Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan / 01-05-2017

Dalam perkara No. 001/PUU-I/2003, Pemohon juga mengajukan
permohonan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi, dalam
pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa pada saat UU
Ketenagalistrikan diundangkan pada tahun 2002, undang-undang tentang
tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A
UUD Tahun 1945 belum ada, sehingga belum ada tolok ukur yang jelas
tentang prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan
UUD. Oleh karena itu, UU Susduk yang merupakan amanat Pasal 19 ayat
(1) UUD Tahun 1945 jo Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan
oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria penilaian prosedur
pembentukan undang-undang.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003
tersebut telah dibantah oleh DPR dalam keterangan tertulis yang
disampaikan dalam persidangan Mahkamah yang dilampiri Risalah Sidang
Paripurna DPR tanggal 4 September 2002 yang ternyata Pemohon
Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak dapat memberikan bukti sebaliknya,
sehingga menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU
Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-
I/2003 tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak.
Secara materiil, dalam perkara tersebut, Mahkamah memberikan
pertimbangan bahwa untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945, Mahkamah perlu terlebih
dahulu memberi pengertian atau makna “dikuasai oleh negara“
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945.
Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 mempunyai daya berlaku normatif
sebagai berikut:
1) Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk
menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
2) Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang akan
maupun yang telah mengusahakan produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada cabang produksi
yang jenis produksinya belum ada atau baru akan diusahakan, yang jenis
produksi tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara
mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi tersebut serta
pada saat yang bersamaan melarang perorangan atau swasta untuk
mengusahakan cabang produksi tersebut.
3) Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau
swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 33
ayat (2) UUD Tahun 1945, negara dapat mengambil alih cabang produksi
tersebut dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum yang adil.

Bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dapat
digunakan sewaktu-waktu apabila unsur-unsur persyaratan penting bagi
negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana
tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) terpenuhi. Bahwa ketentuan UUD
Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk
menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi
kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara
dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945, “.… melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum …” dan juga “mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan
bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi
yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan
masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang
merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan
antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi
negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam
penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh
UUD Tahun 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum
(rechtsidee) dari UUD Tahun 1945. Dengan demikian jelas bahwa UUD
Tahun 1945 telah menentukan pilihannya. Pertanyaannya, bukankah
ketiga hal tersebut di atas dapat dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, dan
oleh karenanya mengapa tidak diserahkan saja kepada mekanisme pasar,
tentu haruslah dijawab secara normatif bahwa UUD Tahun 1945 tidak
memilih sistem tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4).
Dasar pilihan tersebut tidak berarti tanpa alasan sama sekali.
Asumsi bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi ketiga
hal tersebut di atas adalah penyederhanaan logika yang jauh dari
kenyataan, yaitu adanya mekanisme (sistem) pasar yang sempurna.
Kenyataan tidak adanya mekanisme pasar yang sempurna ini dapat
disimak dari apa yang dinyatakan oleh Joseph E. Stiglitz: ”… presumption
that markets, by themselves, lead to efficient outcomes, failed to allow for
desirable government interventions in the market and make everyone
better off.“ (Globalization and Its Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII).
Bahwa berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum dalam
Penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan
tersebut adalah “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan
orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh
di tangan orang-seorang”. Uraian di atas masih menyisakan pertanyaan,
apa saja yang termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta apa pula makna
dikuasai oleh negara itu?
Bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding
fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai
berikut, “Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 ialah
produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat
ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing
menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan
Pemerintah. Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan
pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD Tahun 1945 …
Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam
tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi.
Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka
diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di
tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah
Indonesia sendiri. (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231.
Disusun oleh I. Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung
Agung Tbk. Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut
diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD Tahun 1945 pada tahun
1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah
untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan di
bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila
Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat
melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum
mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas
dasar production sharing.
Bahwa Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di forum sidang
Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai
regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara
hanya sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan Prof. Dr. Harun
Alrasid, S.H. menafsirkan dikuasai oleh negara berarti dimiliki oleh
negara. Bahwa Mahkamah juga memperhatikan pendapat para ahli yang
menyatakan dalam kenyataan sesungguhnya tidak ada sistem ekonomi
yang secara ekstrim liberal sepenuhnya, maupun sistem ekonomi yang
bersifat command atau planned economy sepenuhnya. Sehingga oleh
karenanya Pasal 33 UUD Tahun 1945 harus tetap menjadi acuan, karena
Pasal 33 tersebut sama sekali tidak diartikan anti terhadap ekonomi
pasar, dan ekonomi pasar juga tidak mengesampingkan sepenuhnya
peran negara untuk campur tangan manakala terjadi distorsi dan
ketidakadilan, oleh karena tafsiran dinamis atas Pasal 33 UUD Tahun
1945 oleh Mahkamah dilakukan dengan memperhatikan seoptimal
mungkin perubahan lingkungan strategis secara nasional maupun global.
Bahwa dengan memandang UUD Tahun 1945 sebagai sistem
sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam
Pasal 33 UUD Tahun 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau
lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi
penguasaan olehnegara merupakan konsepsi hukum publik yang
berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD
Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi
(demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang
diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan
tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi
tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara
kolektif.
jikalau cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah
bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai
hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan
pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada
pasar. Namun, jikalau cabang produksi dimaksud masih penting bagi
negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak, maka
negara c.q. Pemerintah tetap diharuskan menguasai cabang produksi
yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan
mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu
tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk
mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah dalam
pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsepsi
kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha
yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan
ataupun dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara.
Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh
sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan
yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan
usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai
instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Bahwa di samping itu, untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang
menyatakan, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“, maka
penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat
relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan
oleh negara c.q. Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan
dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah
hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam
proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan
usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas
kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang
bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD
Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal
33 UUD Tahun 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu
tidak meniadakan penguasaan negara c.q. Pemerintah untuk menjadi
penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting
bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD
Tahun 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku
usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh
negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad),
mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi
(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Bahwa dalam menguji undang-undang a quo, Mahkamah juga
memperhatikan keterangan Pemerintah yang memuat faktor pendorong,
ruang lingkup, filosofi dan konsepsi Undang-undang No. 20 Tahun 2002,
secara singkat sebagai berikut:
1) Adanya keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor
tenaga listrik;
2) Penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, effisien dan
berkeadilan dengan partisipasi swasta yang diselenggarakan melalui
mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada
semua pelaku usaha;
3) Perlunya antisipasi perubahan pada tataran nasional, regional
maupun global serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan
hukum di sektor terkait;
4) Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan
adanya kewenangan negara c.q. Pemerintah dalam penetapan kebijakan,
pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha;
5) Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin
tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik
dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata serta mendorong meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan,
dengan penyediaan tenaga listrik secara efisien melalui regulasi yang
kuat, adanya kompetisi dan tranparansi usaha dalam iklim usaha yang
sehat, untuk terciptanya efisiensi
6) Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi
vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya, dan di daerah yang secara
teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan,
transmisi, distribusi dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali
bidang usaha, yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu
tranmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan
kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli;
7) Penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan
cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan
tarif oleh pasar, dan harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah
kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi
dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga listrik;
8) Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD
Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintah mempunyai fungsi sebagai
penguasa (regulator) yang dilakukan oleh menteri-menteri teknis dan
fungsi selaku pengusaha (operator) yang dilakukan oleh kantor menteri
negara yang mengawasi dan membina jalannya kepengusahaan seperti
BUMN. Pada saatnya Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya
sebagai regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya sebagai
operator dalam artian sebagai pelaksana langsung kegiatan, sesuai
prinsip “Government function is to Govern”;
9) Dikuasai oleh negara mengandung pengertian (1) Pemilikan (2)
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dan (3) Penyelenggaraan
kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh Pemerintah;
10) Filosofi “penguasaan negara” adalah terciptanya ketahanan nasional
di bidang energi (migas, listrik dan lainnya) di NKRI dengan sasaran
utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri;
11) Deregulasi adalah efisiensi melalui kompetisi, efisiensi mana
memaksimalkan surplus total pemakai ditambah surplus supply, yang
dapat dikatakan adalah nilai terhadap pemakai dikurangi biaya produksi.
Kompetisi tidak menjanjikan harga yang terendah pada sesuatu waktu,
kompetisi akan menggerakkan bahwa para pemakai akan dapat menutupi
dalam jangka panjangnya biaya produksi termasuk pengembalian modal
secara wajar, dan kompetisi akan meminimalkan biaya rata-rata untuk
produksi dan meminimalkan pula harga rata rata untuk pemakai;
Bahwa para ahli yang diajukan oleh Pemerintah telah memberikan
keterangan sebagaimana telah dikutip secara lengkap dalam bagian
duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal hal
yang berikut ini:
1) Pasaran kelistrikan akan berdiri di bawah satu otoritas, yang
dinamakan Bapetal, berdasarkan aturan-aturan tertentu yang dinamakan
market rules. Ada pasar yang sukses dan ada yang tidak, masalahnya
adalah market rules, bagaimana aturan main itu harus dilakukan. Dengan
mempelajari market rules kita dapat membuat market rules yang cocok
dengan kepentingan kita, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang
dasar dimana perekonomian nasional diselenggarakan dengan efisiensi
berkeadilan. Pengertian efisiensi berkeadilan dalam dunia listrik
mempunyai pengertian yang khusus. Efisiensi itu adalah tercapainya
economic equilibrium yaitu satu keseimbangan kompetisi bahwa harga
ditentukan atas dasar supply and demand. Efisiensi berkeadilan itu
dicapai dalam satu sistem kompetisi kalau harga rata-rata yang diambil
supplier adalah yang terbaik yang pada akhirnya dicapai dari segi
pemakai, dan supplier dan consumer surplus bertemu.
2) Parameter yang digunakan untuk menilai apakah UU yang diuji
menguntungkan atau merugikan adalah sebagai berikut:
a) Parameter pertama, efisiensi
Efisiensi teori ekonomi menunjukkan bahwa hanya kompetisi saja yang
memungkinkan efisiensi itu tercapai. Tetapi listrik karateristiknya unik,
mempunyai sifat monopoli alamiah, sehingga tidak sepenuhnya bisa
dilepas ke pasar. Unbundling merupakan cara untuk efisiensi, dan
meskipun kemudian ada gugatan terhadap kompetisi di listrik, tidak satu
negara pun yang kemudian kembali ke sistem single integrated
monopoly, yang ada hanya perubahan dalam market rules.
b) Parameter kedua, kontribusi pajak
Kontribusi pajak dari PLN, selama 3 tahun terus merugi, baru tahun ini
mendapat keuntungan yang kecil kalau dibanding asetnya yang besar.
c) Parameter ketiga, merugikan masyarakat atau tidak
Dua indikator yaitu aksesibilitas masyarakat dan harga. Kalau hanya
mengandalkan PLN untuk mencapai ratio elektrifikasi 100% sangat sukar,
sehingga harus memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk
meningkatkan aksesibilitas, karena akses yang rendah tidak
menguntungkan masyarakat. Yang tidak memiliki akses listrik harus
membayar 4 atau 5 kali lebih mahal dibanding mereka yang punya akses.
Yang tidak punya akses listrik tersebut adalah orang yang miskin.
3) Listrik sebagai komoditi bisa dilihat perannya dalam 3 kelompok
besar, yaitu listrik sebagai pelayanan publik, sebagai infrastruktur dan
listrik sebagai bagian penerimaan negara. Dalam konteks pelayanan
publik, listrik hanya kalah oleh kebutuhan makanan, dan itu berarti tanpa
listrik setiap warganegara akan terlanggar haknya, sehingga listrik yang
mudah diakses dengan harga wajar menjadi kebutuhan suatu negara.
Upaya memenuhi hak akan listrik belum memadai kalau hanya diserahkan
pada PLN. Karenanya penyediaan listrik menjadi prioritas, dan Undang-
undang Ketenagalistrikan yang baru telah mendorong upaya tersebut,
tanpa harus mengandalkan PLN semata-mata tetapi juga investor swasta,
koperasi atau BUMD dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang
dikeluarkan badan pengawas. Listrik sebagai infrastruktur merupakan
sumber pendorong perekonomian negara, yang tidak bisa hanya
mengandalkan PLN tapi juga mengikutkan BUMD, koperasi, dan lain-lain.
Bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara
unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa,
Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan
dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial,
sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura
dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh
melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan
tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di
JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat
Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan
berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang
sudah terbentuk.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan
lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa
agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan
kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang
beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan
negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang
memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan
(unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin
membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya
pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat
komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan
masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon
telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika
Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha
listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah
menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah
berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai
bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945
harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara
melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau
dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan
dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal
swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling
menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh
mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional
atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik
dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain.
Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara
pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa
dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan
daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah
berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak
ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak,
dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN
sebagai “holding company”.
Bahwa adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-
faktor miss-management serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak
dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, bak
pepatah “buruk muka cermin dibelah”. Pembenahan yang dilakukan
haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan
kewajiban konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas,
maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dengan
menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan
konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68,
khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi
karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun
2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan
adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem
unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran
“Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak
sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945
yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia;
Bahwa Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2)
UUD Tahun 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai
satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga
dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat
tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut
mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat
dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan
UUD Tahun 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara
keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara
hukum karena paradigma yang mendasarinya bertentangan dengan UUD
Tahun 1945. Oleh karena itu guna mencegah timbulnya kesalahpahaman
dan keragu-raguan yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya
kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, perlu
ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah
Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke
depan (prospective) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat
surut (retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan
ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan
dikeluarkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai
perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku
lagi.
Bahwa guna menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), maka
undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang
menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Bahwa dengan dinyatakannya keseluruhan UU No. 20 Tahun 2002 tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar pembentuk
undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang
sesuai dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945.
Dengan adanya pembatalan atas UU 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan tersebut, perlu ada pengisian kekosongan/kevakuman
hukum (rechtsvacuum). Dalam amar Putusan Perkara 001/PUU-I/2003,
021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menetapkan
undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang
menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekaligus
memberi saran kepada pembentuk undang-undang untuk menyiapkan
RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Sedangkan implikasi lain dengan adanya pembatalan undang-undangan
tentang ketenagalistrikan tersebut, adalah terkait dengan perjanjian atau
kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah
ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 20 Tahun 2002. Dalam
hal ini, guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan
yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di
bidang ketenagalistrikan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan
Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan
berlaku ke depan (prospective) sehingga tidak mempunyai daya laku
yang bersifat surut (retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian
atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah
ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 20 Tahun 2002 tetap
berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau
tidak berlaku lagi.
Pembatalan atas UU 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga
membawa berbagai implikasi bagi pembangunan sektor ketenagalistrikan
antara lain kewenangan pemberian izin yang telah didelegasikan kepada
daerah berdasarkan UU 20 Tahun 2002 menjadi batal demi hukum atau
kembali kepada semangat sentralisasi. Tentunya ini tidak sejalan dengan
semangat otonomi daerah yang sehingga tidak mengatur peran
pemerintah daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan yang ada di
daerahnya.
Implikasi lainnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum tidak dapat dilakukan oleh badan usaha (BUMN,
BUMD, Swasta dan Koperasi) secara setara (level playing field) karena
adanya BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)
yang kembali dipegang oleh PT PLN sesuai PP No 23/1994 tentang
Pengalihan Bentuk Perum PLN menjadi Perusahaan Perseroan. Dengan
pembatalan ini, maka peran serta BUMD, swasta dan koperasi dalam
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat
dilakukan melalui skema kerjasama dengan PKUK atau pada wilayah
tertentu yang PKUKnya menyatakan ketidaksanggupannya. Selain itu,
BUMN selain BUMN di bidang ketenagalistrikan tidak dapat menjual
tenaga listrik untuk kepentingan umum.
Di sisi lain, pembatalan UU 20 Tahun 2002 juga menyebabkan berbagai
produk regulasi yang telah diterbitkan berdasarkan UU 20 Tahun 2002
batal demi hukum yaitu PP Nomor 53 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) dan 18 Keputusan
Menteri ESDM termasuk Kepmen ESDM tentang Pedoman dan Pola Tetap
(Blueprint) Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020
dan Kepmen ESDM tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Ketenagalistrikan. Pembatalan ini juga menurunkan kepercayaan investor
dan dunia usaha terhadap kepastian hukum di sektor ketenagalistrikan di
Indonesia pada saat kita sangat memerlukan investasi untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat dan sumber-sumber
pendanaan dalam negeri maupun bantuan asing tidak mencukupi untuk
memenuhi pasokan tersebut.
Dalam Putusan Perkara 001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-
I/2003 ini pula, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai
penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution)dengan
memberikan penafsiran atas frasa “dikuasai oleh negara”. Dalam
putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna
penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari
konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula
di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara
untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad)
dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara
dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan
dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan
konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad)
dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-
holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen
kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan
oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q.
Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar
pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting
dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
Bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan dalam
arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi
kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak
yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara,
tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang
produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang
produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi
tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi
negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama
lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang
produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang
lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi
menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Mahkamah berwenang
pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945
jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya
karena penilaian pembuat undang-undang tersebut.
Pada intinya, dari putusan tersebut dapat dilihat tafsir penting Mahkamah
Konstitusi dalam menjelaskan kedudukan negara berdasarkan frasa
“dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) tersebut. Hal itu adalah:
1) Dalam konsepsi kepemilikan perdata, “dikuasai oleh negara”
dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara
yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas
rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.
2) Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945
mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada
pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan tersebut
lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum
tertinggi, yaitu UUD Tahun 1945.
3) Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang Undang
Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:
a. Mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad) yang dilakukan oleh negara c.q pemerintah dengan
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
b. Pengaturan (regelendaad), dilakukan melalui kewenangan legislasi
oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah
(eksekutif).
c. Pengelolaan (beheersdaad), dilakukan melalui mekanisme pemilikan
saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam
manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara
sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu
untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d. Pengawasan (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q.
Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-
sumber kekayaan itu benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat.
4) Pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya
sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan
sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut
secara khusus dalam Undang Undang Dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak
tercantum dalam UUD Tahun 1945, sebagaimana lazim di banyak negara
yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-
norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya
negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
5) Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai oleh negara ialah
bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka
negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian
secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang
merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan
perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Secara khusus, bila dikaitkan dengan UU 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan, maka dapat ditemukan beberapa hal penting yang
diturunkan dari penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap “penguasaan
negara” dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, hal tersebut adalah:
1) Peranan negara terhadap Ketenagalistrikan di dalam putusan
Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai kepemilikan atas
perusahaan negara (BUMN) yang melakukan penyediaan fasilitas
ketenagalistrikan.
2) Pasal 33 UUD Tahun 1945 tidak menolak ide kompetisi diantara
para pelaku usaha, sepanjang itu tidak meniadakan penguasaan oleh
negara
3) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa cabang produksi dalam
Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 di bidang ketenagalistrikan harus
ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan
distribusi. Sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan (unbundling)
4) Pasal 16, 17 ayat (3), serta Pasal 68 yang mengatur persoalan
unbundling dan kompetisi merupakan jantung dari Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, sehingga ketika
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan
konstitusi, maka secara keseluruhan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2002 tentang Ketenagalistrikan tidak dapat dipertahankan, karena akan
menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penerapannya.
1. Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014
Bahwa untuk menunjang usaha penyediaan tenaga listrik, Pemerintah
dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga
listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah.Selain bermanfaat,tenaga listrik juga dapat
membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan
umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi
lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga
listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan
perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang
ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang
keteknikan. Dalam konteks itulah, perlu upaya penegakan hukum di
bidang ketenagalistrikan, khususnya menyangkut penerapan SLO.
Bahwa menurut Mahkamah, terdapat 4 (empat) permasalahan hukum
yang perlu dipecahkan, yaitu:
1) Pihak yang berhak mengeluarkan SLO;
2) Penentuan biaya SLO;
3) Sanksi pidana dan sanksi denda yang berkaitan dengan SLO;
4) Ketentuan transisi (transitional clause) menyangkut SLO
Terhadap keempat permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,
diperlukan pemecahan hukum yang tepat untuk mengimplementasikan
ketentuan yang mengatur SLO, karena instrumen tersebut merupakan
sertifikasi yang semestinya menjamin bahwa suatu intalasi listrik telah
terpasang dengan benar, sehingga aman untuk digunakan oleh pengguna
listrik. Dalam konteks itulah diperlukan hukum yang mengorganisasikan
kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dengan cara
memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di
pihak lain, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga listrik. Pemecahan
permasalahan hukum dimaksud akan diuraikan oleh Mahkamah dalam
pendapat hukumnya di bawah ini.
BahwaPasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut Permen ESDM 05/2014)
menyebutkan bahwa setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
wajib memiliki SLO. Dalam konteks ini, kewajiban SLO harus dimiliki
instalasi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi
tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, pemanfaatan
tenaga listrik tegangan menengah, dan pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah melalui pemeriksaan dan pengujian pada saat instalasi
tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, relokasi, atau masa berlaku
sertifikat laik operasinya telah habis. Proses SLO dan penerbitan SLO
untuk instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi pemanfaatan
tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga
Inspeksi Teknik Terakreditasi, sedangkan untuk instalasi pemanfaatan
tegangan rendah proses sertifikasi laik operasi dan penerbitan SLO
dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang
ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (vide Pasal 11
sampai dengan Pasal 24 Permen ESDM 05/2014).
Bahwa untuk menjamin keamanan pemasangan instalasi listrik, setiap
peralatan listrik dan instalasi listrik harus diuji terlebih dahulu sebelum
digunakan. Hal ini bertujuan agar pengguna peralatan listrik tidak
mengalami bahaya listrik yang diakibatkan oleh adanya kesalahan
instalasi. Dalam konteks itulah dikeluarkan SLO yang merupakan bukti
pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi
dengan baik dan siap dioperasikan oleh pengguna listrik.
Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya SLO maka pelanggan
listrik dapat merasa aman dari bahaya listrik karena instalasi listrik yang
dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, sehingga
risiko yang terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur
dapat diminimalisasi. Namun demikian, permasalahan hukum yang harus
dijawab oleh Mahkamah adalah siapakah subjek hukum (pihak) yang
dinilai berhak dan sah menerbitkan SLO?
Pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemeriksaan dan
pengujian instalasi tenaga listrik merupakan usaha jasa penunjang tenaga
listrik. Hal itu diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Listrik, yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah,
Konsuil dan PPILN dapat menerbitkan SLO, meskipun kedua institusi
tersebut sifatnya bukan organ negara, namun merupakan suatu badan
usaha walaupun kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan PLN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan
dapat menunjuk Konsuil dan PPILN untuk menerbitkan SLO bagi
pengguna listrik sepanjang penunjukan tersebut tidak meniadakan
penguasaan oleh negara untuk mengatur (regelendaad), mengurus
(bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi
(toezichthoudensdaad) usaha kelistrikan yang merupakan salah satu
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan
demikian, maksud dan tujuan penerbitan SLO sesuai dengan pendirian
Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-
021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dan Putusan
Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010.
Oleh karena Konsuil dan PPILN memiliki tugas yang cukup strategis dalam
memberikan perlindungan kepada pengguna listrik maka Konsuil dan
PPILN memikul tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam
penerbitan SLO. Melalui penerapan SLO ini diharapkan dapat terwujud
instalasi tenaga listrik yang andal, sehingga dapat beroperasi secara
kontinyu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, instalasi tenaga listrik
yang aman, sehingga bahaya yang mungkin timbul bagi manusia dan
makhluk hidup lainnya yang dapat berupa kecelakaan dan kebakaran
akibat listrik dapat diantisipasi, serta instalasi tenaga listrik yang ramah
lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup
saat instalasi tenaga listrik dioperasikan.
Bahwa selaku regulator, pemerintah juga menentukan biaya listrik.
Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik diatur dalam UU Listrik. Bahwa
tarif listrik sebagaimana diatur dalam UU Listrik dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Bahwa setelah memperhatikan
ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, biaya SLO tidak
ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan
berdasarkan fakta persidangan, besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik
dalam proses penerbitan SLO justru mendapat persetujuan Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan.
Bahwa menurut Mahkamah, biaya SLO termasuk salah satu komponen
biaya tarif listrik karena SLO merupakan syarat agar instalasi listrik dapat
dialiri listrik oleh PLN. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah
mendasarkan pendiriannya pada Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009,
bertanggal 30 Desember 2010, yang menyatakan:
“Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa
jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat
regulated, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau
pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh
Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah
daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi
untuk konsumen tidak mampu (vide Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009,
halaman 96);
Dengan mendasarkan pada pendiriannya tersebut, menurut Mahkamah,
tarif biaya SLO semestinya juga ditetapkan oleh Pemerintah dengan
persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD, oleh karena SLO merupakan syarat esensial agar
kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi. Penetapan tarif SLO juga
harus memperhatikan: (a) keseimbangan kepentingan nasional, daerah,
konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; (b) kepentingan
dan kemampuan masyarakat; dan (c) kaidah industri dan niaga yang
sehat. Dengan demikian, penetapan tarif SLO diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Bahwa apabila peraturan yang ada pada saat ini, yang telah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, dinilai tidak layak untuk memungut biaya SLO
maka pemeriksaan instalasi listrik menjadi terganggu atau terhambat
karena kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah harus
mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan
yang mulus (smooth transition) untuk terbentuknya aturan yang baru. Hal
demikian dimaksudkan agar pembentuk Undang-Undang secara
keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan
guna mengimplementasikan SLO bagi kepentingan masyarakat.
Mahkamah berpendapat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
putusan Mahkamah ini diucapkan dinilai cukup bagi Pemerintah untuk
mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk
menerapkan SLO dengan memperhatikan kepentingan nasional secara
menyeluruh, sehingga tidak membebani masyarakat.
Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang
mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Menurut Mahkamah, norma
tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif
berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik
tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. Berkaitan
dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah
apakah ketiadaan SLO dalam pengoperasian instalasi listrik layak
dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik? Apakah
sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam
pasal a quo bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau tidak?
Bahwa oleh karena SLO merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam
pengoperasian instalasi listrik maka PLN harus memeriksa melalui PPILN
dan/atau Konsuil apakah suatu instalasi listrik rumah tangga telah
memiliki SLO atau tidak. Apabila instalasi listrik yang bersangkutan tidak
memiliki SLO maka PLN tidak boleh mengaliri listrik. Dengan kata lain,
apabila PLN tetap memberikan aliran listrik terhadap instalasi listrik rumah
tangga yang tidak memiliki SLO, hal itu merupakan kesalahan PLN karena
masyarakat pengguna listrik rumah tangga tidak dapat mengoperasikan
instalasi listrik jika tidak ada aliran listrik. Dengan demikian, apabila PLN
tetap mengalirkan listrik untuk instalasi listrik rumah tangga dan terjadi
kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN-lah yang bertanggung jawab
atas dampak kerugian yang timbul.
Pada dasarnya, Konsuil dan/atau PPILN yang menentukan apakah suatu
instalasi listrik yang terpasang sudah memenuhi persyaratan teknis.
Dalam konteks pemanfaatan tenaga listrik, khususnya untuk rumah
tangga, masyarakat tidaklah dalam posisi memutuskan dapat atau tidak
dapatnya aliran listrik disambung, melainkan penyambungan aliran listrik
sangat bergantung pada PLN. Dengan demikian, PLN-lah yang
menentukan apakah instalasi listrik rumah tangga masyarakat dapat dialiri
listrik atau tidak. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila sanksi denda dan
sanksi pidana penjara dibebankan kepada masyarakat. Bahwa keharusan
adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan
administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang
mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit,
transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan
tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Berkaitan
dengan konteks tersebut, menurut Mahkamah, apabila persyaratan
administrasi SLO tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat
berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam
ranah hukum pidana administratif. Penggunaan sanksi pidana dalam
hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan
hukum pidana (penal policy).
Hukum pidana administratif (administrative penal law; ordnungstrafrecht;
ordeningstrafrecht), yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran hukum
administrasi, yang pada hakikatnya hukum pidana administrasi
merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana
sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Dengan kata lain,
hukum pidana administrasi merupakan bentuk
fungsionalisasi/operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang
hukum administrasi. Dengan demikian, apabila sanksi administrasi akan
dioperasionalisasikan maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana
administratif.
Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di
bidang pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu, tindak pidana
administrasi (administrative crime) dinyatakan sebagai “An offence
consisting of a violation of an administrative rule or regulation and
carrying with it a criminal sanction” (Black’s 1990: 45). Di samping itu,
karena hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur” atau
hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang dibuat dalam
melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (regulatory powers)
maka hukum pidana administrasi sering pula disebut “hukum pidana
(mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan”
(Ordnungstrafrecht/Ordeningstrafrecht).
Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah,
tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan
sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli
Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan
pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi
ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai
senjata pamungkas atau ultimum remedium, yaitu tidak perlu
dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi
pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif
karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi
pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU
Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan ultimum
remedium maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan
secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu,
Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak
adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan
pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak
orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara
yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal
54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD
Tahun 1945.
Bahwa ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan SLO dalam instalasi
listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Listrik dan
sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik berlaku
sejak 2009 sejak diundangkannya UU Listrik. Meskipun demikian, banyak
instalasi listrik yang telah terbangun sebelum berlakunya UU Listrik.
Menurut Mahkamah, ketentuan peralihan/transisi (transitional clause)
perlu diatur dalam hal penerapan kepemilikan SLO setiap instalasi listrik.
Terlebih lagi, ketentuan SLO juga menerapkan sanksi pidana, yakni sanksi
pidana administratif. Kebutuhan ketentuan transisi ini juga mendasarkan
pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
menyatakan, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah,
untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka kewajiban kepemilikan
SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat
(4) UU Listrik dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1)
UU Listrik berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan sebagaimana
dinyatakan dalam amar putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa
ketentuan peralihan ini diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang
dirugikan dengan adanya perubahan UU Listrik. Dengan demikian,
ketentuan peralihan/transisi (transitional clause) ini tidak dapat berlaku
surut.
Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai kewajiban
kepemilikan SLO dalam instalasi listrik perlu dibedakan antara pembangkit
tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik,
pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan pemanfaatan tenaga
listrik tegangan menengah, termasuk pula rumah tangga masyarakat.
Pembedaan ini diperlukan karena masing-masing instalasi listrik memiliki
fungsi, manfaat, pengoperasian, dan risiko yang berbeda. Pembedaan
tersebut diatur oleh pembentuk Undang-Undang sebagai positive
legislator sepanjang pengaturan pembedaan instalasi listrik tidak
bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Terhadap pengujian atas pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan,
Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang memberikan implikasi
beberapa hal yaitu:
3.1. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal
54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi
tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3.2. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal
54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan
instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3.3. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU
Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini
diucapkan;
3.4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) UU Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini,
namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;
Dengan memperhatikan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang
tercantum dalam UUD Tahun 1945, secara tidak langsung sebenarnya
negara Indonesia telah menerapkan evaluasi dan monitoring terhadap
undang-undang yang sudah dihasilkan oleh pembentuk undang-undang
yaitu DPR. Tolok ukur yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk
mengevaluasi undang-undang sudah ditentukan yaitu UUD Tahun 1945
itu sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
001/PUU-I/2003, 021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-I/2003, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dinilai bertentangan UUD
Tahun 1945 sehingga secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan berlaku lagi.
Dengan adanya pembatalan atas UU 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan tersebut, perlu ada pengisian kekosongan/kevakuman
hukum (rechtsvacuum). Dalam amar Putusan Perkara 001/PUU-I/2003,
021/PUU-I/2003 dan 022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menetapkan
undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang
menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan
yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekaligus
memberi saran kepada pembentuk undang-undang untuk menyiapkan
RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD
Tahun 1945.
Menindaklanjuti pembatalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan tersebut, pembentuk undang-undang
selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3317) yang dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan
keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan memperhatikan arti penting tenaga listrik bagi negara dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan
dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945, UU
Ketenagalistrikan menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan
tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan
kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, UU
Ketenagalistrikan memberi kesempatan kepada badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha
penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah,
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Namun dalam perkambangannya, UU Ketenagalistrikan juga diuji
konstitusionalitas normanya dalam perkara Nomor 58/PUU-XII/2014.
Terhadap pengujian atas pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat
menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
Keputusan inkonstituional bersyarat (conditionally unconstitutional) ini
merupakan terobosan dari Mahkamah Konstitusi harus menguji undang-
undang yang rumusan normanya masih umum sehingga tidak dapat
dipastikan konstitusionalitas normanya. Pada keputusan ini, undang-
undang yang diuji pada dasarnya bertentangan dengan UUD Tahun 1945
tetapi kemudian menjadi konstitusional setelah diberi syarat oleh
Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan putusan tersebut, Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik
tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah);
Begitupun pada frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan”
dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi
tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Sedangkan terkait dengan kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi
untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, Menurut Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan sejak
putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Terkait dengan sanksi pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU
Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga
masyarakat. Adanya beberapa pasal yang dinilai Mahkamah Konstitusi
bersifat umum sehingga kesulitan dalam pengujian konstitusionalitas
normanya, agar tidak terjadi kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam
penerapan pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan perlu adanya
perubahan atas UU Ketenagalistrikan.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap
pasal atau ayat dalam Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan yang
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah
Konstitusi. Akibat hukum terhadap pasal atau ayat dalam Undang-Undang
tentang Ketenagalistrikan yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai
konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat. Terjadi disharmoni norma
dalam UU Ketenagalistrikan jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi
berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa
perbaikan substansi UU Ketenagalistrikan. Perbaikan ini hendaknya
dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU
Ketenagalistrikan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif
terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kehutanan / 01-05-2017

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun
1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun”. Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas
perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan setiap orang
memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun;
Pengertian harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk
harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan) yang menyatakan:
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut
hukumnya masing-masing.
Selanjutnya Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres 1 Tahun
1991) menyatakan, ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama)
yaitu harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri
selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas
nama siapapun.” Oleh karena itu, dengan mengacu kepada UU
Perkawinan terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 serta
Inpres 1 Tahun 1991 khususnya Pasal 1 huruf f maka terhadap seluruh
tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya
yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau isteri, harta
tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang
dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri termasuk
Pemohon.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama
(gono gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang
disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk
tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta
benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi.
Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya
larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang
merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan.
Benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh
bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan,
akan tetapi pasal a quo juga memberikan pengecualian bahwa data
nasabah juga dapat diakses untuk:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41),
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara (Pasal 41A),
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal
44), dan
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).
Dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data
nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan
perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal
tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila
data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata
terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik
bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat
perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara
sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah memandang
perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan
dari pasal a quo, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk
Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi
mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank.
Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu diberi penafsiran agar
data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali
mengenai hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan
berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya
perlindungan terhadap kerahasiaan bank, sehingga menimbulkan
ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan merugikan perekonomian
nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak
suami dan/atau isteri terhadap harta bersama yang disimpan di bank,
maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum
yang adil. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai
“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk
kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian.”
Dengan demikian dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah adalah
beralasan menurut hukum; mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU
Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut
Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk
perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 UU
Perbankan adalah:
a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya,
pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat,
atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan
publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan
keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi,
keluarga pengurus.
Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun
1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang
seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru meru¬gikan nasabah bank yang
berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan
perekonomian nasional. Dengan demikian ketentuan tersebut di atas tidak
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan oleh karena itu dalil
permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah,
permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk
sebagian;

b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bersifat declaratoir
artinya putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum.
Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak
merupakan satu putusan yang bersifat declaratoir. Dalam hal ini, dengan
tegas hakim akan menyatakan bahwa amar putusannya bahwa materi
muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut hanyalah
declaratoir dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar yang
bersifat condemnatoir. Akan tetapi, setiap putusan yang bersifat
declaratoir khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat
dan/atau pasal bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan
yang bersifat constitutief.
Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan satu keadaan
hukum yang menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan
satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 adalah meniadakan keadaan
hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu
menciptakan satu keadaan hukum yang baru.
Terkait putusan MK dengan Perkara No. 64/PUU-X/2012, pengecualian
yang diatur dalam Pasal 40, menyebutkan bahwa Bank wajib merahasikan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan
44A yaitu:
1. Untuk Kepentingan Perpajakan, Sehubungan dengan kepentingan
perpajakan, ditetapkan:
a. Menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis
kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-
bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah
penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
b. Perintah tertulis sebagaimana dimaksudkan diatas haruslah
menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang
dikehendaki keterangannya.
2. Untuk Kepentingan Peradilan.
Sehubungan dengan kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana,
ditetapkan:
a. Menteri keuangan dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau
Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keuangan
tersangka/terdakwa pada bank.
b. Izin tersebut diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis
dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua
Mahkamah Agung.
Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan:
-nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim
-nama Tersangka/Terdakwa
-sebab-sebab keterangan diperlukan
-hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan
keterangan-keterangan yang diperlukan.
3. Tukar Menukar Informasi
a. Dengan Bank Indonesia
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak mengurangi tugas dan
kewajiban Bank Indonesia tentang pengawasan dan pembinaan
perbankan dalam tukar-menukar informasi. Dalam hubungan dengan
tugas pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia antara
lain ditetapkan kewajiban pelaporan bank-bank kepada Bank Indonesia.
b. Dengan Bank lain
Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat
memberikan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
Hal yang paling penting untuk diingat bahwa selain pengecualian diatas
ada pengecualian lain terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari
nasabah, Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit
bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada
bank untuk mengungkapkannya. Dengan keputusan MK No. 64/PUU-
X/2012, pengecualian ditambah untuk perkara yang terkait dengan
kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian.
Jadi implikasi putusan MK yang menambahkan frasa “serta untuk
kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian” diatas memberikan dasar hukum bagi pihak suami atau istri
untuk meminta bank membuka informasi tentang rekening nasabahnya
untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.Pengecualian tentang
rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Gubernur Bank Indonesia
Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia bank.
Selain itu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, pengaturan Rahasia Bank diatur dalam Pasal 41 sedangkan
pengecualiannya diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 48.
Pengecualian terhadap rahasia bank, yakni:
1. Pasal 41
Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada
pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas
permintaan Menteri Keuangan.
2. Pasal 41A
Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang dan lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat
diberikan pengecualian kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia.
3. Pasal 42
- Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan
pengecualian kepada polisi, jaksa, atau hakim atas izin Pimpinan Bank
Indonesia.
- Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat
diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank
Indonesia.
4. Pasal 44
Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank kepada bank lain
dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan
Bank Indonesia.
5. Pasal 44A
Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara
tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin
Pimpinan Bank Indonesia.

Terkait dengan UU Perbankan Syariah selayaknya juga harus mematuhi
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 64/PUU-X/2012. Didalam
hukum positif Indonesia, harta bersama selain yang diatur dalam UU
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga diatur dalam Pasal 119
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Pasal 119 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan bahwa
“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum
terjadinya harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang
hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian
perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak
boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami
istri”.
Lebih lanjut berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata , harta bersama bubar
demi hukum salah satunya karena perceraian. Setelah bubarnya harta
bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri.
Jadi dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.
64/PUU-X/2012, akan membuka ruang harmonisasi hukum antara hukum
perbankan, KUHPerdata dan hukum keluarga (UU Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam), tidak dilihat secara parsial.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa sepanjang frasa
“bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengakibatkan Bank
DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
Putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus
dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan
kekuatan untuk dilaksanakan.
Putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak
lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan
penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para
pihak. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai
kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan
harus dilaksanakan.
Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai
kekuatan untuk dilaksanakan tidak dapat diganggu gugat lagi, merupakan
konsekuensi dari adagium that judgment was that of God, putusan Hakim
sama dengan putusan Tuhan, dengan irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, menempatkan putusan hakim
sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran,
dan keadilan Ithe last resort).
Putusan pengadilan berperan juga sebagai sarana untuk melindungi
anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diambil hak-
haknya. Putusan Pengadilan sebagai penentuan suatu tindakan hukum
tertentu boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak, patut atau tidak
patut, melamaui batas atau tidak, menentukan apakah suatu tindakan
hukum bertentangan dengan kepentingan hukum atau tidak, oleh
karenanya putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta
ditaati oleh subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi.
Dalam menemukan hukum untuk memberikan putusannya hakim dengan
cara selain menafsirkan, mengkonstruksikan hukum terkadang harus juga
menciptakan/menemukan hukum sehingga dalam hal tertentu hakim
melalui putusannya melakukan peran sebagai lembaga pembentuk
Undang-Undang, oleh karenanya putusan hakim merupakan Undang-
Undang yang berlaku bagi warga masayarakat.
Salah satu ciri Negara hukum adalah pengadilan dalam pengambilan
putusan secara substansi tidak boleh da campur tangan, negosiasi dan
kompromi dengan pihak manapun sebagai konsekuensi dari kedudukan
lembaga peradilan selaku kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala
campu tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam UUD Tahun
1945. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap
Negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh
dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan Jabatan
(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kedilan
dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses
pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan
kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan
masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak
boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran
dan keadilan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Proses
pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam
menentukan penilaian dan engambilan keputusan, hakim harus
menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-
tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-
Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga corong
keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup dan
berkembang di tenah-tengah masyarakat.
Bahwa Negara hukum harus menjamin, melindungi, memenuhi serta
memajukan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat
sebagai manusia, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan
terhadap hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh
diabaikan oleh siapapun.Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan
yang mana ketentuannya menyatakan , “Bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44 dan pasal 44A”. Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan
menyatakan, “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa,
atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan
tersangka atau terdakwa pada bank”.
Menurut Pemohon, pasal a quo menentukan bahwa pengurus bank hanya
tunduk pada peraturan tertentu yang berlaku hanya pada sector
perbankan dan tidak tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan
proses hukum yang melekat dan satu kesatuan dengan putusan hakim
yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Mahkamah
berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak
dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia
yang merupakan Negara hukum sesuai dengan UUD Tahun 1945 dan
pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus
menghormati putusan pengadilan, serta mengabaikan pengurus bank
terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa
“bagi bank”, menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D UUD
Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah
permohonan Pemohon mengenai frasa “Bagi bank” yang tercantum dalam
Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan beralasan menurut hukum.
Sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk
seluruhnya.
Frasa “Bagi bank” yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU
Perbankan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan yang telah mempunyai hukum yang tetap memiliki 3 (tiga) sifat
kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu
mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk
dilaksanakan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidk dilaksanakan
dan merupakan pelanggaran hukum dan peratutan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
Putusan nomor 109/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “bagi bank”
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karena itu Pasal 49 ayat (2)
huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 49 ayat (2) huruf b menyatakan, “Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja”
a. ...;
b. “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp. 5.000.000.000., (lima milyar rupiah) dan paling banyak
Rp.100.000.000.000., (seratus miliar rupiah)
Eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST juncto Nomor
1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 3 Maret 2014, tidak bisa
dilaksanakan karena Bank DKI beralasan pihaknya dapat mencairkan
dana tersebut sepanjang pihak juru sita pengadilan membawa surat
perintah pemindahbukuan atau cek/bilyet giro dari PD Pasar Jaya selaku
pemilik rekening, Bank DKI memastikan pencairan dana tersebut belum
sesuai ketentuan hukum perbankan. Atas dasar ini, Pemohon melakukan
uji materi terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan karena pasal
tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengakibatkan
hilangnya hak konstitusional dirinya sebagai pemohon eksekusi di PN
Jakarta Pusat.
Laporan Pemohon kepada Kepolisian dengan tuduhan pasal 216 KUHP,
231 KUHP dan Pasal 49 UU Perbankan, juga tidak dapat diterima oleh
Kepolisian karena Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan
dianggap tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian
hukum.Alasan yang sama juga dipakai OJK untuk tidak menindaklanjuti
laporan Pemohon. Padahal, Pemohon yakin hal ini bagian dari tugas dan
fungsi OJK sebagai pengawas perbankan untuk menilai Bank DKI apakah
patuh dan taat pada aturan yang ada. Oleh karena itulah pemohon
menganggap penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan juga
telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan mengakibatkan
hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagai Pemohon Eksekusi di PN
Jakarta Pusat. Dengan kata lain, pemohon menganggap seharusnya
pegawai bank yang tidak melaksanakan perintah pengadilan harus dikenai
sanksi pidana karena tidak menjalankan wewenang dan tanggung
jawabnya.
Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Bank DKI tidak mau
melaksanakan perintah PN Jakarta Pusat karena Bank DKI hanya tunduk
pada perintah atau ketentuan dari UU Perbankan saja akibat dari frasa
“bagi bank”, dengan dihapusnya frasa “bagi bank” maka Bank DKI harus
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan diluar UU Perbankan. Bank DKI maupun bank lainnya tidak
dapat lagi beralasan “tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan
karena diamanatkan oleh UU Perbankan”. Sehingga frasa “bagi bank”
Pasal 49 ayat (2) huruf b Perbankan untuk dihapus.
Pada perkara No. 64/PUU-X/2012, menurut Mahkamah perlu ada
penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan
agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiaannya, tetapi
juga dapat melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta
bersama yang disimpan dibank, maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasl 43,
Pasal 44 dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai
harta bersama dalam perkara perceraian”.
Konkritnya terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan perlu menambah
ketentuan baru, yang berbunyi “untuk kepentingan peradilan mengenai
harta bersama dalam perkara perceraian”. Hal ini perlu diatur kalau tidak
diatur kemungkinan akan terjadinya ketidak jujuran dalam hubungan
perkawinan. Untuk itu perlu perubahan terhadap Pasal 40 ayat (1) UU
Perbangkan. Pada perkara No. 109/PUU-XII/2014, menyatakan frasa
“bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Jadi untuk menjamin kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan
hukum yang adil bagi nasabah maka frasa “bagi bank” perlu dihapus.
Karena frasa “bagi bank” sering dijadikan alasan oleh bank, bahwa bank
akan melakukan atau melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan UU Perbankan, diluar ketentuan UU Perbankan
pihak bank bisa menolak untuk melakukan atau melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan, termasuk tidak mau melaksanakan perintah
atau keputusan pengadilan. Yang sejatinya bank harus mematuhi semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD
Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan bahkan membatalkan suatu
undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Jika
bertentangan, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang
bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan
undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk
umum. Konsekuensinya semua pihak harus mematuhi perubahan
keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi
dan mengimplentasikannya.
Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya
menyangkut kepentingan banyak pihak, bukan hanya menyangkut
kepentingan pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-
undang tersebut. Salah satu pihak yang ikut berkepentingan dalam proses
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah pembuat
undang-undang yaitu DPR dan Presiden serta DPD. Karena Presiden dan
DPR adalah lembaga Negara yang secara konstitsional bertanggung
jawab dalam pembuatan undang-undang.
Terkait Putusan No. 64/PUU-X/2012, Pasal yang diuji adalah Pasal 40 ayat
(1) dan (2) UU Perbankan. Batu ujinya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H
ayat (4) UUD Tahun 1945. Dengan amar putusan mengabulkan untuk
sebagian yaitu Pasal 40 ayat (1) dan menolak permohonan pemohon
Pasal 40 ayat (2).
Mahkamah Konstitusi melalui hakimnya telah melakukan penemuan
hukum melalui penafsiran UU Perbankan yaitu konstitusional bersyarat.
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan merupakan konstitusional bersyarat yakni
harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan pasal 44A
serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam
perkara perceraian”, atau inkonstitusional bersyarat apabila Pasal 40 ayat
(1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
termasuk untuk “kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam
perkara perceraian”.
Sehingga Pasal perubahan yang diusulkan supaya ada kepastian hukum:
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal a quo juga
memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41),
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara (Pasal 41A),
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal
44), dan
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).
• Kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara
perceraian.

Terkait dengan Perkara No. 109/PUU-XII/2014, Pasal yang diuji adalah
Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan batu ujinya Pasal 28D ayat
(1) UUD Tahun 1945, dengan amar putusan mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. Hakim memutuskan bahwa Pasal 49 ayat (2)
huruf b UU Perbankan juga merupakan konstitusional bersyarat, frasa
“bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga Pasal perubahan yang diusulkan supaya ada kepastian hukum:
Pasal 49 ayat (2) huruf b menyatakan, “Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja”
a. ...;
b. “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
5.000.000.000., (lima milyar rupiah) dan paling banyak
Rp.100.000.000.000., (seratus miliar rupiah)”.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai organ yang mempunyai tugas
menguji UU tentu mempunyai korelasi dengan tugas dan kewenangan
DPR dan Presiden sebagai organ pembentuk undang-undang. Di mana
Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan bahwa suatu undang-
undang atau ketentuan di dalamnya yang merupakan hasil persetujuan
bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan undang-undang dasar
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Keputusan Mahkamah Konstitsi tersebut harus ditindaklanjuti,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU P3 bahwa materi
muatan yang harus diatur dengan UU antara lain tindak lanjut atas
putusan MK. Oleh karena itu perlu segera mengajukan perubahan
terhadap UU Perbankan. Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi juga
dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah
Akademik terkait dengan perubahan UU Perbankan.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi / 01-05-2017

Pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD Tahun 1945. Pengaturan pendidikan dalam konstitusi negara menimbulkan hak konstitusional bagi setiap rakyat Indonesia dan kewajiban konstitusional bagi negara, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan sedangkan negara berkewajiban untuk mengusahakan, menyelenggarakan dan membiayai pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan pengujian materil UU Sisdiknas, Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatur tentang uji materil dengan mana materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Terhadap UU Sisdiknas, MK telah mengabulkan 5 (lima) permohonan. Mengingat UU Sisdiknas sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan mencari kepastian hukum, maka Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, perlu mengadakan analisis dan evaluasi terhadap pengujian UU Sisdiknas yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan?

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ada 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:
1. pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya;
2. keterikatan pembuat undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; dan
3. adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum pemerintah.
Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme check and balances antara lembaga negara. Pengujian terhadap substansi UU Ketenagakerjaan melalui pengujian materiil maupun proses pembentukannya melalui pengujian formil telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menjamin bahwa UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dan sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945.
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum dan putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum sejak diucapkan di persidangan dan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan satu permohonan pengujian undang-undang akan menyatakan satu pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Beberapa norma UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan sendirinya telah batal dan tidak berlaku lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebagai solusi sementara terhadap beberapa materi UU Ketenagakerjaan yang telah diputuskan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sampai pembentuk undang-undang melakukan perubahan atau penggantian terhadap UU Ketenagakerjaan.
Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative legislature. Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut. Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagakerjaan telah mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: mengikat untuk semua orang (erga omnes), dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, dan telah berlaku sebagai undang-undang meskipun belum dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-III/2005
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945, karena pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD Tahun 1945 secara expressis verbis telah menentukan, bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) “pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap” sebagaimana menurut Pemerintah, kata "dapat" dalam kalimat pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap menunjuk pada suatu kondisi tertentu mengenai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal kondisi keuangan negara mampu untuk memenuhi alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka negara akan melaksanakan pemenuhan alokasi dana tersebut sekaligus.
Sebaliknya apabila kondisi keuangan negara belum mampu untuk memenuhi alokasi anggaran dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka negara melaksanakan pemenuhan alokasi anggaran dana pendidikan tersebut secara bertahap. Selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, membawa implikasi bahwa pengalokasian anggaran pendidikan harus mempunyai besaran 20% dari APBN dan APBD, dan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap sebagaimana diartikan selama ini oleh berbagai kalangan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 24/PUU-V/2007
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Menurut pandangan Mahkamah, Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945 tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain selain bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, prioritas yang dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Adanya perubahan dalam sistem pengalokasian anggaran dalam APBN, yang tidak lagi menunjuk pada sektor melainkan fungsi, sehingga untuk mengetahui besaran anggaran pendidikan menjadi tergantung pada interpretasi terhadap pengertian fungsi pendidikan dan anggaran yang dialokasikan baginya dalam APBN dimaksud. Istilah anggaran pendidikan dan dana pendidikan merupakan dua istilah yang berbeda baik dari sisi substansi yang terkandung di dalamnya, maupun dari sisi etimologi. Anggaran budget atau begroting merupakan istilah yang diterima umum dan mempunyai pengertian baku, yakni rencana pendapatan dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan dana diartikan sebagai akibat realisasi dari anggaran, sehingga dana tidak mungkin dikeluarkan sebelum dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD. Bahwa benar Pasal 31 Ayat (4) UUD Tahun 1945 tidak merinci apa saja yang menjadi lingkup dua puluh persen dari anggaran pendidikan, namun bukan berarti dapat ditafsirkan secara berbeda oleh Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas. UU Sisdiknas telah menentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang berarti juga termasuk gaji pendidik. Rumusan yang termuat dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah membuat norma yang sangat berbeda dari maksud Pasal 31 Ayat (4) UUD Tahun 1945. Terlepas dari segala maksud baik yang melatarbelakanginya, rumusan makna Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak konsisten dengan rumusan makna Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU Sisdiknas itu sendiri. Dari bunyi Pasal 1 angka 3 dan 6 tersebut, Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah menempatkan guru dan dosen serta mengecualikan gajinya tidak sebagai komponen pendidikan. Selain itu, rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah mempersempit makna filosofis Pasal 31 Ayat (4) UUD Tahun 1945, yang seharusnya tidak boleh dilakukan, mengingat UUD Tahun 1945 merupakan norma tertinggi bagi bangsa dan Negara. seharusnya UU Sisdiknas tidak mengatur secara definitif maupun limitatif tentang besaran jumlah anggaran pendidikan yang dalam undang-undang tersebut digunakan istilah "dana pendidikan". Karena, besaran angka presentase anggaran pendidikan ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD Tahun 1945 sehingga penjabaran secara definitif dan limitatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahun. Pasal 31 Ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dengan masa berlaku setiap satu tahun. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut frasa “gaji pendidik dan” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD Tahun 1945 adalah beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan. Dengan demikian dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang-undang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD Tahun 1945.
Sehubungan dengan dalil para Pemohon terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2007 Mahkamah berpendapat, UU APBN mempunyai karakter yang berbeda dengan undang-undang pada umumnya, di antaranya adalah bersifat eenmalig [vide Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945] yang berlaku hanya untuk satu tahun dan sudah berakhir. Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon sepanjang menyangkut UU APBN Tahun Anggaran 2007 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang menyangkut frasa “gaji pendidik dan” cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan. Permohonan para Pemohon terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2007 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
b. Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 24/PUU-V/2007, tiga orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions), yaitu Hakim Konstitusi H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan H. Harjono sebagai berikut:
1. Hakim Konstitusi H. Abdul Mukthie Fadjar
Pemohon membangun argumentasi bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas telah mengeluarkan pendidikan sebagai komponen utama pendidikan, sehingga akan merugikan hak konstitusional mereka sebagai pendidik, karena gaji dan kesejahteraan mereka akan semakin kecil. Padahal, ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut tak ada kaitannya dengan persoalan komponen pendidikan, dalam hal mana tak ada yang membantah bahwa pendidik memang merupakan salah satu komponen sistem pendidikan nasional, namun ketentuan a quo hanyalah bicara soal pengalokasian dana pendidikan di mana gaji guru dan dosen (pendidik) memang tak dimasukkan, sebab gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah (PNS) seperti PNS pada umumnya, gajinya diatur tersendiri dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) dan juga dimasukkan dalam RAPBN. Selanjutnya Hakim berpendapat, apabila gaji pendidik dimasukkan dalam alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, maka akan berarti bahwa gaji para pendidik seluruhnya, baik yang PNS maupun non-PNS harus ditanggung oleh negara lewat APBN dan APBD, suatu hal yang sangat mustahil. Berdasarkan keterangan DPR RI dan Pemerintah, maksud rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas justru sebagai bentuk kebijakan agar dana yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan (termasuk untuk berbagai tunjangan bagi guru dan dosen yang diatur dalam UU Guru dan Dosen) menjadi lebih besar jika komponen gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan tidak dimasukkan. Bukan dalam arti mengeluarkan pendidik sebagai komponen pendidikan, sebagaimana dipahami oleh para Pemohon dan juga pendapat mayoritas. Para Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, bahkan secara konsepsional justru diuntungkan dan seharusnya berterima kasih kepada pembentuk undang-undang yang secara konsepsional telah mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan yang disediakan alokasi tersendiri dalam APBN. Pengabulan permohonan perkara Nomor 24/PUU-V/2007 dengan dalih agar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945 terpenuhi merupakan suatu “penyiasatan” konstitusional yang menyesatkan dengan catatan jika gaji pendidik yang PNS dimasukkan dalam anggaran 20% maka dipastikan mudah terpenuhi, sebab saat ini anggaran tersebut sudah berkisar antara 18-19% dari APBN.
2. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan Hakim Konstitusi H. Harjono
Seyogianya Mahkamah hanya menyerahkan kepada Pemerintah dan DPR RI, apakah merevisi Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas sebagai bagian kebijakannya, dan tidak menguji dan menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang frasa “gaji pendidik dan” yang memisahkan gaji pendidik dari perhitungan anggaran pendidikan dalam APBN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (inkonstitusional), serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Maruarar Siahaan dan H. Sarjono juga menyebutkan permohonan a quo sama sekali tidak menyangkut masalah konstitusioalitas norma yang dimohon. Sebagai strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi untuk memungkinkan dana atau anggaran bagi pendidikan lebih besar maka ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, yang merupakan kesepakatan DPR RI dan Pemerintah dalam bentuk undang-undang, sama sekali tidak mengandung pertentangan dengan Pasal 31 Ayat (3) UUD Tahun 1945, dan tidak terdapat masalah konstitusionalitas norma yang harus dipermasalahkan, meskipun dari segi pengertian dapat dipahami boleh jadi berbeda antara “dana pendidikan” dengan “anggaran pendidikan”. Hasil pengujian atas Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas yang berakibat diperhitungkannya gaji guru dalam formula anggaran pendidikan 20%, meskipun secara langsung tidak menyangkut Putusan Mahkamah Nomor 026/PUU-IV/2006 tentang Anggaran Pendidikan, namun secara langsung memiliki dampak pada interpretasi Mahkamah tentang amanat konstitusi dibidang pendidikan, yang telah diletakkan dalam putusan-putusan sebelumnya. Oleh karenanya, meskipun pengujian yang dilakukan menyangkut Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas terhadap Pasal 31 Ayat (3) UUD Tahun 1945, putusan tersebut secara mendasar membawa dampak akan kesan perubahan sikap yang terlalu prematur, karena dalam masa yang relatif singkat dan kondisi perubahan yang diinginkan konstitusi tentang perbaikan pendidikan yang belum tampak secara signifikan, putusan dalam perkara a quo secara langsung merubah formula perhitungan anggaran pendidikan yang dipergunakan dalam Putusan Mahkamah terdahulu.
c. Implikasi putusan MK
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 24/PUU-V/2007, permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan terhadap Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga menolak permohonan para Pemohon terhadap ketentuan UU APBN 2007 yang berkaitan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya tampak bahwa, meskipun para Pemohon menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas dan UU BHP sebagai pintu masuk pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dihilangkannya ketentuan yang membebani masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan argumentasi bahwa negara in casu pemerintah yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan tetapi hanya ditempatkan menjadi fasilitator. Terhadap norma yang sama yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yang berbeda hanya dipertimbangkan satu kali, dan pertimbangan serta putusan Mahkamah tentang norma tersebut mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pemohon lainnya yang mengajukan pengujian pasal yang sama.
Sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan apalagi penyeragaman penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan hak seseorang untuk memajukan diri [vide Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945]. Kebebasan seseorang untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945 menjadi aspek yang penting juga dalam pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang plural, yang majemuk.
Di samping hak-hak warga negara sebagaimana disebutkan di atas yang menyangkut hak untuk mendapatkan pendidikan, di dalam penyelenggaraan pendidikan yang salah satu di antaranya dengan melalui jalur sekolah juga terkait dengan adanya hak asasi yang lain. Salah satu hak tersebut adalah adanya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Dengan dasar hak ini sekelompok orang dapat memanfaatkan wadah berserikat dan berkumpul untuk secara bersama-sama memajukan dirinya [vide Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945]. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut mempunyai dasar dan dijamin secara konstitusional oleh UUD Tahun 1945. Adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana ditetapkan dalam UU BHP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Di samping tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan nasional seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih eksis sebagai modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang terbukti pada masa lalu dengan segala keterbatasan, justru mampu menjadi tulang punggung pendidikan bangsa dan potensi tersebut masih mempunyai hak hidup secara konstitusional.
Mahkamah juga berpendapat bahwa sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan keragaman yang berbeda telah turut berjasa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Mahkamah tidak menemukan alasan yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam UU BHP. nMahkamah berpendapat bahwa UU BHP yang menyeragamkan bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BHPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon dalam perkara Nomor 126/PUU-VII/2009 beralasan karena pada intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang diatur dalam UU BHP. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya yang menyatakan secara tegas, “Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”, Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat (private goods). Akan tetapi Mahkamah berpendapat istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum.

b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD Tahun 1945, dan menyatakan bahwa UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut antara lain: pertama, bahwa UU BHP tidak ada kejelasan secara yuridis, maksud dan keselarasan dengan UU yang lain; kedua, UU BHP mengasumsikan bahwa penyelenggara pendidikan mempunyai kemampuan yang sama; ketiga, pemberian otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan berakibat beragam, sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan; keempat, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum; kelima, bukan hanya BHP yang dapat menyelengarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba, tetapi telah ada badan hukum lain yang menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip nirlaba; keenam, UU BHP bertendensi mengalihkan tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk menanggung beban pendidikan; ketujuh, ada penyeragaman institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Implikasi yuridis ini sangat dirasakan oleh penyelenggara pendidikan, karena dengan dibatalkannya UU BHP mempunyai konsekuensi dicabutnya sejumlah peraturan yang mengacu pada UU BHP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan dicabut. Pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak terlalu merasakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena menjalankan fungsi pendidikan berdasarkan pada UU Sisdiknas. Putusan tersebut berimplikasi pada jenjang pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang statusnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara serta jenjang pendidikan yang diselenggarakan melalui Yayasan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Menurut Mahkamah, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk, antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu menurut UUD Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi...” [vide Pasal 28C ayat (1)], dan “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah “ [vide Pasal 28I ayat (4)]. Namun, ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan teknis, subsidi, dan sumber daya lain secara adil dan merata kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk semua jenjang pendidikan, tidak secara tegas ditentukan di dalam UUD Tahun 1945.
Sehubungan dengan pasal yang diuji yaitu Pasal 55 ayat (4) Sisdiknas terhadap UUD Tahun 1945, Mahkamah berpendapat bahwa kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena kata ‘dapat’ bersifat terbuka sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban Pemerintah yang berarti pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD Tahun 1945. Terhadap jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kata ‘dapat’ dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas termasuk jenjang pendidikan dasar.
b. Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi
Terhadap kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas, Hakim Konstitusi Harjono mengajukan dissenting opinion. Ketentuan UUD Tahun 1945 yang berkaitan langsung dengan perkara a quo adalah Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya“. Ketentuan ini mengandung dua hal: (1) warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, (2) pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Seseorang warga negara untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu wajib belajar, dapat secara suka rela melaksanakan yaitu tanpa bergantung kepada negara untuk membiayainya.
Menurut Harjono, seharusnya permohonan Pemohon ditolak, karena dengan dikabulkannya permohonan Pemohon justru akan merugikan Pemohon sendiri karena dana bantuan yang ditolak oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang telah mandiri yang seharusnya dapat dialihkan kepada Pemohon menjadi tidak dapat dialihkan karena adanya kewajiban dari lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk menerimanya.
c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan inkonstitusional bersyarat a quo, menimbulkan implikasi serius, antara lain :
1) Secara yuridis, hal itu akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menetapkan kewajiban Pemerintah membiayai pendidikan dasar, yang secara substantif, dan akan mengorbankan keadilan distributif dalam penyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara utuh;
2) Secara filosifis dan sosiologis, akan merupakan pengingkaran terhadap nilai kesejarahan perjuangan para perintis, pengembang, dan penerus pendidikan berbasis masyarakat, yang dapat diartikan pula melakukan nihilisasi nilai-nilai luhur pendidikan nasional;
3) Secara kultural dan sosio-edukatif, tidak memberi peluang bagi tumbuh kembangnya civic participation dari masyarakat madani yang dilandasi oleh civic responsibility yang ditopang oleh civic intelligence yang semakin tumbuh dalam masyarakat Indonesia. 4) Secara sosial politik, dapat memicu konflik kepentingan antar masyarakat madani yang memiliki dukungan pendanaan yang kuat di satu pihak dan yang lemah di lain pihak.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 5/PUU-X/2012
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusan, MK mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945.
Dalam perkara ini, MK menyebut adanya dua norma dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3), yaitu: (1) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional, dan (2) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya MK berpendapat bahwa kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.
b. Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi
Menurut Achmad Sodiki, jika dilihat dari redaksi atau kalimat Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional” tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. Menurut Achmad Sodikin, tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Apabila perkataan “bertaraf internasional” dalam Pasal a quo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi.
c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana halnya Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang, maka pertama, Putusan MK bersifat declaratoir constitutief, yaitu meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai negative-legislator. Dengan kata lain, putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. . Kedua, Putusan MK bersifat final dan mengikat dan langsung memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum. Putusan MK No 5/PUU-X/2012 mengimplikasikan hapusnya dasar hukum penyelenggaraan SBI/RSBI.

Dalam implementasinya, UU Sisdiknas telah 14 (empat belas) kali diajukan permohonan uji materiil ke MK. Namun demikian, hanya 5 (lima) permohonan yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Putusan MK perkara Nomor 11/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 24/PUU-V/2007 mengenai masalah anggaran pendidikan nasional. UU Sisdiknas Pasal 49 Ayat (1) menyebut dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimum 20 persen dari APBN maupun APBD. Namun, dalam implementasinya, berdasarkan keputusan MK tahun 2008, anggaran 20 persen sudah termasuk gaji guru dan dosen serta pendidikan kedinasan. Dengan demikian Pasal 49 ayat 1 tidak berlaku lagi. Dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010 telah memberi syarat konstitusional atas keberadaan Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (PP 66 Tahun 2010). Pada dasarnya PP ini memerintahkan ketujuh PT BHMN untuk melangsungkan pengelolaan pendidikan yang telah ada selama ini, yaitu bersistem pengelolaan pendidikan BHMN. PP ini memberikan waktu 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi untuk kembali ke sistem pengelolaan keuangan negara dengan ketentuan yang sesuai dengan putusan MK tentang pembatalan UU BHP. Di samping itu, putusan MK ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Dengan demikian putusan MK di atas telah ditindaklanjuti melalui PP dan pembentukan undang-undang sehingga tindak lanjut tersebut telah sesuai dan harmonis dengan putusan MK.
Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menghapus Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, meski putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan ketentuan UU BHP secara keseluruhan. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) sebagai pijakan bagi terselenggaranya pendidikan melalui badan hukum pendidikan, mengamanatkan agar penyelenggara pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan. Menurut Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas, ketentuan mengenai badan hukum pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Amanat ini harus dilaksanakan oleh DPR RI dan Pemerintah dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang badan hukum pendidikan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 53 ayat (1) adalah konstitusional dan sah namun untuk Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dinyatakan inskonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena badan hukum pendidikan diartikan sebagai bentuk dan nama diri yang seharusnya dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan, sehingga bentuk penyelenggara pendidikan oleh suatu badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan, dan badan wakaf.
UU BHP yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi yuridis kekosongan hukum, meskipun norma hukum tidak mungkin memiliki kekosongan. Hal ini berarti terjadi kekosongan hukum dalam tata kelola pendidikan sehingga perlu segera dibuat peraturan baru yang mengatur tentang pendidikan untuk melaksanakan amanat Pasal 53 UU Sisdiknas. Kekosongan hukum ini terjadi karena pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui jenjang pendidikan yang bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan dengan dibatalkannya UU BHP. Selain itu, pengelolaan dan penyelenggaraan jenjang pendidikan yang dilakukan melalui yayasan mengalami ketidakjelasan bentuk badan hukum penyelenggaranya. Hal ini disebabkan karena sebelum UU BHP diberlakukan penyelenggara pendidikan melalui yayasan didasarkan pada UU Yayasan namun harus menyesuaikan pendirian serta tata kelolanya dengan UU BHP.
Untuk mengatasi rechtsvacuum tersebut perlu dibuat peraturan baru yang dapat mengakomodasi penyelenggara jenjang pendidikan. Aturan baru ini dalam jangka pendek dapat menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Selanjutnya untuk jangka panjang perlu segera dibuat undang-undang baru, yakni undang-undang yang mengatur tentang badan hukum pendidikan yang berbeda dengan sebelumnya. Penerapan undang-undang baru tersebut nantinya memberi kebebasan bagi seluruh perguruan tinggi untuk mencari bentuknya sendiri. UU BHP yang baru ini harus dibuat dengan memperhatikan rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi, agar tidak lagi dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
Terhadap perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010, terjadi putusan inkonstitusional bersyarat sepanjang kata “dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat. Kata ”‘dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat.
Terkait Putusan MK perkara nomor 5/PUU-X/2012, yang bersifat final dan mengikat yang menggugurkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena bertentangan dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (3) maka dengan sendirinya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan harus terlebih dulu dilakukan perubahan khususnya yang mengatur tentang RSBI yakni Pasal 61 ayat (1), kemudian Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah harus dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak ada payung hukum diatasnya. Kemudian solusi yang bisa diterapkan dalam menjawab permasalahan RSBI pasca Putusan MK tersebut tidak ada lagi upaya lain selain mematuhi Putusan tersebut.
Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap UU Sisdiknas perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Pembentuk undang-undang (DPR RI atau Presiden) perlu segera berinisiatif melakukan legislative review untuk menindaklanjuti substansi atau norma undang-undang yang telah dibatalkan tersebut. Selain itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan UU Sisdiknas agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penafsiran yang berbeda dalam implementasinya.

Penyempurnaan terhadap UU Sisdiknas perlu dilakukan agar materi dan substansinya sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta dapat memberikan pemahaman yang utuh. Disamping itu, pendapat hukum yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan menjadi dasar dalam perubahan UU Sisdiknas agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penafsiran yang berbeda dalam implementasinya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK. Oleh karena itu, perlu direformulasi kembali materi muatan atas beberapa hal yang telah diputus MK dalam UU Sisdiknas dengan status perubahan/penggantian.
2. Berdasarkan Putusan MK dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), maka DPR RI bersama Pemerintah harus menetapkan perubahan/penggantian UU Sisdiknas ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan menetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kumulatif terbuka.

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / 01-05-2017

Wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme yang dapat memastikan suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak-hak warga Negara yang telah dijamin norma hukum dasar tersebut. Dua kasus pengujian UU Perbankan adalah Perkara No. 64/PUU-X/2012 terkait kerahasiaan bank dan Perkara No. 109/PUU-XII/2014 terkait dengan penghapusan frasa “bagi bank”. Adanya ketentuan kerahasiaan bank mengakibatkan seorang pemohon (isteri) dirugikan karena tidak mendapatkan harta bersama/gonogini (yang adil) dari perceraian dengan suaminya (karena ada iktikad tidak baik dari suami).
1. No.64/PUU-X/2012: Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan dengan batu uji Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. Amar Putusan: Mengabulkan untuk sebagian Pasal 40 ayat (1) dan Menolak permohonan pemohon untuk Pasal 40 ayat (2)
2. No. 109/PUU-XII/2014: Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Amar Putusan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat dari UU Perbankan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat UU Perbankan yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD Tahun 1945?
3. Apakah terjadi disharmonisasi norma dalam suatu UU jika suatu pasal, ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian konstitusional UU terdapat 3 (tiga) kategori. Pertama, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan mengikat dalam hal permohonan beralasan menurut hukum dengan menyatakan materi muatan atau pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan oleh karenanya menyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedua, Mahkamah Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam hal permohonan tidak terbukti beralasan menurut hukum atau Ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal pengajukan permohonan. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945. Frasa “tingkat pertama dan terakhir” maksudnya tidak ada upaya hukum lagi yang ditempuh terhadap putusan yang telah diputuskan oleh MK atau bisa disebut telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht) hal ini sesuai dengan frasa selanjutnya yang menyatakan “yang putusannya bersifat final”. Ketentuan tersebut jelas berarti bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self executing). Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan eksekutorial.

1 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Pengertian harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. menurut Mahkamah, harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi. Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah adanya larangan bagi bank untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut UU Perkawinan. bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal a quo juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41),
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara (Pasal 41A),
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal
44), dan
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).
Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah memandang perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal a quo, sehingga setiap isteri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.” mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkait putusan MK dengan Perkara No. 64/PUU-X/2012, pengecualian yang diatur dalam Pasal 40, menyebutkan bahwa Bank wajib merahasikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Hal yang paling penting untuk diingat bahwa selain pengecualian diatas ada pengecualian lain terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah, Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada bank untuk mengungkapkannya. Dengan keputusan MK No. 64/PUU-X/2012, pengecualian ditambah untuk perkara yang terkait dengan kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Jadi implikasi putusan MK yang menambahkan frasa “serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian” diatas memberikan dasar hukum bagi pihak suami atau istri untuk meminta bank membuka informasi tentang rekening nasabahnya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014
a. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi
Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa sepanjang frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengakibatkan Bank DKI tidak mau taat atau patuh pada perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai frasa “Bagi bank” yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan beralasan menurut hukum. Sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Frasa “Bagi bank” yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
b. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan nomor 109/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, oleh karena itu Pasal 49 ayat (2) huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan Pemohon. Bank DKI tidak mau melaksanakan perintah PN Jakarta Pusat karena Bank DKI hanya tunduk pada perintah atau ketentuan dari UU Perbankan saja akibat dari frasa “bagi bank”, dengan dihapusnya frasa “bagi bank” maka Bank DKI harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan diluar UU Perbankan. Bank DKI maupun bank lainnya tidak dapat lagi beralasan “tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan karena diamanatkan oleh UU Perbankan”. Sehingga frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b Perbankan untuk dihapus.




Pada perkara No. 64/PUU-X/2012, menurut Mahkamah perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiaannya, tetapi juga dapat melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan dibank, maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasl 43, Pasal 44 dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”. Pada perkara No. 109/PUU-XII/2014, menyatakan frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Jadi untuk menjamin kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi nasabah maka frasa “bagi bank” perlu dihapus. Karena frasa “bagi bank” sering dijadikan alasan oleh bank, bahwa bank akan melakukan atau melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan, diluar ketentuan UU Perbankan pihak bank bisa menolak untuk melakukan atau melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk tidak mau melaksanakan perintah atau keputusan pengadilan. Yang sejatinya bank harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, akan tetapi pasal a quo juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41),
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara (Pasal 41A),
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal
44), dan
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah
penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A).
• Kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Terkait dengan Perkara No. 109/PUU-XII/2014, Pasal yang diuji adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan batu ujinya Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hakim memutuskan bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan juga merupakan konstitusional bersyarat, frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan Mahkamah Konstitsi tersebut harus ditindaklanjuti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU P3 bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU antara lain tindak lanjut atas putusan MK. Oleh karena itu perlu segera mengajukan perubahan terhadap UU Perbankan. Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan UU Perbankan.

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / 01-05-2017

Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia telah melakukan proses transisi demokrasi secara damai melalui penyelenggaraan pemilu. Secara konseptual, Indonesia menerapkan sistem kedaulatan rakyat yang diatur Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik serta terdapat 3 (tiga) partai politik lokal khusus untuk DPR Aceh adalah merupakan sebuah pemilu yang dilaksanakan berdasarkan yang menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, sehingga setiap calon anggota legislatif memproleh kesempatan yang sama dalam memperoleh mandat dari rakyat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (UU Pemilu Legislatif) sebelum diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah menglamai beberapa kali pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah terdapat 3 (tiga) Putusan MK

a. Perkara Nomor 52/PUU-X/2012
b. Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013
c. Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014

1. Bagaimakah menurut ketentuan perundang-undangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil dan materiil UU ?
2. Apakah akibat hukum dari Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat dan yang menyatakan inkonstitusional dalam pengujian Pasal-pasal UU Pemilu Legislatif ?
3. Bagaimanakah DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi khusunya yang menyatakan inkonstitusional bersyarat ?
4. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal, ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan ?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

A. Analisis Undang-Undang
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) beserta Penjelasannya, Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru”, serta Penjelasannya sepanjang frasa ”yang dimaksud dengan” partai politik baru ”adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” , dan Pasal 17 ayat (1), Pasal 208 sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”, Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” UU Pemilu Legislatif telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dengan beberapa pertimbangan hukum.

bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:
(i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa, “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”;
(ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa, “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”;
(iii) Pasal 208 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” atau setidak-tidaknya sepanjang frasa, “DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3.18] bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah menginventarisasi adanya dua tahapan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu tahapan pendirian partai politik dan tahapan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum. Tahap pendirian atau pembentukan partai politik diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari kedua Undang-Undang yang mengatur tahapan tersebut, menurut Mahkamah, ada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Selain itu, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan menentukan pemenuhan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold atau PT) pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik lama untuk mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012] dan menentukan bahwa partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tersebut serta partai politik baru harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012]. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama;
[3.19] bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Hal yang terakhir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang dijelaskannya; Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012
[3.20] Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mempersandingkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 8 UU 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum, Mahkamah menemukan fakta hukum mengenai perbedaan syarat sebagai berikut: Pasal 8 UU 10/2008. Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai poltik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;
[3.21] Bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;
bahwa para Pemohon, terkait Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, hanya memohon dihilangkannya frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” namun demi keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengakomodasi pula kepentingan atau keberadaan partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2014;
Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009), atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama. Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali;
[3.23] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun para Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghapusan frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, demi memenuhi rasionalitas persamaan dan keadilan, justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 selengkapnya menjadi: (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;
Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstittusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat; [3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;” Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22- 24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUUVII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam perkara a quo, yaitu pengujian 98 konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
[3.25] Bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah;
3.25.1Menurut Mahkamah, pemberlakuan PT secara nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga 99 bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah;
[3.25.2] Mahkamah juga menilai sekiranya PT 3,5% diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai politik peserta Pemilu di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5% sehingga tidak ada satupun anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. Selain itu, terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu partai politik yang memenuhi PT 3,5% sehingga hanya ada satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya banyak kursi yang tidak terisi. Hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan konstitusi;
[3.26] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” dalam Pasal 208 UU 8/2012 beralasan hukum. Dengan demikian, ketentuan PT 3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota; Konstitusionalitas pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat UU 8/2012 yang terkait pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian Bahwa putusan mengenai Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 memiliki konsekuensi terhadap ketentuanketentuan dalam pasal maupun ayat dari UU 8/2012 yang merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) a quo. Meskipun tidak secara tegas dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji, namun setelah mencermati UU 8/2012, Mahkamah menemukan fakta 100 hukum bahwa Pasal 17 ayat (1) UU 8/2012 terkait erat (merujuk) kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian secara materiil oleh para Pemohon. Begitu pula, frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” dalam Pasal 208 UU 8/2012, menurut Mahkamah, terkait erat dengan frasa yang sama dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012, sehingga putusan terhadap Pasal 208 UU 8/2012 serta merta membawa akibat hukum terhadap Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 beserta Penjelasannya;
[3.28] Bahwa dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara;
[3.29] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 208 UU 8/2012, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat dimaksud, beralasan hukum untuk sebagian;
B. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)
Terhadap Putusan Mahkamah ini, khusus untuk pertimbangan hukum terhadap Pasal 208 UU 8/2012, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

[6.1] Menimbang bahwa penerapan model parliamentary threshold dalam sistem Pemilu Indonesia tidak sejalan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka efektifitas sistem presidensiil melalui penguatan kelembagaan parlemen. Selain itu, penerapan model parliamentary threshold mengakibatkan terhambatnya saluran aspirasi dari kelompok minoritas dalam sistem bangunan kenegaraan Indonesia yang demokratis dan dijamin oleh UUD 1945. Atas dasar inilah, saya menyatakan pendapat berbeda. Bahwa dalam setiap sistem Pemilu pasti terdapat batasan (threshold) yang mengakibatkan keterpilihan seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ambang batas ini merupakan sifat alamiah dalam sistem Pemilu (natural threshold). Bahwa UU 8/2012 yang menggunakan sistem proporsional terbuka memberikan penghargaan kepada suara rakyat secara terbuka, bebas memilih dan menentukan anggota legislatif. Sistem ini juga menghilangkan tindakan pengabaian atas terbuangnya suara rakyat secara cuma-cuma serta menjamin prinsip keterwakilan yang didasari penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
[6.2] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 dalam pertimbangan hukumnya telah secara tegas menyatakan menjamin terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keterwakilan dengan pertimbangan yang berbunyi, “... karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Bahwa ambang batas (parliamentary threshold) sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah perolehan suara sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU 8/2012, pembentuk Undang-Undang perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan parliamentary threshold. Sebagai perbandingan, Dewan Parlemen (Parliamentary Assembly) Eropa, misalnya, dalam Resolusi Nomor 1547 yang dikeluarkan pada tahun 2007 mengatur bahwa penetapan ambang batas (threshold) di atas 3% (tiga persen) tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sebuah 106 sistem negara demokratis yang mapan. Demokrasi harus mampu memberikan jaminan sebesar-besarnya untuk perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Pembatasan yang ketat atas perlindungan kebebasan tersebut merupakan pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi.
[6.3] Menimbang bahwa memperhatikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas harus melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penerapan asas-asas pemilu harus menjadi landasan utama untuk dikembangkan dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai dasar bagi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan pemilu, rakyat merupakan subjek utama dalam penegakan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat tidak boleh diposisikan sebagai obyek oleh para pemangku kepentingan demi memperoleh kemenangan politik semata. Bahwa untuk kesekian kalinya, undang-undang yang mengatur mengenai penetapan ambang batas jumlah perolehan suara partai politik digugat melalui jalur judicial review. Mahkamah pernah memeriksa perkara dengan permasalahan yang serupa dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009. Dalam dissenting opinion pada putusan perkara tersebut, saya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penerapan model parliamentary threshold demi penyederhanaan sistem kepartaian. Saya sampai pada kesimpulan bahwa penerapan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu Indonesia melanggar prinsip keterwakilan (representativeness) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) bagi anggota partai politik yang sudah lolos pada perolehan suara di Pemilu legislatif tetapi partainya terhambat untuk memperoleh kursi di parlemen yang diakibatkan berlakunya parliamentary threshold.
[6.4] Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Mahkamah menilai langkah kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian tidak konsisten dan tidak memiliki desain besar (grand design) serta perencanaan yang matang. Sikap ini nampak jelas dari eksperimentasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan mengubah, bahkan mengganti, undang-undang di bidang politik setiap menjelang penyelenggaraan pemilu. Penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat dilakukan sekejap mata dan semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan konsistensi, waktu yang panjang dan perencanaan yang matang. Jumlah partai politik dapat dibatasi melalui perekayasaan sosial berdasarkan aturanaturan hukum tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, serupa dengan pendapat saya dalam Putusan Nomor 3/PUUVII/2009 bahwa model parliamentary threshold, sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU 8/2012, dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945.

C. Implikasi Putusan MK

Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, Nomor 20/PUU-XI/2013, dan Nomor 24/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Pemilu Legislatif terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan pada pokoknya berimplikasi pada 3 (tiga) hal yaitu :
a. Perubahan substansi materi keseluruhan Pasal 8 dan pasal 208 UU Pemilu Legislatif
b. Muculnya rumusan baru norma Penjelasan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif
c. Pembatalan atau peniadaan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Legislatif.

Menyatakan Pasal, ayat, sebagian frase dalam Pasal atau ayat tertentu UU Pemilu Legislatif Inkonstitusional

Pasal dan ayat tertentu dalam UU Pemilu Legislatif yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 8 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2).
Dalam rangka chek and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pembentukan UU (legislatif) dengan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Konstitusi sebagai selaku guardian of constitution) tanpa melampaui batas kewenangan lembaga negara masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 jo. Pasal 56 dan Pasal 57 UU Mahkamah Kostitusi, maka DPR dan Presiden harus melakukan amandemen terhadap Pasal, ayat, frase dalam pasal dan ayat UU Pemilu Legilatif yang telah berubah substasinya dan telah dirumuskan norma baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 jo. Pasal 56 dan Pasal 57 UU MK, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji UU Terhadap UUD tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang amar putusan Putusannya secara limitatf dibatai pada dua hal yaitu: menyatakan dengan tegas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
2. Akibat hukum dari Putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat dan yang menyatakan inkonstitusional dalam pengujian Pasal-pasal UU Pemilu Legislatif adalah perubahan substansi materi dan timbulnya rumusan baru
3. Dalam rangka chek and balances dalam pelaksanaan kekuasaan pembentukan UU (legislatif) dengan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Konstitusi sebagai selaku guardian of constitution) tanpa melampaui batas kewenangan lembaga negara masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945 jo. Pasal 56 dan Pasal 57 UU MK, maka DPR dan Presiden harus melakukan amandemen terhadap Pasal, ayat, frase dalam pasal dan ayat UU pemilu legilatif yang telah berubah substasinya dan telah dirumuskan norma baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa perbaikan substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →