Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak, Tidak Dapat Diterima

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak/Tidak Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, DAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-02-2020

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) serta Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016

Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) serta Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa setelah memahami dengan saksama arah Pemilu Serentak yang konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan substansi dalil Pemohon dengan tiga konstruksi dasar dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2013 yang pokoknya menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah konstitusional;

[3.15.1] Bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, salah satu dasar penilaian perihal konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada original intent UUD 1945;

Bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan UUD 1945 terutama berkenaan dengan pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan para pengubah UUD 1945 berkenaan dengan pemilihan umum, terutama pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Penelusuran kembali diperlukan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak konstitusional lebih menekankan pada pendapat yang pada pokoknya pelaksanaan pemilihan umum serentak terdapat 5 (lima) kotak suara, yang lebih dikenal dengan “Pemilihan Umum Lima Kotak”;

Bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945, mulai tahun 1999 hingga 2001, perihal ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama pembahasan perubahan UUD 1945, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Pertama, bahwa pada pembukaan Rapat ke-3 sesi kedua Panitia Ad-Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tanggal 9 Oktober 1999, dalam kapasitas sebagai pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf menginventarisasi usulan yang masuk terkait dengan rencana perubahan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Slamet Effendy Yusuf mencatat ada tiga alternatif usulan, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak; (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum; dan (3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 246];

Kedua, bahwa berbarengan dengan menguatnya ide atau gagasan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dalam Rapat ke-39 PAH I BP MPR, tanggal 6 Juni 2000, gagasan penyelenggaraan “pemilu secara serentak” telah muncul. Terkait dengan hal ini, A.M. Lutfi, juru bicara F-Reformasi mengusulkan bab dengan judul “Pemilihan Umum” yang terdiri dari lima ayat yang pada ayat (4)-nya menyatakan: “Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, serentak” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 513]. Sementara itu, Hobbes Sinaga, juru bicara F-PDIP menyampaikan usul berkaitan dengan rumusan bab dan pasal perihal pemilihan umum. Dari delapan ayat yang diusulkan, satu di antaranya terkait dengan tata cara pelaksanaannya berkaitan dengan ayat (1), yaitu: untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 517]. Begitu pula F-KB, mengusulkan agar pemilu dilakukan secara serentak secara nasional maupun yang bersifat lokal, sebagai berikut:

Pertama, menyangkut wilayah dari pemilu. Bahwa adanya pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentak secara nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD I atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali.
Ketiga, menyangkut prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 521]

Ketiga, bahwa berkenaan dengan usulan-usulan serentak tersebut, juru bicara F-PBB, Hamdan Zoelva secara implisit berupaya untuk memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas pembedaan macammacam pemilu sebagai berikut:

Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak di seluruh Indonesia. Tentunya tidak mungkin lah seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena berbagai macam pemilihan itu.Oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih.

Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. Ada pemilihan langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan DPR pusat yang mungkin bisa berbeda;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 523]

Keempat, bahwa perdebatan-perdebatan sekitar ide yang berkembang perihal pemilihan umum tersebut berujung dengan dirumuskannya draf Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Draf tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi PAH I BP MPR tanggal 11 Juli 2000. Dalam hal ini, Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua PAH I BP MPR sekaligus pimpinan rapat, bertanya kepada forum ihwal frasa “secara serentak” dalam draf tersebut. Ia mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilu pada saat DPR dipilih berarti secara serentak, DPD secara serentak serta DPRD secara serentak atau DPR, DPD, dan DPRD secara serentak?

Menanggapi pertanyaan Slamet Effendy Yusuf, Hamdan Zoelva meminta agar frasa “secara serentak” dihapuskan saja,
Saya usul mengenai pasal ini, dalam pemilihan itu kita ingatkan saja dengan pertimbangan bahwa biarlah kita atur apakah ini nanti bisa dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipilih itu ataukah tidak, nanti kita atur saja dalam Undang-Undang Otonomi Daerah atau dalam undang-undang [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm 545-546];

Usulan yang disampaikan Hamdan Zoelva langsung ditindaklanjuti pimpinan rapat dengan mengundang peserta rapat untuk menyetujui secara aklamasi. Pada saat itu, peserta rapat menyambut ajakan itu dengan kata: “setuju” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm 545-546];

Kelima, bahwa dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR, pada tanggal 5 November 2001, anggota F-KKI, Tjetje Hidayat mempertanyakan ihwal alasan memasukkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengertian general election, pimpinan rapat dan sekaligus wakil ketua PAH I BP MPR, Slamet Effendy Yusuf menjelaskan sebagai berikut:

Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD Provinsi, kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 602].

Terkait dengan jawaban Slamet Effendy Yusuf tersebut, L.T. Soetanto dari F-KKI menginginkan dipisahkannya pemilihan umum dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang pada intinya menyatakan:

Kemudian menyangkut Pemilihan Umum, yaitu ayat (2), Kami tetap menginginkan supaya pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum itu dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden itu dapat diikuti juga pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 605-606];
Sementara itu, dari F-KB, Ali Masykur Musa mengajukan usulan alternatif, sebagai berikut:

.... Seyogianya memang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasangan itu waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, misalkan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat di semua tingkatan. Wakil rakyat itu publik mengatakan ya DPR, ya DPRD. Apabila DPD sudah masuk wakil rakyat maka juga masuk DPD...

.... Berkaitan dengan apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai rumpun pemilihan eksekutif, dibuat Bab tersendiri yang di situ ada Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat, maka bisa juga dibuat sebuah Bab tersendiri;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 606]

Tanggapan agak berbeda dikemukakan Nadjih Ahmad, dari F-PBB, yang intinya menghendaki pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Nadjih Ahmad menyatakan:

Kemudian yang idealnya untuk DPRD, itu bersama-sama pemilihannya dengan gubernur dan bupati. Di dalam Pasal mengenai Pemilihan Umum Ayat (2), belum tercantum masalah pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Saya kira kalau Presiden saja dipilih langsung, apalagi gubernur dan bupati [vide Naskah KomprehensifPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 608];

Keenam, bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilhan. Di antara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (7) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat;

Ketujuh, bahwa dengan uraian di atas, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak adalah konstitusional merupakan pertimbangan yang memiliki dasar yang kuat pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Namun demikian, Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh UUD 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Sebab, pengubah UUD 1945tidak begitu mempersoalkan apakah penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan serentak semuanya, serentak sebagian, digabungkan semua atau dipisah-pisah, sepanjang pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan sistem pemerintahan presidensial, pilihan pelaksanaan pemilu serentak yang demikian adalah tetap konstitusional;

[3.15.2] Bahwa sesuai dengan pertimbangan “sepanjang pilihan yang tersedia bermuara pada penguatan sistem pemerintahan presidensial” di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan model penyelenggaraan Pemilu Serentak yang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945. Kerangka dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dalam desain Pemilu Serentak pun telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam sub-Pertama Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengaitkannya dengan pilihan pengubah UUD 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang antara lain menyatakan:

Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa.

Bahwa selain pertimbangan dalam Putusan tersebut, penyederhanaan partai politik merupakan salah satu cara memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Bagi negara-negara yang sistem pemerintahan presidensialnya dibangun dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai) yang tidak sederhana, penyederhanaan partai politik menjadi suatu keniscayaan. Terkait dengan strategi penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.13.7] angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, di antaranya menyatakan:

…untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.

Bahwa apabila dikaitkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai politik diperlukan agar menjadi lebih mudah mengelola hubungan antara presiden (sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, jamak dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik, semakin banyak jumlah partai politik yang berada di lembaga legislatif semakin sulit mengelola hubungan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi di mana dukungan terhadap presiden dari lembaga legislatif diraih melalui koalisi sejumlah partai politik. Terkait dengan kondisi demikian, misalnya, penelitian Scott Mainwaring (1993) menyatakan bahwa the combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition-building in presidential democracies. Kondisi yang dikemukakan Scott Mainwaring tersebut dapat diteropong dari praktik pemerintahan pasca-Pemilu 2004. Ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden yang hanya didukung modal awal 7 (tujuh) persen suara Partai Demokrat hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2004 yang dilaksanakan lebih awal dan terpisah dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Karena fakta tersebut, untuk memperbesar dukungan politik di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih langkah yang lazimnya terjadi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial sebagai minority president, yaitu merangkul 6 (enam) partai politik di luar Partai Demokrat;

Bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang meraih kursi terbanyak di lembaga perwakilan dengan minority president, selain melakukan desain seperti memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai politik menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sejumlah hasil penelitian menujukkan bahwa pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih sederhana. Dalam hal ini, Matt Golder (2006) menyatakan:

Presidential elections are commonly thought to influence legislative fragmentation through a coattails effect where the fortunes of electoral parties are tied to the fate of their party’s presidential candidate.

The presidency is nearly always the most important electoral prize in a presidential regime. As a result, presidential candidates become the focus for the vast majority of national media attention and campaign contributions. This aspect of presidential campaigns generates incentives for legislative candidates to organize their campaigns around their party’s presidential candidate in the hope of benefiting from his or her organizational, financial, and media advantages.

Bahwa merujuk pandangan tersebut, pelaksanaan pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif tidak terlepas dari penilaian ihwal pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap memengaruhi pemilihan legislatif melalui coattails effect karena nasib partai politik terkait dengan nasib calon presiden partai mereka. Dengan efek yang ditimbulkan tersebut, dukungan terhadap calon presiden cenderung memberikan keuntungan bagi kandidat legislatif karena pemilih cenderung akan memilih calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau partai politik pendukung calon presiden. Terkait dengan efek tersebut, David Samuels (2000) menyatakan bahwa coattail effects dimaknai sebagai “the ability of a candidate at the top of the ticket to carry into office...his party’s candidates on the same ticket”. Pendapat David Samuels hendak menegaskan satu hal penting, yaitu kemampuan yang dimiliki calon presiden akan memberikan keuntungan bagi calon anggota legislatif dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau dari partai politik yang memberikan dukungan kepada calon presiden yang sama. Dengan menggunakan pendapat tersebut, efek pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilih cenderung untuk memilih partai politik calon presiden/wakil presiden atau partai politik pendukung calon presiden/wakil presiden.

Bahwa terkait dengan pandangan di atas, secara doktriner pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Pemilu serentak adalah pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, sebagaimana hasil kajian Mark Pyane dkk. (2002) menunjukkan, pemilihan umum serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di lembaga perwakilan, tetapi juga berkecenderungan terbentuknya pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mendukung presiden;

[3.15.3] Bahwa setelah menelusuri original intent dan sejumlah doktriner yang didukung pengalaman empirik, selanjutnya Mahkamah akan menelusuri kembali makna “Pemilihan Umum Serentak” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam batas penalaran yang wajar, Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dapat dikatakan mengubah sikap Mahkamah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilihan Umum 2009 dan Pemilihan Umum 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilihan Umum 2004, yaitu pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, praktik yang telah berlangsung sejak Pemilihan Umum 2004 tersebut diubah begitu rupa dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan perubahan ini, pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial. Berkenaan dengan kemungkinan untuk mengubah sikap atau pendirian dari putusan sebelumnya, misalnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (hlm. 63).
Sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUUVI/2008 dikarenakan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam sub-Paragraf [3.15.2] di atas, sekalipun terdapat empat alasan yang menyebabkan berubahnya pendirian Mahkamah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dapat dikatakan inti atau substansi dari alasan-alasan tersebut lebih bertumpu pada upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan yang disepakati dalam Perubahan UUD 1945. Sebagaimana diuraikan pula dalam pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.15.2] a quo, pilihan atau desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi titik krusial dalam rancang-bangun penguatan sistem pemerintahan presidensial;

Bahwa dalam konteks rancang-bangun tersebut, persoalan mendasar yang harus dikemukakan, bagaimana sesungguhnya desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan persoalan tersebut, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah pemilihan umum anggota legislatif diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun Putusan a quo belum begitu tegas menentukan desain atau waktu keserentakan dimaksud. Bahkan, meski menggunakan original intent Pemilu Serentak Lima Kotak, apabila dibaca secara saksama kalimat demi kalimat terutama pertimbangan hukum halaman 82-85, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya sekali menyebut pemilihan umum serentak yang penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (hlm. 83). Sementara itu, penyebutan pemilihan umum serentak sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan anggota lembaga perwakilan disebut sebanyak 8 (delapan) kali. Tidak hanya itu, ketika menggunakan penafsiran sistematis, “penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden” sebagaimana pemaknaan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang hanya disebut satu kali dalam Putusan a quo, penyebutan itupun muncul saat menjelaskan konteks Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai salah satu original intent dalam Perubahan UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial;
Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:
1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;

[3.17] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persoalan mendasar sebagaimana dituangkan dalam Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] di atas, perihal dalil Pemohon pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 ini pun adalah tidak beralasan menurut hukum;

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak/Tidak Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-02-2020

Yanto yang memberikan kuasa kepada Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., dkk Advokat dan Paralegal pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum—Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (disingkat “LKBHPPS FHUI”)

terhadap Pasal 2 ayat (4a) UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) huruf a dan Pasal 9 ayat (8) huruf i

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU No. 28 Tahun 2007 dan UU No. 42 Tahun 2009 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11.2] Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 13/PUU-XIV/2016, pada pokoknya meminta adanya perbedaan kewajiban perpajakan antara PKP yang dikukuhkan secara jabatan oleh DJP dengan PKP yang mendaftar (inisiatif) sendiri. Di mana yang dikukuhkan secara jabatan bisa ditarik 5 tahun kewajiban perpajakannya, sementara yang mendaftar sendiri, kewajiban perpajakannya dimulai dari tanggal ditetapkan oleh DJP dan tidak bisa ditarik mundur kewajiban perpajakannya. Pemohon dalam perkara tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam perkara a quo, Pemohon meminta bila PKP ditarik mundur 5 Tahun kewajiban perpajakannya, maka harus seimbang antara hak dan kewajibannya, sehingga Hak PKP untuk mengkreditkan PPN Masukannya dengan PPN Keluaran harus diakui juga dalam kewajiban perpajakan yang berlaku surut tersebut dengan Pemohon perkara a quo yang juga menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian.

[3.11.3] Bahwa berdasarkan hal tersebut, walaupun norma dalam UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun menurut Mahkamah, terhadap kedua permohonan tersebut, terdapat alasan permohonan yang berbeda dan isu pokok yang menjadi dasar kerugian konstitusional juga berbeda sehingga terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas apabila dilakukan pengujian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 dapat diajukan kembali dalam permohonan ini;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena hanya menyatakan kewajiban perpajakan PKP yang ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun. Padahal PKP itu pun mempunyai hak perpajakan juga. Artinya, ketika ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun, seharusnya berlaku hak dan kewajiban perpajakan dari PKP. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pengaturan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 merupakan konsekuensi logis dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU 28/2007, apabila Wajib Pajak dan/atau PKP tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya pada Kantor DJP padahal telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaturan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi kewajiban subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP dimaksudkan untuk menegaskan dan memberikan kepastian adanya ketentuan daluwarsa penetapan pajak 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) UU 28/2007. Adapun, makna “untuk dikukuhkan menjadi PKP”, berarti sejak semula telah ada kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (dalam hal ini sebagai PKP) sehingga pengukuhan sifatnya hanya administratif, karena kewajiban pajaknya sudah ada sejak syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 13/PUU-XIV/2016, dalam pertimbangannya, Mahkamah telah menegaskan bahwa kewajiban perpajakan selama lima tahun ke belakang bagi PKP tidak bertentangan dengan konstitusi atau konstitusional. Lebih lanjut, berkaitan dengan pertimbangan hukum a quo Mahkamah dalam putusan tersebut mempertimbangkan antara lain:

“…Dengan demikian sama dengan pemberian NPWP, pengukuhan PKP bersifat administratif karena kewajiban perpajakan bagi pengusaha dimulai sejak usaha yang bersangkutan telah melebihi perolehan bruto yang diperolehnya dalam setahun. Dengan kata lain, kewajiban perpajakan tersebut timbul karena Undang-Undang, bukan karena dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini sejalan dengan sistem self assessment yang dianut ketentuan perpajakan Indonesia, karena pengusaha itu sendirilah yang mengetahui seberapa besar peredaran bruto yang diperolehnya selama setahun, sehingga dapat diketahui kapan yang bersangkutan dikukuhkan menjadi PKP yang selanjutnya berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan….” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, hlm. 75)

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 merupakan instrumen bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan WP dan/atau PKP, sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem self assesment. Ketentuan Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 ketika dibaca dan dipahami bersama-sama dengan ketentuan lain dalam undang-undang a quo merupakan norma yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan bagi PKP yang sudah harus berlaku sejak PKP tersebut telah memenuhi syarat objektif maupun subjektif, dan merupakan konsekuensi dari sistem self assesment, sehingga tidak tepat apabila dipaksakan untuk mengatur pula mengenai hak PKP. Jika yang dimaksud Pemohon adalah hak atas keringanan pajak dan/atau hak-hak lainnya, misalnya keberatan (vide Pasal 25 UU 28/2007), banding (vide Pasal 27 UU 28/2007), peninjauan kembali (vide Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), imbalan bunga (vide Pasal 27a UU 28/2007), gugatan (vide Pasal 23 ayat (2) UU 28/2007), kepastian SPT lebih bayar dalam proses restitusi (vide Pasal 11 UU 28/2007) dan lain-lain yang secara universal hak tersebut disediakan sebagai instrumen oleh undang-undang dan dengan sendirinya dimiliki oleh setiap wajib pajak. Oleh karena itu hak-hak tersebut penafsirannya tidak dapat dikaitkan dengan norma yang dipersoalkan Pemohon a quo, mengingat hak-hak demikian telah diatur dalam norma pasal yang lain. Meskipun norma-norma berkaitan dengan hak wajib pajak ditempatkan pada norma yang berbeda, namun secara esensial tetap saja melekat dan berdampingan dengan kewajiban setiap wajib pajak. Lebih lanjut menurut Mahkamah fakta hukum ini menjawab, perihal potensi kerugian sebagaimana disimulasikan Pemohon dalam permohonannya merupakan kerugian materiil yang bersifat subjektif dan kasuistis, tidak serta merta timbul karena inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (4a) UU a quo. Sebab, dengan tidak ditegaskannya kata “hak“ dalam Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 tidak menjadikan norma pasal tersebut inkonstitusional, karena hak-hak PKP yang merupakan dampak adanya penerapan norma Pasal a quo tidak hilang dan tetap dapat memberikan perlindungan hukum terhadap PKP meskipun diatur tidak dalam satu norma dengan kewajiban PKP sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa, selanjutnya menurut Pemohon, Pasal 9 ayat (2) UU 42/2009 tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum karena aturan pengkreditan di atas baru berlaku setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, setelah tanggal dikukuhkan sebagai PKP, PKP baru bisa melakukan pengkreditan Pajak Masukannya dengan Pajak Keluaran, sedangkan dalam praktik sekarang, apabila terdapat kondisi DJP melakukan prinsip retroactive (penarikan mundur) kewajiban perpajakan PKP, Pajak Masukan PKP tidak diakui. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pengukuhan PKP bersifat administratif karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak sesungguhnya dimulai sejak usaha wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP [vide Pasal 2 ayat (4) UU 28/2007]. Dengan kata lain, kewajiban perpajakan tersebut timbul karena Undang-Undang, bukan semata-mata karena ketika dikukuhkan sebagai PKP. Bahkan secara universal dan doktriner kewajiban perpajakan timbul sejak undang-undang perpajakan telah diberlakukan, sepanjang undang-undang mengatur sesuatu yang menimbulkan suatu kewajiban perpajakan. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 9 ayat (2) penerapannya bersifat “kumulatif”. Artinya, pada waktu memaknai norma a quo haruslah diterapkan secara utuh bersamaan dengan norma lain dalam undang-undang ini, yaitu dengan Pasal 9 ayat (8) yang menentukan kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, di mana salah satunya adalah perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan a quo tidak mengakibatkan munculnya persoalan konstitusionalitas norma terlebih menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sebab norma dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perpajakan mempunyai sifat/karakteristik yang khusus. Sebagai akibat yuridis dari sifat kekhususan tersebut mewajibkan setiap wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dengan karakteristik demikian, parameter ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal demikian menjadi tidak relevan untuk dipersamakan dengan penilaian subyektivitas dari wajib pajak, termasuk oleh Pemohon. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon yang menyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) UU 42/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (8) huruf a UU 42/2009 tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, karena bila PKP diperiksa untuk tahun pajak pada periode sebelumnya yaitu sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, di mana sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a UU 42/2009, Pajak Masukan yang dibayarkan oleh PKP kepada Pembeli yang memungutnya, tidak dapat dikreditkan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana juga telah disinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Pasal 9 ayat (8) UU 42/2009 merupakan pasal yang mengatur mengenai kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dalam norma tersebut salah satu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, penjelasan norma a quo menyatakan bahwa “Ayat ini memberikan penegasan bahwa Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.” Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penetapan atau pengukuhan pengusaha sebagai PKP menuntut sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, meski secara administratif seluruh dokumen dan persyaratan sudah lengkap, tetap diperlukan syarat faktual yaitu adanya proses yang wajib dilalui berupa survei atau verifikasi oleh petugas tekait. Proses ini pada umumnya dapat berlangsung beberapa waktu usai seluruh persyaratan dilengkapi. Esensi dari proses tersebut berkaitan erat dengan penilaian untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat Pengusaha untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak atau PKP secara faktual. Lebih lanjut dijelaskan, sementara proses verifikasi dilakukan kegiatan usaha tetap harus berjalan yang dimungkinkan masih akan terjadi perubahan data perpajakan. Dengan kata lain, meskipun kegiatan usaha telah dilakukan sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, perhitungan kewajiban pembayaran pajaknya tetap dihitung setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Dengan pertimbangan tersebut, dengan sendirinya pemasukan yang diperoleh sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, hal ini justru memberikan kepastian hukum karena hakikat dari norma yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut secara tegas memberikan gambaran konkrit relevansi kewajiban PKP yang melekat sejak secara faktual pengusaha yang bersangkutan ditetapkan/dikukuhkan sebagai PKP.

Bahwa lebih lanjut secara sederhana dapat Mahkamah ilustrasikan sebuah contoh apabila pengusaha/wajib pajak baru resmi dikukuhkan sebagai PKP yang waktunya tidak sama dengan waktu pengusaha yang bersangkutan telah melakukan usahanya secara faktual, maka apabila kewajibannya diberlakukan secara surut, sebagai konsekuensinya perolehan Pajak Masukan sebelum ditetapkannya sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya argumentasi yang dapat menjadi alasan bahwa dalam ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena norma tersebut telah tegas mengkategorikan “perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP sebagai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan”. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (8) huruf a UU 42/2009 a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan norma Pasal 9 ayat (8) huruf i UU 42/2009 tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan karena PKP telah membayar PPN Masukan tetapi dia tidak dapat mengkreditkan hanya karena dia lupa melaporkan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tetapi ditemukan ketika waktu pemeriksaan. Masih menurut Pemohon, apabila pasal ini diberlakukan, maka Hak PKP untuk mengkreditkan PPN Masukan dalam pemeriksaan yang berlaku surut dapat tidak tercapai, karena informasi PPN Masukan diperoleh ketika proses pemeriksaan. Di samping itu sudah pasti PKP tersebut sebelumnya tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai karena pada waktu berlaku surut itu, PKP tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP jadi dia tidak dapat melaporkan PPN Masukan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 9 ayat (8) huruf i UU 42/2009 sesungguhnya sudah jelas dan berkorelasi dengan adanya konsekuensi logis dari diberikannya otoritas wajib pajak sesuai dengan prinsip self assesment, di mana PKP wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Di samping itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon mengenai besarnya beban pajak yang menurut Pemohon tidak adil dan tidak seimbang merupakan hal yang dapat terjadi dalam ranah implementasi, tidak serta merta terjadi karena inkonstitusionalitas norma. Andaipun dalil Pemohon tersebut benar, undang-undang telah menyediakan instrumen untuk mengajukan keberatan. Sebab, esensi dari norma Pasal a quo tidak dapat dipisahkan atau berkaitan erat dengan esensi norma pasal yang diuji sebelumnya, yang pada hakikatnya pajak yang dapat dikurangkan hanya pajak pemasukan setelah wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (8) huruf i UU 42/2009 menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali beberapa pertimbangan Mahkamah dalam memberikan fleksibilitas yang terukur terhadap kebijakan negara dalam mengatur masalah perpajakan, yaitu antara lain:

Bahwa mengenai kewenangan negara dalam memungut pajak dan menentukan besaran serta mekanisme pajak, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, bertanggal 11 Desember 2004, pada pertimbangannya antara lain menyatakan:

… Menimbang bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia, di mana negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya utang pajak bukan sebagai denda atau hukuman terhadap wajib pajak atau karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata adanya kewajiban pembayar pajak. Asas keadilan dalam pemungutan pajak salah satu di antaranya adalah: “wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (self assessment)” dan “pungut pajak segera setelah hutang pajak timbul dan jangan tunda pemungutannya”, karena penundaan dapat menimbulkan beban yang lebih berat kepada wajib pajak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, bertanggal 11 Desember 2004, hlm. 44).

Lebih lanjut, terhadap kewenangan negara dalam memungut pajak tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, bertanggal 9 Mei 2018, pada pertimbangannya antara lain menyatakan:

…Bahwa secara doktriner, baik berdasarkan ajaran ilmu negara umum maupun hukum tata negara, kewenangan negara untuk memungut pajak adalah diturunkan dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hal itu telah diterima secara universal. Namun, sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum, agar dalam pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, kewenangan negara untuk memungut pajak tersebut harus diatur dengan dan didasarkan atas undangundang. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 secara jelas menegaskan hal itu dalam Pasal 23A yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Undang-undang adalah salah satu perwujudan kehendak rakyat. Dengan kata lain, meskipun negara berdasarkan hak istimewa yang dimilikinya berwenang memungut pajak (dan pungutan lain yang bersifat memaksa), sesungguhnya kewenangan itu diberikan atas persetujuan rakyat dan hanya digunakan untuk keperluan negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI/2018, bertanggal 9 Mei 2018, hlm 93).

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Mei 2018, juga menyatakan dalam pertimbangannya antara lain:

…pengenaan pajak, termasuk PBB, tidaklah dapat dipertentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara sepanjang hal itu didasarkan atas undang-undang dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, jika dasar penghitungan pengenaan suatu pajak telah jelas, maka hal itu pun tidak dapat dipertentangkan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal PBB, dasar penghitungan itu adalah nilai jual objek pajak. Ada pun perihal besaran atau persentasenya, termasuk perubahannya yang didasarkan atas perkembangan keadaan, hal itu adalah persoalan teknis dan sekaligus praktik atau penerapan undang-undang yang tidak mungkin ditetapkan secara baku karena akan tunduk pada perubahan dari waktu ke waktu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Mei 2018, hlm 26).

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut kewenangan negara untuk memungut pajak adalah kewenangan yang sah bukan saja karena legitimate secara doktriner tetapi terutama karena secara konstitusional memperoleh landasannya dalam Konstitusi, in casu Pasal 23A UUD 1945. Perihal tidak semua warga negara mampu membayar pajak, hal itu adalah fakta sosial atau kenyataan empirik, namun kenyataan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan kewenangan negara memungut pajak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap fakta tersebut, dengan berpegang pada kewenangan yang diberikan Pasal 23A UUD 1945 a quo, negara berhak melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap aturan yang berlaku berkaitan dengan teknis dan praktik penerapan dari undang-undang termasuk besaran dan mekanisme pemungutan pajak karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak/Tidak Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVIII/2020 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-02-2020

Habel Rumbiak, S.H, SpN dan Ivan Robert Kairupan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kamasan

Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001

Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian UU 21/2001 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001;

Untuk menjawab masalah konstitusional di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Begitu pula, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selain itu, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Salah satu pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat;

[3.10.2] Bahwa status bersifat khusus untuk Provinsi Papua didasarkan kepada Bab IV huruf g angka 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang menyatakan mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman sosial budaya, masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang;

[3.10.3] Bahwa selanjutnya, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memerhatikan aspirasi masyarakat.

[3.10.4] Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf [3.10.2] dan Sub-Paragraf [3.10.3] telah diberlakukan UU 21/2001 yang di dalam salah satu substansinya mengatur perihal DPRP sebagai salah satu bentuk kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) UU 21/2001 menyatakan, “Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif”. Berkenaan dengan DPRP, Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 menyatakan, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

[3.10.5] Bahwa berkenaan dengan frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 a quo, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, tertanggal 1 Februari 2010, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan pasal a quo tidak dapat secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal a quo diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”, karena jika tidak demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah a quo, tata cara pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Khusus, misalnya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah menguraikan hal tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional masyarakat Papua, khususnya Pemohon, yang memiliki hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu menurut Pemohon pemilihan Anggota DPR Provinsi di Papua yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana ditentukan dalam Perdasus yang merupakan pelaksana dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 mengurangi hak-hak konstitusional masyarakat Papua, sehingga Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam penentuan wakil-wakil rakyat Papua dalam Pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua. Selain itu penjabaran dan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam niiai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah yang tidak boleh mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada, termasuk dalam hal pemilihan dan pengangkatan Anggota DPR Provinsi Papua;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945 karena mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Perdasus dilakukan tidak adil. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan, pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik.

Berkenaan dengan dalil dimaksud, Mahkamah perlu menjelaskan bahwa kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”, apabila diletakkan dalam status otonomi khusus yang diberikan pada Papua (termasuk Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) adalah bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan daerah ini dalam bingkai NKRI. Pengakuan demikian sesuai dengan Penjelasan Umum UU 21/2001 yang menyatakan:

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme “pengangkatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan bagian dari upaya memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, in casu, DPRP dan DPRPB;

Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan anggota DPRP, menimbulkan konflik, namun Gubernur Provinsi Papua menghendaki agar anggota DPRP yang diangkat yang berasal dari periode tahun 2014-2019 diteruskan saja untuk periode 2019-2024, sehingga meski ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, keinginan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula, upaya menyimpangi praktik demokrasi tersebut pun terjadi di DPRPB, di mana salah seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi;
Berkenaan dengan dalil tersebut, bahwa mekanisme pengangkatan dinilai telah menimbulkan konflik, menurut Mahkamah, seandainya adalah benar bahwa pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 telah menimbulkan konflik, hal demikian bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma a quo, melainkan merupakan penerapan atau implementasi norma;

Berkenaan dengan penerapan atau implementasi norma tersebut, kekhususan dalam pengisian Anggota DPR Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, melalui mekanisme pengangkatan yang dipilih oleh Panitia Seleksi merupakan upaya demokratis dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan. Menurut Mahkamah, jikalau terdapat masalah, misalnya terkait dengan keberadaan anggota Panitia Seleksi yang mempunyai “tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai politik”, hal demikian tidak terkait dengan konstitusionalitas kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Bahkan, sebagai implementasi dari Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, pengaturan perihal komposisi keanggotaan Panitia Seleksi dapat disesuaikan tanpa perlu mempersoalkan konstitusionalitas kata “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001, misalnya dengan mempertimbangkan “keterwakilan perempuan” secara profesional dan juga mempertimbangkan “keterwakilan masyarakat adat” sesuai dengan “wilayah adat” di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Begitu pula untuk menjauhkan dari “tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai politik”, anggota Panitia Seleksi tidak berasal dari unsur yang dapat dinilai berasal dari partai politik;

[3.12.3] Bahwa lebih jauh berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kekacauan dalam mekanisme “pengangkatan” anggota DPR Provinsi yang ditentukan oleh Perdasus, baik Perdasus Papua maupun Perdasus Papua Barat menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak fair dan tidak demokratis, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil” yang menjamin hak konstitusional masyarakat adat asli orang Papua.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai bagian dari desain otonomi khusus Papua, keberadaan Perdasus merupakan karakteristik yang diberikan oleh UU 21/2001. Dalam hal ini, perihal substansi atau materi Perdasus bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, penilaian atau dalil yang menyatakan pengisian anggota DPRP dan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil”, menurut Mahkamah tidaklah tepat digunakan untuk menilai konstitusionalitas kata “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Karena, mekanisme pengangkatan memang tidak dimaksudkan penyelenggaraannya dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apalagi Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan affirmative action terhadap masyarakat asli Papua dalam lembaga perwakilan di daerah, baik DPRP maupun DPRPB, dalam rangka mengambil kebijakan pemerintah Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat;

Selain pertimbangan tersebut, perlu Mahkamah tegaskan, pengisian lembaga perwakilan melalui mekanisme pengangkatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat agar dapat dipastikan mereka memiliki wakil di lembaga perwakilan, mekanisme pengangkatan memang tidak sama dengan cara pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Apabila diletakkan dalam konteks otonomi khusus Papua, mekanisme tersebut adalah merupakan wujud dari kekhususan Papua dan Papua Barat dan sekaligus untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada orang asli Papua duduk di DPRP dan DPRPB. Jikalau logika Pemohon diikuti, kata “diangkat” dimaknai menjadi “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, selain mengurangi karakter kekhususan Papua dan Papua Barat dalam bingkai NKRI, tindakan tersebut dapat mengurangi peluang orang asli Papua menjadi anggota DPRP dan DPRPB;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-02-2020

Arjuna Pemantau Pemilu, dkk yang berjumlah 7 Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk

Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian frasa pada bagian Menimbang dan bagian Penjelasan I (Umum) Paragraf 7 dan 8 UU 12/1969 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah mengemukakan dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013. Dalam Putusan yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Berdasarkan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah menyatakan pemisahan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif sebagaimana tertuang dalam norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, secara substantif Mahkamah berada dalam posisi bahwa memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif adalah bertentangan dengan UUD 1945. Karena dengan pertimbangan pokok tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak;

[3.15] Menimbang bahwa setelah melihat bentangan empirik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan alasan mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berkemanusiaan sebagai bentuk perwujudan “living constitution”, para Pemohon berupaya untuk menjemput dan menghidupkan kembali semangat norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Dengan upaya menjemput dan menghidupkan kembali norma a quo, para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan serentak adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional;

[3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan kehendak para Pemohon tersebut, praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang terjadi selama ini, perubahan pendirian Mahkamah dapat dimungkinkan. Berkenaan dengan kemungkinan untuk mengubah pendirian dari putusan sebelumnya tersebut, misalnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019, sebagaimana halnya juga digunakan oleh para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Mahkamah menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi (hlm. 63).

Sementara itu, berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah berpandangan, menyandarkan basis argumentasi untuk mengubah pendirian Mahkamah kepada bentangan empirik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 masih jauh dari cukup dan tidaklah sesederhana itu. Bagi Mahkamah, berbagai catatan sekitar penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus mendapat perhatian khusus. Namun semua itu tidak cukup untuk mengubah pendirian Mahkamah karena bagaimanapun pertimbangan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, sebagai bentuk sistem pemerintahan yang disepakati para pengubah UUD 1945, lebih mendasar dalam menilai konstitusionalitas pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan umum anggota legislatif. Penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif (concurrent election), secara teori maupun praktik, diyakini mampu memberikan kontribusi atas penguatan sistem pemerintahan presidensial, terutama di negara-negara yang menganut sistem kepartaian majemuk.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

INFO JUDICIAL REVIEW (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 26-02-2020

Alamsyah Panggabean

Pasal 1 angka 2 UU 38/2007

Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan Pemohon a quo adalah Pasal 1 angka 2 UU 38/2007, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU 38/2007
Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa Pemohon dalam pemohonannya mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk asli Padang Lawas yang telah pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024 namun Pemohon tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk ikut berpartisipasi dalam membela negara dan memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjadi terhalang dengan berlakunya norma a quo.

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, menurut Mahkamah Pemohon benar memiliki hak konstitutional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pertanyaan berikutnya adalah apakah antara hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 terdapat atau memiliki hubungan sebab akibat baik langsung maupun potensial dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 38/2007. Hal itu penting karena merupakan bagian dari syarat kumulatif dalam menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas.

4. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengertian daerah otonom. Pengertian tersebut menjadi landasan dari pasal-pasal berikutnya yang diatur dalam UU 38/2007. Apabila dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dengan norma a quo. Sebab, ketidaklolosan Pemohon menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024 tidak ada korelasinya dengan berlakunya pengertian daerah otonom sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 karena norma a quo hanya mengatur pengertian daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dicermati adressat ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 tidak ditujukan kepada orang-perorang melainkan kepada Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Lawas). Sehingga, kekhawatiran Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional karena merasa tidak dapat berperan aktif menyampaikan aspirasinya untuk membangun Kabupaten Padang Lawas selaku daerah otonom tidaklah berkorelasi dengan norma a quo. Dengan demikian, tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya pengertian otonomi daerah dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 38/2007.

5. Bahwa apabila diperiksa secara lebih saksama, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya tidak berkait dengan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 38/2007 melainkan persoalan kontestasi dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024 di mana Pemohon tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2024 yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam permohonannya namun Pemohon tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang spesifik dengan berlakunya norma a quo, Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →