Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH / 28-03-2018

PT. Harapan Sinar Abadi yang diwakili oleh Henny Victoria

Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP dan
Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan
UU Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1),
Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP dan Pasal 9 ayat (9) UU PPNBM, MK
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa perbaikan mendasar yang disarankan Mahkamah dalam
permohonan adalah berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan
permohonan (posita). Ternyata, Pemohon tetap saja tidak menjelaskan
alasan-alasan dimaksud terutama memberikan penjelasan mengapa
keberlakuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3)
huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 mengurangi hak
konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Padahal,
penjelasan dan dasar argumentasi mengaitkan keberlakuan norma dalam
pasal-pasal Undang-Undang a quo menjadi roh untuk menilai dasar
argumentasi Pemohon.

2) Bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan mengajukan
permohonan (posita) sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampai
dengan halaman 12 Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak
menguraikan alasan bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2a), Pasal
13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9)
UU 42/2009 bertentangan dengan norma dalam pasal UUD 1945 yang
dijadikan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan permohonan a quo.
Bahkan, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
sama sekali tidak disentuh dan tidak dibahas pada bahagian alasan-alasan
mengajukan pengujian. Setelah membaca dengan cermat semua alasan
permohonan yang diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12,
Pemohon hanya menguraikan beberapa ilustrasi peristiwa transaksi
keuangan yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Dengan ilustrasi
demikian, disadari atau tidak, Pemohon telah mendorong Mahkamah
untuk mengadili kasus konkrit yang terkait dengan beban pembayaran
pajak. Padahal sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945, pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah
dimaksudkan untuk menilai kasus konkret, tetapi untuk menilai
konstitusionalitas keberlakuan norma undang-undang terhadap UUD
1945. Hal ini telah diingatkan kepada Pemohon selama berlangsungnya
sidang pemeriksaan pendahuluan.

3) Adapun uraian Pemohon yang pada intinya berisikan analisis
Pemohon perihal bagaimana seharusnya ketentuan undang-undang di
bidang perpajakan diberlakukan terhadap Pemohon, menurut versi
Pemohon, lebih tepat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan
keberatan terhadap otoritas perpajakan, bukan alasan untuk
membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang perpajakan.
Lagipula, kalkulasi Pemohon tentang bagaimana seharusnya undang-
undang di bidang perpajakan itu diterapkan terhadap Pemohon justru
bertolak dari logika norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Kalaupun perhitungan pajak yang Pemohon uraikan dalam permohonan
Pemohon ternyata benar, quod non, hal itu tidak menjadi alasan
inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK / 28-03-2018

Habiburokhman, S.H., M.H., dan Asma Dewi.

Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2)

Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI 1945

Para Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI

Bahwa terhadap konstitusionalitas Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3,
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pertimbangan hukum sebagai
berikut:


Bahwa setelah permohonan Pemohon diperiksa dalam persidangan
bersama-sama dengan permohonan lainnya yang sejenis, telah ternyata
Pemohon tidak pernah hadir di sidang pleno pemeriksaan perkara,
terlebih berusaha untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang
menjadi kewajibannya sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak
bersungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karena itu, pokok
permohonan tidak dipertimbangkan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 28-03-2018

Associate Professor Ir. Suharto, MT.

Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen

Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Pemohon, Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan
UU Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen,
MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dimaksud,
peranan tenaga pendidik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
Pemerintah menyusun suatu standar nasional pendidikan yang di
dalamnya juga memuat standar sistem pendidikan dan tenaga
kependidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(selanjutnya disebut PP 19/2005). Pasal 28 ayat (1) PP 19/2005
menyatakan, “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.
Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan, “Kualifikasi akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal
yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah
dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku”.

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Guru dan Dosen telah pula menjelaskan
mengenai kualifikasi akademik yaitu ijazah sesuai dengan jenjang
pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai
dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 45 UU Guru dan Dosen
semakin menegaskan pentingnya kualifikasi akademik bagi dosen. Pasal a
quo menyatakan, “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi
lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa
kualifikasi akademik merupakan syarat penting yang ditentukan melalui
kapabilitas dan ijazah. Selain itu, Pasal 49 UU Guru dan Dosen telah pula
menegaskan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada
satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing
calon doctor dan memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya
ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan
masyarakat. Didasarkan pada bunyi Pasal 49 UU Guru dan Dosen tersebut
maka kewajiban khusus profesor jika dijabarkan adalah (i) mengajar,
menguji, membimbing (sebagai Promotor atau Co-Promotor) calon
doctor, (ii) menulis buku, (iii) menghasilkan karya ilmiah, dan (iv)
menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Dengan
memperhatikan logika bahwa pendidikan doktor adalah pendidikan
tertinggi, maka sangatlah wajar apabila pembimbingnya (Promotor atau
Co-Promotor) telah pula memiliki kualifikasi pendidikan yang sama,
bahkan ditambah dengan pengalaman dalam pengelolaan pembelajaran.
Dengan demikian tidaklah dapat dihindari bahwa syarat untuk menjadi
profesor haruslah melalui jenjang doktor.

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa
“kualifikasi akademik” dalam Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen telah
memberikan ketidakpastian hukum bagi dosen yang memiliki kapabilitas
atau kemampuan dalam mengemban tanggung jawab sebagai lektor
kepala untuk dinaikkan jabatannya sebagai guru besar, tanpa bermakud
menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, Mahkamah berpendapat
bahwa, terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon berkenaan dengan
hal ini, secara umum, frasa itu pun sesungguhnya justru memberikan
kepastian hukum bukan hanya bagi Pemohon, tetapi juga kepada setiap
orang yang akan menduduki suatu jabatan atau tingkat pendidikan yang
lebih tinggi. Kualifikasi akademik menjadi syarat mutlak yang dapat dilihat
dan dinilai dari pendidikan seseorang. Dalil Pemohon a quo lebih
menekankan kebutuhan hukum bagi Pemohon yang menginginkan norma
baru dikarenakan norma dalam undang-undang yang dimohonkan
pengujian a quo kurang menguntungkan Pemohon untuk menyandang
gelar profesor. Adanya frasa “kualifikasi akademik” justru memberikan
kepastian hukum bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan
pendidikan yang berkualitas dari tenaga pendidik yang telah paripurna
jenjang pendidikannya, terlebih lagi tenaga pendidik tersebut adalah
seorang profesor, maka kualifikasi akademik doktor bagi seorang profesor
merupakan sebuah keniscayaan.

5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah
ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi
muatan Pasal 48 ayat (3) UU Guru dan Dosen sehingga Mahkamah
berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-07-2018

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI),
dan SINDIKASI untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6); Pasal`122 huruf l; dan Pasal 245 UU
MD3

Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E
ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Perwakilan DPR-RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI.

1) Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan
a quo, oleh karena undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan para Pemohon telah dimohonkan pengujian dan telah
diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018,
maka terlebih dahulu Mahkamah akan merujuk Putusan dimaksud yang
amarnya menyatakan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
b. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187)
bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
d. Frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya
menjadi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”
e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia;
f. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2) Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah tersebut maka
dalil- dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6),
Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sepanjang mengenai
frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” ternyata telah dinyatakan inkonstitusional. Artinya, norma dalam
Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6),
Pasal 122 huruf l dan frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3
tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak
berlaku lagi. Dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai
pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4),
Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat
(1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah mendapat pertimbangan dari
Mahkamah Kehormatan Dewan” telah kehilangan objek.

3) Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3
sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU- XVI/2018
telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan
kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak
pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi,
”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” [vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan
demikian, sepanjang mengenai frasa “Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, pertimbangan Mahkamah
dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut mutatis mutandis
berlaku terhadap permohonan a quo.

4) Menimbang bahwa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya,
sepanjang berkenaan dengan Pasal 245 ayat (2) UU MD3, para Pemohon
ternyata tidak memberikan argumentasi yang spesifik melainkan
disatukan dengan argumentasi mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245
ayat (1) UU MD3 sehingga secara implisit berarti para Pemohon juga
menganggap Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD
1945. Padahal, materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 245
ayat (2) UU MD3 berbeda dengan materi muatan norma yang terkandung
dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Oleh karena itu, persoalan
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah
apakah benar Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD
1945. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat, dengan
pendirian Mahkamah terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sebagaimana
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di
atas, yaitu bahwa norma dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah:

Pertama, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” sepanjang tidak
dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3
selengkapnya menjadi, ”Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”; dan
Kedua, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah
Kehormatan Dewan”, maka secara a contrario berarti Mahkamah
berpendirian bahwa adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam
konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah konstitusional atau tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persetujuan tertulis dari
Presiden dimaksud tidak berlaku terhadap hal-hal sebagaimana diatur
dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Artinya, jika dinarasikan lebih jauh,
pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah
bahwa untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap anggota DPR
yang: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap
kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang
cukup; atau (c) disangka melakukan tindak pidana khusus (yang menurut
Penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf c UU MD3 mencakup tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana
perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika), tidak
dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden. Pendirian Mahkamah
perihal konstitusionalnya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks
Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah sejalan dengan pendirian Mahkamah
sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya
[vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU- IX/2011,
bertanggal 26 September 2012, dan Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal
22 September 2015]. Hal demikian juga termuat dalam sejumlah
ketentuan dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 245 ayat (2) UU MD3
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan para
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3
adalah tidak beralasan menurut hukum.

5) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan
pengujian konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah kehilangan
objek, sementara itu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245
ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” mutatis mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, sedangkan
permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal
245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

6) Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;
c. Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73
ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122
huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “setelah
mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” kehilangan
objek;
d. Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245
ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
Presiden” mutatis mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
e. Pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas
Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tidak beralasan menurut hukum.


RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-07-2018

Diajukan oleh Sutanto, dalam hal ini diwakili oleh Sabela Gayo, S.H., MH.,
Ph.D, CPCLE advokat pada Sabela Gayo & Partners berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 26 April 2018

Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) UU MD3

Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama
permohonan Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan
bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua norma Pasal a quo
merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu
meletakkan penilaian apakah Pemohon dalam kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia mampu menerangkan “adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD
1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang- Undang
yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Penekanan atas
hal dimaksud terutama disebabkan bangunan dalil Pemohon yang
menyatakan, adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional
disebabkan oleh berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3.
Menurut Pemohon, apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

2) Menimbang bahwa terhadap dalil yang menjelaskan ihwal
kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan permohonan
a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

[1] Bahwa ihwal dalil Pemohon “adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dengan
berlakunya Pasal 180A UU MD3 dengan argumentasi telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang didasarkan kepada Pasal 23 UUD 1945, hal
mendasar yang harus dijelaskan oleh Pemohon adalah apakah benar
dengan berlakunya norma Pasal 180A UU MD3 telah merugikan hak
konstitusional Pemohon. Secara konstitusional, Pasal 23 UUD 1945 adalah
pengaturan yang terkait dengan pemaknaan dan tata-cara penyusunan
APBN. Khusus dalam proses penyusunan RAPBN menjadi APBN, Pasal 23
UUD 1945 lebih mengatur bagaimana pola hubungan antara DPR dan
pemerintah (dalam hal ini Presiden) dalam pengajuan, pembahasan dan
persetujuan RAPBN menjadi APBN dalam satu tahun anggaran. Dengan
pengaturan demikian dan apabila dikaitkan dengan norma yang terdapat
dalam Pasal 180A UU MD3, tidak menunjukkan terdapatnya hubungan
antara proses penyusunan APBN dengan ketidakpastian hukum yang
mungkin dialami Pemohon. Pengaturan norma dalam Pasal 180A UU MD3
lebih merupakan mekanisme internal DPR dalam membahas RAPBN.
Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, “posisi UU MD3 yang pada
prinsipnya berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan
lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga
pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku secara internal
terhadap lembaga tersebut” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
16/PUU-XVI/2018, halaman 187]. Dengan karakter norma yang lebih
bersifat internal, menurut Mahkamah, terlalu jauh mengaitkan
keberlakuan norma Pasal 180A UU MD3 dengan kerugian atau potensi
kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Lagi pula, apapun bentuk
pengambilan keputusan di internal, selama produk akhirnya berupa
undang-undang, putusan finalnya akan dilakukan di tingkat forum
tertinggi, yaitu sidang paripurna. Apalagi, proses internal di DPR mesti
dibahas bersama terlebih dulu dengan pemerintah sebelum dibawa ke
level tertinggi pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama di
sidang paripurna. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang cukup
untuk menerima argumentasi Pemohon bahwa dalam kualifikasi Pemohon
sebagai perseorangan warga negara Indonesia berlakunya norma Pasal
180A UU MD3 telah mengakibatkan adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 menjadi dirugikan.

[2] Bahwa ihwal dalil Pemohon “adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dengan
berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 telah menimbulkan ketidakpastian
hukum dengan mendasarkan kepada Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2),
dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, sama halnya dengan argumentasi di
atas, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah dengan
berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 telah merugikan atau potensial
merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain sebagai pengaturan
internal lembaga perwakilan, karakteristik pengaturan norma dalam Pasal
427A huruf a UU MD3 lebih menjelaskan keterkaitan unsur pimpinan MPR
dan unsur pimpinan DPR dengan fraksi yang menaungi partai politik di
DPR. Dengan demikian, berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 tidak
dapat dinilai telah mengakibatkan hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan.

3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf di
atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 180A UU MD3 yang menyatakan, “Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR”, merupakan penjelasan mengenai kewajiban bagi badan anggaran untuk mengkonsultasikan dan melaporkan terlebih dahulu hasil pembahasan atas rancangan Undang-Undang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum proses pengambilan keputusan, serta Pasal 427A huruf a UU MD3 yang menyatakan “pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014”, merupakan penegasan terhadap masa jabatan Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat pada saat undang-undang diundangkan berlaku hingga saat berakhirnya periode keanggotaan. Menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3 dimaksud.

4) Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan
Pemohon adalah pemilih dalam pemilihan umum dan karenanya memiliki
hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut
Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak serta-
merta memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan
setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon dapat memiliki
kedudukan hukum (legal standing) apabila Pemohon dapat menjelaskan
adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak
konstitusional atas berlakunya undang- undang yang diuji adalah dalam
kaitannya dengan status Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan
umum memang menunjukkan kerugian yang nyata atau potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa tidak
terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon baik yang
bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal
427A huruf a UU MD3, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang
dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam
Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian,
Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

6) Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a quo, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih
lanjut.

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →