Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 12-12-2018

Alungsyah, S.H., yang dikuasakan kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H.,
M.H., dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin
Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, Advocates & Legal
Consultants

frasa “undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”
dalam ketentuan Pasal 55 UU MK

Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas frasa “undang-undang yang menjadi
dasar pengujian peraturan tersebut” dalam ketentuan Pasal 55 UU MK,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kerugian hak
konstitusionalnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan pekerjaan
Pemohon sebagai “Karyawan Swasta”, namun dalam alasan mengenai
kerugian hak konstitusionalnya Pemohon mendalilkan berprofesi sebagai
Advokat yang tergabung pada Firma Hukum Sidin Constitution, A.
IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah antara status Pemohon yang merupakan
“karyawan swasta” tidak memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan
alasan kerugian hak konstitusional Pemohon yang mendalilkan sebagai
Advokat karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia jelas
memiliki hak konstitusional berbeda dengan Advokat.

Jika Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia kemudian
mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang termaktub dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU
MK, hal itu telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
74/PUU-X/2012 yang dalam perkara tersebut pasal UUD 1945 yang
dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan oleh
Mahkamah bahwa Pasal 55 UU MK konstitusional karena penghentian
pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang oleh
Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal
55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum.

Dengan demikian, uraian Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa Pasal 55 UU MK
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pasal 60
UU MK yang menyatakan,

Ayat (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali
menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

2. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya
juga menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24A UUD
1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah juga telah memutusnya dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009, bertanggal 2
Februari 2010, yang dalam Paragraf [3.9] halaman 25 menyatakan:

Menimbang bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang
dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung
Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan
Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji
konstitusionalitas dari materi UUD 1945.

Sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK maka permohonan Pemohon tidak
dapat dimohonkan kembali dengan menggunakan Pasal 24A UUD 1945
sebagai dasar pengujian;

Selain itu, Pasal 24A UUD 1945 bukanlah mengatur mengenai hak
konstitusional karena Pasal 24A UUD 1945 mengatur mengenai
kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan
bahwa mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan
sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk
mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-
undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Dengan demikian, jelas bahwa Pasal 24A UUD 1945 khususnya ayat (1)
terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dan tidak berkait dengan
hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia, jika pun
ada keterkaitan hak konstitusional Pemohon, quod non, adalah hak untuk
mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-
undang dan itu tidak menghalangi Pemohon untuk mengontrol produk
hukum;

3. Bahwa ditundanya perkara uji materiil di Mahkamah Agung ketika
ada perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (vide
Pasal 55 UU MK) telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUUXV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, khususnya
Paragraf [3.18] halaman 40 yang menyatakan:

…keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung
sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses
pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang undang-undang
yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.
Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari
keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari
keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan
sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan
Mahkamah Konstitusi…

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, jelas
tidak ada kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara
Indonesia oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK;

4. Bahwa persoalan berikutnya adalah jikapun Pemohon bertindak
sebagai advokat yang membela kliennya, menurut Mahkamah, selaku
Advokat yang mewakili kliennya dalam hubungannya dengan Pasal 55 UU
MK tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Advokat karena
selaku Advokat tetap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke
Mahkamah Agung. Persoalan penundaan pengujian hak uji materiil di MA
yang tidak kunjung diputus, karena undang-undang yang dijadikan dasar
pengujian di MA terus-menerus dilakukan pengujian di MK, tanpa ada
kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien bukan merupakan kerugian
konstitusional tetapi konsekuensi logis dari dipisahkannya kewenangan
menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK dan uji materiil
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA.
Penundaan pemeriksaan perkara oleh MA ketika undang-undang yang
menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh MK justru memberi
kepastian hukum guna menjaga keutuhan sistem hukum. Di samping itu,
agar tidak terjadi pertentangan antara putusan MK yang menjadi dasar
pengujian konstitusional undang-undang dengan putusan MA. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, baik Pemohon selaku perseorangan warga
negara Indonesia maupun selaku Advokat tidak ada hak konstitusional
yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK. Oleh karena
tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya
ketentuan Pasal 55 UU MK maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal
31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007,
bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya,
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-11-2018

Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Dr. Iur. Liona N. Supriatna,
S.H.,M.Hum, dkk para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi
Kedaulatan Ekonomi Indonesia (Taken)

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN sepanjang
Frasa “Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan
Pasal 4 ayat (4) UU BUMN, Mahkamah Konstitusi memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama
keterangan para Pemohon, keterangan Presiden, bukti-bukti yang
diajukan para Pemohon beserta ahli yang diajukan oleh para Pemohon
dan ahli yang diajukan oleh Presiden, keterangan tambahan Presiden,
sebelum mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah terlebih
dahulu mempertimbangkan bahwa terkait dengan keberadaan BUMN,
dasar pemikiran atau latar belakang pembentukannya, maksud dan
tujuannya, serta konstitusionalitasnya, Mahkamah telah pernah
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018, bertanggal 1 Mei 2018.
Dalam Putusan tersebut khususnya Paragraf [3.10] angka 1 sampai
dengan angka 3, halaman 79 sampai dengan halaman 81, Mahkamah
menyatakan:

1. Bahwa dibentuknya UU BUMN didasari oleh pertimbangan bahwa
BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai
peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan karenanya perannya harus
dioptimalkan melalui pengurusan dan pengawasan yang optimal (vide
Konsiderans “Menimbang” huruf a sampai dengan huruf d UU BUMN).
Dalam konteks demikian, Mahkamah dapat menerima keterangan
Presiden (Pemerintah) yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai peran
strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-
kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha
kecil/koperasi di mana untuk mencapai tujuan itu peran BUMN harus
dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan
profesionalisme yang, antara lain, dilakukan dengan melakukan
pembenahan pengurusan dan pengawasannya sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lebih jauh lagi, melalui Undang-
Undang a quo, BUMN juga dirancang untuk menata dan mempertegas
peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang
saham/pemilik modal BUMN serta mempertegas dan memperjelas
hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah
sebagai regulator.

2. Bahwa BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, yang dimaksud dengan
“kekayaan negara yang dipisahkan” adalah kekayaan negara yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan
terbatas lainnya (Pasal 1 angka 10 UU BUMN). BUMN dapat berupa
Perusahaan Umum (Perum) maupun Perusahaan Perseroan (Persero).

Jika suatu BUMN seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi
atas saham serta bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan maka BUMN
tersebut adalah Perum (vide Pasal 1 angka 4 UU BUMN). Adapun jika
suatu BUMN modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, maka BUMN
tersebut adalah Persero (vide Pasal 1 angka 2 UU BUMN). Namun
demikian, baik BUMN yang berbentuk Perum maupun Persero, maksud
dan tujuan pembentukannya tidak boleh menyimpang dari maksud dan
tujuan pembentukan BUMN, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat
(1) UU BUMN, yaitu:

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak;
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
diselenggarakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Ditambahkan pula, dalam melakukan kegiatannya, BUMN harus sesuai
dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
[Pasal 2 ayat (2) UU BUMN]. Dengan kata lain, terlepas dari apa pun
bentuknya, kegiatan suatu BUMN bukan hanya dibatasi oleh maksud dan
tujuan pembentukannya tetapi juga oleh peraturan perundang-
undangan, bahkan juga oleh ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Artinya, kegiatan BUMN bukanlah semata-mata ditentukan oleh keinginan
RUPS, Direksi, atau Komisaris (dalam hal BUMN tersebut berbentuk
Persero) atau oleh Menteri, Direksi, atau Dewan Pengawas (dalam hal
BUMN tersebut berbentuk Perum) melainkan tetap harus mengacu pada
maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di
atas, dasar pemikiran pembentukan UU BUMN maupun maksud dan
tujuan BUMN itu sendiri adalah sejalan dengan salah satu tujuan negara
sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945,
khususnya tujuan memajukan kesejahteraan umum. Lebih jauh, dengan
memperhatikan secara saksama maksud dan tujuan pembentukannya
serta pembatasan terhadap kegiatannya, keberadaan BUMN sejalan pula
dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional tanpa
mengesampingkan hakikat perekonomian sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33
ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, secara konstitusional, dibentuknya
BUMN yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan di atas
tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, bahkan sebaliknya justru
merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana
ditegaskan baik dalam Pembukaan maupun Pasal 33 UUD 1945.

Dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-XVI/2018 tersebut beberapa hal telah menjadi terang. Pertama,
bahwa pendirian BUMN berkenaan langsung dengan upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan memiliki peran strategis sebagai pelaksana
pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, serta membantu
pengembangan usaha kecil/koperasi dan karena itu BUMN harus
dioptimalkan melalui penumbuhan budaya korporasi dan profesionalisme.
Kedua, apapun bentuk BUMN tersebut, Perum ataupun Persero, maksud
dan tujuannya tidak boleh menyimpang dari Pasal 2 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e UU BUMN serta tidak boleh bertentangan dengan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU BUMN. Ketiga, bahwa
eksistensi BUMN tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang
berkait dengan dasar pemikiran pembentukan BUMN, pengertian BUMN,
maksud dan tujuan dibentuknya BUMN, serta konstitusionalitas BUMN,
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon lebih lanjut.
Dari uraian panjang lebar yang dikemukakan para Pemohon sebagai
argumentasi dalam mendukung dalil- dalilnya, setelah dibaca dengan
saksama, sesungguhnya hanya ada dua isu konstitusional yang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

• pertama: apakah maksud dan tujuan BUMN untuk mengejar
keuntungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU
BUMN bertentangan dengan Konstitusi, dalam hal ini Pasal 33 ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945;

• kedua: apakah pengawasan DPR terhadap keuangan negara yang
telah dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN
mencakup pula kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU
BUMN sehingga sebagai konsekuensinya kegiatan sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN tersebut harus ditetapkan dengan
undang-undang.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional pertama: apakah maksud
dan tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan sebagaimana tertuang
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan Konstitusi,
dalam hal ini Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam menilai konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN
tidaklah dapat dinilai secara parsial tanpa mengaitkan konteksnya secara
komprehensif baik dengan keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal
2 UU BUMN itu sendiri maupun dengan norma lainnya dalam UU BUMN
secara keseluruhan;

2. Pasal 2 UU BUMN selengkapnya menyatakan:

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
kebutuhan hajat hidup orang banyak;
d. menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

(2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan/atau kesusilaan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan”
pada Pasal 2 ayat (1) huruf b di atas harus dikaitkan dengan maksud dan
tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam
huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas secara kumulatif. Sehingga,
jika dikaitkan dengan argumentasi dalam dalil-dalil para Pemohon, apakah
mungkin BUMN mampu mencapai maksud dan tujuan pendiriannya
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d,
dan huruf e jika BUMN tidak dibenarkan mengejar keuntungan. Terlebih
lagi adanya penegasan dalam Pasal 2 ayat (2) yang memuat perintah
bahwa kegiatan BUMN tidak boleh menyimpang bukan hanya dengan
maksud dan tujuan pendiriannya melainkan juga tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
bahkan juga dengan kesusilaan. Agar BUMN tidak melakukan kegiatan
yang menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya, BUMN diawasi
oleh Komisaris dan Dewan Pengawas (sesuai dengan bentuk badan
hukum BUMN yang bersangkutan) yang bertanggung jawab penuh atas
pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN. Komisaris dan
Dewan Pengawas ini dalam melaksanakan tugasnya harus patuh kepada
Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Hal itu
ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) UU BUMN. Sehingga, secara normatif
dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi
penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuan untuk
mengejar keuntungan sebagaimana didalilkan para Pemohon.
Andaikatapun terjadi penyelewengan kegiatan BUMN maka hal itu
menjadi tanggung jawab penuh Direksi karena sesuai dengan ketentuan
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN Direksilah yang bertanggung
jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan
BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Artinya, tanggung jawab hukum jika terjadi penyelewengan demikian ada
pada Direksi dan penyebab penyelewengan itu bukanlah Pasal 2 ayat (1)
huruf b UU BUMN. Sebaliknya, justru Pasal 2 UU BUMN secara
keseluruhanlah yang menjadi rujukan untuk menilai ada atau tidak
adanya penyelewengan kegiatan BUMN dimaksud.

3. Para Pemohon menjadikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
sebagai titik tolaknya untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat
(1) huruf b UU BUMN dan mendalilkan bahwa BUMN adalah amanat UUD
1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang perlu dijaga agar
tidak keluar dari semangatnya untuk mendukung tercapainya tujuan
mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan karenanya, setelah
melihat perkembangan BUMN saat ini, menurut para Pemohon,
diperlukan perubahan paradigma tujuan pendirian BUMN yang berbentuk
Perusahaan Umum maupun Perusahaan Perseroan (Persero) untuk
meletakkan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat dibandingkan tujuan mengejar keuntungan. Dengan argumentasi
para Pemohon demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah
“mengejar keuntungan” yang dijadikan salah satu maksud dan tujuan
pendirian BUMN bersama-sama dengan maksud dan tujuan lainnya,
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, berarti BUMN
telah mengabaikan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 2 di
atas telah dengan sendirinya menjawab pertanyaan ini. Sementara itu, di
satu pihak, para Pemohon sendiri mengakui bahwa BUMN merupakan
amanat UUD 1945 dan hal itu sejalan dengan konsiderans “Mengingat”
angka 1 UU BUMN. Namun, di lain pihak, para Pemohon
mempertentangkan maksud dan tujuan pendirian BUMN dengan Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, khususnya dengan tujuan mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Padahal tujuan mencapai sebesar-
besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah
berkait dengan amanat penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak serta penguasaan oleh negara terhadap bumi air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat, sehingga timbul pertanyaan, apakah dengan
demikian berarti para Pemohon bermaksud mendalilkan bahwa maksud
dan tujuan pendirian BUMN untuk “mengejar keuntungan” sebagaimana
tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan
prinsip penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta
penguasaan oleh negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Jika benar demikian maksud para Pemohon,
menurut Mahkamah, dengan memahami maksud dan pendirian BUMN
secara keseluruhan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
UU BUMN, justru semangat untuk mencapai tujuan sebesar-besar
kemakmuran rakyat itu telah terumuskan secara holistik dalam Pasal 2
ayat (1) UU BUMN mulai dari huruf a sampai dengan huruf e.

Berkait dengan prinsip penguasaan oleh negara, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember
2004, menyatakan antara lain bahwa:

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas,
maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang
bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas
segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan
dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan
(beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh
pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut
fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi
oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan
melalui mekanisme pemilikan saham (share- holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana
negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara
(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam
rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan
oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai
hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, apabila dikaitkan dengan
maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat (1) UU BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut, yang di
dalamnya termasuk mengejar keuntungan, sama sekali tidak mengurangi
apalagi menghilangkan prinsip penguasaan oleh negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

4. Hadirnya BUMN bukanlah semata-mata sebagai perpanjangan
tangan negara dalam rangka melaksanakan prinsip penguasaan oleh
negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun perpanjangan tangan
negara dalam melaksanakan prinsip penguasaan oleh negara terhadap
bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,
melainkan juga sekaligus sebagai pelaku ekonomi dalam sistem
perekonomian negara yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan
kemakmuran rakyat. Hal itu ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang”
huruf a dan huruf b serta dalam Penjelasan Umum angka romawi I dan II
UU BUMN. Dengan kata lain, bidang kegiatan BUMN sebagai pelaku
ekonomi nasional bukan hanya dalam bidang-bidang yang berkait dengan
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 melainkan juga bidang kegiatan
lain sepanjang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemakmuran
rakyat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN secara
keseluruhan. Dengan demikian, kemakmuran rakyat sebagai maksud dan
tujuan pendirian BUMN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU
BUMN, bukan hanya terbatas dalam konteks melaksanakan amanat Pasal
33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tetapi jauh lebih luas lagi. Hal ini
sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang
menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara
Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu
caranya adalah dengan membentuk BUMN. Tugas pemerintah untuk
memajukan kesejahteraan umum itu tentu tidak terbatas hanya dalam
konteks pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah penegasan bahwa untuk hal-hal
atau bidang-bidang yang termasuk dalam kategori sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus dikuasai negara dan
maksud penguasaan negara itu bukan untuk kepentingan lain tetapi
semata-mata untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ihwal pengertian
yang terkandung dalam pengertian “dikuasai oleh negara” itu telah
ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-
022/PUU-I/2003, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas,
Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional kedua: apakah pengawasan
DPR terhadap keuangan negara yang telah dipisahkan sebagai
penyertaan modal negara dalam BUMN mencakup pula kegiatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN sehingga sebagai
konsekuensinya kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU
BUMN tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertama-tama harus ditegaskan apakah norma yang termuat dalam
Pasal 4 ayat (4) UU BUMN termasuk dalam atau ada hubungan dengan
aksi atau tindakan korporasi atau tidak. Sebab, konteks pelaksanaan
fungsi pengawasan oleh DPR adalah berkenaan dengan pengawasan
politik dan tidak sampai kepada pengawasan terhadap aksi korporasi yang
dilakukan oleh BUMN (setelah BUMN terbentuk). Hal ini telah ditegaskan
dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 Paragraf [3.11] angka 3
yang antara lain menyatakan:

Dalam hubungannya dengan BUMN, kalaupun secara implisit hendak
dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya
dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan
pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD 1945. Misalnya ketika
Presiden mengajukan rancangan Undang-Undang tentang APBN. Pada
saat itulah DPR dapat mempertanyakan pengelolaan keuangan negara
dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk yang oleh Pemerintah
dialokasikan untuk BUMN.

Dengan demikian, setelah BUMN berdiri (yang modalnya sebagian atau
seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan
negara yang berasal dari APBN) maka aksi atau tindakan yang dilakukan
oleh BUMN tersebut telah sepenuhnya merupakan aksi atau tindakan
korporasi yang tidak lagi berada di bawah pengawasan DPR, lebih-lebih
BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini pun telah ditegaskan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 Paragraf [3.11]
angka 2 yang antara lain menyatakan:

Sebagai Persero, BUMN juga harus tunduk pada prinsip-prinsip yang
berlaku dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance) sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi semua
pemangku kepentingan, lebih-lebih pemegang saham (in casu
Pemerintah). Apalagi kepada BUMN dibebankan maksud dan tujuan yang
sifatnya berfungsi sosial, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
Intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN, lebih-lebih
intervensi politik, yang membawa dampak tidak dapatnya BUMN
melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus
dicegah. BUMN tidak boleh dijadikan alat politik atau dipolitisasi
sedemikian rupa sehingga keluar atau menyimpang dari maksud dan
tujuan pendiriannya.

Adapun Pasal 4 UU BUMN selengkapnya menyatakan:
(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
(2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan
pada BUMN bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. kapitalisasi cadangan;
c. sumber lainnya.
(3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau
perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan,
termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero
atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
bagi penambahan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi
cadangan dan sumber lainnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan
penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke
dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya
dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan memperhatikan rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 4 UU
BUMN di atas jelas bahwa konstruksinya adalah telah ada persetujuan
DPR terhadap penggunaan kekayaan negara yang berasal dari APBN yang
selanjutnya oleh Pemerintah akan digunakan untuk mendirikan BUMN.
Oleh karena itu, penyertaan modal negara (yang dananya berasal dari
APBN yang telah disetujui oleh DPR) tersebut, termasuk perubahan
penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU
BUMN, telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah
tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Substansi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) a quo sudah merupakan
rencana pelaksanaan atau penggunaan anggaran sehingga hal ini menjadi
kewenangan pemerintah. Hal demikian sejalan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014,
yang menegaskan bahwa pembahasan terperinci sampai pada tingkat
kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan
implementasi program atas perencanaan yang merupakan wilayah
kewenangan Presiden, karena pelaksanaan rincian anggaran sangat
terkait dengan situasi dan kondisi serta dinamika sosial ekonomi pada
saat rencana tersebut di- implementasikan (vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU- XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, Paragraf
[3.17], halaman 150).

Selain itu, kendatipun norma yang tertuang dalam Pasal 4 UU BUMN
tersebut belum secara langsung merupakan bagian dari aksi korporasi
namun jelas akan mempengaruhi atau berdampak terhadap aksi-aksi
korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN dimaksud di masa yang akan
datang. Karena itu, keadaan demikian juga telah berada di luar lingkup
fungsi pengawasan DPR. Lagi pula, karena materi muatan ketentuan
dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bukanlah materi muatan undang-
undang melainkan materi muatan yang membutuhkan pengaturan
pelaksanaan (delegating provisio) maka, dengan mengacu pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, pengaturan pelaksanaannya yang tepat dari
ketentuan tersebut adalah peraturan pemerintah, bukan undang-undang
sebagaimana didalilkan para Pemohon.

2. Pada bagian lain dalilnya, para Pemohon mengemukakan
argumentasi bahwa frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”
dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN menyebabkan adanya penyelewengan
dalam peraturan turunannya yang mendegradasi peran DPR dalam
melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Para Pemohon kemudian merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan
Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
(PP 72/2016). Dalam kaitan ini para Pemohon menunjuk Pasal 2A ayat (1)
PP 72/2016 di mana penyertaan modal negara kepada BUMN tidak
dilakukan dengan mekanisme APBN. Keadaan demikian oleh para
Pemohon didalilkan mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2/SKLN-X/2012 dan Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor
62/PUU-XI/2013 tentang keharusan Pemerintah mendapatkan
persetujuan DPR untuk investasi berupa penyertaan modal negara kepada
perusahaan negara.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek keberatan
para Pemohon sesungguhnya adalah PP 72/2016. Seluruh argumentasi
yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil para Pemohon
perihal inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bertolak dari analisis para
Pemohon terhadap implementasi ketentuan dalam PP 72/2016 yang
dinilai mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012
dan Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013. Oleh
karena itu, apabila para Pemohon beranggapan bahwa PP 72/2016
dimaksud bertentangan dengan undang-undang, termasuk apabila
dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal
itu telah berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
Sebab hal itu bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma
undang-undang melainkan persoalan implementasi norma undang-
undang, dalam hal ini implementasi norma Pasal 4 ayat (4) UU BUMN
yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, in casu PP 72/2016.
Perihal benar atau tidaknya terdapat persoalan implementasi demikian
harus dibuktikan melalui proses hukum dan lembaga yang memiliki
kompetensi untuk itu bukanlah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu,
tidak terdapat relevansi maupun urgensinya bagi Mahkamah untuk
mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon sepanjang
berkenaan dengan persoalan implementasi norma Pasal 4 ayat (4) UU
BUMN yang dituangkan ke dalam PP 72/2016 sebagaimana didalilkan oleh
para Pemohon. Sebab, andaipun persoalan implementasi demikian
terbukti benar, hal itu tidak serta-merta menjadikan Pasal 4 ayat (4) UU
BUMN bertentangan dengan UUD 1945. Terlepas dari setuju atau tidak,
hal ini di satu pihak adalah konsekuensi yuridis dari dipisahkannya
lembaga negara yang berwenang menguji pertentangan undang-undang
terhadap Undang-Udang Dasar dengan lembaga negara yang berwenang
menguji pertentangan peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang termasuk apabila dinilai bertentangan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan di pihak lain tidak dimilikinya
kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara
pengaduan konstitusional – yang secara doktriner maupun praktik di
sejumlah negara mencakup pula persoalan-persoalan implementasi norma
undang-undang yang dianggap inkonstitusional.

3. Hal lain yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dari dalil
para Pemohon berkenaan dengan argumentasinya perihal
inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”
dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN adalah argumentasi para Pemohon yang
menyatakan bahwa frasa a quo telah mendegradasi fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan DPR.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa,
sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan pada angka 1 di atas,
premis yang mendasari lahirnya rumusan dalam Pasal 4 UU BUMN secara
keseluruhan adalah telah adanya persetujuan DPR untuk menggunakan
sebagian dana APBN sebagai modal untuk mendirikan BUMN. Kemudian,
sesuai dengan ilmu perundang-undangan maupun hukum positif (dalam
hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan
yang tertuang dalam undang-undang, sesuai dengan hierarkinya, adalah
dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, menolak kerangka
penalaran demikian bukan hanya berarti menisbikan ilmu perundang-
undangan tetapi juga sekaligus berarti mengingkari hukum positif, in casu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, tidaklah
beralasan untuk menyatakan frasa “ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN telah mendegradasi fungsi-
fungsi DPR.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-11-2018

Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Rahman Sabara,
MS.IS., M.H., dalam hal ini diwakili oleh Dr. Arrisman, S.H., dkk,

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa dari argumentasi atau dalil-dalil permohonan yang
dikemukakan oleh para Pemohon, maka pertanyaan konstitusional yang
harus dijawab adalah apakah benar Pasal 50 ayat (6) UU Jalan sepanjang
kata “tertentu” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadinya
penggelapan terhadap pengelolaan cabang-cabang produksi yang
dianggap penting untuk kemakmuran rakyat, sehingga dengan demikian
bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2)
UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terhadap masalah
konstitusional dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.
Pertama, terkait ketidakpastian hukum pembayaran jalan tol oleh para
Pemohon dan masyarakat yang ditimbulkan oleh keberadaan kata
“tertentu” dalam Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, Mahkamah berpendapat:

[3.8.2] Bahwa secara normatif, frasa “dalam jangka waktu tertentu”
sebagaimana diatur dalam norma a quo telah dijelaskan pada bagian
Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, di mana yang dimaksud dengan
frasa tersebut adalah jangka waktu pengoperasian yang ditetapkan dalam
perjanjian pengusahaan jalan tol. Dengan penjelasan dimaksud, artinya
“jangka waktu tertentu” bukan dimaksudkan bahwa konsesi pengusahaan
jalan tol tanpa jangka waktu, melainkan bahwa hal itu ditentukan dalam
perjanjian pengusahaan jalan tol antara Pemerintah [dalam hal ini
dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)] dengan badan usaha
yang mengusahakan jalan tol.

[3.8.3] Bahwa benar penggunaan frasa “dalam jangka waktu
tertentu” dalam rumusan norma Pasal 50 ayat (6) UU Jalan lebih bersifat
umum, dalam arti tidak secara spesifik menentukan jangka waktu berapa
lama konsesi pengusahaan jalan tol. Hanya saja, bukan berarti sifat
umum yang terkandung dalam norma tersebut menjadi tidak pasti.
Dengan sifat umum dari rumusan ketentuan a quo justru menyebabkan
norma dimaksud lebih fleksibel mengikuti kebutuhan situasi dalam
pemberian konsesi. Fleksibelitas demikian memang tidak mengatur secara
rijid dan sempit sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan kebutuhan
konsesi yang seolah-olah hanya untuk kebutuhan pengaturan konsesi
jalan tol tertentu saja. Artinya dengan rumusan demikian, maka norma a
quo dapat digunakan untuk semua lamanya waktu konsesi pengusahaan
jalan tol yang akan diberikan pemerintah, terlepas apakah konsesi
tersebut besar atau kecil, memiliki tingkat resiko rendah atau tinggi,
memiliki biaya perawatan lebih besar atau kecil atau terletak di daerah
yang memiliki tingkat bayar penggunaan jalan tol yang tinggi atau
rendah. Norma tersebut akan lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan
pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan juga kepentingan untuk
mendorong pihak swasta terlibat membatu kelancaran program
pemerintah memenuhi kebutuhan infrastuktur alternatif masyarakat.
Bahkan, sifat umum norma Pasal 50 ayat (6) UU Jalan memberi ruang
kebijakan lebih luas bagi pemerintah dalam menentukan tarif tol yang
terjangkau dengan tetap mempertimbangkan biaya pengembalian
investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol. Dengan demikian,
norma tersebut dapat bertahan lama dan dapat menyesuaikan diri
dengan perkembangan dan perubahan risiko pengusahaan jalan tol tanpa
harus terjadi apa yang disebut sebagai keterdesakan hukum dan keadilan
(summum ius summa injuria) akibat sempitnya rumusan norma.

[3.8.4] Bahwa dalam konteks itu, dengan menempatkan penentuan
jangka waktu pengusahaan jalan tol melalui perjanjian, bukan dalam
undang-undang, tidak berarti bahwa jangka waktu menjadi tidak jelas,
sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Bagaimanapun
dengan rumusan demikian, undang-undang tetap memberikan kepastian
hukum bahwa jangka waktu konsesi penggusahaan jalan tol harus terikat
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Artinya, tidak ada
konsesi pengusahaan jalan tol yang tidak memiliki jangka waktu. Hanya
saja, jangka waktu konkrit pembatasan diserahkan oleh Pasal 50 ayat (6)
UU Jalan kepada penjanjian yang dibuat ketika pemerintah menyerahkan
pengusahaan jalan tol kepada suatu badan usaha. Dalam konteks itu,
kepastian hukum jangka waktu konsesi ditempatkan dalam hubungannya
dengan berbagai kondisi dan perkembangan pengusahaan jalan tol yang
diperjanjikan.

[3.8.5] Bahwa dengan tidak menentukan secara pasti jangka waktu
konsesi pengusahaan jalan tol sebagaimana dimohonkan para Pemohon,
pembentuk undang-undang pada dasarnya telah mempertimbangkan
sedemikian rupa berbagai aspek yang berhubungan dengan pengusahaan
jalan tol, seperti besaran investasi, biaya operasi dan pemeliharaan,
prediksi pendapatan, pertimbangan kemampua pengguna jalan tol untuk
membayar, dan faktor serta tingkat resiko investasi, dan tingkat
kelayakan finansial, sehingga jangka waktu konsesi pengusahaan jalan tol
akan berbeda satu sama lain sesuai dengan penghitungan parameter
dalam pengusahaan jalan tol dimaksud. Seandainya pembentuk undang-
undang menentukan jangka waktu konsesi jalan tol secara pasti, misalnya
selama 20 tahun sebagaimana dimohonkan para Pemohon, hal demikian
justru dapat berisiko terhadap kemungkinan tidak adaptifnya norma
dimaksud dalam mengakomodasi berbagai situasi yang sangat mungkin
dialami badan usaha dan termasuk pengguna jalan tol. Khusus bagi
pengguna jalan tol, dengan batas waktu konsesi yang terbatas (misalnya
20 tahun sebagaimana didallilkan para Pemohon) sangat mungkin
menyebabkan mahalnya/tingginya tarif tol sehingga menyulitkan
masyarakat. Pada gilirannya, hal itu juga akan berdampak terhadap
terhambatnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat akibat tidak
memadainya atau mahalnya tarif penggunaan infrastruktur jalan. Dengan
alasan a quo, justru dengan tidak ditentukan secara spesifik jangka waktu
konsesi pengusahaan jalan tol terbuka ruang untuk mengatur tarif yang
terjangkau oleh masyarakat.

[3.8.6] Bahwa dengan alasan demikian, pembentuk undang-undang
melalui rumusan norma a quo pada dasarnya tetap memperhatikan aspek
kepastian hukum dan pada saat yang sama juga telah
mempertimbangkan dinamika yang bersangkut paut dengan pengusahaan
jalan tol. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada hak atas kepastian
hukum para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 yang telah terlanggar oleh keberadaan norma Pasal
50 ayat (6) UU Jalan.
Kedua, terkait dalil para Pemohon bahwa ketidakjelasan yang terkandung
pada kata “tertentu” dalam norma a quo berpotensi terjadinya
penyalahgunaan dan penggelapan terhadap cabang-cabang produksi
penting yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran
rakyat, Mahkamah berpendapat:

[3.8.7] Bahwa penyalahgunaan dan penggelapan dalam pengusahaan
jalan tol sebagai bagian dari prasarana transportasi yang mempunyai
peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup,
pertahanan dan keamanan yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat mungkin saja terjadi. Hanya saja, peluang
penyalahgunaan dan/atau penggelapan dalam pengusahaan jalan tol
tidak serta merta disebabkan oleh keberadaan norma Pasal 50 ayat (6)
UU Jalan yang tidakmenentukan secara spesifik jangka waktu konsesi
jalan tol. Sebab, kata “tertentu” dimandatkan oleh undang-undang untuk
diatur lebih jauh dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.

[3.8.8] Bahwa perjanjian penggusahaan jalan tol merupakan sebuah
perjanjian dari hasil suatu proses pelelangan secara terbuka. Keterbukaan
atau transparansi dari sebuah proses lelang merupakan ruang kontrol
bagi publik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam
menyusun perjanjian pengusahaan jalan tol. Sesuai hasil lelang
terbuka,berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2005 tentang Jalan Tol (PP Jalan Tol), maka perjanjian
pengusahaan jalan tol antara pemerintah dengan badan usaha harus
memuat salah satunya klausul tentang masa konsesi.

[3.8.9] Bahwa sepanjang proses lelang telah dilakukan secara
terbuka, pemerintah telah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS)
pengusahaan jalan tol dan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol telah
pula diatur jangka waktu konsesi, maka peluang terjadinya
penyalahgunaan atau penggelapan dalam pengusahaan jalan tol
sebagaimana didalilkan para Pemohon telah ditutup sedemikian rupa.
Kalaupun masih terbuka ruang penyalahgunaan dan penggelapan,
sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka hal itu bukanlah
disebabkan norma Pasal 50 ayat (6) UU Jalan yang menyerahkan
penentuan waktu konsesi pengusahaan jalan tol kepada perjanjian,
namun lebih pada kepatuhan, konsistensi dan pengawasan ketat
pemerintah terhadap pengadaan dan pelaksanaan perjanjian konsesi
jalan tol. Dalam konteks ini, Pasal 50 ayat (6) UU Jalan tidak
mengandung persoalan konstitusional. Oleh karena itu, bukan norma UU
Jalan yang seharusnya diubah melalui penafsiran oleh Mahkamah,
melainkan pengawasan dalam perumusan perjanjian dan
pelaksanaannyalah yang harus ditingkatkan oleh negara, dalam hal ini
pemerintah.
Ketiga, selain mendalilkan bahwa norma Pasal 50 ayat (6) UU Jalan telah
menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga membuka ruang terjadinya
penyalahgunaan dan penggelapan, para Pemohon juga mendalilkan
bahwa norma a quo juga merugikan dan tidak mempedulikan
kepentingan-kepentingan rakyat, sehingga norma a quo bersifat tidak
adil. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat:

[3.8.10] Bahwa adil atau tidaknya sebuah aturan harus dinilai dari
semua aspek, khususnya aspek bagaimana aturan tersebut melindungi
dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur.
Pengusahaan jalan tol sesungguhnya berhubungan dengan kepentingan
rakyat sebagai pengguna, badan usaha yang mengusahakan jalan tol dan
pemerintah sendiri. Bagi rakyat, mereka berkepentingan untuk disediakan
jalan untuk peningkatan kesejahteraannya. Dalam hal jalan tol,
masyarakat berhak untuk tarif tol yang terjangkau. Adapun penyediaan
infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam
memenuhi tanggung jawab tersebut, guna mempercepat dan
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur
berdasarkan standar pelayanan minimum, pemerintah mengikutsertakan
investasi badan usaha. Dalam keikutsertaan badan usaha untuk investasi
penyediaan infrastruktur jalan, badan usaha a quo berhak memperoleh
pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar. Bahwa semua
kepentingan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga semuanya
dapat diperlakukan secara adil.

[3.8.11] Bahwa sehubungan dengan itu, manakah di antara pilihan
mempertahankan norma Pasal 50 ayat (6) UU Jalan sebagaimana yang
ada saat ini atau menafsirkan kata “tertentu”dalam norma a quo menjadi
“paling lama 20 tahun”. Apabila norma dimaksud ditafsir menjadi “paling
lama 20 tahun”, maka konsesi pengusaahaan jalan tol sebesar apapun,
jangka waktu konsesinya paling lama hanya 20 tahun. Konsekuensinya,
dalam hal investasi pengusahaan, pemeliharaan dan penanganan risiko
jalan tol tinggi, maka tarif tol pun akan mahal dan sulit dijangkau oleh
masyarakat. Dalam konteks ini, kepentingan badan usaha agar
investasinya memperoleh pengembalian secara wajar dapat saja
dipenuhi, namun penggunaan jalan tol untuk mempermudah akses
masyarakat justru menjadi berat akibat mahalnya tarif yang harus
dibayar. Sebaliknya, apabila kata “tertentu” tetap dipertahankan, dalam
hal terjadi kasus di mana investasi tol tersebut mahal atau tinggi, agar
tarif tol tetap terjangkau maka hal itu akan dikompensasikan dengan
lamanya izin konsesi yang diberikan kepada badan usaha yang
mengusahakan jalan tol. Dalam konteks ini, fleksibilitas masa konsesi
yang dibuka melalui Pasal 50 ayat (6) UU Jalan justru membuka ruang
bagi semua pihak untuk sama-sama diuntungkan. Rakyat pengguna
diuntungkan dengan tetap dapat menggunakan jalan tol bertarif
terjangkau dan badan usaha yang mengusahakan jalan tol juga
mendapatkan pengembalian investasi yang wajar dalam waktu tertentu.
Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat memenuhi kewajibannya
untuk memenuhi standar pelayanan minumum berupa infrastruktur jalan
alternatif, jalan tol. Oleh karena itu, mengatur penentuan jangka waktu
konsesi pengusahaan jalan tol ke dalam sebuah perjanjian dan bukan
diatur dalam undang-undang merupakan pilihan kebijakan sangat
berdasar. Adapun berkenaan dengan masalah lain mengenai peluang
terjadinya penyalahgunaan sebagaimana telah disinggung sebelumnya,
hal demikian dapat diselesaikan dengan memperketat pengawasan
pemberian izin konsesi dan penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol,
serta dengan membuka akses informasi bagi masyarakat untuk ikut
mengawasi perjanjian pengusahaan jalan tol.
Keempat,para Pemohon juga mendalilkan bahwa pembatasan jangka
waktu konsesi pengusahaan jalan tol diperbandingkan dengan jangka
waktu pengusahaan usaha yang berkaitan dengan tanah, sehingga para
Pemohon meminta agar kata “tertentu” ditafsirkan menjadi “paling lama
20 tahun”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah
berpendapat:

[3.8.12] Bahwa menyamakan jangka waktu penguasaan hak atas
tanah dengan konsesi pengusahaan jalan tol justru dapat menyebabkan
ketidakadilan bagi badan usaha pengusahaan jalan tol. Selain alasan
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perlu dijelaskan pula bahwa tanah
merupakan sumber daya yang jumlahnya relatif terbatas, sehingga
untukmendukung kegiatan usaha diperlukan ketegasan adanya jangka
waktu untuk hak atas tanah, khususnya hak guna usaha (HGU) dan hak
guna bangunan (HGB). Apabila produktivitas dan kontribusi pemanfaatan
penguasaan tanah dinilai rendah, justru jangka waktu pengusahaan tanah
berpeluang untuk tidakdiperpanjang. Berbeda halnya dengan jalan tol.
Pengusahaan jalan tol merupakan investasi dan tentunya diinginkan
adanya pengembalian investasi dengan keuntungan yang diperhitungkan
secara wajar. Perolehan pendapatan pengusahaan jalan tol tidak mudah
dihitung dan diprediksi sejak awal karena banyak faktor yang
mempengaruhinya, sehingga apabila jangka waktu konsesi ditentukan
secara tegas dalam undang-undang, hal itu justru akan menyebabkan
risiko tidak dapat dikembalikannya dana investasi atau beresiko dikenakan
tarif tol yang tinggi kepada masyarakat pengguna jalan tol. Bahwa atas
alasan itulah kemudian jangka waktu konsesi pengusahaan jalan tol
diserahkan pengaturannya kepada perjanjian pengusahaan jalan tol,
bukan di dalam undang-undang. Dengan jalan demikian badan usaha
akan diperlakukan secara adil dan masyarakat pengguna jalan tol pun
dapat menikmati fasilitas jalan tol dengan tarif yang dapat dijangkau.

[3.9] Menimbang bahwa dengan fleksibilitas pengaturan yang terdapat
dalam Pasal 50 ayat (6) UU Jalan mestinya Pemerintah, termasuk dalam
hal ini BPJT, tidak memperpanjang konsesi terutamajalan tol yang telah
mencapai Break Event Point (BEP). Andaipun dilakukan perpanjangan, hal
demikian hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang berada di
lingkungan BUMN dengan alasan untuk pengembangan dan
pembangunan jalan tol di tempat lain. Namun selama masa perpanjangan
tidak diperbolehkan lagi adanya kenaikan tarif tol. Selain itu, untuk
memenuhi prinsip keadilan, pemerintah harus menyediakan jalur
alternatif yang dapat diakses dan digunakan masyarakat yang karena
alasan tertentu tidak ingin menggunakan jalan tol.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai
diuraikan di atas, dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-11-2018

Abdullah M. Bamatraf

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA

Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon,
Mahkamah menilai pokok permasalahan Pemohon seolah-olah berkaitan
dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang dicantumkan dalam
Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 17/DJA/1986, yang
mana SK dimaksud menjadi dasar hapusnya hak pemohon atas tanah
yang dipersengketakan. Oleh karena itu, isu konstitusional yang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar kerugian Pemohon
tersebut ditimbulkan oleh inkonstitusionalnya Pasal a quo. Rumusan Pasal
23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyatakan:

Pasal 23 ayat (1)
“Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan
yang dimaksud dalam Pasal 19”.

Pasal 23 ayat (2)
“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang
kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut”.

Rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menurut Mahkamah
sudah sangat jelas dan tidak bersifat multitafsir sebagaimana yang
didalilkan Pemohon. Dalam Penjelasan pasal a quo memang tidak ada
penjelasan lebih lanjut tetapi disebutkan “Sudah dijelaskan dalam
Penjelasan Umum (angka IV)”. Butir IV Penjelasan Umum UUPA
selengkapnya menyatakan:

“Usaha yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari
ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23,
32 dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan,
dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu”.
Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi,
agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang
bersifat "rechts- kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian
hukum. Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat
pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-
lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang
personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan
penyelenggaraannya dikota-kota untuk lambat laun meningkat pada
kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka
pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan,
dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu.
Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi;
agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang
bersifat "rechts- kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian
hukum.
Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada
kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas
sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil
dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster
yang meliputi seluruh wilayah Negara.
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka
pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan.
Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, yang terang
akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada
artinya sama sekali”.

Jika dikaitkan ketentuan pasal a quo dengan penjelasan di atas, intinya
pasal a quo bertujuan untuk memberikan dasar kepastian hukum dalam
pendaftaran tanah. Rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA
menegaskan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan hak
atas tanah harus didaftarkan, dan pendaftaran dimaksud menjadi alat
pembuktian hapusnya dan sahnya peralihan dan pembebanan tersebut.
Sebagai benda yang kepemilikannya dapat beralih dan terhadapnya dapat
dibebankan berbagai hak dan kewajiban, maka pendaftaran menjadi
sangat penting untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada semua
pihak yang terkait dengan kepemilikan hak atas sebidang tanah. Selain
itu, pendaftaran juga penting sebagai bentuk jaminan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah atau hak-hak lain
yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan pihak yang
sesungguhnya sebagai pemegang hak. Pendaftaran tanah juga penting
untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan
berkepentingan atas sebidang tanah termasuk pemerintah dalam upaya
tertib administrasi pertanahan. Menurut Mahkamah, norma a quo justru
merupakan salah satu norma pokok yang menjadi jantung UUPA karena
berkaitan dengan pasal-pasal lainnya, terutama Pasal 19 UUPA mengenai
prinsip pokok dalam pendaftaran tanah. Oleh karenanya jika dihilangkan
justru akan muncul permasalahan mendasar terkait dengan legalitas dari
peralihan hak, penghapusan hak, dan pembebanan hak atas tanah, yang
pengaturan demikian menjadi sangat penting sebagai bagian dari jaminan
kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik pribadi sebagaimana
diamanatkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
Jika permohonan Pemohon diikuti yang berakibat inkonstitusionalnya
Pasal 23 ayat (1) UUPA justru akan menyebabkan hilangnya dasar hukum
yang memerintahkan untuk melakukan pendaftaran, peralihan,
penghapusan dan pembebanan hak atas tanah. Hal ini jelas kontra
produktif dengan upaya penataan agraria karena hilangnya kepastian
hukum sehingga berpotensi menimbulkan konflik pertanahan di
masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai tidak
ada persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat
(2) UUPA. Jika dalam pelaksanaan norma a quo terjadi penghapusan atau
peralihan hak yang menurut Pemohon terjadi dengan semena-mena,
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bukan disebabkan oleh
inkonstitusionalnya norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tersebut;

Selain itu menurut Mahkamah, norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA tidak berkaitan dengan kerugian materiil yang Pemohon alami.
Kerugian yang Pemohon alamai adalah kerugian akibat dari penerapan
hukum, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor SK. 17/DJA/1986, yang dalam hal ini Mahkamah tidak berwenang
untuk menilai keabsahan Surat Keputusan Menteri dimaksud. Terlepas
dari hal tersebut, dirujuknya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sebagai
konsiderans dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
SK.17/DJA/1986 tersebut, karena norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA mengatur mengenai peralihan dan penghapusan hak atastanah.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi
inkonsistensi dan ketidaksinkronan dalam penafsiran norma Pasal 23 ayat
(1) dan ayat (2) UUPA antara pengelola negara, dalil mana menurut
Mahkamah, tidak dapat Pemohon buktikan dalam uraian permohonannya,
termasuk bukti yang diajukan. Andaipun yang didalilkan Pemohon
tersebut benar, quod non, hal ini bukan merupakan persoalan
konstitusionalitasnorma tetapi bagian dari persoalan penerapan norma;

[3.11] Menimbang bahwa mengenai kerugian yang Pemohon alami,
menurut Mahkamah, jikapun benar Pemohon mengalami kerugian karena
berlakunya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
SK.17/DJA/1986, Pemohon dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-11-2018

Rido Pradana, S.H dan Nurul Fauzi, S.H

Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g UU Advokat sepanjang frasa “terus
menerus”

Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2),
Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g
UU Advokat, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk menjadi advokat di Indonesia, bagi setiap
lulusan sarjana hukum akan mengikuti tahapan yaitu tahapan mengikuti
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti Ujian Profesi
Advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun secara terus- menerus di kantor advokat, kemudian
pengangkatan dan sumpah advokat. Penentuan profesi sebagai advokat
merupakan pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh para sarjana
hukum. Berbeda halnya dengan di negara lain seperti Jepang. Di Jepang,
setelah mahasiswa lulus dari universitas dengan pembidangan utama di
bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi hukum
sebagai advokat, jaksa, atau hakim yang didahului dengan ujian umum
yang diselenggarakan secara nasional dan dilakukan bertahap. Setelah
lulus ujian umum nasional, calon profesional hukum mempunyai status
sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa magang.
Profesi hukum yang akan dijalaninya akan ditentukan berdasarkan hasil
tes setelah menyelesaikan masa magang.

[3.10.2] Bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat
menyatakan,

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman
praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam
menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat
diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.
Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang
penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan
sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian hakikat dilaksanakannya proses magang tersebut
adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai
profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan proses magang adalah
untuk membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon
advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah
secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti
magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi
yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen
operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila
hal demikian harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks
itulah frasa “terus menerus” harus dipahami supaya pengetahuan dan
keterampilan yang didapat tidak terputus.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal tidak adanya
kepastian dan perlindungan hukum bagi calon advokat yang magang
apabila dalam masa magang diberhentikan masa magangnya oleh kantor
advokat yang bersangkutan sebelum masa dua tahun, sehingga calon
advokat magang tersebut harus memulai dari awal proses magangnya
untuk dapat dikatakan dua tahun terus-menerus serta banyaknya kantor
advokat yang mengkomersialisasikan magang advokat semata-mata
untuk mencari keuntungan, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, magang tidak harus
dilakukan pada satu kantor advokat namun yang penting bahwa magang
tersebut dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kekhawatiran para
Pemohon berkenaan dengan tidak dihitungnya masa magang yang telah
dijalani sebelumnya di suatu kantor advokat jika yang bersangkutan
pindah magang ke kantor advokat yang lain maka jangka waktu yang
telah dijalani masih tetap dihitung sepanjang menurut batas penalaran
yang wajar tidak menghilangkan prinsip kesinambungan yang bersifat
terus-menerus.

Sementara itu berkaitan dengan adanya komersialisasi, Mahkamah
berpendapat, dalil para Pemohon tersebut merupakan kecurigaan
maupun kekhawatiran para Pemohon yang mungkin terjadi di lapangan.
Andaikan memang benar terjadi sebagaimana yang para Pemohon
dalilkan, maka hal tersebut bukanlah merupakan persoalan
konstitusionalitas norma melainkan masalah penerapan norma, karena
sejatinya UU Advokat dibuat untuk melindungi para Advokat maupun
calon Advokat.

[3.11] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai
pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat adalah tidak beralasan
menurut hukum.

← Sebelumnya 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Selanjutnya →