Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 11-12-2019

Asrullah, S.H.

Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5); Pasal 18A ayat (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB, yang pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dihadiri oleh Pemohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Majelis Panel memberi nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari, sehingga kelengkapan dan/atau perbaikan permohonan dimaksud harus telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah paling lambat tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB;

[3.1.3] Bahwa sampai dengan tanggal 13 November 2019 pukul 10.00 WIB, Kepaniteraan Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan Pemohon. Pada tanggal 13 November 2019 pukul 13.00 WIB Mahkamah telah mengagendakan persidangan perbaikan permohonan untuk perkara a quo, dan telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 529.64/PAN.MK/11/2019, bertanggal 4 November 2019, perihal Panggilan Sidang. Juru Panggil Mahkamah juga telah mengkonfirmasi kehadiran Pemohon melalui telepon dan Pemohon menyatakan akan hadir pada persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan yang telah dijadwalkan. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan, sampai dengan Mahkamah membuka persidangan pukul 14.43 WIB, Pemohon tetap tidak hadir dan tidak dapat dihubungi. Selain itu, Pemohon pun tidak menyerahkan perbaikan permohonan. Oleh karena kedua fakta dimaksud dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2016, bertanggal 5 April 2017, maka dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

PUTUSAN
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KUH PERDATA, YURISPRUDENSI NOMOR 391 K/SIP/1969, NOMOR 4 K/SIP/1983, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 75/1472/PERDT/PT.BDG, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967, UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968, DAN PUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BANDUNG NOMOR 550.2/22/HGB/1996 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 11-12-2019

Achdiat Adiwinata

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan norma yang dimohonkan pengujian.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/1472/Perdt/Pt.Bdg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dan Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan tentang pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) menyatakan, “Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat: a. Identitas Pemohon, meliputi: Nama, Tempat tanggal lahir/umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada); b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci; c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; e. permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu “Perbaikan Permohonan”, telah ternyata “Perbaikan Permohonan” yang disampaikan kepada Mahkamah bukanlah perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Sebab, uraian yang oleh Pemohon disebut sebagai “Perbaikan Permohonan” bukan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005 melainkan isinya juga hanya memberi tanggapan atau ulasan Pemohon terhadap nasihat Majelis Hakim pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Oktober 2019.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap penjelasan Pemohon yang menyatakan “Perbaikan Permohonan” yang disampaikannya itu adalah dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal, Mahkamah berpendapat bahwa andaipun benar “Perbaikan Permohonan” tersebut dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal (yang berarti Pemohon tetap berpegang pada Permohonan awal yang diajukannya), quod non, permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945 melainkan mengenai penerapan undang-undang oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sehingga merugikan Pemohon, sebagaimana ditegaskan pula oleh Pemohon dalam “Perbaikan Permohonan”-nya [vide “Perbaikan permohonan” angka 2].

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut pada Paragraf [3.2] sampai dengan Paragraf [3.3] di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih lanjut.

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-11-2019

Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd., Guru Swasta Sekolah Dasar Taman Harapan, dan Evan Waluyo Rostanadji, Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Isrok, S.H., M.H., dkk. (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian pasal-pasal a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
a. bahwa pada tanggal 11 November 2019, pukul 13.23 WIB, Mahkamah menerima surat bertanggal 11 November 2019 dari Para Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019 perihal permohonan Pengujian Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP terhadap UUD Tahun 1945. Selanjutnya di hari yang sama, pukul 14.30 WIB, Mahkamah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan sekaligus mengonfirmasi surat pencabutan permohonan dimaksud kepada para Pemohon, dan Kuasa Pemohon membenarkan perihal pencabutan perkara dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019, tanggal 11 November 2019];
b. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan dan Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf e di atas, terhadap pencabutan atau penarikan kembali perkara tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 November 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
d. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-11-2019

Putrida Sihombing, dkk berjumlah 190 Pemohon (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 12B ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK Perubahan Kedua serta Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 UU KPK

Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang–Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap permohonan pengujian formil dan materiil atas undang-undang a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
[3.1.1] ....
[3.1.4] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah objek (error in objecto);

[3.1.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.1.4] di atas, di mana Mahkamah telah berpendapat permohonan para Pemohon telah salah objek (error in objecto), maka terhadap permohonan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Mahkamah menilai bahwa sesungguhnya permohonan Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara substansi masih berhubungan dengan substansi permohonan yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1.4]. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan a quo, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Lagipula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga apabila para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto) maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-11-2019

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (selanjutnya disebut Pemohon).

Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] ....
Dengan demikian, menurut Pemohon tidak dibatasinya hak orang-orang yang ingin mengganti Pancasila akan menimbulkan konsekuensi terlanggarnya hak konstitusional Pemohon serta hak konstitusional antargenerasi yang mencintai Pancasila dan yang selalu menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK], sebab selain Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga mengklaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, sehingga menjadi tidak jelas dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukan hukumnya dalam menjelaskan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya. Sebab, Pemohon di satu sisi menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus di sisi lain memosisikan mewakili “generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir”.
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide Pasal 43 UU MK], kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk kepentingan anaknya yang belum memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda halnya jika Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya sebagai perseorangan warga negara Indonesia.
Dengan demikian, sepanjang kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus klaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →