Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 20-05-2019

Dorel Amir

Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

[3.12.1] Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan.

Selain itu kehadiran partai politik adalah juga menjadi wujud pengakuan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai wadah berserikat dan berkumpul warga negara, secara doktriner, partai politik dimaknai sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional. Terkait dengan pandangan doktriner tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan makna yang lebih konkret, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.12.2] Bahwa sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara, partai politik ditempatkan sebagai badan hukum yang mesti didaftarkan kepada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Badan hukum partai politik dimaksud dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) yang dibentuk berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik seperti kongres, muktamar atau istilah lain. Lebih jauh, sebagai badan hukum berbasis anggota yang terdiri dari warga negara yang memenuhi syarat, kedaulatan partai politik diletakkan di tangan anggotanya dan kedaulatan itu dilaksanakan menurut AD dan ART masing-masing partai politik. Pengaturan demikian dapat dibaca berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Parpol yang menyatakan bahwa kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Merujuk kepada kerangka konstitusional keberadaan partai politik dan kedudukannya sebagai badan hukum berbasis anggota yang merupakan warga negara, sudah jelas dan tegas bahwa kekuasaan tertinggi partai politik tersebut berada di tangan anggota. Hanya saja, kekuasaan tertinggi partai politik tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD dan ART partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kekuasaan tertinggi di tangan anggota harus dijalankan sesuai mekanisme internal partai politik. Dengan ditempatkannya daulat partai politik di tangan anggota maka segala mekanisme internal partai politik diserahkan kepada tiap-tiap partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing.

[3.12.3] Bahwa, kedua, sebagai organisasi yang kekuasaan tertingginya ada di tangan anggota serta memiliki peran yang bersifat urgen dalam pemilu, salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah melakukan proses rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik, termasuk dalam proses pengajuan calon anggota DPR dan DPRD. Proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART masing-masing partai politik.

Mekanisme demokratis internal partai politik sangat bergantung pada kesepakatan anggota partai politik sebagaimana dituangkan dalam AD/ART dari masing-masing partai politik bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, desain konstitusional kelembagaan partai politik sesungguhnya diarahkan pada kondisi di mana partai politik memiliki kebebasan masing-masing untuk menjalankan mekanisme internalnya. Dalam konteks itu, aturan hukum negara membatasi diri hanya sampai pada tingkat menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen sebagai salah satu fungsi partai politik harus dilakukan secara dan dengan proses yang demokratis. Adapun pelaksanaannya bergantung pada prosedur yang diatur dalam AD/ART setiap parpol yang disepakati oleh anggota partai politik dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang dibenarkan atau diatur untuk tujuan dimaksud.

[3.12.4] Bahwa, ketiga, dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi rekrutmen, partai politik berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak jumlah anggotanya. Upaya tersebut diperlukan guna memberikan ruang lebih luas bagi warga negara untuk berpartipasi dalam politik, menjaga kontinuitas dan kelestarian partai politik, serta menjaring dan melatih calon-calon pemimpin politik. Rekrutmen anggota tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menurut cara yang efektif pada masing-masing partai politik. Hanya saja, proses rekrutmen keanggotaan tersebut dilakukan secara terbuka, sukarela, dan tidak diskriminatif bagi warga negara yang menyetujui dan sekaligus menerima materi AD/ART partai politik. Dalam konteks ini, proses rekrutmen anggota partai politik sepenuhnya diserahkan kepada partai politik, sepanjang tidak ada diskriminasi bagi warga negara untuk menjadi anggota partai politik yang bersangkutan.

[3.13] Menimbang bahwa dari tiga pokok bahasan terkait dengan kedaulatan, fungsi rekrutmen partai politik dan keanggotaan sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipahami bahwa partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika partai politik mengajukan anggota-anggotanya menjadi bakal calon anggota legislatif tanpa memberikan syarat batas waktu minimal untuk menjadi anggota partai politik, ketiadaan batasan dimaksud tidak dimuat dalam UU Pemilu, apakah kondisi demikian dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif sehingga dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu bahwa UUD 1945 sama sekali tidak membenarkan adanya kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminatif adalah adanya perlakuan berbeda terhadap warga negara atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, bahasa dan keyakinan politik. Pertimbangan dimaksud sejalan dengan makna substantif yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang pernah juga ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Pendirian Mahkamah ihwal diskriminasi tersebut ditegaskan kembali dalam sejumlah putusan berikutnya, sehingga sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif atas dasar perbedaan agama, suku, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan UUD 1945.

Apabila definisi diskriminasi sebagaimana dimaksud dan dikehendaki UUD 1945 di atas digunakan untuk menilai keberadaan syarat menjadi anggota partai politik yang tidak mencantumkan ihwal batas waktu tertentu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya hal yang bersifat diskriminatif. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu hanya memuat syarat “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”, hal mana syarat tersebut berlaku umum bagi semua warga negara yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, syarat tersebut sama sekali tidak mengandung maksud membeda- bedakan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik. Oleh karena itu, norma a quo tidak dapat dinyatakan telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

[3.14] Menimbang bahwa memberikan peluang yang sama bagi semua anggota partai politik, terlepas apakah telah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lama atau baru sebagaimana terkandung dalam syarat yang tertuang dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dapat dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif, sebab dengan tidak adanya syarat menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu, telah mengakibatkan perlakuan yang sama terhadap anggota partai politik yang memiliki masa keanggotaan yang berbeda.

Terkait dengan hal tersebut, perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota partai politik tanpa membeda-bedakan masa keanggotaan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif karena sama sekali tidak mengandung perlakuan berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, dan keyakinan politik. Lagi pula, jika dikaitkan dengan eksistensi partai politik yang kedaulatannya terletak di tangan anggota maka ketika disepakati sebagai aturan internal bahwa semua anggota memiliki hak yang sama tanpa membedakan jangka waktu keanggotaan, perihal ketiadaan persyaratan batas waktu keanggotaan dalam UU Pemilu tidak dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstitusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai sekurang- kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 30-04-2019

Badan Hukum Publik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII, dan Perseorangan Ir. Azhari A Gani bersama 39 orang lainnya sebagai Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., dkk yang seluruhnya merupakan Advokat yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm

Pasal 30 ayat (2), (4), (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya, serta ayat (5) UU 2/2017

Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian pasal-pasal a quo UU 2/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi badan usaha…..

Dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 tidak menyebabkan wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah otonom terambil atau terkurangi. Justru daerah diberikan keleluasaan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 untuk menyelenggarakan urusan tersebut seluas-luasnya sesuai dengan kondisi riil daerah. Oleh karenanya, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Dengan adanya kejelasan proses mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2017 justru semakin menjamin kepastian, baik bagi badan usaha jasa konstruksi yang akan menyelenggarakan jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi karena menyangkut keamanan dan keselamatan orang banyak. Dengan demikian, tidaklah beralasan dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi….

Mahkamah mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf sebelumnya yang esensinya adalah setiap badan usaha jasa konstruksi yang akan mengerjakan jasa konstruksi harus ada pengakuan terhadap klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Adanya klasifikasi ini merupakan tuntutan global yang sejalan dengan salah satu maksud perlunya perubahan UU Jasa Konstruksi untuk mengikuti perkembangan global sehingga badan usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin memiliki daya saing. Para Pemohon khawatir jika adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut klasifikasi tenaga kerja konstruksi akan menyebabkan LPJKP yang dibentuk dengan melaksanakan tugas, antara lain, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja [vide Pasal 28 ayat (1) huruf c PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 28/2000)] akan kehilangan tugas dimaksud sehingga menurut anggapan para Pemohon akan juga kehilangan hak untuk bekerja. Konsekuensi diberlakukannya suatu Undang-Undang yang baru, in casu UU 2/2017, dengan sendirinya dibutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pelaksanaan teknisnya. Namun Ketentuan Penutup UU 2/2017 telah menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 18/1999 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 2/2017 [vide Pasal 104 huruf a UU 2/2017]. Dengan demikian, peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan oleh para Pemohon tidak lain adalah PP 28/2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 4/2010) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 92/2010) karena peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 2/2017 belum ditetapkan. Jikalaupun nantinya terdapat persoalan terhadap substansi norma peraturan pelaksanaan dari Pasal 68 UU 2/2017, peraturan demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma Pasal 68 ayat (4) UU 2/2017 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/2017 yang mengatur mengenai sertifikasi kompetensi kerja….

Mahkamah menegaskan kembali bahwa sub-urusan provinsi dalam bidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan dalam Lampiran C UU 23/2014 meliputi urusan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
Dengan berlakunya UU 2/2017 tidak ada sub-urusan jasa konstruksi yang telah ditentukan dalam UU 23/2014 yang dikurangi dengan berlakunya UU 2/2017. Bahkan UU 2/2017 mempertegas sub-urusan tersebut [vide Pasal 7 UU 2/2017]. Lebih dari itu, justru dengan berlakunya UU a quo kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal UU 2/2017 sebagai berikut:
1. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional gubernur memiliki kewenangan:
a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi
b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi
f. dengan badan usaha dari luar provinsi.
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf a juncto Pasal 6 ayat (1) UU 2/2017]

2. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, gubernur memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib
d. pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf b juncto Pasal 6 ayat (2) UU 2/2017]

3. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah [vide Pasal 4 ayat (1) huruf c juncto Pasal 6 ayat (3) UU 2/2017].

4. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a) sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b). pelatihan tenaga kerja konstruksi, dan c) upah tenaga kerja konstruksi [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d juncto Pasal 6 ayat (4) UU 2/2017].

5. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri gubernur memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
c. mernfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf e juncto Pasal 6 ayat (5) UU 2/2017]

6. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi gubernur memiliki kewenangan:
a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan
[vide Pasal 4 ayat (1) huruf f juncto Pasal 6 ayat (6) UU 2/2017]

7. Dalam kaitan dengan tanggung jawab atas tersedianya sistem informasi jasa konstruksi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi jasa konstruksi di provinsi.
[vide Pasal 6 ayat (7) UU 2/2017].

Sementara itu, untuk kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 [vide Pasal 8 UU 2/2017].

Dengan demikian, setelah membaca dengan saksama pengaturan mengenai kewenangan gubernur dan kewenangan bupati/walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah tidak relevan dipersoalkan karena UU 2/2017 sama sekali tidak menghilangkan kewenangan daerah mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Sebaliknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UU 2/2017 justru memperkuat kewenangan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) serta ayat (4) UU 2/2017 dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tidaklah beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 77 UU 2/2017 yang mengatur mengenai keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi yang selengkapnya Pasal 77 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikusertakan masyarakat jasa konstruksi”. Sebagaimana didalilkan para Pemohon, ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma pasal a quo bukan norma yang berdiri sendiri tetapi harus dipahami bersamaan dengan norma pasal lain yang dirujuk yaitu Pasal 76 UU 2/2017 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan bagian dari fungsi pemerintahan sehingga wajar jika pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan atas pelaksanaan urusan tersebut. Pembinaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kinerja setiap elemen dan proses penyelenggaraannya dalam sistem jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengembangan jasa kontruksi nasional secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan [vide Penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a UU 2/2017]. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan tidak sepenuhnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat tetapi juga melibatkan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembinaan ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan membuat pedoman teknis atas pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah provinsi, menyelenggarakan kebijakan jasa konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi, serta melakukan pemberdayaan daerah kabupaten/kota sesuai dengan sub-urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan skala dampak jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota.

Dengan dirumuskannya kata “dapat” dalam Pasal 77 UU 2/2017 tidak menyebabkan adanya ketidakpastian bagi masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Kata “dapat” dalam norma Pasal 77 UU 2/2017 tidaklah mengandung ketidakpastian hukum karena hakikat norma dapat memuat perintah, larangan, dan kebolehan. Sehingga dalam konteks norma a quo, hakikat yang terkandung di dalamnya adalah norma yang mengandung kebolehan. Persoalannya kemudian, mengapa dalam konteks pembinaan diatur dengan norma kebolehan. Hal tersebut tidak lain karena pembinaan merupakan ranah kewenangan pemerintah, sehingga apabila dalam hal-hal tertentu pemerintah memandang perlu adanya keterlibatan masyarakat jasa konstruksi, hal demikian diatur dalam Pasal 77 UU 2/2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat…..

1. Terhadap dalil para Pemohon yang mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dan Penjelasannya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa UU 23/2014 sebagai Undang-Undang organik Pasal 18 UUD 1945 telah menetapkan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf [3.11.3] jika disandingkan pengaturan sub-urusan jasa konstruksi antara UU 23/2014 dengan UU 2/2017, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU 2/2017 yang mengurangi urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014. Justru UU 2/2017 menambahkan kewenangan gubernur untuk melaksanakan kewenangan pusat di wilayah provinsi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf tersebut di atas. UU 2/2017 juga menegaskan kembali kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, menjadi hak daerah untuk mengatur dan mengurus segala hal ihwal urusan pemerintahan konkuren yang telah diserahkan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu, tidaklah beralasan jika para Pemohon mempertentangkan Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Lebih tidak tepat lagi jika para Pemohon mempertentangkan norma pasal a quo dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 dengan dalil bahwa adanya norma a quo telah menghilangkan eksistensi LPJKP yang selama ini dibentuk oleh UU 18/1999 serta menciptakan birokratisasi dan sentralisasi. Dalam konteks ini penting bagi Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, LPJKP bukan merupakan bagian dari satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren daerah, sehingga LPJKP juga tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sub-urusan jasa konstruksi karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemerintahan daerah yang akan diwujudkan dalam berbagai bentuk produk hukum daerah. Produk-produk hukum daerah inilah yang akan mengatur sub-urusan yang harus mengacu tidak hanya pada UU 23/2014 tetapi juga UU 2/2017 beserta peraturan pelaksanaannya supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Kedua, LPJKP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yang saat ini Undang-Undang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU 2/2017. Berlakunya ketentuan hukum baru mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 2/2017 karena ketentuan hukum lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan ke depan yang harus dihadapi pelaku usaha jasa konstruksi. Oleh karenanya, UU 2/2017 mempertegas keterlibatan pihak-pihak atau stakeholders dalam penyelenggaraan jasa konstruksi supaya tujuan yang telah diatur dalam Pasal 3 UU 2/2017 dapat tercapai, salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat. Dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU 2/2017 dijelaskan maksud “penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat” antara lain:

registrasi badan usaha jasa konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan aan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bertolak dari penjelasan tersebut telah ternyata tidak ada relevansinya dalil para Pemohon mengenai adanya sentralisasi di tangan menteri. Karena sentralisasi tersebut pasti akan terkait dengan penyelenggaraan kewenangan hanya oleh satu-satunya atau terpusat di tangan satu orang. Sementara itu, dalam ketentuan UU 2/2017 kewenangan tersebut justru dilaksanakan tidak hanya oleh menteri tetapi melibatkan atau mengikutsertakan stakeholders jasa konstruksi. Terlebih-lebih ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 esensinya menentukan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri. Lembaga dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) [vide Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017]. Selain itu, unsur pengurus LPJK ini tidak ditentukan oleh menteri semata tetapi diusulkan dari berbagai kalangan yang dapat berasal dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. Lebih dari itu, UU 2/2017 juga menghendaki agar pengurus LPJK dapat diusulkan dari asosiasi yang terkait dengan rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. Dimasukkannya unsur rantai pasok konstruksi dalam rangka ikut menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya konstruksi. Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi, antara lain, usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok sumber daya manusia [vide Penjelasan Pasal 17 UU 2/2017]. Dengan diikutsertakannya unsur-unsur yang beragam yang mencerminkan masyarakat jasa konstruksi dalam pengurusan LPJK maka sangat sulit untuk dapat menyatakan bahwa ketentuan proses penetapan pengurus LPJK adalah birokratis sebagaimana dalil para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas tidaklah beralasan dalil para pemohon yang meminta agar Mahkamah memaknai Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 menjadi “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi”. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Sementara itu, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 karena menurut para Pemohon norma a quo bersifat birokratis dan resentralistik dalam pembentukan lembaga, in casu, LPJK sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945). Di samping itu, kekhawatiran para Pemohon dengan adanya campur tangan dari menteri dalam pembentukan sebuah lembaga (LPJK) akan menyebabkan berkurang atau hilangnya kemandirian LPJK. Terhadap kekhawatiran para Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah berpendapat norma yang termuat dalam Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah mengatur tentang tata cara pembentukan pengurus tingkat pusat pada lembaga jasa konstruksi yang penekanannya pada partisipasi masyarakat, bukan pada tata cara pembentukan lembaganya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 yang menyatakan, "Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri". Penjelasan tersebut lebih menekankan pada pengisian anggota pengurus tingkat pusat bukan pada pembentukan lembaga jasa konstruksi tingkat nasional sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Apalagi para Pemohon tidak memberikan alasan yang jelas yang menjadi dasar pengujian persoalan inkonstitusionalitas norma pasal tersebut. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon a quo adalah kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII belum dipertimbangkan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tersebut. Menurut anggapan para Pemohon Ketentuan Peralihan Pasal 103 UU 2/2017 yang esensinya menyatakan LPJKP tetap ada dan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud oleh UU 2/2017, tidak cukup memberikan jaminan kepastian bekerja para Pemohon pada LPJKP. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa UU 2/2017 tidak menghilangkan keberadaan lembaga pengembangan jasa kontruksi. Terlebih lagi dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU 2/2017 dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi. Apalagi jika dikaitkan dengan pembentukan LPJKP, tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi adalah hanya sebagian dari tugas LPJKP. Selain itu masih ada tugas-tugas yang lain di antaranya melakukan pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan jasa konstruksi. Perubahan pada materi muatan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dalam UU 2/2017 tidak untuk menghapus lembaga, in casu LPJKP. Sepanjang LPJKP menyesuaikan dengan perubahan muatan UU 2/2017 maka LPJKP tetap ada. Oleh karena itu anggapan Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII perihal adanya kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya UU 2/2017 adalah tidak terbukti. Terlebih lagi hingga saat ini para Pemohon tidak dapat membuktikan telah kehilangan pekerjaan atau jabatannya dengan berlakunya UU 2/2017. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.13] Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya UU 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan para Pemohon terhadap Pasal 84 ayat (5) UU 2/2017 adalah kabur.


F. AMAR PUTUSAN
1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon VII berkenaan dengan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, dan Pemohon VIII, serta Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII tidak dapat diterima.

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-04-2019

Drs. H. Yuliansyah, M. M. (pegawai negeri sipil)

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN

Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, Mahkamah menyatakan:

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum“ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87bayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-04-2019

Novi Valentino (PNS), Fatmawatin (swasta), Markus Iek (PNS), Yunius Waruwu (PNS), dan Drs. Sakhira Zandi, M.Si (PNS) yang diwakili oleh kuasa hukumnya H. Tjoetjoe S. Hernanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam “Tim Konsultan dan Advokasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b , Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena terhadap norma UU ASN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo telah pernah dimohonkan pengujian sebelumnya dan telah diputus oleh Mahkamah, yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018, keduanya bertanggal 25 April 2019, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan kedua putusan Mahkamah dimaksud.

[3.8] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Mahkamah telah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam perkara tersebut, yaitu sebagaimana tertuang dalam amar Putusan dimaksud yang menyatakan:

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum“ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87bayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dikarenakan telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018 tersebut maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 yang menjadikan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai objek permohonannya kehilangan objek. Oleh karena itu, pokok permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN juga dengan sendirinya telah kehilangan objek.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon a quo sepanjang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah kehilangan objek maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo untuk selebihnya, yaitu yang berkenaan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Namun, oleh karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah ditolak oleh Mahkamah, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Pasal 60 UU MK menyatakan:
a. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
b. Ketetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda

Sementara itu, Pasal 42 PMK 06/2005 menyatakan:
a. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian, adakah alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar oleh para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Terhadap pertanyaan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alasan-alasan atau dalil para Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya dasar dan alasan konstitusional baru sehingga permohonan para Pemohon a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan para Pemohon a quo sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN telah kehilangan objek, sedangkan berkenaan dengan pengujian Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN telah dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, sementara itu para Pemohon a quo tidak memberikan dasar dan alasan konstitusional baru dalam permohonan a quo sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 maka permohonan pengujian terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN tidak dapat diajukan kembali. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan a quo lebih lanjut.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 25-04-2019

Panca Setiadi, S.E, Drs. Nawawi Ec, M.M, Dra. Nurlaila, M.M, dan Djoko Budiono, S.E., M.M yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Sholeh, S.H dan kawan-kawan dari Kantor Advokat SHOLEH and PARTNERS

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945

Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, Mahkamah menyatakan:

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum“ dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87bayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan“;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.


[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek.

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →