Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 44/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-09-2021

Martondi, M. Gontar Lubis, dan Muhammad Yasid (selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon).

Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
[3.3.1] Bahwa dalam menyusun satu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah membuat pedoman yang dijadikan sebagai syarat keterpenuhan formalitas suatu permohonan. Berkenaan dengan hal dimaksud, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang antara lain menyatakan:
b. Uraian yang jelas mengenai:
1. Kewenangan Mahkamah, yang memuat uraian penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan;
2. Kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan /atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.
d. Petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau
4. Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pendahuluan, pada 7 September 2021, dengan agenda persidangan memeriksa permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, antara lain Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya terutama terkait dengan objek permohonan dan kejelasan posita serta petitum. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, para Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki permohonan a quo (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 tanggal 7 September 2021);
2. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu tersebut di atas, para Pemohon telah memperbaiki permohonannya dengan mengubah beberapa bagian, termasuk memperbaiki objek permohonan, posita dan petitumnya. Selain termaktub dalam Perbaikan Permohonan dengan agenda sidang memeriksa perbaikan permohonan, pada 20 September 2021, para Pemohon pun menyampaikan bagian-bagian yang telah diperbaiki dimaksud (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021, 20 September 2021);
[3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama perbaikan permohonan, para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017. Namun dalam menguraikan alasan permohonan, para Pemohon lebih banyak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VIII/2009 dibandingkan menguraikan pertentangan norma yang diuji in casu Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 dengan norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitasnya, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan para Pemohon adalah alasan atau argumentasi hukum mengapa Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Keharusan tersebut tidak berarti para Pemohon tidak boleh mengutip putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang relevan dengan substansi permohonan. Kewajiban menjelaskan pertentangan dengan UUD 1945 tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 yang menyatakan, “Alasan permohonan, …bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945”;
[3.3.4] Bahwa selain ketidakjelasan di atas, di dalam posita permohonannya secara terang benderang para Pemohon mengakui hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik (vide perbaikan permohonan hlm. 14 sampai dengan hlm. 23). Namun, para Pemohon mempersoalkan mekanisme penentuan calon presiden dan/atau wakil presiden oleh partai politik sebagaimana ditentukan Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”.
[3.3.5] Bahwa selain ketidakjelasan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), petitum para Pemohon juga tidak jelas dan tidak lazim. Dalam hal ini, dapat ditemukan dalam Petitum Angka 2 yang berbunyi, ”Menyatakan setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai Hak Konstitusi untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk rakyat warga negara Indonesia di luar rakyat warga negara Indonesia kelompok partai politik atau yang disebut sebagai Rakyat Kelompok Non Partai Politik“ tidak dijelaskan asal-muasal sampai ke petitum demikian, dan terlebih lagi tidak jelas pertentangannya dengan norma dalam UUD 1945. Begitu pula dengan Petitum Angka 3 yang berbunyi, ”Menyatakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang norma yaitu tidak mencantumkan “terbuka untuk diikuti oleh setiap Rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-undang ini” para Pemohon sesungguhnya tidak jelas apa yang dimintakan kepada Mahkamah untuk mencantumkan norma baru tanpa disertai klausul ”konstitusional bersyarat”. Begitu pula petitum angka 4 yang berbunyi, “Menyempurnakan norma Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk diikuti oleh setiap Rakyat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan undang-undang ini”, juga tidak lazim. Secara formal, petitum-petitum yang demikian bukanlah petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.
[3.3.6] Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021, terdapat ketidakjelasan posita permohonan karena ketiadaan argumentasi yang memadai dari para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 223 ayat (1) UU 7/2017 serta adanya ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita lainnya dan ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum permohonan. Terlebih lagi, petitum permohonan para Pemohon tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Terhadap hal-hal dimaksud, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi dalam perbaikan permohonan para Pemohon tetap dengan pendiriannya.
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo adalah kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-09-2021

Hj. Nursanah, S.H., M.H., dan H. Khoerul Huda, S.T., M.M dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Zul Armain Aziz, S.H., M.H. dkk., Advokatyang tergabung pada Kantor “ZWA Law Office, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan” dalam Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 dan frasa “dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis” dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena frasa tersebut menyebabkan subjektifitas dari OJK yang dapat serta-merta melakukan abuse of power karena frasa tersebut tidak mengatur ukuran dan maksud yang jelas mengenai makna perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum, negara mengakui dan menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia, pengakuan dan jaminan tersebut tercermin melalui asas legalitas yang menjadi prinsip untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan atas nama penegakan hukum. Oleh karenanya, dalam merumuskan setiap perbuatan dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip-prinsip dalam asas legalitas, yaitu harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), tidak multitafsir (lex certa), dan tidak berlaku surut (non-retroactive). Dengan demikian, rumusan norma pasal atau ayat yang memuat ketentuan pidana tidak boleh bersifat multitafsir, karena norma yang multitafsir selain dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan suatu perbuatan pidana, juga potensial untuk disalahgunakan sehingga sangat berpotensi melanggar hak konstitusional warga untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum yang adil;

[3.11.2] Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan ketentuan pidana yang dirumuskan untuk menjamin dilaksanakannya wewenang OJK yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka fungsi pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan. Apabila diuraikan unsur perbuatan kesengajaan (opzet) yang terdapat dalam norma kedua pasal a quo adalah mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat, serta tidak melaksanakan. Terdapat perbedaan di antara keempat bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma a quo, yaitu dalam perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi, dan tidak melaksanakan, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu untuk tidak mengindahkan pelaksanaan kewenangan OJK. Sedangkan, dalam perbuatan menghambat, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses pelaksanaan kewenangan OJK yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Rumusan kedua norma yang dimohonkan pengujian a quo merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap telah selesai meskipun pelakunya belum menyelesaikan perbuatan yang dilarang tersebut atau belum menimbulkan sesuatu akibat. Di sini nampak kehendak pembentuk undang-undang adalah untuk memastikan kewenangan OJK dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materiil;

[3.11.3] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, para Pemohon mendalilkan bentuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 a quo dikecualikan terhadap perbuatan dalam bentuk ucapan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah daya jangkau atau cakupan dari perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya, karena dalil para Pemohon a quo sudah merupakan implementasi norma. Sebagai contoh, perbuatan menghambat dapat diaktualisasikan melalui berbagai tindakan, misalnya menyembunyikan atau melenyapkan suatu dokumen atau keterangan, menghalang-halangi, mengulur-ulur waktu, hingga mengeluarkan ucapan yang bersifat memengaruhi, memprovokasi atau mengarahkan agar orang lain melakukan suatu perbuatan untuk menghambat pelaksanaan wewenang OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU 21/2011. Namun demikian, penegakan hukum atas kedua norma pasal a quo harus dilakukan secara hati-hati dan tetap melindungi kepentingan hukum pelaku karena tidak menutup kemungkinan perbuatan pelaku tidak bertentangan dengan hukum sehingga pelaku perlu membuktikan bahwa perbuatannya adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jaminan perlindungan atas kepentingan hukum seseorang yang sedang menjalani proses pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga di pengadilan telah diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan mulai dari Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Posisi penyidik, penuntut umum dan hakim serta advokat menjadi sentral dalam menyeimbangkan antara perlindungan atas kepentingan umum yang hendak dilindungi dari perbuatan yang dilarang dalam norma pidana dengan kepentingan individu pelaku. Sementara itu, terhadap kekhawatiran para Pemohon yang mengaitkan dalilnya dengan kewenangan OJK yang menurut para Pemohon dapat menimbulkan abuse of power, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 bertanggal 18 Desember 2019 yang telah mempertimbangkan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan agar tidak menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan (abuse of power), sebagai berikut:
“[3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan Integrated Criminal Justice System karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.”
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan OJK dalam melakukan proses penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan dan tumpang tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, sekalipun ia dalam posisi sebagai tersangka. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam menguraikan alasan permohonannya juga mempertanyakan apabila suatu korporasi dianggap tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 9 huruf d dan/atau huruf f UU 21/2011, apakah kedua pasal yang dimohonkan pengujian konstitusonalitasnya tersebut juga dapat dikenakan kepada korporasi? Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah penggunaan frasa “setiap orang” baik dalam Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 menunjukkan bahwa addressaat norm dari kedua ketentuan pidana tersebut adalah meliputi orang perseorangan (natural person) atau korporasi [vide Pasal 1 angka 24 UU 21/2011]. Hal demikian juga telah sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang memberikan pedoman perumusan ketentuan pidana yaitu apabila ketentuan pidana berlaku bagi siapapun (baik natural maupun legal person) maka subyek hukum dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang, namun apabila ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, maka subjek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi [vide angka 119 dan angka 120 Lampiran II UU 12/2011]. Terlebih lagi, Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) UU 21/2011 juga telah menentukan secara spesifik bahwa korporasi juga dapat dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011. Oleh sebab itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana diberlakukan bagi korporasi, menurut Mahkamah, secara universal hanya dapat dilakukan apabila terdapat kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam suatu korporasi dengan tindak pidana yang terjadi. Artinya, terdapat unsur kesalahan korporasi jika terpenuhi syarat: (i) korporasi tidak menjadikan dapat dihindarinya tindak pidana sebagai bagian kebijakan menjalankan kegiatan/usahanya (standard of care); (ii) korporasi tidak memiliki kebijakan yang harus dipedomani “pengurus”, “pegawai” atau “orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu” dalam melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama korporasi (strandard operating procedure); dan (iii) korporasi dalam kenyataanya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tingkat pengamanan dalam mencegah dilakukannya tindak terlarang oleh “pengurus”, “pegawai” atau “orang-orang yang dapat dipersamakan dengan hal itu” (standard of liability);

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya meminta agar Mahkamah menyatakan yang pada pokoknya keberlakuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dikecualikan bagi setiap orang yang melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah (petitum selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). Terhadap petitum permohonan yang demikian, menurut Mahkamah sangat berkaitan dengan unsur melawan hukum sebagai bagian dari syarat pemidanaan yang meliputi penilaian terhadap aspek perbuatan maupun sikap batin pelakunya. Dari aspek perbuatan (actus reus), disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sebagai salah satu unsur mutlak dari suatu delik, maka unsur melawan hukum ini tidak perlu dirumuskan sebagai unsur tertulis dari tindak pidana kecuali pembentuk undang-undang menghendaki suatu perbuatan yang dilarang boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, yang dikehendaki para Pemohon dalam petitum permohonannya tersebut sebenarnya telah terakomodir dalam alasan penghapusan pidana dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, khususnya mengenai alasan pembenar dalam hal ini karena melaksanakan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Dalam doktrin ilmu pidana, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Lebih lanjut, dari aspek teori hukum acara dan pembuktian, apabila unsur melawan hukum merupakan unsur yang tidak tertulis dalam suatu rumusan delik, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Hal demikian berarti apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa unsur melawan hukumnya suatu perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah perumusan delik dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 a quo telah mengakomodir maksud dari permohonan para Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada paragraf di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011, sehingga dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-09-2021

H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., dkk, advokat dan asisten advokat pada kantor hukum SIHALOHO & CO. Law Firm , untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 11 UU Tipikor

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU Tipikor dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
[3.11.1] Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang tidak hanya dihadapi bangsa Indonesia, melainkan hampir semua bangsa di dunia. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi “Corruption in government" di Havana (Cuba) tahun 1990 yang menegaskan antara lain bahwa; 1) korupsi di kalangan pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; 2) dapat mengganggu atau menghambat pembangunan; dan 3) menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Hal ini menjadi alasan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat serius (most serious crime). Atas dasar tersebut juga, PBB pada kongres tahun 1995 di Kairo, Mesir kembali menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut dalam UN Convention Against Corruption tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat, merusak nilai-nilai dan lembaga-Iembaga demokrasi, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum serta mengancam stabilitas politik. Oleh sebab itu, masyarakat dunia menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyepakati perbuatan korupsi telah melukai rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Problem demikian yang oleh para pembentuk undang-undang sebagai representasi dari rakyat ingin diatasi dengan cara menyusun UU Tipikor yang memuat desain pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan tidak sekedar bertujuan untuk memberikan suatu batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam delik korupsi serta akibat yang harus diterima atas perbuatan tersebut (social order), namun juga untuk menumbuhkan sikap, mental dan perilaku masyarakat yang anti korupsi secara terstruktur, sistematis dan massif (social engineering). Oleh karenanya, dalam memahami norma pasal-pasal dalam UU Tipikor harus diletakkan dalam kerangka politik hukum pemberantasan korupsi, baik dalam fungsinya as a tool of social order, maupun as a tool of social engineering. Dalam konteks demikian maka hukum diposisikan mendahului kondisi sosial yang senyatanya, sehingga masyarakat makin bergerak mendekati kondisi ideal yang didesain melalui hukum. Oleh sebab itu, semangat rumusan norma dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga dapat dijangkau oleh norma dalam undang-undang a quo dengan cara memperluas jangkauan dan ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi;
[3.11.2] Bahwa sasaran utama pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari secara profesional dan berkualitas. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara dapat terpenuhi serta tujuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai. Dalam orientasi desain demikian, apabila dikaitkan dengan politik hukum pembentukan UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setiap pejabat publik, penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan setiap orang yang menjalankan fungsi publik, harus menjaga sikap dan perilaku/tindakan secara ekstra hati-hati. Termasuk dalam menerima pemberian suatu barang dalam bentuk apapun, karena sebagai pejabat publik dan penyelenggara negara terdapat takaran etis yang mengatur dan membatasi hak yang bersangkutan dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Terhadap bentuk pembatasan hak yang demikian menurut Mahkamah merupakan bagian dari pengamalan nilai Pancasila yang menghendaki manusia yang menjadi sasaran setiap norma hukum adalah makhluk individual sekaligus sosial. Sebagai mahkluk individual, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Namun setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu-individu lain di luar dirinya, sehingga kebebasan individual tersebut kemudian berhadapan dengan kebebasan sosial yang idealnya berasal dari masyarakat. Dengan perkataan lain, ia terikat dan amat bergantung pada masyarakatnya, sehingga kebebasan individu akan selalu dibatasi oleh kebebasan sosial. Konsep pembatasan hak atau kebebasan individu demikian yang mendasari perlunya pembatasan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“ dalam Pasal 11 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, norma tersebut memiliki substansi yang tidak logis sehingga menimbulkan inkonsistensi terhadap asas-asas hukum pidana yang berlaku dan diakui di Indonesia yang menyatakan dengan tegas seseorang hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, menurut Mahkamah, hukum pidana disusun adalah dalam rangka melindungi setiap orang, tidak terkecuali pelaku suatu tindak pidana. Oleh karenanya, dalam perumusan suatu delik harus dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati, karena akan menimbulkan suatu pembebanan atau penderitaan, termasuk pembatasan atau pengabaian hak-hak tertentu bagi seseorang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam suatu rumusan delik. Terkait hal tersebut, rumusan delik korupsi dalam Pasal 11 UU Tipikor sebenarnya adalah hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 418 KUHP yang merupakan salah satu kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Dalam rumusan tersebut, terdapat dua jenis delik korupsi, yaitu: (1) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; dan (2) delik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan demikian, dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 11 UU Tipikor a quo, adalah: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; dan (iii) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
Berdasarkan uraian unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor di atas, menurut Mahkamah, unsur utama yang merupakan objek norma (norm-gedrag) dalam pasal a quo adalah “menerima hadiah atau janji” yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata “atau” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UU Tipikor a quo telah terpenuhi. Sedangkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa a quo menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya. Penjatuhan pidana melalui putusan oleh hakim tentu didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik atau tindak pidana, termasuk penilain terhadap sikap batin seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada seluruh warga negara Indonesia. Pemenuhan atas hak demikian, dalam implementasinya bertumpu pada dua komponen, yaitu kepastian dalam substansi atau orientasi norma hukum itu sendiri dan kepastian dalam proses hukum (due process of law). Dalam konteks kepastian substansi atau orientasi sebuah norma, in casu frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor menurut Pemohon menyebabkan seseorang dapat dihukum karena pikiran orang lain yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, rumusan pasal a quo harus dipahami dalam kerangka politik hukum UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.11.2] di atas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak individu dan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga tolok ukur ketercelaan dari perilaku koruptif dipandang perlu untuk ditetapkan secara luas dalam peraturan perundang-undangan agar tingkat kejahatan korupsi tidak massif, lintas-sektor, dan sistematis. Dalam kondisi demikian, titik berat frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor adalah untuk memperluas jangkauan pengertian perbuatan koruptif yang tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk menyelamatkan keuangan negara dalam rangka untuk memastikan rasa keadilan serta norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipulihkan kembali guna mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor telah menimbulkan masalah dalam hal pembuktian, karena menurut Pemohon tidak ada satu orangpun yang dapat mengetahui secara pasti untuk memberikan keterangan atau membuktikan mengenai apa yang dipikirkan orang lain sehingga hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 11 UU Tipikor yang dalam unsur kondisinya memuat “padahal diketahui atau patut diduga” adalah menghendaki agar subjek norma, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, selalu dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi atau timbul sebagaimana unsur kealpaan dalam suatu rumusan delik. Dalam unsur kealpaan, pelaku harus dapat membayangkan bahwa akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan suatu yang dapat menyebabkan terpenuhinya unsur suatu delik, in casu pemberian hadiah atau janji, yang pemberian janji atau hadiah tersebut tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat jabatan yang sedang diembannya. Oleh karena itu, frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 UU Tipikor sama sekali tidak menghalangi pemenuhan atas hak warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang baik, benar dan adil (due process of law). Seorang tersangka, maupun terdakwa, berhak untuk didengar keterangannya tentang bagaimana peristiwa yang didakwakan padanya serta mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim akan menilai apakah seseorang bersalah menurut hukum dan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, in casu Pasal 11 UU Tipikor. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Mahkamah menilai, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 11 UU Tipikor, sehingga dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-09-2021

Rosiana Simon dan Kok An (selanjutnya disebut Para Pemohon).

Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU ITE dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE dianggap:
1) menghalangi bahkan berpotensi memidanakan Pemohon I yang mengambil (memindah dan menyimpan secara pribadi) data elektronik hasil pekerjaan Pemohon I pada perusahaan tertentu; dan
2) berpotensi memidanakan Pemohon II (in casu suami Pemohon I) yang membantu mengingat password akun elektronik milik Pemohon I, di mana akun elektronik tersebut dipergunakan Pemohon I sebagai wahana menyimpan data elektronik hasil kerja Pemohon I pada suatu perusahaan;
[3.12] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 32 UU ITE yang berada dalam Bab VII “Perbuatan Yang Dilarang”, pada intinya berisi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta badan hukum, terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sementara Pasal 48 UU ITE yang berada dalam Bab XI “Ketentuan Pidana” berisi ancaman pidana bagi jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 32 UU ITE;
Bahwa dalam perkara a quo Mahkamah akan berfokus pada makna Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE yang berkaitan langsung dengan perkara konkret yang dihadapi para Pemohon, namun hal demikian bukan berarti Mahkamah menguji perkara konkret yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah merujuk pada kasus konkret yang dihadapi para Pemohon semata agar dapat menemukan permasalahan spesifik mengenai konstitusionalitas norma yang dihadapi para Pemohon, mengingat ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon terutama Pasal 32 UU ITE mempunyai wilayah pengaturan yang sangat kompleks;
[3.12.1] Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati permohonan para Pemohon, permasalahan yang dihadapi para Pemohon sehubungan keberadaan Pasal 32 UU a quo adalah larangan untuk “melakukan transmisi”, “memindahkan”, “menyembunyikan”, dan/atau “mentransfer” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, yang kemudian mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Informasi dan/atau dokumen elektronik demikian, menurut Pemohon I dalam kasus a quo, merupakan hasil kerja Pemohon I sebagai pekerja pada suatu perusahaan. Sedangkan permohonan pengujian atas Pasal 48 UU ITE menurut Mahkamah merupakan konsekuensi dari Pasal 32 UU ITE di mana Pasal 48 UU ITE berisi pengaturan sanksi pidana bagi pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam Pasal 32 UU ITE;
Bahwa Mahkamah dapat memahami semangat UU ITE yang melindungi hak setiap orang, baik orang maupun badan hukum, atas kerahasiaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik miliknya. Dalam era teknologi di mana hampir semua data pribadi warga negara ditulis dalam bentuk dokumen elektronik, atau setidaknya disimpan dalam suatu sistem elektronik, maka memang diperlukan bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan perlindungan atas data-data konvensional terutama dalam hal cara pengambilan, pemindahan, dan/atau penyimpanan data dimaksud;
[3.12.2] Bahwa hal demikian telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.16], hlm. 182-183, yang menyatakan “… norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditujukan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang berdampak pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma a quo tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya”;
Bahwa perlindungan atas data pribadi merupakan hak konstitusional yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terutama secara eksplisit terdapat pada norma “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”. Dari perspektif perlindungan data pribadi, secara umum Mahkamah tidak menemukan adanya permasalahan konstitusionalitas norma dalam larangan yang dirumuskan oleh Pasal 32 UU ITE, baik di ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, mentransfer, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik milik orang atau milik publik, menurut Mahkamah memang diperlukan demi melindungi hak atau kepentingan warga negara pada umumnya;
[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan isu hukum yang sedikit berbeda konteks dengan isu perlindungan informasi atau data elektronik pribadi. Isu hukum demikian adalah mengenai data elektronik atau informasi elektronik yang dihasilkan dari suatu hubungan kerja;
Mahkamah menemukan adanya kekhawatiran pada diri Pemohon I bahwa hak Pemohon I untuk memeroleh pengakuan secara proporsional dari perusahaan tempatnya bekerja atas hasil kerjanya akan hilang manakala Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE diterapkan. Hal demikian karena Pasal 32 UU ITE, menurut para Pemohon, dapat ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon I untuk memindahkan/menyimpan salinan data digital milik perusahaan yang mana setidaknya sebagian dari data digital tersebut turut dihasilkan atau dibuat oleh Pemohon I;
Kekhawatiran juga muncul pada diri Pemohon II terkait potensi dipergunakannya Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Pemohon II dengan alasan Pemohon II telah membantu Pemohon I (yaitu istri Pemohon II) menyimpan/mengingat password akun sistem elektronik yang dipergunakan Pemohon I sebagai sarana menyimpan data perusahaan yang disalinnya;
Dari permasalahan para Pemohon demikian, persoalan utama yang akan dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE menjadi inkonstitusional manakala ditafsirkan sebagai pelarangan bagi Pemohon I yang menyalin data perusahaan dalam rangka membuktikan kinerjanya. Serta, apakah kondisi inkonstitusionalitas juga terjadi manakala Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE ditafsirkan sebagai larangan bagi Pemohon II untuk membantu mengingat-ingat password akun sistem elektronik Pemohon I yang sistem elektronik tersebut dipergunakan untuk menyimpan data milik pihak lain;
[3.13.1] Bahwa permasalahan para Pemohon dalam kaitannya dengan Pasal 32 UU ITE tersebut erat bertalian dengan status Pemohon I sebagai (mantan) pekerja suatu perusahaan yang seluruh atau setidaknya sebagian hasil pekerjaannya dituangkan dalam bentuk data dan/atau dokumen digital. Sebagai pekerja yang terikat hubungan kerja secara kontraktual dengan perusahaan (sebagai pemberi kerja), tentu saja hasil pekerjaan Pemohon I baik berupa data dan/atau dokumen maupun hasil pekerjaan lainnya adalah milik perusahaan;
Pemberi kerja (baik perorangan maupun badan hukum) berhak untuk meminta bahkan mewajibkan pegawai/karyawan merahasiakan segala sesuatu hasil pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, kecuali secara khusus diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak pemberi kerja yang dilakukan pekerja merupakan perbuatan wanprestasi yang dapat berakibat hukum secara keperdataan, bahkan dimungkinkan pelanggaran demikian menjadi dasar bagi pelaporan dan pengenaan pidana tertentu bagi pekerja yang membocorkan rahasia pemberi kerja. Namun demikian, batas antara informasi yang bersifat rahasia dan yang bukan rahasia tentunya harus djelaskan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Hal demikian dari perspektif pekerja akan memberikan kejelasan akan hak dan tanggung jawabnya, serta dari perspektif pemberi kerja akan memudahkan untuk melakukan pengawasan;
[3.13.2] Kewajiban pekerja untuk merahasiakan informasi vital perusahaan, yang di sisi lain merupakan hak bagi pemberi kerja, menurut Mahkamah tetap ada batas-batasnya. Batas yang utama adalah sepanjang kerahasiaan tersebut tidak melanggar hukum, dan batas lainnya adalah sepanjang kerahasiaan demikian tidak memutus sama sekali hubungan antara pekerja dengan hasil kerjanya;
Hubungan demikian menurut Mahkamah adalah hubungan atau ikatan batin antara pekerja dengan hasil kerjanya; kemudian berlanjut menjadi pengakuan pemberi kerja akan kontribusi pekerja bagi suatu hasil kerja; dan atas dasar pengakuan hasil kerja itulah pekerja akan memperoleh upah, gaji, atau penghasilan lain secara proporsional sesuai dengan perjanjian kerja. Hubungan antara pekerja dengan hasil kerja yang demikian menurut Mahkamah tidak boleh diputus atau dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan terkait rahasia perusahaan;
[3.13.3] Dalam dunia kerja terutama industri, terputus atau terasingnya pekerja dari hasil kerjanya merupakan hal yang lazim terjadi terutama karena diterapkannya sistem atau mekanisme kerja ban berjalan yang menuntut spesialisasi pekerja, di mana pada akhirnya karya seorang pekerja hanya menyumbangkan sebagian saja dari bentuk utuh suatu produk. Keterputusan hubungan demikian merupakan kondisi psikologis yang terjadinya “tidak disengaja” dan dengan demikian hukum tidak perlu mencampurinya. Negara perlu ikut campur dalam rangka mencegah keterputusan hubungan yang disengaja, apalagi jika kesengajaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pekerja yang memang secara riil berkontribusi atas hasil kerja tersebut;
Dalam kaitannya dengan hal demikian, menurut Mahkamah pekerja berhak untuk mengetahui dan memeroleh akses yang layak atas hasil kerjanya, meskipun hasil kerjanya merupakan bagian dari rahasia perusahaan. Hak pekerja demikian bukan berarti membebaskan yang bersangkutan untuk membuka serta menyebarkan rahasia perusahaan, apalagi dengan motivasi memeroleh keuntungan dari perbuatan tersebut, melainkan hak demikian menurut Mahkamah muncul semata-mata untuk kepentingan pembuktian kinerja bagi pekerja bersangkutan;
[3.13.4] Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, bagi Mahkamah, mengetahui dan mengakses hasil kerja semata-mata demi pembuktian kinerja merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh UUD 1945. Konteks perlindungan demikian diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
Lebih lanjut, frasa “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) a quo menurut Mahkamah adalah perlindungan bagi dua pihak sekaligus yaitu pemberi kerja dan pekerja. Hak pemberi kerja dalam hal ini adalah untuk meminta pekerja menjaga rahasia perusahaan demi kepentingan bisnis perusahaan, serta di sisi lain menjamin hak pekerja untuk mengakses setidaknya mengetahui hasil kerjanya sepanjang untuk kepentingan pembuktian kinerja;
[3.14] Menimbang bahwa Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan pidana yang terdiri dari tiga ayat mengatur larangan sebagai berikut:
"(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”
Larangan dalam Pasal a quo kemudian dikuatkan dengan ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 48 UU ITE. Selengkapnya Pasal 48 UU ITE mengatur bahwa:
"(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
[3.15] Menimbang bahwa anggapan hak konstitusional para Pemohon berpotensi dilanggar oleh ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE akan dijawab oleh Mahkamah dengan menguraikan unsur-unsur delik terutama Pasal 32 UU ITE;
Secara doktrinal terdapat unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea) untuk menjatuhkan pidana. Terhadap unsur objektif, salah satu unsur yang esensial adalah unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada unsur tersebut. Tidak terbuktinya salah satu unsur tersebut membawa konsekuensi seseorang (terdakwa) tidak dapat dijatuhi pidana. Hal demikian berlaku umum bagi semua ketentuan pidana dan pemidanaan, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di antaranya UU ITE;
Ayat-ayat dalam Pasal 32 UU ITE itu sendiri terdiri dari delik formil dan delik materiil. Ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik formil yang melarang dilakukannya suatu perbuatan/tindakan, sementara ayat (3) merupakan delik materiil yang mengatur bahwa suatu perbuatan atau tindakan menjadi terlarang jika menimbulkan akibat tertentu;
Setelah Mahkamah mencermati Pasal 32 ayat (1) UU ITE, unsur delik dalam pasal a quo adalah:
1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. dengan cara apa pun;
5. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;
6. suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan
7. milik orang lain atau milik publik.
Dari unsur-unsur tersebut Mahkamah berpendapat unsur delik yang berkenaan dengan akses atas hasil kinerja dalam suatu hubungan kerja adalah unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum” inilah yang menurut Mahkamah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, di mana para Pemohon dihadapkan pada kasus konkret yaitu diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pencurian data perusahaan (vide pertimbangan Mahkamah atas kedudukan hukum para Pemohon);
Unsur delik “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang juga terdapat dalam ayat (2), dalam kaitannya dengan isu hubungan kerja perlu dipertimbangkan lebih khusus. Hal demikian karena karakteristik suatu hubungan kerja berbeda dengan karakteristik hubungan biasa, sehingga ketentuan pemidanaan antara kedua bidang tersebut sangat dimungkinkan akan berbeda;
[3.15.1] Bahwa hukum Indonesia mengenal adanya asas hukum mengenai kebebasan berkontrak yang menempatkan perjanjian keperdataan antara dua orang, atau lebih, sebagai hal yang berkekuatan hukum atau mengikat bagi para pihak agar memenuhi kewajiban masing-masing dengan itikad baik (pacta sunt servanda). Asas tersebut kemudian dituangkan sebagai norma hukum pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”;
Bahwa muatan atau isi dari kesepakatan, kontrak, atau perjanjian yang bersifat privat demikian tidak dicampuri negara selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.
Bahwa 4 (empat) syarat tersebut menjadi pembatas agar suatu perjanjian keperdataan tidak bersifat eksploitatif dan semena-mena yang dapat menindas bahkan mencelakakan salah satu pihak dalam perjanjian. Syarat demikian pula yang menjadi pembatas wilayah hukum privat dengan wilayah hukum publik, yang artinya ketika terjadi manipulasi atas syarat sahnya suatu perjanjian, maka negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap wilayah hukum privat khususnya kontrak/perjanjian;
Bahwa konteks perkara a quo menunjukkan adanya pertentangan antara hak pemberi kerja untuk merahasiakan suatu hasil kerja dengan hak pekerja untuk mengakses hasil kerja, yang bertalian erat dengan asas kebebasan berkontrak. Hal demikian memunculkan pertanyaan bagaimana cara pekerja membuktikan kinerja mereka ketika suatu hasil kerja dilarang untuk diakses pemberi kerja. Atau, bolehkah pekerja mengakses suatu hasil kerja yang menurut kontrak/perjanjian kerja adalah hal yang rahasia;
[3.15.2] Bahwa dalam suatu skema hubungan kerja terlihat Pasal 32 UU ITE berada di tengah tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja untuk merahasiakan hasil kerja, di sisi lain kebutuhan pekerja untuk membuktikan kontribusinya atas suatu hasil kerja. Kehendak pemberi kerja agar hasil kerja dirahasiakan, bahkan oleh pekerja yang ikut mengerjakan hal tersebut, dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan pemberi kerja untuk, antara lain, merumuskan strategi maupun inovasi dalam menghadapi dan bertahan dalam persaingan bisnis. Di sisi pekerja, ketatnya kerahasiaan hasil kerja demikian dapat mengakibatkan kesulitan manakala pekerja dituntut secara ketat membuktikan kinerjanya sebagai pekerja;
Sebaliknya, tidak adanya kerahasiaan atas suatu hasil kerja akan memudahkan bagi pekerja untuk membuktikan kinerjanya. Namun dari sisi pemberi kerja, terutama jika pemberi kerja adalah badan usaha yang profit oriented, ketiadaan rahasia atas hasil kerja dapat mengakibatkan kegagalan strategi dan inovasi sehingga pemberi kerja kehilangan daya kompetisinya;
Kondisi tarik-menarik antara kebutuhan pemberi kerja dengan pekerja semakin kompleks karena acapkali hasil kerja tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya pemberi kerja, dan kemudian sifat kerahasiaannya diperjanjikan secara hukum antara pemberi kerja dengan penerima kerja dalam sebuah kontrak kerja atau perjanjian yang sejenis. Sehingga, jamak muncul pemahaman bahwa ketika pekerja mengakses hasil kerjanya, sementara di saat yang sama hasil kerja demikian merupakan rahasia perusahaan/pemberi kerja, lantas pekerja yang bersangkutan dianggap melanggar hak pemberi kerja dan karenanya pekerja bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum;
[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seandainya petitum demikian dikabulkan oleh Mahkamah, maka Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain tidak lagi berlaku sebagai hukum. Konsekuensi hukum yang kemudian mengikuti adalah perbuatan atau tindakan yang sebelumnya dilarang oleh Pasal 32 UU ITE, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana, akan menjadi perbuatan atau tindakan yang tidak lagi terlarang;
Bahwa apabila petitum para Pemohon dikabulkan, akan berakibat setiap orang dapat melakukan, tanpa harus khawatir dipidana, berbagai perbuatan atau tindakan antara lain mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, serta dapat pula memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
Meskipun masih ada berbagai peraturan perundang-undangan lain selain UU ITE yang melarang perbuatan atau tindakan tersebut, namun menurut Mahkamah dihapuskannya larangan dan pemidanaan dalam Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE akan menimbulkan potensi kerugian yang besar bagi warga negara pada umumnya. Kerugian demikian terutama berkaitan erat dengan kepastian hukum akan kepemilikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jaminan akan keaslian isinya;
Bahwa di satu sisi potensi kerugian para Pemohon memang dapat hilang seiring hapusnya kekuatan mengikat norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE. Akan tetapi di sisi lain, pada kasus berbeda, informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki atau dibuat oleh para Pemohon justru berpotensi tidak terlindungi manakala Pasal 32 dan Pasal 48 tidak ada. Hal demikian karena, sekali lagi, konstruksi Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE adalah perlindungan atas hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya;
Bahwa Mahkamah menilai ketentuan Pasal 32 UU ITE merupakan ketentuan yang dirumuskan sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi/komunikasi, terutama ketika teknologi menciptakan kebutuhan akan berbagai dokumen elektronik sekaligus mempermudah akses setiap orang pada berbagai informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah keberadaan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunanya. Jaminan keamanan data pribadi serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para Pemohon dan seluruh warga masyarakat;
[3.17] Menimbang bahwa setelah memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, Mahkamah perlu mengemukakan pendapat bahwa penentuan/penilaian apakah suatu perbuatan termasuk kategori yang dalam perkara a quo dinyatakan sebagai perbuatan pidana menurut Pasal 32 UU ITE, hal demikian sudah merupakan wilayah penerapan norma;
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XIX/2021 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 29-09-2021

Muhammad Helmi Kamal (wiraswasta), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., M.H., dkk., advokat dan/atau konsultan hukum pada Sugiharto, Gunawan & Partner (SGP) Law Office, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 dan frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 15/2006 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.10.1] Bahwa sesungguhnya persoalan inti dari permohonan a quo adalah apakah BPK berwenang melakukan audit investigasi terhadap DP Pertamina, yang pada akhirnya berdasarkan hasil audit tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah dijadikan sebagai terpidana dalam kasus korupsi;
[3.10.2] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap permasalahan yang serupa telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis dalam Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang diakui dalam Persidangan oleh Kuasa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang mengajukan permohonan a quo (Muhammad Helmi Kamal). Di samping itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai pengujian sepanjang frasa “kekayaan pihak lain” dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pengujian sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara” dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan sepanjang frasa “Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah” dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dimohonkan oleh Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara, dkk. Oleh karenanya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali.
Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Bahwa setelah mencermati dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon pada permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan sebelumnya adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sementara untuk permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara a quo berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan dalam perkara sebelumnya maka terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali.
[3.10.3] Bahwa berkaitan dengan perkara a quo Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pengertian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, bertanggal 18 September 2014, khususnya dalam Paragraf [3.23] dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 dalam Paragraf [3.18] yang menyatakan:
[3.18] …
[3.18.1] …
[3.23] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) UU BPK mengandung materi muatan dua norma: Pertama, norma yang menentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, norma yang menentukan keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
Bahwa kedua norma tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan;
Pertanyaannya adalah apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan, yang kemudian menjadi modal usaha BUMN dan BUMD tersebut adalah tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian BPK berwenang memeriksanya. Pertanyaan lainnya, apakah dengan demikian secara umum berlaku sistem dan mekanisme Pasal 23 UUD 1945, padahal BUMN atau BUMD tersebut adalah entitas usaha, yang dengan demikian kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bertransformasi menjadi bukan lagi keuangan negara, yang secara konstitusional BPK tidak lagi berwenang memeriksa pengelolaannya, tapi pemeriksa (internal audit) yang berwenang;
Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya. Meskipun demikian, supaya BUMN dan BUMD dapat berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, pengawas internal, selain Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas masih tetap relevan;
Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU BPK, sesungguhnya memuat norma yang mengenai kewenangan BPK meminta keterangan dan/atau dokumen, yang dengan demikian memuat pula norma yang mewajibkan kepada lembaga yang diperiksa untuk menyerahkannya, menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi hukum dari tugasnya yang diatur dalam Pasal 6, yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 23E UUD 1945;
Bahwa Pasal 11 huruf a UU BPK yang di dalamnya memuat norma mengenai kewenangan BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Pendapat BPK merupakan produk dari proses pemeriksaan, sehingga norma tersebut sesungguhnya merupakan hal yang harus ada karena BPK memiliki kewenangan memeriksa. Selain itu, mengenai kewenangan memberi pendapat tersebut ditentukan oleh Undang-Undang karena secara hukum dianggap menjadi keperluan lembaga/organ yang menyelenggarakan fungsi negara dan/atau fungsi pemerintahan;
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis). Badan usaha dapat saja menjalankan usaha bisnisnya untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan asalkan mempedomani prinsip “duty of care” yang di dalamnya termuat unsur kehati-hatian dan itikad baik, sehingga kebijakan badan usaha yang dijalankan oleh pimpinannya tetap berpedoman kepada business judgement rule. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek pemeriksaan BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu sepanjang lembaga yang mengelola keuangan negara diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan dan salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigatif yang mana hasil pemeriksaannya disebut Pemeriksaan Penghitungan Kekayaan Negara (PPKN). Pemeriksaan oleh BPK jenis ini dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu kewenangan PPKN ini adalah kewenangan atribusi BPK dalam proses penegakan hukum.
Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Paragraf [3.24] menegaskan pula:
“[3.24] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) pada pokoknya memuat norma mengenai kewenangan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara tersebut, norma pada ayat (3) menentukan kewenangan BPK memantau penyelesaian dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah, BPK, maupun pengadilan. Menilai dan menetapkan jumlah ganti kerugian merupakan kewenangan yang menurut hukum dapat dibenarkan, karena ujung dari suatu penilaian, terlebih lagi terkait dengan kerugian negara, adalah penetapan berapa jumlah kerugiannya. Secara hukum hal tersebut dapat dikonstruksikan sebagai tindak lanjut dari kewenangan konstitusional pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK…”
Oleh karenanya berkenaan dengan pengertian “keuangan negara” sesungguhnya sudah tidak terdapat lagi persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006 apabila dikabulkan oleh Mahkamah hal tersebut justru akan membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara termasuk kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang dilakukan oleh bendahara pengelola lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, apabila norma a quo diubah maka akan berakibat tidak utuhnya, bahkan berubahnya konstruksi hukum tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dalam pelaksanaan audit keuangan terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalil Pemohon dalam permohonan a quo adalah bentuk kekhawatiran Pemohon atas keterlibatan BPK dalam pemeriksaan terhadap keuangan Dana Pensiun yang pendirinya adalah BUMN sebagaimana kasus konkret yang dihadapi Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak berwenang menilai suatu kasus konkret. Kewenangan Mahkamah adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap UUD 1945, yang mana Putusan Mahkamah atas pengujian tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku dengan prinsip erga omnes.
Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, karena ihwal yang dipersoalkan oleh Pemohon sejatinya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap semua subjek hukum apa pun sepanjang di dalamnya terdapat pengelolaan keuangan negara, baik langsung maupun tidak langsung. Terlebih lagi jika ada dugaan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara maka BPK berwenang melakukan pemeriksaan (audit).
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena secara substansial tidak terdapat alasan konstitusional baru yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan norma a quo sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.10.3] di atas. Oleh karenanya, berkenaan dengan pengertian keuangan negara dan ruang lingkup kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma dimaksud.
[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya sehingga sesungguhnya dalil yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah dalil yang dengan sendirinya sudah tercakup dalam persoalan pokok permohonan a quo yang pada hakikatnya merupakan pengertian keuangan negara dan kewenangan BPK untuk memeriksa (audit) pengelolaan keuangan negara yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 dan ditegaskan kembali dalam putusan a quo. Sedangkan, dalil-dalil lain yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialami maupun yang dijadikan contoh oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 justru akan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Selanjutnya →