Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 94/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR TAHUN 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-12-2018

Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti

Pasal 80A UU Ormas

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 80A UU Ormas dalam permohonan a
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama
permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, mendengar
dan membaca keterangan ahli, dan membaca kesimpulan yang diajukan
para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden
(Pemerintah) serta membaca dan mendengar keterangan ahli yang
diajukan oleh Presiden, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh
dalil-dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,
Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, terlepas dari adanya
perbedaan dalam ajaran negara hukum menurut konsepsi rechtsstaat,
etat de droit, dan rule of law, ketiga konsepsi tersebut memuat tiga
substansi dasar yang sama yaitu: (1) substansi yang memuat gagasan
bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Sekalipun pada
mulanya substansi ini ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa (in
casu raja) yang dimaksudkan untuk menghapuskan atau mencegah
lahirnya kekuasaan yang bersifat tiranik, dalam perkembangan
selanjutnya gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh
hukum sekaligus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak
dan kebebasan mendasar warga negara; (2) substansi yang memuat
gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan
keharusan adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan
dipertahankan oleh negara; (3) substansi yang memuat gagasan bahwa
hukumlah yang memerintah, bukan manusia [vide, antara lain, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari
2018]. Secara umum, lahirnya UU Ormas juga berpijak pada tiga
substansi dasar negara hukum di atas. Artinya, pertama, tindakan
pemerintah yang berkait dengan ormas dibatasi oleh ketentuan yang
terdapat dalam UU Ormas tersebut di mana pembatasan demikian
dilakukan demi melindungi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara;
kedua, UU Ormas adalah salah satu bentuk tertib hukum (legal order)
yang dibuat dan dipertahankan oleh negara demi melindungi berbagai
kepentingan dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara;
ketiga, dengan mendasarkan tindakan pada tertib hukum dimaksud, in
casu UU Ormas, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa hukumlah yang
memerintah, bukan orang

2. bahwa gagasan negara hukum yang dipraktikkan di Indonesia
adalah negara hukum yang berlandaskan prinsip supremasi konstitusi,
dalam hal ini UUD 1945. Artinya, seluruh tindakan negara maupun warga
negara tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, yaitu UUD 1945.
Sementara itu, yang dimaksud dengan UUD 1945, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945, adalah terdiri
atas Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, dalam
menilai kesesuaian atau pertentangan suatu perbuatan dengan UUD 1945
bukanlah hanya berarti kesesuaian atau pertentangan perbuatan itu
dengan pasal-pasal UUD 1945 secara parsial melainkan terhadap UUD
1945 secara holistik yaitu Pembukaan dan pasal- pasal UUD 1945. Hal
demikian juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas UU Ormas;

3. bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental
sebab merupakan jiwa dari UUD 1945 secara keseluruhan di mana dari
semangat dan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itulah
diturunkan pasal- pasal UUD 1945. Dari alinea keempat Pembukaan UUD
1945 diperoleh penegasan bahwa disusunnya UUD 1945 adalah
kelanjutan dari “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia”, yang tiada lain
adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini dapat diketahui
dari pernyataan, “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…” Disusunnya
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yaitu UUD 1945, adalah untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang salah satu tugasnya ialah melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun bentuk
susunan negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang
tiada lain adalah merujuk pada dasar negara Pancasila. Oleh karena itu,
dalam menilai konstitusionalitas norma yang tertuang dalam UU Ormas
yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo juga tidak boleh
dilepaskan dari konteks ini. Terkait dengan hal itu, baik Konsiderans
“Menimbang” huruf a maupun Penjelasan Umum UU Ormas menegaskan
bahwa dibuatnya UU Ormas a quo adalah sejalan dengan semangat yang
tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam
Konsiderans “Menimbang” huruf a UU Ormas dinyatakan, “bahwa dalam
rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa.” Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Ormas dikatakan,
antara lain, “Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga dan
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan
tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal
10 Juli 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-
Undang”.

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas, selanjutnya terhadap
dalil-dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan
pertentangan Pasal 80A UU Ormas dengan prinsip negara hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pertimbangan
Mahkamah sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] di atas untuk
sebagian telah dengan sendirinya menjawab dalil para Pemohon a quo.
Namun, Mahkamah perlu menegaskan lebih jauh bahwa negara hukum
memang menjamin hak asasi manusia, in casu hak atas kemerdekaan
berserikat tetapi pada saat yang sama negara hukum juga membenarkan
adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia sepanjang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,
yaitu bahwa (1) pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-
undang; (2) pembatasan dilakukan semata-mata dengan maksud untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain; (3) pembatasan dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan
tersebut dapat berbentuk larangan maupun keharusan yang disertai
dengan sanksi jika larangan dilanggar atau keharusan tersebut tidak
dilaksanakan. Namun, dalam konteks permohonan a quo, Pasal 80A
tidaklah langsung berkenaan dengan pembatasan demikian melainkan
hanya mengatur tentang konsekuensi dari dilanggarnya pembatasan yang
berupa larangan atau keharusan yang diatur dalam ketentuan lain dalam
UU Ormas.

2. bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A yang
menyekaliguskan pencabutan badan hukum Ormas dengan pembubaran
tanpa due process of law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah
memiliki kekuatan hukum tetap telah mengesampingkan asas equality
before the law dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum
dengan tidak ada kecualinya sehingga, menurut para Pemohon,
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, Pasal 80A UU Ormas
berlaku terhadap ormas mana pun yang telah dicabut surat keterangan
terdaftar atau status badan hukumnya yang dilakukan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat
(3) huruf b UU Ormas. Pasal 80A UU Ormas tidak membedakan perlakuan
terhadap ormas tertentu melainkan diperlakukan sama secara hukum.
Setiap ormas juga wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada
kecualinya, dalam hal ini menjunjung tinggi hukum sebagaimana diatur
dalam UU Ormas, khususnya menaati larangan-larangannya dan
melaksanakan keharusan-keharusan yang ditentukan. Oleh karenanya
tidak relevan untuk mendalilkan Pasal 80A UU Ormas dengan hak atas
persamaan perlakuan terhadap warga negara dalam hukum dan
pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas yang
menyekaliguskan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran
ormas tanpa due process of law, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal
80A UU Ormas adalah kelanjutan dari penjatuhan sanksi administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ormas. Sebagai sanksi
administratif maka yang berwenang menjatuhkannya adalah pejabat
administrasi atau tata usaha negara yang relevan. Dengan demikian
menjatuhkan sanksi administratif adalah bagian dari tindakan pejabat
administrasi atau tata usaha negara. Setiap tindakan atau perbuatan
pejabat administrasi atau tata usaha negara bersandar pada berlakunya
prinsip atau asas legalitas dalam hukum administrasi negara (yang
berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana) yang mengandung
pengertian: pertama, setiap perbuatan pejabat administrasi negara
didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan
kepadanya untuk melakukan perbuatan itu; kedua, dalam setiap
perbuatan pejabat administrasi negara berlaku asas praduga absah
(presumption of legality) yaitu bahwa perbuatan itu harus dianggap sah
sampai ada tindakan hukum yang membatalkan perbuatan tersebut.
Salah satu institusi yang dapat membatalkan perbuatan atau tindakan
pejabat administrasi negara adalah pengadilan, dalam hal ini pengadilan
tata usaha negara. Oleh karena itu, jika yang dimaksud oleh para
Pemohon dengan due process of law itu adalah adanya keterlibatan
pengadilan maka jika para Pemohon menganggap tindakan atau
perbuatan pejabat administrasi negara berupa penjatuhan sanksi
administrasi itu sebagai tindakan atau perbuatan yang berada di luar
kewenangan pejabat administrasi negara yang bersangkutan atau
menganggap tindakan penjatuhan sanksi itu tidak sah (meskipun
dilakukan oleh pejabat yang berwenang) maka hal itu dapat diadukan ke
pengadilan tata usaha negara;

3. bahwa di satu pihak, para Pemohon mengakui bahwa Pancasila dan
UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa adalah bersifat
mutlak sehingga apabila suatu ormas yang melalui pengurus dan/atau
anggota-anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945 maka pelanggaran demikian tidak dapat ditolerir
dan harus dijatuhi sanksi. Karena itu, penjatuhan sanksi administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan
ayat (3) huruf a dan huruf b UU Ormas, menurut para Pemohon, dapat
dibenarkan karena merupakan bentuk pembinaan sekaligus pengawasan
yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga
kedaulatan dan idelologi negara. Namun, di lain pihak para Pemohon
mendalilkan bahwa pemberian kewenangan kepada Pemerintah melalui
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia, menurut para Pemohon, telah melampaui
kewenangan menteri sebagai pejabat pemerintahan sekaligus pejabat
tata usaha negara yang hanya berwenang menerbitkan atau tidak
menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau
membatalkan keputusan yang diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Administrasi
Pemerintahan.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa
kewenangan untuk memberikan status badan hukum terhadap suatu
ormas adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan di
bidang hukum dan hak asasi manusia maka, sesuai dengan asas contrario
actus yang berlaku dalam hukum administrasi negara, menteri yang sama
berwenang pula untuk mencabut status badan hukum suatu ormas
apabila ditemukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau keharusan
yang membawa akibat dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa
pencabutan status badan hukum dimaksud;

4. bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A UU Ormas
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi
bahwa pembubaran ormas tidak cukup hanya berdasarkan pandangan
dan penilaian subjektif Pemerintah. Asas praduga tak bersalah
mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independen
dan imparsial sehingga pembubaran ormas seharusnya diputuskan
melalui lembaga peradilan, bukan mempersamakan pencabutan status
badan hukum dengan pembubaran ormas. Karena itu, menurut para
Pemohon, Pasal 80A UU Ormas telah menghilangkan prinsip due process
of law. Ketentuan a quo telah merampas kewenangan lembaga peradilan.

Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah mengatur tentang hak setiap orang
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga pertanyaannya
adalah apakah Pasal 80A UU Ormas tidak memberikan pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Dalam hubungan ini, Pasal 80A UU Ormas
justru memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum terhadap setiap ormas yang melanggar larangan
sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas sehingga
dicabut status badan hukumnya. UU Ormas mengakui, menjamin, dan
melindungi dan memberi kepastian hukum yang adil terhadap setiap
ormas yang tidak melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam UU
Ormas dengan memberi status badan hukum terhadap ormas dimaksud
(jika status badan hukum tersebut dimohonkan oleh para pendirinya).
Namun, ketika ormas yang telah memiliki status badan hukum tersebut
melanggar larangan yang ditentukan sehingga berakibat dijatuhkannya
sanksi berupa pencabutan status badan hukumnya maka dengan
dicabutnya status badan hukum tersebut segala tindakan atau perbuatan
yang dilakukan oleh ormas sebagai badan hukum menjadi tidak sah. Oleh
karena itu, dengan menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum
suatu ormas sekaligus berarti pembubaran ormas yang bersangkutan,
Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum, terutama
kepada masyarakat. Sebab, dengan sekaligus menyatakan bubarnya
suatu ormas yang telah dicabut status badan hukumnya tidak akan timbul
keraguan-raguan di tengah masyarakat apakah ormas yang telah dicabut
status badan hukumnya itu masih ada atau tidak. Hal itu adalah juga adil
khususnya bagi ormas-ormas lain, baik yang memiliki status badan
hukum maupun tidak. Sebab jika ormas yang status badan hukumnya
telah dicabut tetapi tidak dinyatakan bubar dan dianggap tetap ada, hal
itu justru menjadi tidak adil sebab secara implisit berarti ormas yang
bersangkutan masih dapat melakukan perbuatan atau tindakan
sebagaimana halnya ormas- ormas lain yang tidak melakukan
pelanggaran dan tidak dicabut status badan hukumnya.

Adapun dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan due process of
law, hal itu telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10]
dan Paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para
Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan dan telah ternyata bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum namun oleh karena para Pemohon hanya
prima facie dianggap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam
Permohonan a quo adalah Pasal 80A UU Ormas yang menyatakan,
“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;

2. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan a quo dengan
mendalilkan selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan
haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan
Ormas yang diberi nama “Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi
(Perak) Indonesia”;

3. Bahwa menurut para Pemohon potensi kerugian hak konstitusional
Para Pemohon tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan due process of
law oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan
hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas, sebagai bentuk kepastian
hukum yang adil bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak
berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan imparsial atas
tuduhan tindakan-tindakan Ormas para Pemohon kelak, yang secara
subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menerangkan kerugian hak
konstitusionalnya di atas dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para
Pemohon dan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap pokok
permohonan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma yang diuji
oleh para Pemohon (Pasal 80A UU Ormas) terkait dengan pembubaran
Ormas sekaligus pencabutan status badan hukum Ormas, sehingga
mereka yang secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan
dengan berlakunya norma a quo adalah Ormas yang telah berbadan
hukum ataupun warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari
kepengurusan ataupun keanggotaan Ormas yang sudah terbentuk,
sedangkan para Pemohon telah ternyata bukan merupakan Ormas dan
bukan pula bagian dari kepengurusan atau keanggotaan suatu Ormas.
Norma UU Ormas a quo tidak menghambat, apalagi melarang,
perseorangan warga negara Indonesia untuk membentuk Ormas atau
bergabung dalam suatu Ormas, baik berbadan hukum atau tidak. Norma
UU Ormas a quo adalah mengatur tentang pencabutan status badan
hukum suatu ormas yang sekaligus sebagai pembubaran ormas yang
bersangkutan. Dengan demikian, logikanya adalah ormas dimaksud telah
ada dan berbadan hukum. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi
Mahkamah bahwa syarat adanya kerugian “potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” tidak terpenuhi.
Sebab, para Pemohon tidak saja bukan ormas, apalagi ormas yang
berbadan hukum, melainkan perseorangan warga negara Indonesia. Lagi
pula, andaipun benar bahwa suatu saat nanti para Pemohon akan
membentuk Ormas, hal itu pun tidak serta-merta memberikan kedudukan
hukum kepada para Pemohon untuk menguji Pasal 80A UU Ormas
sepanjang ormas tersebut tidak berbadan hukum dan ormas dimaksud
tidak dicabut status badan hukumnya berdasarkan alasan sebagaimana
diatur dalam UU Ormas. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di
atas, telah ternyata para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Andaipun
kedudukan hukum demikian dimiliki, quod non, telah ternyata pula bahwa
pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga
permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 12-12-2018

Abdul Hakim

Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan
lebih lanjut pokok permohonan konstitusionalitas norma yang diajukan
oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan
bahwasanya Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 59 ayat
(7) UU 13/2003 dalam beberapa putusan antara lain Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016, bertanggal 7
Februari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014,
bertanggal 4 November 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014;

[3.11] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan pada
Paragraf [3.10] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Kemudian Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06
Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK 6/2005) menyatakan, “Terlepas dari ketentuan
ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah
diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan
syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang
bersangkutan berbeda”;

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian terhadap norma
Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang sebelumnya telah diputus Mahkamah
terdapat dasar pengujian mengenai konstitusionalitas norma a quo yang
sama dengan permohonan Pemohon a quo yaitu, dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014,
dasar pengujian yang digunakan terhadap norma Pasal 59 ayat 7 UU
13/2003 adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Sementara itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-
XII/2014, bertanggal 4 November 2015, dasar pengujian
konstitusionalitas norma yang digunakan terhadap Pasal 59 ayat (7) UU
13/2003 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Demikian juga halnya
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016,
bertanggal 7 Februari 2017, dasar pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dasar pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang digunakan
adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (2) UUD
1945;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap putusan-putusan Mahkamah
sebagaimana telah disebutkan dalam Paragraf [3.12] di atas, terkait
dengan norma yang diujikan dan dasar pengujian dalam permohonan
Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017,
bertanggal 21 Februari 2018, memiliki norma serta dasar pengujian yang
sama dengan permohonan a quo, yaitu ketentuan norma Pasal 59 ayat
(7) UU 13/2003 dimohonkan pengujiannya dengan menggunakan dasar
pengujian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, Mahkamah telah
memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.10.1] …..Dengan demikian, telah terang bahwa tidak terdapat
alasan apa pun untuk menyatakan bahwa norma hukum yang termuat
dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tersebut tidak memberikan kepastian
hukum. Sebaliknya, justru dengan adanya frasa “demi hukum” itu norma
a quo tegas menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain, dengan frasa
“demi hukum” (by law atau ipso jure) tersebut, Undang-Undang a quo
memerintahkan bahwa apabila terdapat suatu Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas maka
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu;

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, terdapat isu hukum yang sama dengan
permohonan a quo yang mana Mahkamah pun telah mempertimbangkan:

[3.12.3] Menimbang bahwa frasa “demi hukum” sebagaimana
termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat
(4) UU 13/2003 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang mengenai
perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan
oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Perubahan
status dimaksud adalah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara a quo, frasa “demi
hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat
(8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 berkaitan dengan syarat yang
harus dipenuhi dalam perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT.
Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan
kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja
dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan isu hukum
yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah telah jelas
bahwa Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 adalah konstitusional. Sehingga
dengan demikian pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 sebagaimana
yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan Pasal
60 UU MK tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena norma
dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian sudah dipertimbangkan
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-
XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014. Sementara itu,
Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru yang
dijadikan dasar pengujian terhadap norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003
dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, dalam kaitan ini Mahkamah
tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42
PMK 6/2005. Dengan demikian permohonan pengujian konstitusionalitas
norma a quo tidak dapat diajukan kembali;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak
dapat diajukan kembali dan pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 12-12-2018

Al Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo

Pasal 1 angka 2 UU Terorisme

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 angka 2 UU
Terorisme, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam
menjelaskan dalil kedudukan hukumnya dan dikaitkan dengan syarat-
syarat kedudukan hukum pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas,
Mahkamah menilai bahwa meskipun benar Pemohon adalah perorangan
warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda
penduduk (KTP) atas nama para Pemohon Faisal Al-Haq Harahap dan
Muhammad Raditio Jati Utomo (vide bukti P-3), namun terlebih dahulu
para Pemohon perlu membuktikan dirinya mengalami kerugian dengan
berlakunya norma Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang dimohonkan
pengujian. Hal ini telah dinasihatkan oleh Panel Hakim pada sidang
pemeriksaan pendahuluan;

Mengenai kerugian konstitusional dan/atau potensi kerugian
konstitusional para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalam
perbaikan permohonan uraian mengenai kerugian konstitusional seperti
apa yang potensial akan dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya
ketentuan yang dimohonan pengujian. Para Pemohon hanya mendalilkan
dirinya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, tidak dijelaskan apa
kaitan Mahasiswa Universitas Indonesia dengan persoalan
konstitusionalitas norma dalam definisi terorisme yang terdapat dalam
Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

Dalam uraian kedudukan hukum dalam permohonannya, para Pemohon
hanya menyebutkan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak
konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu
hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dan Pasal 31 ayat (3)
UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat pendidikan yang mencerdaskan,
namun tidak dijelaskan lebih lanjut kerugian seperti apa yang para
Pemohon alami. Kalaupun ada kerugian yang para Pemohon alami, quad
non, namun tidak pula dijelaskan apa kaitannya kerugian dimaksud
dengan berlakunya norma dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

Selain itu dalam permohonan awalnya, para Pemohon menyampaikan
bahwa dirinya sebagai aktivis organisasi mahasiswa yang tergabung
dalam Himpunan Mahasiswa Islam yang kegiatannya potensial
dikualifikasikan sebagai kegiatan yang dimaksud dalam definisi terorisme
yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Terhadap pernyataan ini,
Mahkamah dalam persidangan pendahuluan meminta para Pemohon
untuk menguraikan lebih jelas mengenai keterlibatannya dalam organisasi
dimaksud pada perbaikan permohonannya dan melampirkan bukti
keanggotaan para Pemohon dengan organisasi tersebut. Namun para
Pemohon memperbaiki permohonannya dengan tidak lagi mencantumkan
dalam uraian kedudukan hukumnya bahwa para Pemohon adalah aktivis
organisasi mahasiswa dimaksud dan tidak pula terdapat bukti yang
meyakinkan bahwa para Pemohon melakukan aktivitas yang
dikualifikasikan sebagai kegiatan terorisme sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Sehingga menurut Mahkamah, para
Pemohon tidak dapat menjelaskan atau membuktikan kerugian
konstitusional yang dialaminya terkait dengan berlakunya Pasal 1 angka 2
UU 5/2018;

[3.7] Menimbang bahwa selain itu, dengan membaca permohonan para
Pemohon secara seksama, para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan
permohonannya secara jelas karena tidak mampu mengemukakan
korelasi antara pokok permohonan atau alasan-alasan mengajukan
permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimintakan dalam permohonan
untuk diputus (petitum). Sehingga dengan demikian, sulit bagi Mahkamah
untuk memahami maksud yang sesungguhnya dari permohonan para
Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah
menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Andaipun para
Pemohon memiliki kedudukan hukum, quad non, telah ternyata bahwa
permohonan para Pemohon kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 12-12-2018

Muhammad Haidz, Abda Khair Mufti, dan Sutiah yang dikuasakan kepada
Eep Ependi SH., dan Muh Encep SH. dari kantor hukum SH & Mitra

Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu

Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat
(1) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat
(1) huruf g UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama
permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang disertakan maka
terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon Mahkamah
mempertimbangkan:

1. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 182 huruf g
dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu masing-masing menyatakan:

Pasal 182 huruf g UU Pemilu menyatakan:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana;

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana;

Sebelum UU Pemilu diundangkan, Mahkamah telah pernah memutus
permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, yaitu
pengujian terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015), sebagaimana
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015,
bertanggal 9 Juli 2015.

Pasal 7 huruf g UU 1/2015 tersebut menyatakan:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon
Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan:
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut,
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan mengabulkan
permohonan para Pemohon dengan amar putusan yang antara lain
menyatakan:

1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi
mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

1.2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana;

1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Setelah menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, di atas, terlepas dari adanya tiga orang
hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan
tersebut (yaitu Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan
Suhartoyo), dan memperbandingkannya dengan rumusan norma yang
tertuang dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
Pemilu telah ternyata bahwa materi muatan dalam norma Pasal 182 huruf
g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu merupakan pengejawantahan
pendirian Mahkamah yang harus dilihat sebagai ketaatan pembentuk
undang-undang terhadap apa yang secara substantif telah diputus oleh
Mahkamah. Meskipun tertuang dalam materi muatan norma undang-
undang yang berbeda, oleh karena putusan Mahkamah bersifat erga
omnes maka pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015,
juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal
240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Sebab penilaian konstitusionalitas norma
undang-undang dalam pengujian materiil adalah ditujukan terhadap
konstitusionalitas materi muatan normanya, bukan bergantung pada
persoalan apakah norma undang-undang itu termuat dalam undang-
undang yang sama atau dalam undang-undang yang berbeda.

2. Bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1,
Mahkamah tetap memandang perlu untuk memberikan pertimbangan
berkenaan dengan petitum para Pemohon. Setelah menjelaskan
argumentasinya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], para
Pemohon kemudian memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan
frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 182 huruf g
dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang dimaknai mencakup tindak pidana korupsi.

Terhadap permohonan dan argumentasi demikian, Mahkamah
mempertimbangkan bahwa dengan argumentasi dan petitum demikian
secara a contrario berarti hanya mantan terpidana korupsi yang menurut
para Pemohon dipandang tidak layak menduduki jabatan publik yang
pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected officials) meskipun
yang bersangkutan telah menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa
dirinya mantan terpidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dimaksud. Benar
bahwa sulit membantah kalau korupsi adalah kejahatan serius telah
menjadi musuh semua negara. Sebab, kejahatan ini, apabila dibiarkan
mengakar kuat dan dalam skala besar, dapat bermetamorfosis menjadi
kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, mengingat proliferasi
atau penyebarannya yang tidak memandang negara, baik negara maju
maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas
manusia serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan
kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial
warganya, tidak berlebihan jika muncul pandangan yang menyatakan
korupsi sebagai hostis humani generis, musuh bersama umat manusia.

Oleh karena itu, pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menilai korupsi sebagai “wabah jahat
dengan efek merusak luar biasa pada masyarakat” bukanlah pernyataan
yang berlebihan. Dalam kata pengantarnya untuk menyambut kehadiran
Kovensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against
Corruption), ia antara lain mengatakan:

Korupsi adalah wabah jahat yang memiliki efek merusak yang luas pada
masyarakat. Korupsi merongrong demokrasi dan the rule of law,
mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, merusak pasar, mengikis
kualitas hidup dan memberi ruang bagi tumbuh suburnya kejahatan
terorganisasi, terorisme dan berbagai ancaman lain terhadap keamanan
umat manusia. Fenomena jahat ini ditemukan di semua negara –besar
maupun kecil, kaya maupun miskin– namun di negara berkembanglah
berbagai efek merusak dari korupsi itu sangat menghancurkan
(Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive
effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads
to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life
and allows organized crime, terrorism and other threats to human
security to flourish. This evil phenomenon is found in all countries – big
and small, rich and poor – but it is in the developing world that its effects
are most destructive).

Namun demikian, dengan hanya memasukkan mantan terpidana tindak
pidana korupsi sebagai pengecualian dari frasa “kecuali secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana” dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf
g UU Pemilu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama artinya para
Pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain boleh menduduki
jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected
officials) meskipun pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu
setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Padahal,
dengan mendalami argumentasi para Pemohon secara cermat, semangat
Permohonan a quo pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang
dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan
pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintahannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih-lebih rakyat
miskin.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 12-12-2018

Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP
SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.
dan Sekretaris Jenderal Bambang Hermanto

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama
Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang disertakan telah ternyata
bahwa objek Permohonan a quo, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
Pemilu, telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh
Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 81/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Desember 2018, sebagaimana
sebelumnya telah diucapkan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah
menolak permohonan para Pemohon. Sementara itu, meskipun secara
eksplisit Pemohon menyebutkan dasar pengujian dengan pasal UUD 1945
yang berbeda namun secara substansial adalah sama, sehingga
Mahkamah tidak menemukan adanya materi muatan UUD 1945 yang
berbeda yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan
permohonan Pemohon. Oleh karena itu tidak terdapat alasan bagi
Mahkamah untuk mempertimbangkan keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU
MK sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK. Dengan
demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 berlaku
pula terhadap Permohonan a quo.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 mutatis mutandis berlaku
terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan Pemohon
tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Selanjutnya →