Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-02-2019

1. Dr. M. Achsin, S.H., S.E., M.M., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Si., Ak., (CA., C.P.A., C.L.A., C.P.I., C.L.I.) [Sic!]

2. Indra Nur Cahya, S.H., M.H., M.Kn., (C.R.A., C.L.I.) [Sic!]

3. Drs. Eddy Hary Susanto, Ak., (C.Fr.A., C.M.A., C.A., C.L.I., C.P.A.I.[Sic!]

4. Anton Silalahi, S.E., Ak., (C.A., C.P.A., C.R.A., C.L.I., C.P.L.) [Sic!]

5. Manonga Simbolon, S.E., (C.R.A., C.L.I.) [Sic!]

6. Toni Hendarto, S.H., M.H., (C.R.A., C.L.A., C.L.I.) [Sic!]

7. Handoko Tomo, M.Ak., (C.P.A., Ak., C.A., C.S.R.S., C.I.F.R.S.L., C.R.A., C.L.I.) [Sic!]

142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU 40/2007

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU 40/2007 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang berpendapat seorang likuidator harus warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen, Mahkamah berpendapat sesungguhnya Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007 yang dipermasalahkan para Pemohon mengatur mengenai “pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator”. Apabila dicermati dengan seksama semangat dan pesan dari norma pasal a quo adalah sederhana dan dapat ditangkap dengan mudah, yaitu bahwa apabila sebuah perseroan terjadi pembubaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU 40/2007, maka harus diikuti proses likuidasi dan sebagai subjek hukum yang melaksanakan proses likuidasi tersebut adalah likuidator atau kurator. Selanjutnya terhadap norma pasal a quo apabila mengikuti argumentasi para Pemohon yang menghendaki likuidator harus warga negara Indonesia dan mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan serta independen, maka Mahkamah dapat menangkap kehendak para Pemohon adalah syarat-syarat tersebut dikhususkan untuk likuidator selain yang dilaksanakan oleh kurator. Hal demikian mengingat kurator pada saat menjalankan fungsinya sebagai likuidator telah melekat syarat-syarat tersebut pada seorang kurator ketika yang bersangkutan diangkat dan menjalankan tugas sebagai kurator. Hal ini dipertegas oleh ketentuan bahwa tugas seorang kurator adakalanya melekat juga sebagai likuidator, yang secara tegas kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang.

Bahwa pertanyaan lebih lanjut yang harus dijawab adalah bagaimana dengan syarat-syarat tersebut yang harus dimiliki seorang likuidator yang bukan dilaksanakan oleh seorang kurator. Terhadap hal ini, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah oleh karena salah satu syarat likuidator yang dimohonkan para Pemohon harus warga negara Indonesia berkaitan erat dengan dalil permohonan para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007, maka syarat likuidator harus warga negara Indonesia akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum Mahkamah pada saat mempertimbangkan dalil para Pemohon yang berkaitan dengan isu pokok yang kedua yaitu berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 tersebut, yang berkenaan permohonan para Pemohon yang menyatakan likuidator yang dijalankan oleh direksi adalah inkonstitusional. Dengan kata lain, direksi tidak boleh menjalankan fungsi likuidator karena menurut para Pemohon dapat berakibat adanya benturan kepentingan (conflict of interest), tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi para pihak dalam pembubaran perseroan, persamaan di hadapan hukum antara likuidator dan kurator, serta mencederai profesi likuidator. Oleh karena itu berkenaan dengan syarat lainnya yang dihendaki para Pemohon, yaitu likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut;

[3.12.3] …..
Bahwa dari uraian penjelasan Mahkamah tersebut di atas, maka sebenarnya telah tampak apabila likuidator di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemberesan terhadap perseroan yang dinyatakan bubar dan dalam likuidasi, tidaklah melaksanakan tugas yang secara substansial menjadi beban mutlak likuidator, akan tetapi pada dasarnya mengambil alih tugas dan wewenang organ perseroan yaitu direksi (dalam keadaan perseroan normal), sehingga tugas dan wewenang likuidator tersebut pada dasarnya adalah melaksanakan pemberesan segala hal yang berkaitan dengan likuidasi dan hal tersebut semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, baik yang menjadi hak dan tanggung jawab perseroan yang dalam keadaan likuidasi tersebut. Oleh sebab itulah, di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang likuidator senantiasa di bawah pengawasan dewan komisaris sesuai dengan anggaran dasar. Bahkan, dewan komisaris dapat memberikan nasihat serta memberhentikan untuk sementara waktu apabila likuidator dipandang lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 142 ayat (6) UU 40/2007 beserta Penjelasannya]. Dengan demikian, fakta ini telah dengan sendirinya menjawab tidak relevannya dalil para Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan secara bersyarat terhadap Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007, yaitu untuk likuidator agar diberlakukan syarat-syarat harus mempunyai sertifikat kemampuan melikuidasi perseroan dan independen. Terlebih lagi bagi likuidator yang ditunjuk pengadilan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemberesan terhadap perseroan yang pembubarannya terjadi karena harta perseroan yang dinyatakan pailit barada dalam keadaan insolvensi, terhadap hal yang demikian pelaksanaan proses likuidasi dilakukan oleh kurator. Fakta yang terakhir ini makin menegaskan bahwa pemberlakuan syarat-syarat bagi likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi dan independen sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut semakin tidak relevan;
…..
Selanjutnya terlepas dari adanya perbedaan dan persamaan dalam hal-hal tertentu sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, secara substansi terdapat perbedaan yang mendasar antara tugas dan wewenang kurator dengan likuidator. Kurator adalah subjek hukum yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit perseroan yang kepadanya diberi kewenangan penuh untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit perseroan hingga kemudian terhadapnya dapat ditunjuk menjadi likuidator apabila harta pailit dalam keadaan insolvensi dan perseroan harus dibubarkan. Oleh karena itu sejatinya likuidator yang diangkat oleh pengadilan hanya menjalankan tugas dan wewenang setelah kurator menjalankan tugas dan wewenang mengurus dan membereskan harta pailit perseroan dan dalam keadaan insolvensi, baru kemudian kurator dapat melanjutkan tugas dan wewenangnya, namun fungsinya berubah sebagai likuidator. Sementara itu, untuk likuidator yang diangkat oleh RUPS, sesungguhnya menjalankan tugas dan wewenangnya membereskan harta perseroan sejak diangkat oleh RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya dapat setiap saat diawasi dan diberi nasihat oleh dewan komisaris serta ruang lingkup tugas dan wewenangnya pada dasarnya adalah sama dengan tugas dan wewenang direksi (dalam keadaan perseroan normal);

Bahwa dari uraian tersebut di atas, tampak jelas perbedaan esensial antara tugas dan wewenang kurator dan likuidator. Inilah alasan sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi kurator diatur secara ketat dibandingkan syarat-syarat untuk menjadi likuidator. Dengan kata lain, subyek hukum yang dapat menjadi kurator adalah orang yang benar-benar telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, khususnya Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, sedangkan untuk likuidator dapat dilaksanakan oleh siapapun yang ditunjuk oleh RUPS atau likuidator khusus yang ditunjuk pengadilan karena berkaitan dengan kepailitan atau penetapan pengadilan atas permintaan para pihak yang berkepentingan. Namun demikian penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa siapapun yang akan menjadi likuidator tetap harus membekali diri dengan kompetensi dan integritas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007, sepanjang syarat likuidator harus mempunyai sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen tidaklah beralasan menurut hukum;

[3.12.4] Bahwa terkait dalil para Pemohon selebihnya yang menyatakan dalam hal direksi menjalankan fungsinya sebagai likuidator, selain tidak dilaksanakan secara profesional, direksi juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Menurut para Pemohon, alasan di antaranya adalah harta kekayaan perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, tidak dilakukan oleh direksi yang bertindak sebagai likuidator tersebut. Kondisi demikian, baik langsung atau tidak, dapat mencederai nama baik profesi likuidator. Dengan demikan, menurut para Pemohon rumusan Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007 tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengganggu independensi likuidator;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.12.3] bahwa tugas dan wewenang likuidator sebenarnya mengambil alih tugas dan tanggung jawab direksi (dalam keadaan perseroan normal), karena sesungguhnya yang lebih tahu segala hal berkaitan dengan perseroan adalah direksi. Namun, oleh karena undang-undang menentukan terhadap pembubaran perseroan harus diikuti likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang diangkat oleh RUPS, maka dengan demikian semangat penyelesaian atau pemberesan terhadap perseroan yang dalam keadaan likuidasi sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh direksi. Hal ini sejalan dengan pilihan subjek hukum oleh RUPS yang dapat melaksanakan likuidasi adalah direksi apabila RUPS tidak menunjuk likuidator [vide Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007]. Sehingga pilihan RUPS untuk mengangkat atau tidak mengangkat likuidator yang berasal dari direksi merupakan bentuk pilihan dengan alasan efektivitas dan sekaligus bisa juga karena pertimbangan efisiensi mengingat perseroan yang dalam keadaan likuidasi kerapkali kondisi keuangannya sudah tidak sehat atau pilihan RUPS mengangkat likuidator yang bukan direksi adalah karena pertimbangan pembubaran perseroan disebabkan salah satunya adalah adanya salah urus oleh direksi (mismanagement);

Bahwa dengan uraian fakta tersebut menurut Mahkamah lebih lanjut, argumentasi para Pemohon yang berpendapat likuidator yang dilaksanakan oleh direksi tidak independen dan adanya benturan kepentingan (conflict of interest) adalah argumentasi yang mengandung kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berdasar, mengingat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik likuidator yang dilakukan oleh direksi maupun oleh likuidator yang diangkat oleh RUPS selalu diawasi dan dapat diberi nasihat oleh dewan komisaris serta dapat sewaktu-waktu diberhentikan sementara apabila diduga telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bahkan diberhentikan secara tetap apabila alasan pemberhentian sementara oleh dewan komisaris diterima dalam RUPS. Terlebih lagi selain adanya pengawasan dan adanya sanksi-sanksi pemberhentian baik sementara maupun tetap tersebut juga adanya sanksi lainnya atas kelalaian yang dilakukan likuidator baik yang berasal dari direksi maupun likuidator yang diangkat oleh RUPS yang menimbulkan kerugian baik perseroan maupun pihak lain, termasuk para kreditur (apabila ada) yang diakibatkan oleh kelalaian likuidator tersebut tetap saja dapat dituntut, baik secara pribadi (personal liability) maupun secara tanggung renteng (jointly and severally liable) apabila likuidator tersebut lebih dari seorang yang merugikan perseroan, pihak lain termasuk para kreditur (apabila ada);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan likuidator yang dilaksanakan oleh direksi adalah tidak independen dan berakibat adanya benturan kepentingan (confict of interest), apalagi dikatakan tidak dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan karena lebih mengedepankan kepentingan perseroan. Dengan uraian pertimbangan hukum a quo maka dalil para Pemohon tersebut harus dikesampingkan. Sementara itu oleh karena Mahkamah berpendapat direksi adalah subjek hukum yang dapat menjadi likuidator sepanjang undang-undang atau peraturan lainnya tidak melarang jabatan direksi dijabat oleh warga negara yang bukan warga negara Indonesia, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak ada larangan direksi yang bukan warga negara Indonesia sepanjang yang bersangkutan menjabat sebagai direksi sebuah perseroan di Indonesia, maka yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai likuidator. Dengan demikian uraian pertimbangan hukum Mahkamah ini sekaligus menjawab dalil para Pemohon yang menghendaki likuidator harus warga negara Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007;

Bahwa dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkaitan dengan likuidator harus warga negara Indonesia dan direksi tidak dapat bertindak sebagai likuidator, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (3) UU 40/2007, adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

RESUME KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-02-2019

Ahmad Zahri, S.Pd.I, Sunarto, Samsi Miftahudin, Musbikhin, Jumari Saputro, dan Aris Maryono, yang memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H, dkk dari kantor hukum Dr. Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm

Pasal 94 UU ASN

Pasal 94 UU ASN dianggap Para Pemohon bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 94 UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2018 dari i) Ahmad Zahri, S.Pd.I; ii) Sunarto; iii) Samsi Miftahudin; iv) Musbikhin; v) Jumari Saputro; dan vi) Aris Maryono, yang memberi kuasa kepada i) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; ii) Ai Latifah Fardhiyah, S.H.; dan iii) Merlina, S.H., pada kantor hukum “Dr Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm” beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Januari 2019, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa terhadap permohonan Nomor 1/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 1/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Januari 2019;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 Januari 2019;

c. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

d. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 25 Januari 2019 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji materi UU ASN terhadap UUD 1945 dengan registrasi Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019;

e. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengkonfirmasi surat pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena itu maka surat permohonan dimaksud diyakini oleh Panel Hakim sebagai sesuatu yang benar;

f. Bahwa kemudian terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum;

g. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;


F. KETETAPAN
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 14-02-2019

Sabela alias Sabela Gayo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia

Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa pasal-pasal a quo UU Sisdiknas

Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas selengkapnya menyatakan, “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi”. Mahkamah sama sekali tidak menemukan argumentasi di mana letak pertentangan norma Undang-Undang a quo dengan UUD 1945. Sebagai lembaga pendidikan, justru aneh jika perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, apalagi dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada kaitan antara kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi dengan aktivitas Pemohon untuk menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Norma a quo sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk melaksanakan aktivitas demikian sepanjang hal itu merupakan aktivitas yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

c. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Umum APPI dan dikaitkan dengan aktivitas Pemohon yang sedang menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Menurut Pemohon, idealnya asosiasi profesilah satu-satunya pihak yang dapat memberi gelar profesi, perguruan tinggi hanya berhak memberikan
gelar akademik. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi campur-aduk antara kewenangan perguruan tinggi dengan asosiasi profesi. Seluruh dalil Pemohon bertumpu pada proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, oleh karena dalil Pemohon a quo adalah bertolak dari proposisi berupa asumsi bahwa perguruan tinggi tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi dan bahwa organisasi profesilah yang berwenang menyelenggarakan pendidikan demikian; sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.11], telah ternyata bahwa proposisi yang berupa asumsi demikian hanyalah klaim yang secara konstitusional tidak berdasar maka dengan sendirinya dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) UU Sisdiknas adalah tidak beralasan menurut hukum;

d. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan kerugian langsung kepada Pemohon yang sedang menyelenggarakan PKPP dan PAHKP karena, menurut Pemohon, kewenangan untuk menentukan persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar profesi adalah asosiasi profesi, bukan perguruan tinggi;

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan, “Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi”. Tidak ada yang keliru dengan rumusan norma a quo. Ketentuan ini adalah konsekuensi logis dari kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, maupun vokasi. Karena itu, tidak ada pertentangannya dengan UUD 1945. Lagi pula, dalil ini pun bertolak dari proposisi berupa asumsi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.11] dan pada angka 3 paragraf ini. Karena itu, dalil Pemohon a quo juga dengan sendirinya tidak beralasan menurut hukum;

e. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan argumentasi yang pada dasarnya bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan “pemegang gelar profesi” Certified Procurement Lawyer (C.P.L) [sic!] yang sertifikat profesinya diberikan oleh IFPSM;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa norma UU Sisdiknas a quo adalah mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Sisdiknas. Dengan kata lain, dicantumkannya ketentuan pidana tersebut adalah untuk menjamin penaatan terhadap norma tertentu dalam UU Sisdiknas yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana dimaksud. Pasal 67 ayat (1) UU Sisdiknas adalah mengatur tentang ancaman pidana bagi perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang secara tanpa hak memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik profesi, dan/atau vokasi. Pasal 68 ayat (1) UU Sisdiknas mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Adapun Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas adalah mengatur tentang acaman pidana terhadap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;

Terlepas dari persoalan jenis sanksi pidana yang diancamkan, pencantuman sanksi pidana demikian adalah konstitusional karena telah memenuhi asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, khususnya asas nullum delictum nulla poena sine lege praevia, nullum delictum nulla poena sine lege scripta, nullum delictum nulla poena sine lege certa, dan nullum delictum nulla poena sine lege stricta. Asas delictum nulla poena sine lege praevia terpenuhi karena perbuatan yang terhadapnya diancam pidana telah diatur sebelumnya; asas nullum delictum nulla poena sine lege scripta terpenuhi karena ancaman pidana dimaksud telah dicantumkan secara tertulis; asas nullum delictum nulla poena sine lege certa terpenuhi karena telah dicantumkan secara pasti atau tegas; dan asas nullum delictum nulla poena sine lege stricta terpenuhi karena ancaman pidana dalam norma-norma UU Sisdiknas a quo secara ketat telah menyebutkan jenis sanksi yang diancamkan sehingga tidak mungkin ditafsirkan melebar. Pencantuman ancaman sanksi pidana demikian, menurut Mahkamah, adalah penting untuk menjaga kewibawaan ilmu pengetahuan dan profesi tertentu serta sekaligus untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari penyelenggara pendidikan yang tidak berwenang yang pada titik tertentu justru melahirkan orang-orang yang tidak kapabel yang lebih mengedepankan pencantuman gelar tertentu. Apalagi kondisi sosial kemasyarakatan cenderung mudah tertipu oleh penggunaan gelar-gelar yang tidak semestinya. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat pemerintah seharusnya menertibkan pencantuman dan penggunaan gelar-gelar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Lagi pula, oleh karena dalil Pemohon a quo juga bertolak dari proposisi yang didasarkan pada asumsi yang keliru, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.11], maka dengan sendirinya dalil Pemohon a quo telah kehilangan pijakan.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

Toyota Soluna Community yang diwakili oleh Sanjaya Adi Putra, Naldin Zen, dan Irfan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ade Manansyah, SH dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Ade Manansyah,SH & Rekan

Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa “menggunakan telepon” dan Pasal 283 UU LLAJ terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 106 ayat (1) terhadap frasa “menggunakan telepon” dan Pasal 283 UU LLAJ terhadap frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa untuk menilai konstitusionalitas frasa “menggunakan telepon” dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu maksud dibentuknya UU 22/2009 yang menggantikan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 14/1992). Dalam konsiderans “Menimbang” huruf d dinyatakan bahwa UU 14/1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih lanjut terkait dengan alasan penggantian UU 14/1992 dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 22/2009 yang pada intinya ada kebutuhan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan semakin tinggi, sehingga perlu ada upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya pada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. Mahkamah dapat memahami maksud tersebut karena tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena salah satu fungsi hukum, termasuk dalam hal ini Undang-Undang a quo, adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Bagaimanapun, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu-lintas. Oleh karenanya UU 22/2009 menghendaki setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan untuk berperilaku tertib agar dapat dicegah segala hal ihwal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana esensinya tertuang dalam Pasal 105 UU 22/2009. Pentingnya perilaku tertib ini dapat dimengerti jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi 494.313 (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error (Data IRSMS Korlantas Polri yang disampaikan sebagai keterangan tambahan Pihak Terkait yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2018).

[3.13.2] Bahwa pengaturan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dalam UU 22/2009 bukanlah merupakan substansi yang baru karena dalam UU 14/1992 pengaturan tersebut sudah ada, namun materi muatannya masih sederhana belum mampu menjangkau berbagai aspek yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena gangguan konsentrasi. Dalam hal ini, UU 22/2009 mengatur secara lebih komprehensif upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pengemudi kendaraan bermotor tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya (termasuk pesepeda dan pejalan kaki). Oleh karena itu, dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 diatur dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berkendara. Pertama, wajib mengemudi dengan wajar. Istilah “wajar” memang tidak dijelaskan dalam UU 22/2009. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “wajar” dimaknai dengan “sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya”. Jika dikaitkan dengan perilaku tertib berlalu lintas sebagaimana yang dikehendaki oleh UU 22/2009 maka maksud kata “wajar” adalah berkaitan dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan dengan mengutamakan keselamatan pengemudi kendaraan sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mematuhi ketentuan tentang tata cara berlalu lintas sebagaimana telah diatur dalam UU 22/2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengemudi tentu tidak boleh memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (aggresive driving). Kedua, penuh konsentrasi saat berkendara. Terkait dengan maksud penuh konsentrasi tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dalam UU 22/2009 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan”. Artinya, pengemudi wajib mencurahkan perhatiannya selama mengemudikan kendaraannya dengan cara: (1) menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalkan menggunakan telepon termasuk di dalamnya menekan tombol telepon, atau melakukan gerakan memindahkan kursor dalam telepon genggam (seluler) untuk menelepon, SMS, chatting, atau mencari jalan dengan menggunakan GPS; (2) tidak menempatkan diri dalam keadaan yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalnya karena sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol, atau obat-obatan.

Oleh karena itu, frasa “menggunakan telepon” yang terdapat dalam penjelasan harus dipahami bersama-sama dengan norma pokok dalam batang tubuh Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Norma dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 ini merupakan norma baru yang belum terdapat dalam undang-undang sebelumnya (UU 14/1992). Perlunya norma ini dibentuk bertolak dari fakta yang berkembang di lapangan bahwa angka kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat akibat pengemudi kendaraan yang tidak penuh konsentrasi saat berkendara sehingga merugikan pengemudi sendiri dan pengguna jalan yang lain. Merujuk Keterangan DPR di persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2018 dalam forum Rapat Tim Kecil RUU LLAJ tanggal 30 April 2009, dijelaskan perihal proses perdebatan terhadap pembahasan frasa penuh konsentrasi yang dimaksudkan untuk mengatur secara lebih komprehensif sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang berkendara secara tidak penuh konsentrasi.

Dalam konteks inilah diperlukan penjelasan untuk memudahkan warga masyarakat memahami maksud “penuh konsentrasi” tersebut. Menggunakan telepon hanya merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada KBBI kata “menggunakan” diartikan “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan: tidak boleh~ kekerasan”, kata “menggunakan” bersifat aktif. Artinya, norma a quo tergolong dalam kalimat aktif, untuk menerangkan kegiatan melakukan sesuatu dengan memanfaatkan telepon, termasuk memanfaatkan fitur-fitur ketika sedang berkendara. Dengan demikian, rumusan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa “menggunakan telepon” telah cukup jelas.

Pembentuk undang-undang memang tidak memberikan contoh detil apa saja jenis fitur-fitur yang terdapat dalam telepon seluler karena akan mempersempit pelaksanaan undang-undang. Terlebih lagi jika hal itu terkait dengan perangkat teknologi yang selalu berkembang. Pembentuk undang-undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait dengan berbagai penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi, supaya pelaksanaan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi. Penjelasan demikian telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang pada saat UU 22/2009 dibuat masih menggunakan Lampiran Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan angka 149 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004). Esensi teknik penyusunan tersebut sama dengan Lampiran II angka 176 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU 12/2011) yang menggantikan UU 10/2004.

[3.13.3] Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, Mahkamah dapat memahami jika kini telah banyak kendaraan bermotor yang diproduksi sekaligus dilengkapi dengan teknologi peta jalan ditambah dengan fitur GPS yang sesuai dengan standar untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuannya. Terhadap hal ini, ahli Sowanwitno Lumadjeng dalam keterangannya menjelaskan instrumen GPS yang merupakan bawaan produksi pabrikan, berbeda dengan pemanfaatan fitur GPS melalui telepon seluler. Perbedaan mendasar terletak pada perencanaan desain penempatan layar. Pada mobil produksi, penempatan layar berada dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian yang sudah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan berkendara. Pengemudi tidak perlu menoleh-noleh dan/atau meninggalkan pandangan utamanya terlalu lama dalam mengemudi apabila ingin melihat layar instrumen GPS. Sementara itu, pemanfaatan fitur GPS melalui penggunaan telepon seluler tidak ada panduannya. Bahkan fakta yang berkembang di lapangan seringkali penempatan telepon genggam (seluler) yang sudah ada fitur GPS ditempatkan dengan cara mengaitkan telepon tersebut pada bagian kaca depan kendaraan sehingga dapat mengganggu pandangan dan memperlebar ruang tak tampak (“blank spot”) bagi pengemudi yang pada akhirnya berisiko terjadinya kecelakaan. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa menggunakan telepon dengan memanfaatkan fitur GPS dan menempatkannya tidak sesuai dengan standar pada saat mengemudi merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut ahli Kalamullah Ramli dalam keterangan tertulis yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2018 bahwa mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktifitas lainnya secara paralel (multi-tasking) akan mengakibatkan penurunan kendali otak (brain drain) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh secara visual, spasial, dan motorik atas aktivitas utama, yaitu mengemudi.

Mahkamah dapat memahami bahwa pengoperasian GPS sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuannya dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan GPS. Persoalannya, pengguna GPS dalam telepon seluler bukanlah satu-satunya pengemudi yang berada di rute jalan dimaksud. Bisa dipastikan pengemudi akan berpapasan, beriringan, atau berdampingan dengan sesama pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan lain. Pada saat yang sama GPS juga bukan satu-satunya objek yang harus diperhatikan oleh pengemudi. Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek-objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memerhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas dalam UU 22/2009 misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, dan lainnya. Konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena menggunakan aplikasi GPS dalam telepon seluler pada saat berkendara karena akan menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi pengemudi yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut pendapat Mahkamah, Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 terkait dengan frasa “penuh konsentrasi” bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya.

Berdasarkan uraian di atas, menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut GPS pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. Artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa mengenai dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah Pasal 283 UU 22/2009 yang secara lengkap menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para Pemohon a quo, dengan telah dipertimbangkannya oleh Mahkamah konstitusionalitas Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 pada Paragraf [3.13.3] di atas bahwa penggunaan GPS dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi mengemudi, maka para Pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya ketentuan Pasal 283 UU 22/2009 sehingga pada dasarnya telah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 283 UU 22/2009.

Adapun perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 283 UU 22/2009 multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa norma ini merupakan bagian dari Bab XX Ketentuan Pidana UU 22/2009. Merujuk pada Lampiran Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan huruf C.3 UU 10/2004 (yang berlaku ketika UU 22/2009 disusun), pembentuk undang-undang telah memberikan panduan teknik terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan di antaranya adalah:

85. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

86. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang- Undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

87. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

88. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

90. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

91. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Esensi terkait dengan teknik menyusun atau merumuskan ketentuan pidana dalam UU 10/2004 di atas sama dengan yang terdapat dalam Lampiran II UU 12/2011. Merujuk pada panduan teknik tersebut pada prinsipnya tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat mengatur ketentuan pidana karena ketentuan pidana merupakan hal yang terkait dengan perampasan hak sehingga harus dirumuskan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu hanya undang-undang dan peraturan daerah yang dapat mencantumkan ketentuan pidana. Lebih lanjut, secara doktriner perumusan ketentuan pidana harus memenuhi asas-asas hukum pidana yaitu Lex Scripta (nullum crimen nulla poena sine lege scripta), rumusan ketentuan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, Lex Certa (nullum crimen nulla poena sine lege certa), rumusan tindak pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan lengkap, dan Lex Stricta (nullum crimen poena sine lege stricta), rumusan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat.

[3.14.2] Bahwa perumusan norma ketentuan pidana dalam Pasal 283 UU 22/2009 telah sesuai dengan asas-asas perumusan norma dalam hukum pidana dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang menyatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Norma ini berisi norma perintah yang mewajibkan setiap orang mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas terhadap pelanggaran norma wajib dimaksud perlu diberikan ancaman sanksi pidana yang perumusannya ditempatkan pada bagian akhir sebelum ketentuan penutup.

Berkenaan dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang mana frasa ini memang tidak terdapat dalam rumusan norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 tetapi terkandung dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, Mahkamah berpendapat bahwa merujuk pada Lampiran huruf E angka 149 UU 10/2004 disebutkan bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh”. Tafsir resmi dari norma Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 adalah:
Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf [3.13.2] di atas bahwa esensi pokok yang hendak dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 adalah mengenai wajibnya pengemudi mencurahkan konsentrasinya secara penuh pada saat sedang mengemudikan kendaraan atau berkendara. Oleh karena itu pengemudi tidak boleh melakukan kegiatan lain jika kegiatan lain tersebut dapat mengganggu konsentrasinya dalam mengemudi.

Berdasarkan uraian di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)” adalah tidak beralasan menurut hukum

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “menggunakan telepon” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009, tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-01-2019

Tafsir Nurchamid

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan yang menurut Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan permohonan a quo. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dapat diajukan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan dalam Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017 yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, dengan berdasarkan pada Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018, telah memutus permohonan pengujian kembali norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan, dengan amar:

Mengadili,
1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa amar pada angka 1 di atas, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan tidak dapat diterima adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan ditolak. Oleh karena itu, substansi amar angka 1 Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017 sesungguhnya adalah menolak permohonan Pemohon. Artinya, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan konstitusional berbeda yang diajukan dalam permohonan pengujian kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, yang dimaksud dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah dengan permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional berbeda. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasyarakatan, tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa sementara itu berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 82/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 14 huruf k UU 12/1995 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Dengan pengertian tersebut maka pembebasan bersyarat digantungkan pada masa pidana yang telah dijalankan. Sehingga pembebasan bersyarat ada kaitannya dengan remisi. Selain persyaratan masa pidana, pembebasan bersyarat secara teknis juga memiliki persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana halnya remisi, pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Dalam sub paragraf [3.8.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 di atas telah dinyatakan bahwa “... hak untuk memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu...”. Demikian pula halnya dengan pembebasan bersyarat, sehingga meskipun merupakan hak, namun pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub paragraf [3.8.5] di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.

Atas dasar pertimbangan demikian, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan sebagaimana diajukan Pemohon dalam permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan a quo, pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005 untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo dengan permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa sementara itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang dinilai oleh Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan substansi dari Saksi Pelaku (justice collaborator) dan bagaimana mekanisme serta pengaturannya, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU PSK, antara lain, “Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, saksi pelaku menjadi salah satu bagian penting dalam upaya untuk membuktikan suatu kasus pidana dan upaya untuk menyelesaikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang ada dalam proses persidangan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus pidana yang tidak terungkap secara utuh sebagai akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya ketakutan dari para saksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dan adanya ancaman yang dialami oleh para saksi yang berkeinginan mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya menjadi salah satu alasan penting pembentukan UU PSK, yang di dalamnya mengatur pelindungan terhadap Saksi Pelaku;

2. Bahwa tujuan dibentuknya UU PSK adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap berbagai kasus pidana, sehingga diperlukan adanya situasi yang kondusif sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang khususnya saksi ataupun korban yang mengetahui sesuatu hal yang terkait tindak pidana sehingga dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum;

3. …..

4. …..

5. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah mengeluarkan Peraturan Bersama bertanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tersebut menjadi salah satu patokan bagi penegak hukum dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi justice collaborator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

6. Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 12 November 2012, yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat khususnya bagi narapidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (justice collaborator) sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih dari itu, apabila dicermati dalam pokok permohonan, Pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai justice collaborator daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas norma a quo terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga patut dianggap sebagai saksi pelaku (justice collaborator) dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenagan Mahkamah untuk menilainya. Lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.12.2] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya menyatakan ketentuan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemohon menyebutkan PP 32/1999, yang direvisi dengan PP 28/2006 dan PP 99/2012. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat Peraturan Pemerintah dimaksud dan mengaitkannya dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya berkait dengan sistem pemasyarakatan. Jadi persoalannya terletak pada adanya kebutuhan hukum dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut.

Dengan demikian hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersebut dalam norma a quo. Seandainyapun benar terdapat perbedaan penafsiran, quod non, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah.

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo.

[3.16] Menimbang bahwa dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah di atas, berlakunya norma a quo tidak menyebabkan adanya perlakuan berbeda ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh karena norma a quo berlaku untuk setiap orang in casu para narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakan hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendirian demikian telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 Paragraf [3.8.5] yang menyatakan:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syaratsyarat tertentu.

Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (legal rights), bahkan hak yang tergolong hak asasi (human rights) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →