Anotasi UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemda telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemda yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, informasi pasal-pasal perubahan, informasi peraturan pelaksana yang diamanatkan, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK:
1. Pasal 158 Ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015
2. Pasal 251 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7), Ayat (8) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015

Update Terakhir: 05-09-2022 10:53:11

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, telah 3 (tiga) kali dilakukan pengujian materiil yaitu Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 139/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016, namun ketiganya tidak ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. UU P3H juga telah diubah dengan UU Cipta Kerja juga disandingkan dengan naskah asli dalam dokumen ini.


Update Terakhir: 20-08-2021 14:22:47

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) menjadi landasan hukum penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Jalan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.

Tidak ada pasal/ayat dalam UU Jalan yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.


Update Terakhir: 24-08-2021 12:28:39

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), merupakan landasan yang menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Ketenagakerjaan beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum MK atas pasal/ayat/penjelasan pasal yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 59 ayat (7) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
2. Pasal 65 ayat (7) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
3. Pasal 65 ayat (8) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
4. Pasal 66 ayat (2) melalui putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
5. Pasal 66 ayat (4) melalui putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
6. Pasal 95 ayat (4) melalui putusan MK No. 67/PUU-XI/2013
7. Pasal 96 melalui putusan MK No. 100/PUU-X/2012
8. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
9. Pasal 120 ayat (3) melalui putusan MK No. 115/PUU-VII/2009
10. Pasal 155 ayat (2) melalui putusan MK No. 37/PUU-IX/2011
11. Pasal 158 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
12. Pasal 159 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
13. Pasal 160 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
14. Pasal 164 ayat (3) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
15. Pasal 169 ayat (1) Huruf c melalui putusan MK No. 58/PUU-IX/2011
16. Pasal 170 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
17. Pasal 171 melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
18. Pasal 186 ayat (1) melalui putusan MK No. 12/PUU-I/2003
19. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) melalui putusan MK No. 72 PUU-XIII/2015

Update Terakhir: 05-09-2022 11:29:59

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas), yang menjadi landasan untuk pengelolaan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan dikuasai oleh negara agar pengelolaannya secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Migas beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang. dan disertai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan.

Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK:
1. Pasal 1 angka 23 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
2. Pasal 4 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
3. Pasal 11 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
4. Pasal 12 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
5. Pasal 20 ayat (3) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
6. Pasal 21 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
7. Pasal 22 ayat (1) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
8. Pasal 28 ayat (2) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
9. Pasal 28 ayat (3) melalui putusan MK No. 002/PUU-I/2003.
10. Pasal 41 ayat (2) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
11. Pasal 44 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
12. Pasal 45 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
13. Pasal 48 ayat (1) melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
14. Pasal 49 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
15. Pasal 59 huruf a melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
16. Pasal 61 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.
17. Pasal 63 melalui putusan MK No. 36/PUU-X/2012.

Update Terakhir: 03-08-2022 20:23:26