dalam masyarakat yang kedewasaan berdemokrasinya sudah matang sekalipun hasil penghitungan cepat akan sangat berpengaruh terhadap psikologi massa yang dapat berkait langsung dengan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan pemilu ketika hasil penghitungan cepat demikian dijadikan acuan pihak-pihak atau kontestan pemilu padahal hal itu belum merupakan hasil resmi dari penyelenggara pemilu. Dampak demikian lebih rendah dalam hal survei atau jajak pendapat karena dilaksanakan sebelum pemilu dan lebih bersifat pemetaan peluang masing-masing kontestan sehingga cukup diatur melalui Peraturan KPU;

b. dalam konteks Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena para Pemohon mengaitkan pertentangan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan negara hukum dengan argumentasi bahwa ketiadaan kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat mengungkapkan kepada publik sumber dananya, sementara argumentasi demikian telah ternyata tidak benar, sebagaimana telah dipertimbangan pada huruf a di atas maka dengan sendirinya dalil para Pemohon a quo telah kehilangan landasannya;

c. dalam konteks Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, di samping Mahkamah tidak menemukan relevansi maupun koherensinya, dalam hal ini pun para Pemohon mendalilkan pertentangan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan mengaitkannya dengan argumentasi tidak adanya kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat mengungkapkan kepada publik sumber dananya, sementara argumentasi demikian telah ternyata tidak benar sebagaimana telah dipertimbangkan pada huruf a di atas, dengan sendirinya pula dalil para Pemohon a quo telah kehilangan landasannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 2 di atas, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 05-03-2019

Drs. Martinus Nuroso, M.M., Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP-BNI)

Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan, menerima, dan mengabulkan permohonan a quo untuk seluruhnya. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan putusan provisi a quo, ternyata Pemohon tidak memberikan alasan terhadap permohonan provisi a quo sehingga tidak terdapat pula alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Oleh karena itu permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan a quo, telah ternyata bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah beberapa kali dimohonkan pengujian, terakhir diajukan oleh Pemohon yang sama (Drs. Martinus Nuroso, M.M.) dalam perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018 dengan dasar pengujian yang sama pula dengan permohonan perkara a quo, yakni Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional, artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 dan Nomor 68/PUU-XVI/2018 yang mana kedua putusan Mahkamah ini menguji permohonan pengujian atas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.11.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, antara lain:

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai pokok permasalahan para Pemohon memang berkaitan dengan keberadaan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, bahkan seolah-olah ditimbulkan oleh rumusan Pasal a quo. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) menyatakan,
“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

Penjelasan Pasal 167 ayat (3) menyatakan,
“Contoh dari ayat ini adalah:
- Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka :
- Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah : sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00
- Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00
- Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
- Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:
- Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
- Rp 6.400.000.00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
- Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)
___________________________________________________________________________+ Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)”

Berdasarkan uraian mengenai makna “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal a quo, maka kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah jelas. Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Sesungguhnya para Pemohon pun mengakui bahwa hal ini merupakan persoalan penerapan norma sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam permohonan para Pemohon, di antaranya dalam angka 19 permohonan para Pemohon sebagai berikut:

19. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan Pasal 167 ayat (3) secara benar. Dengan uraian tersebut, dalil demikian menunjukkan dengan jelas kepada Mahkamah bahwa para Pemohon sendiri sejak awal telah memahami bahwa permasalahan hukum yang dihadapi para Pemohon bukan karena multitafsir ketentuan a quo namun karena tidak dilaksanakannya ketentuan a quo oleh perusahaan perbankan dimana para Pemohon pernah bekerja, sehingga para Pemohon menegaskan dalam bagian lain posita permohonannya angka 24 sebagai berikut:

24. Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya dikalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa “diperhitungkan” harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon 2 x PMTK (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

[3.13] Menimbang bahwa meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan Pasal a quo wajib untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal a quo.

[3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kembali pertimbangan dalam Putusan Nomor 46/PUU-XVI/2018, Paragraf [3.12] dan [3.13], disertai pertimbangan lain yaitu:

[3.11] Menimbang bahwa meskipun dalam Putusan Nomor 46/PUU- XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, substansi yang dimohonkan pengujian adalah kata “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, namun Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal yang sama dan dasar pengujian yang juga sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun terdapat pula dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah. Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, di dalam dalil-dalilnya Pemohon lebih mempersoalkan perihal tidak sinkronnya antara ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, di dalam petitum permohonannya, Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah untuk memutus perihal ketidaksinkronan tersebut melainkan menghendaki agar 1) dalam provisi, memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan a quo dikabulkan dan 2) dalam pokok perkara, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

[3.12] Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.11] di atas, maka menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Jika yang dimohonkan adalah berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu disempurnakan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Sementara itu jika yang dimohonkan oleh Pemohon adalah memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan a quo dikabulkan, permohonan demikian adalah tidak lazim. Selain itu jika permohonan pemberlakuan surut demikian dikabulkan, hal itu bertentangan dengan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan putusan-putusan di atas, Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan bertanggal 18 Desember 2018 telah menasihatkan kepada Pemohon agar menguraikan dengan jelas alasan yang berbeda dalam mengajukan kembali permohonan pengujian norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005). Berkenaan dengan nasihat dimaksud, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menambah dasar pengujian yaitu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan PMK 06/PMK/2005 Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan a quo. Namun demikian, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata pula bahwa hal yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbedaan dengan permohonan-permohonan pengujian sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah hanya terletak pada penambahan dasar pengujiannya saja, tetapi secara substantif Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menunjukkan perbedaan dimaksud. Oleh karena itu, secara substansial, tidak terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas. Namun demikian, untuk memperjelas maksud Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah penting menegaskan bahwa frasa diperhitungkan yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah sesuai dengan penjelasan pasal dimaksud karena yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan penjelasan pasal dimaksud. Lagipula, jika perhitungan besaran pesangon, termasuk juga premi/iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh, maka nilai perbandingan antara uang pensiun dengan uang pesangon justru akan lebih kecil, sehingga pensiunan tidak akan mendapatkan selisih/kompensasi. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan ini jika akan diatur lain, antara pekerja/buruh dengan pengusaha pada prinsipnya undang-undang memperbolehkan, sepanjang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan walaupun dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tetap tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan Pemohon a quo dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU- XVI/2018 dan Putusan Nomor 68/PUU-XVI/2018, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 27-02-2019

Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., dan Herwanto, S.H., M.H., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Viktor Tandiasa, SH, M.H, dan kawan-kawan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Y & V Law Office

Pasal 16 UU 18/2003

1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap pengujian Pasal 16 UU 18/2003 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian “iktikad baik”. Secara gramatikal, menurut Black’s Law Dictionary, “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense”. Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjiannya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, “iktikad baik” secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, perlakuan diskrimintatif, tidak melindungi hak pribadi, kehormatan dan martabat bagi para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah officium nobile artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud.

Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan, “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, menyatakan, “Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan.

Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam Paragraf [3.13.1] di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, “Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya”. Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi”. Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

[3.13.3] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai iktikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah iktikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah iktikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.
[3.13.4] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dinyatakan:

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, “Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar”, yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.


Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →