Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

Toyota Soluna Community yang diwakili oleh Sanjaya Adi Putra, Naldin Zen, dan Irfan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ade Manansyah, SH dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Ade Manansyah,SH & Rekan

Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa “menggunakan telepon” dan Pasal 283 UU LLAJ terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa “menggunakan telepon” dan Pasal 283 UU LLAJ terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa untuk menilai konstitusionalitas frasa “menggunakan telepon” dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu maksud dibentuknya UU 22/2009 yang menggantikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 14/1992). Dalam konsiderans “Menimbang” huruf d dinyatakan bahwa UU 14/1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih lanjut terkait dengan alasan penggantian UU 14/1992 dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 22/2009 yang pada intinya ada kebutuhan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan semakin tinggi, sehingga perlu ada upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya pada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. Mahkamah dapat memahami maksud tersebut karena tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena salah satu fungsi hukum, termasuk dalam hal ini Undang-Undang a quo, adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu-lintas. Oleh karenanya UU 22/2009 menghendaki setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan untuk berperilaku tertib agar dapat dicegah segala hal ihwal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana esensinya tertuang dalam Pasal 105 UU 22/2009. Pentingnya perilaku tertib ini dapat dimengerti jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi 494.313 (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error (Data IRSMS Korlantas Polri yang disampaikan sebagai keterangan tambahan Pihak Terkait yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2018).

[3.13.2] Bahwa pengaturan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dalam UU 22/2009 bukanlah merupakan substansi yang baru karena dalam UU 14/1992 pengaturan tersebut sudah ada, namun materi muatannya masih sederhana belum mampu menjangkau berbagai aspek yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena gangguan konsentrasi. Dalam hal ini, UU 22/2009 mengatur secara lebih komprehensif upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pengemudi kendaraan bermotor tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya (termasuk pesepeda dan pejalan kaki). Oleh karena itu, dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 diatur dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berkendara. Pertama, wajib mengemudi dengan wajar. Istilah “wajar” memang tidak dijelaskan dalam UU 22/2009. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “wajar” dimaknai dengan “sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya”. Jika dikaitkan dengan perilaku tertib berlalu lintas sebagaimana yang dikehendaki oleh UU 22/2009 maka maksud kata “wajar” adalah berkaitan dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan dengan mengutamakan keselamatan pengemudi kendaraan sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mematuhi ketentuan tentang tata cara berlalu lintas sebagaimana telah diatur dalam UU 22/2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengemudi tentu tidak boleh memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (aggresive driving). Kedua, penuh konsentrasi saat berkendara. Terkait dengan maksud penuh konsentrasi tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dalam UU 22/2009 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan”. Artinya, pengemudi wajib mencurahkan perhatiannya selama mengemudikan kendaraannya dengan cara: (1) menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalkan menggunakan telepon termasuk di dalamnya menekan tombol telepon, atau melakukan gerakan memindahkan kursor dalam telepon genggam (seluler) untuk menelepon, SMS, chatting, atau mencari jalan dengan menggunakan GPS; (2) tidak menempatkan diri dalam keadaan yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalnya karena sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol, atau obat-obatan.

Oleh karena itu, frasa “menggunakan telepon” yang terdapat dalam penjelasan harus dipahami bersama-sama dengan norma pokok dalam batang tubuh Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Norma dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 ini merupakan norma baru yang belum terdapat dalam undang-undang sebelumnya (UU 14/1992). Perlunya norma ini dibentuk bertolak dari fakta yang berkembang di lapangan bahwa angka kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat akibat pengemudi kendaraan yang tidak penuh konsentrasi saat berkendara sehingga merugikan pengemudi sendiri dan pengguna jalan yang lain. Merujuk Keterangan DPR di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2018 dalam forum Rapat Tim Kecil RUU LLAJ tanggal 30 April 2009, dijelaskan perihal proses perdebatan terhadap pembahasan frasa penuh konsentrasi yang dimaksudkan untuk mengatur secara lebih komprehensif sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang berkendara secara tidak penuh konsentrasi.

Dalam konteks inilah diperlukan penjelasan untuk memudahkan warga masyarakat memahami maksud “penuh konsentrasi” tersebut. Menggunakan telepon hanya merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada KBBI kata “menggunakan” diartikan “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan: tidak boleh~ kekerasan”, kata “menggunakan” bersifat aktif. Artinya, norma a quo tergolong dalam kalimat aktif, untuk menerangkan kegiatan melakukan sesuatu dengan memanfaatkan telepon, termasuk memanfaatkan fitur-fitur ketika sedang berkendara. Dengan demikian, rumusan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa “menggunakan telepon” telah cukup jelas.

Pembentuk undang-undang memang tidak memberikan contoh detil apa saja jenis fitur-fitur yang terdapat dalam telepon seluler karena akan mempersempit pelaksanaan undang-undang. Terlebih lagi jika hal itu terkait dengan perangkat teknologi yang selalu berkembang. Pembentuk undang-undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait dengan berbagai penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi, supaya pelaksanaan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi. Penjelasan demikian telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang pada saat UU 22/2009 dibuat masih menggunakan Lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan angka 149 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004). Esensi teknik penyusunan tersebut sama dengan Lampiran II angka 176 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011) yang menggantikan UU 10/2004.

[3.13.3] Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, Mahkamah dapat memahami jika kini telah banyak kendaraan bermotor yang diproduksi sekaligus dilengkapi dengan teknologi peta jalan ditambah dengan fitur GPS yang sesuai dengan standar untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuannya. Terhadap hal ini, ahli Sowanwitno Lumadjeng dalam keterangannya menjelaskan instrumen GPS yang merupakan bawaan produksi pabrikan, berbeda dengan pemanfaatan fitur GPS melalui telepon seluler. Perbedaan mendasar terletak pada perencanaan desain penempatan layar. Pada mobil produksi, penempatan layar berada dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian yang sudah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan berkendara. Pengemudi tidak perlu menoleh-noleh dan/atau meninggalkan pandangan utamanya terlalu lama dalam mengemudi apabila ingin melihat layar instrumen GPS. Sementara itu, pemanfaatan fitur GPS melalui penggunaan telepon seluler tidak ada panduannya. Bahkan fakta yang berkembang di lapangan seringkali penempatan telepon genggam (seluler) yang sudah ada fitur GPS ditempatkan dengan cara mengaitkan telepon tersebut pada bagian kaca depan kendaraan sehingga dapat mengganggu pandangan dan memperlebar ruang tak tampak (“blank spot”) bagi pengemudi yang pada akhirnya berisiko terjadinya kecelakaan. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa menggunakan telepon dengan memanfaatkan fitur GPS dan menempatkannya tidak sesuai dengan standar pada saat mengemudi merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut ahli Kalamullah Ramli dalam keterangan tertulis yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2018 bahwa mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktifitas lainnya secara paralel (multi-tasking) akan mengakibatkan penurunan kendali otak (brain drain) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh secara visual, spasial, dan motorik atas aktivitas utama, yaitu mengemudi.

Mahkamah dapat memahami bahwa pengoperasian GPS sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuannya dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan GPS. Persoalannya, pengguna GPS dalam telepon seluler bukanlah satu-satunya pengemudi yang berada di rute jalan dimaksud. Bisa dipastikan pengemudi akan berpapasan, beriringan, atau berdampingan dengan sesama pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan lain. Pada saat yang sama GPS juga bukan satu-satunya objek yang harus diperhatikan oleh pengemudi. Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek-objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memerhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas dalam UU 22/2009 misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, dan lainnya. Konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena menggunakan aplikasi GPS dalam telepon seluler pada saat berkendara karena akan menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi pengemudi yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut pendapat Mahkamah, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa “penuh konsentrasi” bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya.

Berdasarkan uraian di atas, menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa mengenai dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah Pasal 283 UU 22/2009 yang secara lengkap menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon a quo, dengan telah dipertimbangkannya oleh Mahkamah konstitusionalitas Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 pada Paragraf [3.13.3] di atas bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi mengemudi, maka para Pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya ketentuan Pasal 283 UU 22/2009 sehingga pada dasarnya telah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 283 UU 22/2009.

Adapun perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 283 UU 22/2009 multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa norma ini merupakan bagian dari Bab XX Ketentuan Pidana UU 22/2009. Merujuk pada Lampiran Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan huruf C.3 UU 10/2004 (yang berlaku ketika UU 22/2009 disusun), pembentuk undang-undang telah memberikan panduan teknik terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya adalah:

85. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

86. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang- Undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

87. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

88. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

90. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

91. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Esensi terkait dengan teknik menyusun atau merumuskan ketentuan pidana dalam UU 10/2004 di atas sama dengan yang terdapat dalam Lampiran II UU 12/2011. Merujuk pada panduan teknik tersebut pada prinsipnya tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat mengatur ketentuan pidana karena ketentuan pidana merupakan hal yang terkait dengan perampasan hak sehingga harus dirumuskan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu hanya undang-undang dan peraturan daerah yang dapat mencantumkan ketentuan pidana. Lebih lanjut, secara doktriner perumusan ketentuan pidana harus memenuhi asas-asas hukum pidana yaitu Lex Scripta (nullum crimen nulla poena sine lege scripta), rumusan ketentuan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, Lex Certa (nullum crimen nulla poena sine lege certa), rumusan tindak pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan lengkap, dan Lex Stricta (nullum crimen poena sine lege stricta), rumusan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat.

[3.14.2] Bahwa perumusan norma ketentuan pidana dalam Pasal 283 UU 22/2009 telah sesuai dengan asas-asas perumusan norma dalam hukum pidana dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Norma ini berisi norma perintah yang mewajibkan setiap orang mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas terhadap pelanggaran norma wajib dimaksud perlu diberikan ancaman sanksi pidana yang perumusannya ditempatkan pada bagian akhir sebelum ketentuan penutup.

Berkenaan dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang mana frasa ini memang tidak terdapat dalam rumusan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tetapi terkandung dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah berpendapat bahwa merujuk pada Lampiran huruf E angka 149 UU 10/2004 disebutkan bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh”. Tafsir resmi dari norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 adalah:
Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf [3.13.2] di atas bahwa esensi pokok yang hendak dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 adalah mengenai wajibnya pengemudi mencurahkan konsentrasinya secara penuh pada saat sedang mengemudikan kendaraan atau berkendara. Oleh karena itu pengemudi tidak boleh melakukan kegiatan lain jika kegiatan lain tersebut dapat mengganggu konsentrasinya dalam mengemudi.

Berdasarkan uraian di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)” adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “menggunakan telepon” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009, tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

Tafsir Nurchamid

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan yang menurut Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dapat diajukan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan dalam Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017 yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, dengan berdasarkan pada Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018, telah memutus permohonan pengujian kembali norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dengan amar:

Mengadili,
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa amar pada angka 1 di atas, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan tidak dapat diterima adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan ditolak. Oleh karena itu, substansi amar angka 1 Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017 sesungguhnya adalah menolak permohonan Pemohon. Artinya, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan konstitusional berbeda yang diajukan dalam permohonan pengujian kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, yang dimaksud dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah dengan permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional berbeda. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa sementara itu berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 82/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 14 huruf k UU 12/1995 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Dengan pengertian tersebut maka pembebasan bersyarat digantungkan pada masa pidana yang telah dijalankan. Sehingga pembebasan bersyarat ada kaitannya dengan remisi. Selain persyaratan masa pidana, pembebasan bersyarat secara teknis juga memiliki persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana halnya remisi, pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Dalam sub paragraf [3.8.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 di atas telah dinyatakan bahwa “... hak untuk memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu...”. Demikian pula halnya dengan pembebasan bersyarat, sehingga meskipun merupakan hak, namun pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.

Atas dasar pertimbangan demikian, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan sebagaimana diajukan Pemohon dalam permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan a quo, pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005 untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo dengan permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa sementara itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang dinilai oleh Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan substansi dari Saksi Pelaku (justice collaborator) dan bagaimana mekanisme serta pengaturannya, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU PSK, antara lain, “Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, saksi pelaku menjadi salah satu bagian penting dalam upaya untuk membuktikan suatu kasus pidana dan upaya untuk menyelesaikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang ada dalam proses persidangan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus pidana yang tidak terungkap secara utuh sebagai akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya ketakutan dari para saksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dan adanya ancaman yang dialami oleh para saksi yang berkeinginan mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya menjadi salah satu alasan penting pembentukan UU PSK, yang di dalamnya mengatur pelindungan terhadap Saksi Pelaku;

2. Bahwa tujuan dibentuknya UU PSK adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap berbagai kasus pidana, sehingga diperlukan adanya situasi yang kondusif sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang khususnya saksi ataupun korban yang mengetahui sesuatu hal yang terkait tindak pidana sehingga dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum;

3. …..

4. …..

5. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah mengeluarkan Peraturan Bersama bertanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tersebut menjadi salah satu patokan bagi penegak hukum dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi justice collaborator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

6. Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 12 November 2012, yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat khususnya bagi narapidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (justice collaborator) sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih dari itu, apabila dicermati dalam pokok permohonan, Pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai justice collaborator daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas norma a quo terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga patut dianggap sebagai saksi pelaku (justice collaborator) dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenagan Mahkamah untuk menilainya. Lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.12.2] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya menyatakan ketentuan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemohon menyebutkan PP 32/1999, yang direvisi dengan PP 28/2006 dan PP 99/2012. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat Peraturan Pemerintah dimaksud dan mengaitkannya dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya berkait dengan sistem pemasyarakatan. Jadi persoalannya terletak pada adanya kebutuhan hukum dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut.

Dengan demikian hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersebut dalam norma a quo. Seandainyapun benar terdapat perbedaan penafsiran, quod non, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah.

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo.

[3.16] Menimbang bahwa dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah di atas, berlakunya norma a quo tidak menyebabkan adanya perlakuan berbeda ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh karena norma a quo berlaku untuk setiap orang in casu para narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakan hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendirian demikian telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 Paragraf [3.8.5] yang menyatakan:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syaratsyarat tertentu.

Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

H. Husin Syahendra dan Nurhayati

Pasal 47 ayat (1), UU MA

Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 47 ayat (1) UU MA dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Para Pemohon mendalilkan kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih pada kebenaran formil. Mahkamah Agung sebagai judex juris, sebagaimana secara implisit diatur dalam Pasal 30 UU MA, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal-hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk di dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh judex facti. Dengan penegasan lain bahwa majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku judex facti, kecuali ditemukan adanya alasan-alasan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan-alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan-alasan tersebut di atas. Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh judex facti akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi.


Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa perihal syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat di dalam syarat-syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. Oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak di dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di depan pengadilan. Sehingga dengan demikian permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari memori kasasi oleh termohon kasasi (inzage) serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh termohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan-tahapannya. Sehingga oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas UU MA menegaskan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima.


[3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU MA agar frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 30 (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuan 31 hak hukum antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi, di mana menurut para Pemohon bagi pemohon kasasi hanya diberi waktu untuk mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan kasasi. Sementara itu, masih menurut para Pemohon, bagi termohon kasasi diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk diberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut oleh pengadilan negeri tempat permohonan kasasi itu diajukan. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU MA yang menyatakan, “Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi”, oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan termohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing-masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bukan untuk termohon kasasi mempunyai 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Lebih lanjut setelah Mahkamah mencermati pula dalil para Pemohon ternyata tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri di tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi, bukan 30 (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi.


[3.12.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.12.1] dan Paragraf [3.12.2] tersebut di atas ketentuan norma Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, “Mengajukan memori kasasi yang memuat alasanalasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi” telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi. Oleh karenanya dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 47 ayat (1) UU MA memperlakukan diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para Pemohon harus dikesampingkan. Sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU MA justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sehingga dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penegasan Mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para Pemohon yang juga mendalilkan bahwa kesempatan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, in casu untuk perkara perdata di tingkat kasasi, tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas pembatasan tenggang waktu baik dalam mengajukan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada termohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi justru memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karena itu terhadap dalil para Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan juga.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) sepanjang frasa “dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar” UU MA tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

Muhammad Hafidz

Pasal 57 ayat (1) UU MK

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:


[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:


1. Bahwa Pasal 57 ayat (1) UU MK yang oleh Pemohon dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyatakan:
Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


2. Bahwa dengan rumusan norma sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, sesungguhnya tidak terdapat kemungkinan sama sekali bagi hadirnya penafsiran berbeda apalagi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, dengan rumusan norma di atas telah jelas dan tegas bahwa materi muatan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai norma hukum. Hilangnya kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang itu dengan UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak absah lagi dijadikan sebagai dasar hukum baik bagi setiap peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang diatur dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang tersebut maupun bagi setiap penalaran hukum yang dibangun dalam suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan lain yang merujuk pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut sebagai bagian dari landasan pembenar argumentasi. Pada saat yang sama, secara a contrario, seseorang adalah absah dan tak terbantahkan untuk menolak keabsahan suatu peristiwa, perbuatan, hal, atau keadaan yang didasarkan pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


3. Bahwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan, lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip constitutionality of laws, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan supreme karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat. Selanjutnya, sifat fundamental atau mendasar dari konstitusi tersebut ditandai oleh tiga ciri: (1) konstitusi tidak dapat diubah melalui proses yang sama dengan proses perubahan undangundang biasa; (2) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai dasar atau rujukan pengujian; (3) terdapat otoritas, dalam hal ini pengadilan, untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang terbukti bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketiga ciri tersebut jelas terindentifikasi dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;


4. Bahwa diberikannya otoritas konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga sekaligus merupakan penegasan bahwa pengejawantahan prinsip supremasi konstitusi itu dilaksanakan melalui pemberlakuan prinsip supremasi pengadilan (judicial supremacy), sebagaimana halnya yang berlaku di negara-negara lain yang sama-sama memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Antara lain dalam konteks demikian itulah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya Mahkamah Konstitusi di negara lain, mendapatkan predikatnya sebagai pengawal Konstitusi (in casu UUD 1945), yaitu di antaranya memastikan bahwa tidak dibenarkan keberadaan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, baik pembentukannya (secara formil) maupun isi atau materi muatannya. Jika suatu undang-undang, baik pembentukan maupun materi muatannya, terbukti bertentangan dengan UUD 1945 maka, guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang dilaksanakan melalui penerapan prinsip supremasi pengadilan, kepada Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai negative legislator.


5. Bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai negative legislator, sebagaimana diuraikan pada angka 4, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Jika undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (positive legislator) memeroleh kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan maka putusan Mahkamah Konstitusi (negative legislator) mendapatkan kekuatan hukum mengikatnya atau memperoleh kekuatan hukum tetapnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memperoleh kekuatan hukum mengikatnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, jika undang-undang sebagai keputusan dari positive legislator mendapatkan kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah diundangkan maka undang-undang yang oleh negative legislator melalui putusannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah putusan itu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.


6. Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak memuat uraian yang membuktikan pertentangan Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan UUD 1945. Dalam hal ini, secara substansial, Pemohon hanya menggambarkan bahwa ketika ada suatu pihak (in casu KPU) yang hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap justru terancam dipidanakan dikarenakan menurut Pemohon adanya beberapa putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak dilaksanakan oleh KPU tersebut, in casu Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dengan uraian demikian maka telah jelas bahwa apa yang oleh Pemohon digambarkan sebagai ketidakpastian hukum bukanlah dikarenakan tidak jelas atau tidak tegasnya rumusan Pasal 57 ayat (1) UU MK melainkan semata-mata persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, berkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon hanya mungkin terjadi apabila Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai dasar untuk mencalonkan diri dimaksud. Dalam kaitan itu, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maka tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.


[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun kedudukan hukum demikian dimiliki, quod non, telah ternyata pula bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 24-01-2019

Deri Darmawansyah

Pasal 222 UU Pemilu

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD
Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU PEMILU dalam permohonan a
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30
November 2018 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan
permohonan pada tanggal 3 Desember 2018 dan Pemohon dalam
perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul,
Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan
Hukum (legal standing) Pemohon, Alasan Permohonan (Posita), dan
Petitum.
[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon
sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai
dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun
setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan
mengajukan permohonan (posita) Pemohon, permohonan Pemohon sama
sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal
yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan
argumentasi pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan-
ketentuan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal,
pertentangan antara berlakunya norma yang diuji dengan norma dalam
UUD 1945 menjadi dasar untuk menilai konstitusionalitas berlakunya
norma yang diuji.
Selain itu, andaipun terdapat alasan-alasan untuk mempersoalkan
konstitusional Pasal 222 UU Pemilu, quod non, namun alasan tersebut
tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum Pemohon. Setelah Mahkamah
membaca dengan saksama Petitum angka 2 Pemohon yaitu,
“Pembentukan Undang-Undang Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang
ambang batas presiden (presidential threshold) Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
mengikat” tidak terdapat keraguan sama sekali bagi Mahkamah bahwa
dengan membaca Petitum tersebut sebetulnya yang diinginkan oleh
Pemohon adalah pengujian formil terhadap Pasal 222 UU Pemilu.
Pengujian formil tersebut dapat dibaca dari frasa “pembentukan Undang-
Undang” dan frasa “tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang” dalam Petitum Permohonan Pemohon.
Setelah membaca dengan saksama Petitum Permohonan Pemohon
dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana Pemohon
menghendaki pengujian materiil Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya yang
dimintakan oleh Pemohon adalah menyatakan inkonstitusionalitas Pasal
222 UU Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK,
bukan meminta kepada Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222
UU Pemilu. Sebab, secara substansial, logika pengujian formil berbeda
dengan logika pengujian materiil. Andaipun yang dikehendaki oleh
Pemohon adalah pengujian formil, maka sesungguhnya pengujian formil
tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu
saja. Logika pengujian formil, seandainya Mahkamah mengabulkannya,
maka yang dinyatakan inkonstitusional adalah undang-undang secara
keseluruhan, bukan hanya pasal-pasal tertentu saja. Dengan demikian,
secara substansial, tidak terdapat hubungan antara posita dan petitum
permohonan Pemohon. Lagipula, pengajuan permohonan pengujian
formil tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45
hari sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan,
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Artinya, pengujian formil
terhadap UU Pemilu telah tidak dapat lagi diajukan.
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon a quo kabur.

← Sebelumnya 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Selanjutnya →