Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-12-2018

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, Pukul 10.37 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutus Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

[3.13.2] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata’ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf [3.9] angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun.

Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, “... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, idak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;


Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf [3.10.1] tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai legal policy, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya;

[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan- putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata- nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka legal policy dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang;

[3.10.4] Bahwa dalam permohonan a quo, pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

[3.10.5] Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Dalam konteks permohonan a quo, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas- jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang intolerable, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan a quo.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan a quo tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki- laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pendirian a quo sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.
Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang intolerable. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan legal policy yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas legal policy sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal pembedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang a quo disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia a quo tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata- mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga pontensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak- haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak- haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

[3.11] Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian a quo disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang- undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan a quo mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.


Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak.

Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

[3.13] Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma a quo disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia a quo juga diterapkan dalam UU 1/1974.

[3.14] Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (no one will be left behind) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (Achieve gender equality and empower all women and girls). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudaratan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, in casu UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

[3.15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:
a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women). Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut:

(1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki- laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan a quo, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang- undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2017 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka;
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Perkawinan.

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai sebagian materi muatan pasal/ayat dalam UU Perkawinan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Perkawinan.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 13-12-2018

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, Pukul 11.22 WIB, Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017. Dalam sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 1 ayat (28), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) UU PDRD, dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa hakikat pajak adalah iuran kepada negara yang pemberlakuannya dapat dipaksakan terhadap wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas dan fungsi negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Secara normatif ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP) menyatakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian tersebut maka dapat diperoleh adanya unsur-unsur pajak antara lain: i) adanya unsur masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum; ii) adanya unsur undang-undang atau peraturan lain yang merupakan bagian yang merepresentasikan kepentingan sekaligus persetujuan rakyat; iii) unsur pemungut pajak yang berkaitan dengan lembaga yang secara struktural menerima peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak yang lain yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah sekaligus sebagai lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum; iv) unsur objek pajak yang berkaitan sasaran yang akan dikenakan pajak (tatbestand) yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenakan pajak; serta v) unsur surat ketetapan pajak yang berkenaan dengan surat keputusan yang isinya penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan.

Dari uraian unsur-unsur yang berkaitan dengan pajak tersebut dapat ditarik adanya ciri atau karakteristik dari pajak yang pada dasarnya antara lain:

a. Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang;
b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi atau jasa yang bersifat timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung;
c. Pemungutan dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daeraH (dikenal istilah pajak pusat dan pajak daerah);
d. Pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan dan dimungkinkan untuk investasi (public investment).

[3.13.2] Lebih dari itu secara doktriner pajak juga mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi mengatur (regulerend) yang mengandung arti bahwa pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Sehingga dengan memperhatikan cakupan fungsi pajak yang sedemikian luas, maka tidak ada alasan untuk menolak argumentasi pemungutan pajak oleh negara sebab pengenaan pajak yang seolah-olah seperti mesin penyedot uang rakyat, sejatinya adalah uang yang berasal dari rakyat akan kembali kepada masyarakat tanpa dikurangi yang tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak tidak akan merugikan rakyat dan hal inilah sebenarnya yang menjadikan sulit mencari argumentasi bahwa pungutan pajak adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.

Namun demikian terlepas dari berbagai argumentasi doktriner maupun legal yang menjadi alasan pembenar bagi pengenaan pajak, peraturan perundang- undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pajak haruslah mengandung kepastian hukum yang adil, sehingga bagi masyarakat terutama wajib pajak terbangun rasa tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dengan demikian konsekuensi pembebanan pajak terhadap masyarakat dapat diterima sebagai bentuk yang pada awalnya adalah sebuah kewajiban akan tetapi pada akhirnya hasilnya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

[3.13.3] Bahwa dengan uraian ilustrasi berkaitan hakikat pajak tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menilai persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon berkaitan frasa “penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri“ dan frasa “meliputi seluruh pembangkit listrik” dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) dan frasa “sumber lain” dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD, yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum (legal certainty) yang adil dan mengingkari ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon a quo Mahkamah mencermati, Pasal 1 angka 28 UU PDRD mengenai definisi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selengkapnya menyatakan, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain,” dan menemukan dua unsur dasar dari definisi tersebut. Pertama, bahwa hakikat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Kedua, tenaga listrik yang dikenai PPJ adalah tenaga listrik yang diperoleh/dihasilkan sendiri oleh pengguna maupun tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.

[3.13.4] Bahwa setelah mencermati UU PDRD terutama pada Bab I “Ketentuan Umum” Pasal 1 yang merupakan ketentuan pokok yang menjadi dasar atau rujukan bagian yang diatur dalam pasal-pasal yang ada pada undang-undang bersangkutan, sebagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang pada umumnya, Mahkamah tidak menemukan adanya ketentuan yang membatasi definisi Pasal 1 angka 28 yang Pasal tersebut menegaskan bahwa PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Bahkan ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Bagian Kesebelas mengenai “Pajak Penerangan Jalan” pada Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan, “Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.”

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 28 juncto Pasal 52 ayat (1) UU PDRD, serta keterangan Presiden (vide Keterangan Presiden, huruf f, halaman 12), Mahkamah menemukan penegasan bahwa makna yang dikehendaki pembentuk undang-undang adalah semua penggunaan tenaga listrik tanpa kecuali merupakan objek dari PPJ, tidak terbatas hanya pada penggunaan tenaga listrik untuk keperluan penerangan jalan saja. Permasalahan lebih lanjut yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar materi muatan yang diatur dalam pasal-pasal pada undang-undang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa apabila ditinjau dari prinsip legalitas berlakunya sebuah undang-undang, sepanjang produk undang-undang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip dalam pembentukan undang-undang maka sulit mencari argumentasi untuk menegaskan bahwa pasal ataupun undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan konstitusional, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

[3.13.5] Bahwa setelah mencermati Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD yang didalilkan Pemohon mengandung ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang adil, yang salah satunya adalah permasalahan dari sisi terminologi (vide Permohonan Pemohon, halaman 12), menurut Mahkamah materi muatan pasal yang mengatur PPJ seharusnya secara limitatif dan inherent terbatas hanya mengatur materi muatan tentang pengenaan pajak pada penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang listriknya bersumber dari, atau disediakan oleh, pemerintah dan pembayarannya dapat dibebankan kepada masyarakat. Sepanjang berkenaan dengan permasalahan perihal adanya ketidaksinkronan antara jenis pajak yang dikenakan dengan objek pajak Mahkamah menemukan adanya ketidaktepatan penempatan objek pajak dengan jenis pajak yang berkaitan dengan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD. Oleh karena itu menurut Mahkamah terdapat persoalan konstitusionalitas norma terhadap pasal-pasal a quo. Namun demikian, tidak serta-merta berarti bahwa sumber listrik yang dihasilkan sendiri dan sumber lainnya selain yang dihasilkan pemerintah in casu PT PLN tidak dapat menjadi objek pajak. Dengan kata lain PPJ seharusnya tidak menjadikan sumber listrik yang dihasilkan sendiri dan sumber lain sebagai objek sasarannya, namun objek tersebut tetap dapat dikenakan pajak akan tetapi materi muatan peraturan perundang-undangannya harus menyebutkan jenis pajak yang tepat. Untuk itu Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

[3.13.6] Bahwa untuk memperkuat argumen Mahkamah sebagaimana termaktub pada Paragraf [3.13.4] dan Paragraf [3.13.5] di atas, perlu ditegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk menggunakan istilah yang tidak memunculkan makna ganda (ambigu). Secara hukum, menggunakan istilah yang sama untuk dua hal/konsep yang berbeda hanya akan memunculkan kekaburan norma yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama mengenai konsep mana yang sebenarnya dimaksudkan dan ingin atau akan diberlakukan oleh pembentuk undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) telah memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama dalam kaitannya dengan perkara a quo adalah Pasal 5 huruf f yang menyatakan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: ... f. kejelasan rumusan; dan ...”. Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menyatakan, “Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

Meskipun norma UU 12/2011 bukan merupakan norma konstitusi, yang karenanya jika terdapat norma dalam suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 tidak serta-merta menjadikannya inkonstitusional, namun karena keberadaan UU 12/2011 merupakan amanat langsung Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”, maka menurut Mahkamah adalah tepat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah, setidak-tidaknya sebagai petunjuk perihal adanya persoalan konstitusionalitas dalam suatu rumusan norma undang-undang.

[3.13.7] Bahwa setelah mencermati rumusan pasal-pasal yang dipersoalkan Pemohon, Mahkamah berpendapat frasa “penerangan jalan” pada istilah “pajak penerangan jalan” sebenarnya telah dengan jelas merujuk pada suatu tindakan/aktivitas yang membuat terang jalan. Secara harfiah pajak penerangan jalan berarti pajak yang dikenakan bagi peristiwa penerangan jalan, yang seiring perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi maka penerangan jalan telah lazim menggunakan alat-alat elektronik bertenaga listrik. Sehingga jika dikaitkan dengan listrik yang dipergunakan sebagai energi untuk “menyalakan” alat-alat elektronik, maka pajak penerangan jalan diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik bagi penerangan jalan.

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 28 UU PDRD yang menyatakan, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”, dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD yang menyatakan “Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain”, menurut Mahkamah telah ternyata pembentuk undang-undang mencampurkan pengaturan dua kategori yang berbeda ke dalam satu pasal, yaitu kategori peruntukan tenaga listrik disatukan dengan kategori sumber (penghasil) tenaga listrik. Induk kalimat pada rumusan ketentuan tersebut jelas menerangkan mengenai penggunaan tenaga listrik sebagai objek pajak berdasarkan klasifikasi peruntukannya.

Dari istilah atau nomenklatur Objek Pajak Penerangan Jalan terlihat bahwa penggunaan tenaga listrik yang dijadikan objek PPJ adalah yang peruntukannya untuk penerangan jalan. Namun rumusan anak kalimat Pasal 52 ayat (1), yaitu “baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain”, tidak menjelaskan mengenai cakupan atau ruang lingkup penggunaan tenaga listrik yang dapat disebut/dikategorikan sebagai penerangan jalan, melainkan justru mengatur sumber tenaga listrik. Hal demikian mengakibatkan kerancuan atau kebingungan memahami maksud dalam pengertian yang terkandung pada rumusan tersebut. Dalam hal ini, apakah maksud sebenarnya dari ketentuan Pasal 52 ayat (1) ini akan mengatur mengenai objek pajak penerangan jalan dari sisi peruntukan/penggunaan tenaga listrik atau dari sisi sumber yang menghasilkan tenaga listrik itu sendiri;

[3.13.8] Bahwa dalam keterangan tertulisnya Presiden/Pemerintah juga menerangkan bahwa PPJ akan dialokasikan untuk menyediakan penerangan jalan (vide Keterangan Presiden, huruf b, halaman 14). Hal demikian menunjukkan adanya ketidaktegasan dari pembentuk undang-undang, setidaknya Presiden/Pemerintah, apakah frasa “penerangan jalan” pada istilah PPJ merujuk pada objek pajak atau merujuk pada alokasi pembelanjaan dana yang diperoleh dari kegiatan pengenaan pajak. Seandainya frasa “penerangan jalan” merujuk pada alokasi dana yang dipungut dari pajak, hal demikian telah terbantah oleh ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU PDRD yang menyatakan bahwa dana hasil penerimaan PPJ hanya sebagian saja yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa seandainya frasa “penerangan jalan” pada istilah PPJ memang merujuk pada alokasi dana yang diperoleh dari pengenaan pajak, quod non, pola pembentukan istilah demikian akan bertentangan dengan pola pembentukan istilah jenis pajak lain dalam undang- undang yang sama. Jenis pajak yang diatur dalam UU PDRD adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang semua istilah tersebut merujuk pada objek pajak dan bukan merujuk pada alokasi dana yang diperoleh dari kegiatan pengenaan pajak.

[3.14] Menimbang bahwa seandainya pembentuk undang-undang melalui Pasal 1 angka 28 UU PDRD bermaksud menciptakan rezim hukum baru dengan mendekonstruksi, mengubah, atau memberi makna baru terhadap istilah “Pajak Penerangan Jalan”, menurut Mahkamah akan lebih tepat dipergunakan istilah baru atau istilah lain agar dapat diketahui jelas perbedaannya dengan ketentuan yang lama. Hal demikian selain karena istilah PPJ secara harfiah telah jelas sebagaimana diuraikan Mahkamah dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.13.8] di atas, istilah “pajak penerangan jalan” juga telah dipergunakan secara meluas sejak tahun 1997 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahannya, yang masing-masing memaknai “pajak penerangan jalan” sebagai berikut:

a. UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf d menyatakan, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah”.
b. UU 34/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf e menyatakan, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah”.

[3.14.1] Bahwa jika pembentuk undang-undang memang bermaksud mengatur kedua kategori tersebut sekaligus dalam satu rumusan, yaitu kategori peruntukkan tenaga listrik sekaligus kategori sumber (penghasil) tenaga listrik, hal demikian memang tidak keliru dari perspektif konstitusi. Namun membuka kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum manakala rumusan yang demikian menimbulkan ketidakjelasan makna, apalagi ketika makna ketentuan demikian akhirnya menempatkan semua penggunaan tenaga listrik sebagai objek penerangan jalan, meskipun sebenarnya tenaga listrik tersebut tidak dipergunakan untuk menerangi jalan.

Penting bagi Mahkamah untuk menggarisbawahi bahwa kepastian hukum tercipta salah satunya dengan ketepatan penggunaan istilah-istilah dengan makna yang dirujuknya. Salah satunya adalah istilah “penerangan jalan” sudah jelas dan mapan maknanya baik secara harfiah maupun dalam penggunaan sehari-hari, yaitu kegiatan membuat terang jalan dengan bantuan pencahayaan buatan. Ketika “penerangan jalan” dimaknai meluas meliputi juga semua penggunaan listrik untuk keperluan selain penerangan jalan, maka hal demikian membingungkan bagi pengguna tenaga listrik karena dikenai pajak untuk suatu tindakan penggunaan tenaga listrik yang secara faktual tidak mereka lakukan.

[3.14.2] Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari belum dipertimbangkannya oleh Mahkamah mengenai konstitusionalitas pengenaan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik untuk peruntukkan/keperluan selain penerangan jalan, apalagi jika tenaga listrik tersebut dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena penggunaan istilah di dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna tenaga listrik.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh pengguna tidak dikenai pajak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan demikian dengan jelas menunjukkan bahwa pajak dan pungutan lain yang dilakukan oleh negara untuk keperluan negara adalah hal yang diperbolehkan, selama diatur dengan undang-undang. Makna frasa “diatur dengan undang-undang” merujuk pada kondisi bahwa semua ketentuan apalagi yang bersifat mengikat dan membebani atau menimbulkan kewajiban kepada rakyat (penduduk) harus diketahui dan dibuat oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan yaitu oleh anggota lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan Presiden. Bahkan dalam konsep negara demokrasi modern, negara bukan hanya harus menyediakan sarana bagi rakyat untuk terlibat dalam proses perancangan/penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan harus memastikan bahwa rakyat mengetahui adanya proses penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal demikian tidak lain untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dalam melakukan pungutan dan pengenaan pajak kepada rakyat.

[3.15.1] Bahwa Pasal 23A UUD 1945 tidak menyatakan bidang apa saja yang dapat dikenai pajak dan pungutan. Begitu pula dalam UUD 1945 secara umum tidak ada pernyataan lebih lanjut mengenai bidang-bidang yang tidak boleh dikenai pajak dan pungutan. Dari ketentuan demikian diartikan bahwa pada dasarnya pungutan dan pajak dapat dikenakan/dibebankan kepada semua objek hukum dan dibebankan pula kepada semua subjek hukum, tentu saja setelah melalui penalaran dan rasionalisasi yang matang melalui pembentukan undang-undang.

Pungutan negara kepada rakyat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retribusi dan pajak. Retribusi adalah pungutan oleh negara kepada rakyat yang tegen prestatie atas pungutan tersebut langsung dinikmati oleh rakyat yang membayar retribusi. Sementara pajak adalah pungutan oleh negara kepada rakyat yang manfaatnya tidak diterima/dirasakan seketika melainkan oleh negara (melalui Pemerintah) dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan negara, yang bisa saja tidak langsung berkaitan dengan kategori objek yang dikenai pajak.

[3.15.2] Bahwa pajak menjadi instrumen keuangan yang berfungsi mengisi kas (pendapatan) negara. Bahkan saat ini pendapatan dari sektor pajak menjadi sumber pendapatan yang dominan. Namun pajak bukan semata-mata instrumen negara untuk memungut sejumlah uang kepada rakyat, sehingga dalam pengujian konstitusionalitas pengenaan pajak, hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah bukan sekadar beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Bagi Mahkamah, terutama dalam hal pengenaan pajak tenaga listrik, fungsi pengaturan (regulerend) justru lebih mendominasi karena pembangkitan listrik dengan sumber energi tertentu dapat membawa dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat, terutama dalam hal pembangkitan listrik dilakukan secara konvensional menggunakan bahan bakar fosil. Namun karena di sisi lain listrik memiliki banyak manfaat, sehingga negara harus mengendalikan atau memulihkan dampak dimaksud. Salah satu upaya pengendalian tersebut adalah dengan pengenaan pajak kepada penggunaan listrik, serta mengalokasikan sebagian dana yang bersumber dari pajak penggunaan listrik untuk memulihkan kerugian yang diderita lingkungan hidup dan masyarakat. Kewajiban pemulihan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

[3.15.3] Bahwa dengan demikian inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD sebagaimana telah Mahkamah nyatakan pada pertimbangan hukum di atas, tidak lantas mengakibatkan penggunaan tenaga listrik tidak dapat dikenai pajak. Mahkamah menegaskan pendapatnya bahwa penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, tetap dapat dikenai pajak atau dengan kata lain tetap dapat dijadikan sebagai objek pajak, namun pengenaan pajaknya harus diatur dalam undang- undang dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat agar tidak menimbulkan kerancuan maupun kebingungan bagi masyarakat terutama subjek pajak dan wajib pajak. Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya tenaga listrik yang dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna tidak dikenai pajak, Mahkamah berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa semua penggunaan tenaga listrik dapat dikenai pajak tanpa membedakan asal atau sumber pasokan tenaga listrik tersebut, apakah dibangkitkan sendiri oleh pengguna atau dibangkitkan oleh pihak selain pengguna.

[3.16] Menimbang bahwa selain itu terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD yang menurut Pemohon seharusnya tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh pengguna tidak dikenai pajak, Mahkamah berpendapat pemahaman ketentuan dimaksud tidak dapat dilepaskan dari Pasal 52 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 28 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Bahkan keberadaan ketiga ketentuan tersebut tergantung pada ketentuan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD terutama pada istilah “pajak penerangan jalan”. Dikarenakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD keberadaannya berkaitan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD sehingga Mahkamah juga harus menyatakan Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Posisi demikian menghilangkan landasan hukum bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik. Padahal sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam pertimbangan hukum di atas, pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik bukanlah hal yang melanggar UUD 1945.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam hal pengenaan pajak, Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini. Artinya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini UU PDRD masih berlaku sebagai dasar pengenaan PPJ.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MK.

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU PDRD yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU PDRD.

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 22-11-2018

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, Pukul 15.25 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutus Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU 24/2000) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan hal-hal penting sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11] sesungguhnya dengan sendirinya telah menjawab dalil-dalil Para Pemohon. Namun demikian, secara spesifik Mahkamah tetap akan memberikan pertimbangannya terhadap dalil-dalil Para Pemohon sebagai berikut:

A. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik” dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf A Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11], mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

B. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf B Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal a quo adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (consent to bound) pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Secara a contrario berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

C. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf C Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang” dalam rumusan Pasal 10 UU 24/2000. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkait dengan frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11], persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum.

D. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf D Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon a quo berkorelasi dengan dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 9 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon a quo, termasuk persoalan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon. Sementara itu, meskipun dalil para Pemohon a quo seolah-olah berkait dengan Pasal 10 UU 24/2000, namun oleh karena pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR maka pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum sedangkan dalil para Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka;
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 24/2000.

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 mengenai sebagian materi muatan pasal/ayat dalam UU 24/2000 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU 24/2000.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-07-2018

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, Pukul 13.25 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Dalam sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

2. Bahwa permohonan pengujian materiil UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Erik Fitriadi, S.H., Miftah Farid, A. Wahab Suneth, S.H., Iwan Setiyono, S.P., Akbar Khadafi, S. Pd., Turki, S.H., Mu’ammar dan Habloel Mawadi, S.H., M.H. (selanjutnya disebut Para Pemohon), yang diwakili oleh kuasa hukum para Pemohon yang terdiri dari Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum., Damrah Mamang, S.H., M.H., KPPA, Ferry Firman Nurwahyu, S.H., R. Ahmad Waluya Muharram, S.H., Irfan Nadira Nasution, S.H., Arifudin, S.H., M.H., M. Fahruddin, S.H., M.H., dan Andy Ryza Fardiansyah, S.H. yang kesemuanya advokat dan konsultan hukum dalam Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam.

3. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017
“Jumlah anggota:
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang”

Pasal 21 ayat (1) huruf k UU No. 7 Tahun 2017
“Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”

Pasal 44 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017
“Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang. Dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir”

Pasal 44 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 2017
“Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
b. Jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, yang disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir”

Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017
“Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini”
Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o UU No. 7 Tahun 2017
“Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu”

Pasal 286 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017
“Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU”




Pasal 468 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”

Pasal 557 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017
“Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:
b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas dan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu”

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena telah berpotensi merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

1. Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b, serta Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu - Paragraf [3.10.1] Hlm. 86 s.d. 97

1) Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b, serta Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] angka 1, paragraf [3.7] angka 3 dan paragraf [3.7] angka 4 yang memiliki persamaan masalah terkait frasa “3 (tiga) orang”, Mahkamah secara bersama-sama akan mempertimbangkan masalah tersebut sebagai berikut:

2) Bahwa sebagaimana disinggung pada bagian ringkasan Duduk Perkara, masalah pokok yang harus dijawab terkait permohonan ini adalah: Apakah pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dan jumlah anggota PPK yang dalam Undang-Undang sebelumnya ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi (UUD 1945) terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen.

Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparsialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegakkan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan oleh The United Nations Democracy Fund (UNDEF), di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara Pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara Pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (overload), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dari tiga kelompok besar beban KPU, yaitu membentuk regulasi teknis penyelenggaraan, melaksanakan tahapan Pemilu, serta menjaga dan mensupervisi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional mulai dari tingkat pusat hingga tingkat TPS diperlukan keseimbangan beban kerja. Dari ketiga kelompok besar tersebut, dua fokus kerja yang disebut terakhir membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang seimbang dan rasional. Sebab, untuk melaksanakan tahapan dan mengendalikan penyelenggara (termasuk panitia ad-hoc di level kecamatan sampai ke tingkat TPS) tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang mumpuni secara pemahaman, melainkan juga secara kuantitatif diperlukan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan dan memastikan semua tahapan Pemilu berjalan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Andaipun kapasitas penyelenggaranya baik, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua aspek penting, mulai dari memastikan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih sampai memastikan suara pemilih dihitung dan direkap dengan baik, disebabkan oleh keterbatasan jumlah penyelenggara tentunya akan mempengaruhi pencapaian standar kejujuran dan keadilan Pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, meskipun jumlah penyelenggara Pemilu pada masing-masing tingkatan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun ketika keputusan pembentuk undang-undang berpotensi menyebabkan terjadinya ancaman kerentanan terhadap pencapaian kehendak UUD 1945, maka pertanyaannya kemudian apakah hal demikian dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa sehubungan dengan itu, jawaban atas pertanyaan hukum di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
a) Bahwa secara historis, aspek penetapan jumlah penyelenggara Pemilu, khususnya jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 10 UU Pemilu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, salah satunya dapat dilacak dengan merujuk dari aspek sejarah penentuan jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota;

b) Bahwa untuk pertama kali, KPU sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Dalam UU 12/2003 tersebut diatur bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 11 (sebelas) orang, anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang, dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 5 (lima) orang. Jumlah tersebut ditetapkan setelah sebelumnya dalam draft RUU 12/2003 yang diusulkan oleh pemerintah jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah sebanyak 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang. Seperti terpapar di dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi- fraksi DPR terhadap RUU 12/2003, pemerintah mengusulkan anggota KPU terdiri atas 11 anggota [Pasal 66], anggota Panitia Pemilu Provinsi sekurang- kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang [Pasal 75], anggota Panitia Pemilu kabupaten/kota sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang [Pasal 78];

c) Bahwa berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, jumlah yang tertera dalam draf Persandingan DIM RUU Pemilu pertama setelah perubahan UUD 1945 tersebut dapat dipahami, pertama, pembentuk undang-undang awalnya menginginkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu, yaitu antara lima sampai dengan tujuh orang untuk anggota KPU provinsi dan tujuh sampai sembilan orang untuk kabupaten/kota; kedua, jumlah anggota KPU kabupaten/kota jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan beban kerja penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan, di mana KPU lebih banyak berperan pada aspek regulasi dan pengendalian, KPU Provinsi lebih pada aspek koordinasi dan supervisi, dan posisi KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana sekaligus pengendali terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota termasuk pengendali panitia/penyelenggara ad hoc yang berada di level di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, dari aspek tanggung jawab, KPU dan KPU Provinsi tentu lebih besar, namun dari aspek beban kerja penyelenggaraan, KPU kabupaten/kota jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjadi logis apabila pemerintah dalam draft yang diajukan mengusulkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi;

d) Bahwa apabila pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota dalam UU 12/2003 masing-masing berjumlah lima orang, kesepakatan tersebut didasarkan atas pertimbangan beban anggaran yang ditimbulkan jikalau jumlah anggota KPU provinsi ditetapkan tujuh orang dan anggota KPU kabupaten/kota tujuh sampai sembilan orang. Pertimbangan tersebut juga menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang sehingga UU 12/2003 mengadopsi bahwa KPU berjumlah 11 orang, KPU Provinsi berjumlah lima orang, dan KPU kabupaten/kota berjumlah lima orang.

e) Bahwa berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan tiga pemilu (Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014), yaitu ketika anggota KPU kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang, pemilu dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah tidak memadainya jumlah anggota KPU di kabupaten/kota. Artinya, dengan jumlah penyelenggara pemilu di masing- masing tingkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan yang diatur oleh undang-undang dinilai cukup mampu menopang berjalannya pemilu yang jujur dan adil. Dengan jumlah tersebut, potensi malpraktik yang disebabkan oleh penyelenggara dapat diminimalisir, karenanya kebijakan mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang ada dalam UU Pemilu saat ini menjadi pertanyaan karena dapat mengancam prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dikehendaki Pasal 22E UUD 1945. Bagaimanapun, mengurangi jumlah penyelenggara, terutama di kabupaten/kota, potensial untuk menimbulkan kerentanan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Bahkan bila dikaitkan dengan bertambahnya beban penyelenggara Pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan serentak tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota ke bawah. Dalam batas penalaran yang wajar maka menjadi pertanyaan mengapa ketika desain pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara serentak yang konsekuensinya akan menimbulkan beban kerja yang lebih besar justru jumlah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dikurangi.

f) Bahwa lebih jauh, KPU merupakan lembaga negara mandiri yang tunduk pada prinsip profesional sehingga penentuan komposisi keanggotaannya pun harusnya didasarkan pada ukuran-ukuran profesionalitas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Artinya, hanya alasan untuk bekerja dan berjalan secara profesional yang mestinya jadi landasan utama untuk menentukan jumlah keanggotaan lembaga tersebut. Dalam konteks itu, meski aspek ketersediaan anggaran juga harus dipertimbangkan, namun pertimbangan tersebut hanya dapat dibenarkan dan dapat diterima nalar konstitusionalnya selama pertimbangan anggaran tidak berpotensi mengancam asas-asas Pemilu yang ditentukan dalam konstitusi, in casu asas jujur dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945;

g) Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, penentuan jumlah atau komposisi keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu yang semata-mata didasarkan kepada aspek menggabungkan (kumulasi) antara faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah sebagaimana digunakan dalam UU Pemilu adalah kurang tepat. Sebab, lembaga penyelenggara Pemilu merupakan lembaga profesional, bukan lembaga representasi politik yang pada umumnya menjadikan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai pertimbangan utama dalam penentuan komposisinya. Kalaupun pembentuk undang-undang menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai dasar pertimbangan, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek kemampuan lembaga penyelenggara untuk tetap bekerja secara profesional. Sebab, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hanya dengan lembaga penyelenggara yang bekerja secara profesional Pemilu yang jujur dan adil dapat dilaksanakan;

h) Bahwa selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan Pemilu (election management) yang rasional, terukur dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat. Bagaimanapun dalam menyelenggarakan pemilu, election management dimaksudkan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pemilu. Manajemen Pemilu yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya yang dimulai dari: 1) pendaftaran pemilih; 2) pencalonan; 3) kampanye; 4) pemungutan dan penghitungan suara; 5) rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6) penetapan hasil Pemilu; 7) sengketa hasil Pemilu; dan 8) pelantikan pemerintahan/pejabat hasil Pemilu.

i) Bahwa dengan semua tahapan dan pelaksanaan semua tahapan pemilu tersebut, penyelenggara yang berstatus permanen di tingkat kabupaten/ kota jelas menjadi level paling banyak memerlukan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Artinya, selain alasan kemampuan personal penyelenggara, dibutuhkan pula jumlah penyelenggara yang memadai. Dalam konteks ini, jumlah anggota KPU kabupaten/kota sangat menentukan apakah manajemen Pemilu dapat dilaksanakan secara rasional dan terukur.

j) Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara Pemilu merupakan legal policy pembentuk Undang-Undang di mana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa terhadap persoalan demikian tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, namun sejak awal Mahkamah telah menegaskan dan ditekankan kembali dalam setiap putusannya yang menyangkut legal policy bahwa sesuatu yang sifatnya legal policy hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga dalam masalah a quo, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/ kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata- nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang di tengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legisatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang adalah beralasan menurut hukum.

3) Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Lampiran angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; dan penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Dengan memperhatikan fungsi Penjelasan tersebut dan dikarenakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi kehilangan relevansinya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika norma yang menjadi dasar untuk dirumuskannya suatu penjelasan telah dinilai inkonstitusional, maka penjelasannya pun menjadi inkonstitusional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang secara bersyarat hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai 5 (lima) orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

4) Bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, terlebih dahulu Mahkamah mengemukakan eksistensi “Penjelasan” dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 UU 12/2011, “Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, Angka 193 menyatakan, “Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa”.

Bahwa apabila dibaca secara komprehensif UU Pemilu, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut terkait langsung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, “Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana para Pemohon tidak mempersoalkan norma yang menjadi dasar keberadaan dari Lampiran, maka menjadi tidak beralasan secara hukum menilai konstitusionalitas Lampiran I UU Pemilu.

5) Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah secara saksama norma dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, kedua norma ini dirumuskan berkenaan dengan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Disebabkan oleh jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

6) Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang, di mana dalam UU sebelumnya jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang, terhadap perubahan ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pertimbangan terkait profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan manajemen Pemilu sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi pertimbangan tidak terpisah dalam menilai kebijakan pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu;

b) Bahwa pada pokoknya, tugas dan wewenang PPK adalah berhubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan dan berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyeleng garakan pemilu. Berdasarkan pada tugas, kewenangan, dan kewajiban yang dibebankan UU Pemilu kepada PPK, terdapat beberapa tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berkaitan erat dan langsung dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum, memfasilitasi hak pilih warga negara, serta menjamin profesionalitas pelaksanaan Pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

c) Bahwa terkait dengan tugas, terdapat norma Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berkaitan dengan jaminan hak politik warga negara untuk bisa terdaftar dan difasilitasi dalam daftar pemilih sebagai tugas penting dari PPK. Kemudian terdapat pula tugas lain yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, di mana suara pemilih harus dapat dipastikan dan dijamin benar-benar diperuntukkan kepada calon peserta Pemilu yang telah dipilihnya melalui proses rekapitulasi suara hasil penghitungan. Lebih jauh, Pasal 53 ayat (1) UU Pemilu menugaskan PPK melaksanakan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;

d) Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPK diberi kewenangan oleh Undang-Undang a quo untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan melalui proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Apabila pada Pemilu 2014 rekapitulasi suara setelah selesai di TPS dilakukan di tingkat kelurahan/desa oleh PPS, maka untuk Pemilu 2019 langsung melompat ke tingkat kecamatan oleh PPK. Hal inilah yang membuat beban PPK menjadi bertambah secara signifikan. Kewenangan tersebut jelas-jelas berkaitan dengan jaminan terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Sejalan dengan itu, PPK pun dibebani kewajiban lain, yaitu untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam proses pemutakhiran daftar pemilih yang merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak dasar/politik warga negara di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, berkenaan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban PPK sebagai struktur penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan harus dilaksanakan berlandaskan pada asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang pelaksanaannya mesti dalam sebuah management election yang rasional dan terukur;

e) Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang berkaitan dengan jumlah anggota PPK dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, di mana anggota PPK berjumlah tiga orang, tidak menunjukkan rumusan norma yang mengarah kepada election management yang rasional dan terukur apabila dibandingkan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang dibebankan Undang-Undang a quo kepada PPK. Padahal, election management yang rasional dan terukur merupakan perwujudan dalam upaya pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

f) Bahwa apabila dikaji lebih jauh, berdasarkan penghitungan dalam Berita Acara KPU Nomor 112/PL.02.1BA/01/KPU/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri, bertanggal 12 Juli 2018, terdapat 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, dan 801.838 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dengan melihat jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan jumlah TPS untuk pelaksanaan Pemilu 2019, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan, jelas menambah bobot tugas dan kerja penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan. Dengan bentangan fakta tersebut, pengurangan jumlah PPK dari Pemilu 2014 berjumlah lima orang menjadi tiga orang dalam Undang-Undang a quo dapat dikualifikasi sebagai rumusan yang tidak rasional dan tidak terukur. Perumusan norma yang tidak rasional dan tidak terukur ini jelas akan berdampak terhadap pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;

g) Bahwa selain alasan hukum di atas, pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu juga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan ketentuan jumlah anggota PPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Di mana, dalam Pasal 16 ayat (1) UU 10/2016 diatur bahwa anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang. Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Selain perbedaan pengaturan mengenai komposisi anggota PPK antara UU Pemilu dan UU 10/2016 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas PPK, rasionalitas apakah yang dapat membenarkan bahwa pemilihan kepala daerah yang lebih sederhana diselenggarakan oleh PPK dengan jumlah anggota adalah 5 (lima) orang, sementara untuk Pemilu serentak tahun 2019 yang jauh lebih kompleks jumlah anggota PPK hanya 3 (tiga) orang.

h) Bahwa atas dasar pertimbangan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan dan rasionalitas manajemen Pemilu serta dihubungkan dengan kepastian hukum komposisi keanggotaan PPK, maka pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) dalam UU Pemilu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan semangat penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimandatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

i) Sama halnya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, pengurangan jumlah anggota PPK yang tugasnya justru semakin berat jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) orang adalah bertentangan dengan prinsip rasionalitas dalam perumusan legal policy.

Berdasarkan atas seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.


b. Konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) hurf k UU Pemilu – Paragraf [3.10.2] Hlm. 97 s.d. 98

Bahwa menimbang dalil para Pemohon ikhwal inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 2, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum para Pemohon. Dalam posita halaman 24 angka 27 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait norma a quo yaitu harus dimaknai “mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan”, namun pada bagian Petitum angka 3 memohon agar Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon untuk diputuskan oleh Mahkamah. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur.

c. Konstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu – Paragraf [3.10.2] Hlm. 98 s.d. 100

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 5, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu pada paragraf [3.5] angka 1, para Pemohon dalam petitum angka 5, menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “30 (tiga puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “25 (dua puluh lima) tahun”, dan frasa “25 (dua puluh lima) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “17 (tujuh belas) tahun”;

2) Bahwa setelah Mahkamah mencermati uraian posita para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu (hal. 29 angka 46 sampai dengan hal. 31 angka 50) sama sekali tidak ditemukan mengenai argumentasi mengenai frasa “… 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, …” namun para Pemohon di dalam petitumnya memohon agar frasa “30 (tiga puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “25 (dua puluh lima) tahun”. Terkait dengan permohonan a quo, oleh karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dijadikan alasan untuk dilakukan perubahan usia anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut merupakan permohonan yang tidak ada dasarnya untuk dipertimbangkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon a quo haruslah dinyatakan kabur.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait frasa 25 (dua puluh lima) tahun, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1) Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (legal policy) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia, akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang;

Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-IX/2011 pada paragraf [3.11] angka 3 pada pokoknya menegaskan:

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2) Bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa a quo diskriminatif karena membedakan usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan usia PPK, PPS, dan KPPS, yang didasari landasan bahwa secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tingkatan yang sederajat, maka sebagaimana telah berkalil-kali ditegaskan oleh Mahkamah, peraturan dikatakan bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan yang berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnis, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

d. Konstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu – Paragraf [3.10.4] Hlm. 100
Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 6, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata dalil para Pemohon ini pun terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum, di mana dalam posita halaman 32 angka 52 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait frasa “syarat bekerja penuh waktu” yaitu dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, namun pada petitum angka 3 memohon agar pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak jelas pula apa yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah kabur;

e. Konstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu – Paragraf [3.10.5] Hlm. 100

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 7, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu, terdapat inkonsistensi pula antara posita dan petitum para Pemohon, di mana dalam posita halaman 32 angka 54 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama”, namun pada petitum angka 3 memohon agar Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur;

f. Konstitusionalitas Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu – Paragraf [3.10.6] Hlm. 100 s.d. 102

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 8, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan pula Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu bertentangan UUD 1945 dengan argumentasi, pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas. Sebab, mereka yang terbukti melakukan pelanggaran itu hanya dapat direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenakan sanksi administratif atau tidak, sehingga mereka yang terbukti melanggar itu belum tentu dihukum. Menurut para Pemohon, segala proses yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran demikian, jika dihubungkan dengan Pasal 461 UU Pemilu, selayaknya produk hukumnya adalah putusan, bukan rekomendasi. Menurut para Pemohon, hal ini juga berimplikasi terhadap Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu sehingga frasa “merekomendasikan” dalam Pasal a quo harus dimaknai bahwa Bawaslu mengeluarkan produk hukum berupa putusan, bukan rekomendasi.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah keliru memahami konstruksi pengertian norma yang termuat dalam Pasal 286 ayat (2) UU dimaksud. Dengan membaca secara saksama norma dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu a quo, pengertian yang sesungguhnya terkandung di dalamnya adalah penegasan perihal pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU sebagai sesama penyelenggara Pemilu. Bawaslu, pada dasarnya, didirikan adalah untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan KPU agar tidak sewenang-wenang, termasuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang disebut dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu tersebut. Secara a contrario, norma a quo mengandung pengertian bahwa meskipun kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap mereka yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu ada di tangan KPU, namun kewenangan demikian hanya dapat dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari Bawaslu. Dengan kata lain, walaupun misalnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, jika menurut Bawaslu pelanggaran demikian dinyatakan tidak terbukti (sehingga tidak dikeluarkan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi administratif) maka KPU tidak boleh menjatuhkan sanksi adminstratif dimaksud. Mengapa bentuknya rekomendasi, hal itu dikarenakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam kaitan ini bukan berada di tangan Bawaslu sendiri melainkan di tangan KPU. Berbeda halnya jika kewenangan demikian melekat dalam kewenangan Bawaslu.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, argumentasi para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.




g. Konstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu – Paragraf [3.10.7] Hlm. 102 s.d. 104

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 9, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1) Bahwa isu konstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah adanya frasa “hari” yang menurut para Pemohon tanpa memiliki penjelasan lebih lanjut dapat membuka peluang frasa tersebut menjadi multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Hal tersebut berdampak pada terganggunya proses mediasi dan adjudikasi yang secara substansi prosesnya diawali dengan menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian dilakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa dan apabila tidak berhasil untuk dilakukan perdamaian, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, sehingga dengan tenggang waktu yang lebih terbatas apabila hanya dimaknai sebagai hari kalender dibandingkan apabila dimaknai sebagai hari kerja, maka hal tersebut jelas mempengaruhi optimalisasi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa proses penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu tidak bisa dipisahkan dari adanya keputusan KPU terhadap adanya sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 UU Pemilu) dan juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya upaya hukum terhadap para pihak yang tidak dapat menerima hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu berkaitan dengan penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu], sehingga dengan mempertautkan ketentuan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu dengan Pasal 466 UU Pemilu serta Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, maka akan diperoleh korelasi yang kuat, bahwa tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan sejak dari KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;


2) Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka apabila ditelaah lebih jauh memang ada perbedaan perlakuan ketika memberikan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut baik kepada KPU dan Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, baik tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan pemohon atas adanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu maupun proses mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk tenggang waktu proses persidangan yang semua tenggang waktunya secara tegas diberikan dengan hitungan hari kerja dan hal tersebut berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan kepada Bawaslu tanpa ditegaskan dengan hari kerja. Bahkan Mahkamah tidak menemukan alasan pembentuk undang-undang yang dapat dijadikan argumentasi untuk memperlakukan hal tersebut berbeda, padahal penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu rangkaian yang saling berkorelasi karena merupakan tahapan yang boleh dikatakan secara berjenjang merupakan proses upaya hukum yang menjadi hak para pihak yang bersengketa sejak di KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, di mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan “hari” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal.

3) Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memberikan kepastian hukum dan dengan memahami secara substansial bahwa proses penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Bawaslu memerlukan tahapan menerima permohonan dan melakukan pengkajian, kemudian tahapan selanjutnya adalah mempertemukan para pihak untuk dilakukan proses mediasi untuk diperoleh musyawarah mufakat (perdamaian) dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan proses adjudikasi apabila perdamaian tidak tercapai, di mana keseluruhan proses tahapan tersebut memerlukan waktu yang dipandang cukup agar diperoleh hasil keputusan yang optimal dan dengan pertimbangan yang utama adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, oleh karena itu Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa makna frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat UU Pemilu harus dimaknai sebagai hari kerja dan terhadap hal a quo menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.


h. Konstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu – Paragraf [3.10.8] Hlm. 104 s.d. 110

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 10, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa para Pemohon tidak secara spesifik memberikan argumentasi ihwal pertentangan norma dalam Undang-Undang a quo dengan UUD 1945. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa norma dalam Undang-Undang tersebut cenderung mengesankan adanya deferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain, padahal menurut para Pemohon Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat “tetap”, yaitu Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian, menurut para Pemohon, norma dalam Pasal Undang-Undang a quo memerlukan penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap;

2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, selain tidak adanya argumentasi spesifik yang mendasarinya dan dikaitkan dengan norma dalam UUD 1945, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amarnya menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah berkait dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) sedangkan yang digunakan sebagai landasan argumentasi oleh para Pemohon adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan keistimewaan atau kekhususan Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka isu atau persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah: apakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh sehingga penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang mengaturnya harus dikaitkan dengan konteks kekhususan atau keistimewaan tersebut?

Terhadap isu atau persoalan konstitusional tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Bahwa perihal dimungkinkannya suatu daerah diberi status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu merupakan rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya;

b) Bahwa dalam konteks Permohonan a quo, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) mendefinisikan keistimewaan sebagai kewenangan khusus berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh adalah juga kekhususan bagi Pemerintahan Aceh sendiri. Lingkup keistimewaan Pemerintahan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keistimewaan Aceh, yang menyatakan:

(1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;

(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
b. penyelenggaraan kehidupan adat;
c. penyelenggaraan pendidikan; dan
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Oleh karena lingkup keistimewaan atau kekhususan pemerintahan Aceh telah diatur secara jelas maka hal-hal yang di luar itu tidak dapat ditempatkan sebagai keistimewaan atau kekhususan Aceh.

c) Bahwa, namun demikian, selain UU Keistimewaan Aceh, saat ini bagi Aceh juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur berbagai hal berkait dengan pemerintahan Aceh. UUPA tidak mencabut UU Keistimewaan Aceh tetapi justru menjadikan UU Keistimewaan Aceh sebagai salah satu dasar hukum (vide Konsiderans “Mengingat” angka 3 UUPA). UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (vide Pasal 272 UUPA). Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua hal yang diatur dalam UUPA juga merupakan kekhususan pemerintahan Aceh?

Dalam kaitan ini haruslah diingat bahwa dibentuknya UUPA adalah sebagai respons terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh di mana dalam Undang-Undang ini diatur hal ikhwal bagaimana pemerintahan Aceh dilaksanakan dalam kerangka bahwa Aceh sebagai provinsi yang bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Dengan demikian, sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga diterapkan dalam Undang-Undang yang berkenaan atau berkait dengan pemerintahan daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya. Misalnya, berkenaan dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula-mula diterapkan dalam UUPA kemudian dijadikan rujukan dalam mengadopsi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah di daerah lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

d) Bahwa kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. “Khusus” di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan “khusus” dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Berkait dengan hal itu, dalam konteks Permohonan a quo timbul pertanyaan, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat istimewa atau khusus bagi Aceh? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat ditelaah dari dua pendekatan. Pertama, sesuai dengan UU Keistimewaan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUPA, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Kedua, KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan komposisi keanggotaan KIP (yang juga berbeda dengan komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah lain), termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun, sekalipun terdapat perbedaan nama dan komposisi keanggotaan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA, hal itu bukanlah merupakan bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Hanya saja, ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Setelah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbentuk menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Hal ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berbunyi, “Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.

Kewenangan demikian sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi dan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Dalam konteks demikian, yaitu dalam kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota pada dasarnya sama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks nama lembaga dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisian anggotanya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memang berbeda dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan (kini) Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, jika dikatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU maka akan timbul problem konstitusional sebab KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, adalah juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum (baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), sehingga timbul pertanyaan: dari mana kewenangan tersebut diperoleh? Kewenangan demikian hanya mungkin dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota apabila mereka dikonstruksikan secara konstitusional sebagai bagian dari KPU. Sebab, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut telah terang bahwa UUPA sendiri telah menegaskan bahwa KIP Aceh, KIP kabupaten/kota adalah bagian dari KPU. Adanya frasa “yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk menyelenggarakan ...” bukanlah berarti UUPA yang memberi kewenangan kepada KIP Aceh, KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan seterusnya itu, melainkan karena merujuk kepada sejarah keberadaannya yang mendahului keberadaan KPU sehingga dengan penegasan melalui frasa tersebut tidak terdapat pertanyaan perihal dari mana kewenangan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggaran Pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik pada tingkat provinsi (di Aceh disebut DPRA) maupun pada tingkat kabupaten/kota (di Aceh disebut DPRK). Dengan kata lain, melalui rumusan dalam Pasal 1 angkat 12 UUPA tersebut, pembentuk Undang-Undang di satu pihak memberikan landasan konstitusional bagi kewenangan KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu nasional (yakni KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri), di lain pihak tidak melupakan konteks historis kelahiran dan keberadaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, in casu UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan prosedur pembentukan suatu Undang- Undang yang berkait dengan Pemerintahan Aceh atau perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang menyatakan, “Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA” dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta- merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan – yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

e) Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dalam kaitan dengan permohonan a quo, para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya dasar pengujian yang berbeda dimaksud. Dengan kata lain, syarat untuk menguji kembali materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan para Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagia


2. Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2) Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
3) Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4) Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5) Frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
6) Kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;
7) Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
8) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilu.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 / 23-07-2018

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, Pukul 14.08 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

2. Bahwa permohonan pengujian materiil UU Pemilu dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Victor F. Sjair, S.Pi (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru), yang dikuasakan kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Ma’at Patty, S.H., M.H yang kesemuanya adalah advokat pada Law Office Hatane & Associates (selanjutnya disebut Pemohon)

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan Lampiran I UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Jumlah anggota:
a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang
b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
(2) Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrativf pemerintahan.
(3) Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan Lampiran I UU Pemilu dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

1. Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu

Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata sebagian substansi permohonan a quo telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, sehingga dalam mempertimbangkan pokok permohonan a quo, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 menyatakan:
Mengadili,
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;

3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;

5. Kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;

6. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;

7. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah ternyata merupakan bagian yang oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah kehilangan objek.

b. Terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Pada pokoknya Pemohon berargumentasi bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang akan berdampak terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu. Dasar argumentasi Pemohon adalah karakteristik wilayahnya merupakan daerah kepulauan yang sebagian daerahnya tidak bisa ditempuh/dicapai dengan menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut. Kondisi demikian memerlukan sumber daya lebih besar untuk memastikan semua tahapan Pemilu terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terhadap dalil dan bentangan empirik daerah yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu tidak hanya mengatur perihal dasar penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tetapi juga dasar penentuan jumlah anggota KPU provinsi. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa, “Penetapan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan”. Apabila dikaitkan antara dasar mengajukan permohonan (posita) dan petitum yang dikehendaki Pemohon dengan norma Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu, terdapat kekaburan atau ketidakjelasan yang apabila dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan lain yang serius. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan bahwa sebagian daerah mereka merupakan wilayah kepulauan yang tidak mungkin dapat optimal melaksanakan semua tahapan Pemilu dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 3 (tiga) orang. Masalah mendasarnya, apakah frasa “luas wilayah” tidak termasuk wilayah laut di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika menentukan luas wilayah suatu daerah maka di dalamnya pasti meliputi wilayah daratan dan wilayah lautan. Hal mendasar yang perlu dijadikan catatan, perumusan norma Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu menggunakan kriteria yang didasarkan kepada “jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan” tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tetapi juga jumlah anggota KPU provinsi. Artinya, jikalau permohonan Pemohon dikabulkan, maka kriteria dimaksud tidak dapat lagi digunakan untuk menentukan jumlah anggota KPU provinsi, padahal dalam UU Pemilu jumlah anggota KPU provinsi tidak sama untuk semua provinsi yang karena kriteria “jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan” terdapat provinsi dengan jumlah anggota KPU 5 (lima) orang dan terdapat provinsi dengan jumlah anggota KPU 7 (tujuh) orang. Selain pertimbangan di atas, apabila dibaca Petitum Pemohon, sama sekali Pemohon tidak meminta untuk menyatakan inkonstitusional kriteria atau salah satu kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu melainkan meminta memberikan putusan konstitusional bersyarat frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dimaknai menjadi 5 (lima) orang”. Padahal, frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tersebut sama sekali tidak terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur.

c. Terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu

Menimbang bahwa terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran I mengenai Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota”, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan terlebih dulu mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

d. Terhadap Lampiran I UU Pemilu sepanjang mengenai “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, terlebih dahulu Mahkamah merujuk kembali eksistensi “Penjelasan” dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), “Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, Lampiran angka 193 UU 12/2011 menyatakan, “Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa”. Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut merupakan tabel wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, “Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”. Dalam batas penalaran yang wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” adalah beralasan menurut hukum.

e. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

2. Bahwa dalam Amar Putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2) Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;

3) Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilu.

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 mengenai sebagian materi muatan pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilu.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →