Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA / 21-02-2018

Oltje J.K Pesik, yang dikuasakan kepada Dr. Youngki Fernando, S.H., M.H.

Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA

Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “karena
hukum” dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA
menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari
tidak adanya argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung
dalil tersebut, frasa “karena hukum” – yang sama artinya dengan “demi
hukum” – dalam kedua Pasal UUPA tersebut telah jelas. Frasa demi
hukum, yang dalam istilah Latin disebut “ipso jure” (atau “by law” dalam
Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal
untuk menunjukkan hukum memerintahkan demikian adanya sehingga
tidak mungkin ditafsirkan lain. Dengan demikian, dalam hubungannya
dengan permohonan a quo, maka:

1. Dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (3) UUPA, frasa “karena
hukum” dalam norma a quo mengandung pengertian bahwa apabila ada
orang asing yang setelah berlakunya UUPA memperoleh hak milik karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,
demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan
setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan,
maka hak tersebut hapus “karena hukum memerintahkan demikian” dan
tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang perlu ditegaskan
di sini adalah bahwa sekalipun hak dimaksud telah hapus dan tanahnya
jatuh ke tangan negara, hal itu tidak menghilangkan keberadaan hak-hak
pihak lain yang membebani hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain,
hak-hak pihak lain tersebut tetap dilindungi;

2. Dalam hubungannya dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA, frasa “karena
hukum” dalam norma a quo mengandung pengertian bahwa setiap jual-
beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga
negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), “hukum
memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal” dan
tanahnya jatuh kepada negara,dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak
lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran
yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Batalnya
perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo tidak
memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap
sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara a contrario, orang-orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a
quo oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa
perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah
merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin
dalam istilah Latin void ab initio atau dalam Bahasa Inggris “to be treated
as invalid from the outset” (telah dianggap tidak sah sejak semula). Hal
penting yang perlu ditegaskan, sebagaimana halnya dalam Pasal 21 ayat
(3) UU PA, bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut tidak
turut membatalkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani
tanah itu, bahkan semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik
tanah itu tidak dapat dituntut kembali. Hal lainnya adalah bahwa batal
demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum yang disebutkan dalam
Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut tidak berlaku terhadap badan-badan
hukum yang oleh Pemerintah ditetapkan dapat mempunyai hak milik
dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal
21 ayat (2) UUPA.

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “perbuatan
lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung” dalam
Pasal 26 ayat (2) UU PA multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa,
sekali lagi terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon dalam hubungan
ini, frasa itu pun tidak multitafsir sebagaimana didalilkan Pemohon.Frasa
yang dipersoalkan oleh Pemohon itu telah jelas konteksnya sebab
merujuk pada maksud “memindahkan hak milik kepada orang asing,
kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali
yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2)”.
Dengan kata lain, secara a contrario, norma yang termuat dalam Pasal 26
ayat (2) UUPA tersebut sesungguhnya melarang dilakukannya:

1. Jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsungmemindahkan hak milik
kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau
kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

2. Jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk tidak langsungmemindahkan hak
milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau
kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah
termaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI / 28-02-2018

Krisna Murti, S.H. dan Khaeruddin, S.H., S.Sy.

Pasal 21 UU PTPK

Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohn, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK
menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat
dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan
hukum dan keadilan, pertimbangan Mahkamah pada sub-paragraf
[3.10.3] dengan sendirinya telah menjawab dalil ini. Sepanjang tidak
terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat
alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK
mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan
profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa
tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum
dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi
dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah
dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dari
perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-
paragraf [3.10.2] di atas, Undang-Undang a quo adalah bersifat dan
berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk
Advokat.

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan hak imunitas
Advokat, Mahkamah berpendapat, Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan
hak imunitas Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan
dalil ini berbunyi, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik
untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. Kata kunci
dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada
“kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya,
secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala
unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan
dengan norma dalam Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan
sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya
jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah
beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan
mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma
Undang-Undang a quo sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak
imunitas dimaksud.

3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok
ukur dalam Pasal 21 UU PTPK dapat membuat penegak hukum bertindak
sewenang- wenang bahkan menjadikannya alat politik untuk
mengkriminalisasi Advokat, Mahkamah berpendapat oleh karena perihal
dalil tentang ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut telah
ternyata tidak terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka
dalil Pemohon a quo dengan sendirinya menjadi kehilangan landasan
argumentasinya. Sebab, menurut Mahkamah, tolok ukur dimaksud sudah
sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK),
sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas
Advokat, Pasal 16 UU Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur
bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada itikad baik.

4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK
bersifat subjektif, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pertimbangan
sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.10.1] sampai dengan
[3.10.6] telah dengan sendirinya membantah dalil Pemohon ini. Lagipula
oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi
berkenaan dengan dalil ini maka Mahkamah tidak perlu
mempertimbangkannya lebih lanjut.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP) / 28-02-2018

organisasi Barisan Advokat Bersatu yang diwakili oleh Herwanto Nurmansyah
dan Ade Manansyah yang dikuasakan kepada Victor Santoso Tandiasa SH.,
MH.

Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Senin,
tanggal 19 Februari 2018, Para Pemohon menyatakan menarik
permohonannya dengan alasan, permohonan Para Pemohon baik secara
pasal yang dimohonkan pengujian maupun substansi permohonannya
sama dengan perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, sehingga Para Pemohon
menyepakati untuk menyerahkan sepenuhnya kepada perkara Nomor
7/PUU-XVI/2018. Penarikan permohonan yang disampaikan dalam
persidangan tanggal 19 Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas
melalui surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20
Februari 2018.

2) Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut di
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 20
Februari 2018, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan
kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 a quo beralasan
menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA / 28-02-2018

Ir. Emir Moeis, MSc, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Prof.
Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MS.c., dkk.

Pasal 162 KUHAP

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

1) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang mengkonstruksikan bahwa
dirinya menderita kerugian konstitusional yaitu dipidananya Pemohon
semata-mata karena berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP
adalah tidak benar. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon sendiri, Pemohon dijatuhi pidana adalah karena terbukti adanya
persesuaian sejumlah alat bukti yang membuat hakim yakin bahwa
Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
oleh penuntut umum. Fakta atau peristiwa aktual bahwa seseorang,
termasuk Pemohon, dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan tidaklah
serta-merta berarti telah terjadinya kerugian hak konstitusional
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

2) Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut,
tanpa bermaksud menilai hasil pembuktian kasus konkret yang dilakukan
oleh hakim Tipikor, Mahkamah berpendapat tidaklah terdapat alasan hak
konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan
ayat (2) KUHAP karena majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak
hanya menyandarkan putusannya kepada kesaksian Pirooz Mohammad
Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh Jaksa
Penuntut Umum tetapi adanya kesesuaian antara kesaksian saksi-saksi
yang lain dengan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi dan
ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa
dengan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah
membuat hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menyatakan
Pemohon bersalah semata-mata berdasarkan kesaksian Pirooz
Mohammad Sharafi yang keterangannya hanya dibacakan di depan
persidangan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut,
menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat kerugian hak
konstitusional Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo

3) Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN / 28-02-2018

Muhammad Hafidz, yang dikuasakan kepada Eep Ependi, S.H.

Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 4 huruf b UU 8/1999, MK
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Dari makna dan tujuan perlindungan konsumen yang dimaksudkan
dalam UU 8/1999 tersebut, menurut Mahkamah hal yang demikian adalah
sesuatu yang mempertegas adanya bentuk upaya pemerintah dalam
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam menjamin
atau memberikan kepastian hak-hak konsumen dalam hal kemungkinan
diserahkannya kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai
dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-
undang, serta diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang
tidak adil yang menyangkut perilaku produsen dalam memproduksi dan
mengedarkan produknya, dari mulai kegiatan promosi hingga layanan
purnajual, yang mengakibatkan adanya kerugian pada pihak konsumen;

2. Bahwa selain mengenai perlindungan konsumen sebagaimana
tercantum dalam paragraph [3.9.2] di atas, UU 8/1999 juga mengatur
mengenai hak-hak konsumen yang merupakan tindakan yang dapat
diambil atau dipilih oleh konsumen apabila terdapat perbuatan atau
perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadap konsumen, sehingga secara
konstitusional konsumen bisa bertindak lebih jauh dalam
memperjuangkan hak-hak dimaksud. Atau dengan kata lain, konsumen
dapat dengan bebas melakukan pilihan untuk menghindari kerugian hak
konstitusional yang dimilikinya apabila ada anggapan atau dugaan bahwa
tindakan dari pelaku usaha atau penyedia jasa dapat merugikan
konsumen;

3. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 huruf b UU 8/1999 tersebut di
atas yang menyatakan “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang
dan/atau jasa serta jaminan yang dijanjikan”, maka hal ini telah dengan
tegas memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan hak
konstitusionalnya di dalam menentukan pilihan barang dan/atau jasa
yang dikehendakinya termasuk pilihan untuk mendapatkan barang
dan/atau jasa yang dikehendakinya tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan kata lain, bahwa pilihan
yang menjadi kehendak antara konsumen dengan pelaku usaha adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan dari
sebuah adanya komitmen atau perjanjian yang secara diam-diam
sebenarnya telah disepakati. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa
terhadap konsumen boleh memilih tidak bersepakat dan menghindari
untuk tidak melakukan transaksi untuk mendapatkan barang dan/atau
jasa yang disediakan oleh pelaku usaha apabila konsumen merasa
keberatan dengan itu;

4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah Pasal 4 huruf b UU 8/1999 sebagai bentuk perlindungan
kepada konsumen telah memberikan kepastian hukum kepada konsumen
dan tidak bersifat diskriminasi sebagaimana telah dijamin dalam UUD
1945 khususnya pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →