Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK

Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional / 01-11-2019

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Guna menjamin tegaknya konstitusi, Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berfungsi mengawal konstitusi (the guardian of constitution). Pada tahun 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang pernah pula diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan sistem jaminan sosial nasional merupakan amanat ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” sekaligus sebagai upaya memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. UU SJSN setidaknya telah diuji sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni pada perkara nomor 007/PUU-III/2005, perkara nomor 50/PUU-VIII/2010, perkara nomor 51/PUU-IX/2011, perkara nomor 71/PUU-IX/2011, perkara nomor 9/PUU-X/2012, perkara nomor 90/PUU-X/2012 dan perkara nomor 101/PUU-XI/2013. 2 (dua) perkara dinyatakan dikabulkan sebagian, yaitu: Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011.

Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal, ayat suatu undang-undang yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terdapat disharmoni norma dengan adanya putusan MK yang menyatakan suatu pasal dan/atau ayat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat baik terhadap pasal dan/atau ayat lain dalam Undang-Undang yang sama maupun ketentuan dalam Undang-Undang yang lain?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan MK Perkara Nomor 007/PUU-III/2005
Dalam perkara ini, ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 52 UU SJSN terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD Tahun 1945.


Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah tidak sependapat dengan pendirian Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial tersebut secara eksklusif merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat), sebagaimana tercermin dari ketentuan dalam Pasal 5, khususnya ayat (4), UU SJSN. Sebab, jika diartikan demikian, hal itu akan bertentangan dengan makna pengertian negara yang di dalamnya mencakup Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UU Pemda” maka jelas dalam pembentukan sistem jaminan sosial nasional harus terdapat peran-peran pemda dan kewenangan-kewenangan tertentu. Dengan digantinya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan diubahnya pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilihat kembali, apakah pendapat hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi masih relevan untuk diterapkan? Dan apabila diterapkan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut, apakah tidak menimbulkan permasalahan hukum yang berupa disharmoni pengaturan dalam undang-undang? Apabila dilihat kembali, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam memutus ketentuan Pasal 5 UU SJSN, namun lebih mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara mendapatkan perhatian dari Mahkamah Konstitusi dengan dijadikannya ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutus perkara 007/PUU-III/2005. Selain itu, hal ini ditujukan untuk menghargai kekhasan daerah yang beragam di wilayah Indonesia dan kemampuan daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga di daerahnya. Perlu adanya suatu mekanisme yang melibatkan negara dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara Indonesia mengingat kemampuan daerah yang beragam untuk menyelengarakan sistem jaminan sosial yang mencakup masyarakat di wilayahnya maupun masyarakat yang berada diluar wilayahnya. Dengan pertimbangan MK, maka kewenangan Pemerintah Daerah tidak hanya melaksanakan program pemerintah pusat ataupun BPJS di tingkat pusat melainkan daerah dapat mengatur bagaimana penerapan dan cakupan sistem jaminan sosial di daerah yang sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU SJSN maupun pengaturan dalam peraturan pelaksanaannya apabila daerah telah mampu. Menimbang, sejalan dengan pendapat Mahkamah bahwa pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda (UU Nomor 32 Tahun 2004) khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial. Pembentukan BPJS yang ketika ditetapkan melalui UU SJSN pada tahun 2004 masih mengacu pada PP sebagai dasar hukum pembentukannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU SJSN harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU SJSN sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2).
Apabila mengikuti pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 maka pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimuat dalam undang-undang yang berbeda. Setiap BPJS di tingkat pusat harus dibentuk dengan undang-undang, yang berarti setiap BPJS diatur pembentukannya dalam undang-undang yang berbeda dan terpisah satu sama lain dan bukan dalam satu naskah undang-undang. Hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang dalam menyusun naskah penetapan suatu lembaga tertentu menjadi BPJS maupun pembentukan BPJS baru.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 ketentuan Pasal 5 UU SJSN sangat berpeluang menimbulkan multi-interpretasi yang bermuara pada ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 apabila tidak segera dilakukan perubahan.

2. Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011
Dalam perkara ini, ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN terhadap ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945.
Pernyataan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang bahwa demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;” telah mengubah penafsiran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang memberikan kemudahan dalam upaya perluasan cakupan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan dan kejelasan bagi setiap pekerja bahwa pekerja dapat menuntut haknya atas jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendaftarkan dirinya sendiri apabila pemberi kerja tidak mendaftarkannya dalam program jaminan sosial nasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memunculkan akibat hukum baru yang memberikan kewenangan kepada individu yang seorang pekerja untuk mendaftarkan dirinya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya tersebut, yang mana hukum baru ini berpotensi bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan, mengenai pemutusan hubungan kerja, diatur mengenai kompensasi yang harus diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh yang didaftarkan dalam program jaminan pensiun maupun yang tidak didaftarkan dalam jaminan pensiun. Hal ini membuka peluang bagi pemberi kerja untuk tidak mendaftarkan pekerjanya sehingga pelaksanaan kepesertaan wajib jaminan sosial nasional tidak dapat berjalan secara optimal. Tidak hanya itu, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja tentunya harus memperhatikan kondisi dan kemampuan pemberi kerja/pengusaha.

Ketentuan Pasal 5 UU SJSN dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN telah mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 dan 70/PUU-IX/2011. Namun sejauh ini, belum ada tindakan pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan UU SJSN sesuai dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 menunjukkan adanya penguatan kepastian hukum dalam pengaturan Pasal 5 ayat (1) bahwa BPJS harus dibentuk dengan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 telah membentuk hukum baru dengan adanya hak pekerja untuk mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial apabila pemberi kerja tidak mendaftarkannya dalam program tersebut.
Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU SJSN tersebut, maka selanjutnya pembentuk Undang-Undang segera melakukan perubahan atau penyesuaian materi muatan UU SJSN berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU SJSN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 yang menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU SJSN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menciptakan keadaan hukum baru.

1. Bahwa pembentuk undang-undang perlu untuk segera menindaklanjuti dengan mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4), dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembentuk undang-undang perlu untuk segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konsitusi tersebut dengan segera melakukan penyesuaian atau perubahan UU SJSN dan segera menetapkan dalam Program Legislasi Nasional Kumulatif Terbuka.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama / 01-11-2019

Perubahan mendasar terkait penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terjadi pada Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1-9 November 2001, dimana Pasal 24 UUD Tahun 1945 diubah menjadi dua ayat, dan satu ayat tambahan dilakukan pada amandemen keempat dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebelum Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945, sejak tahun 1970 Peradilan Agama memiliki dualisme pembinaan yaitu pembinaan peradilan agama dalam aspek organisasi, administrasi dan finansial yang dilakukan oleh Departemen Agama, dan pembinaan dalam aspek yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Ketentuan tentang penyelenggaraan peradilan agama dituangkan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989). Sejak UUD Tahun 1945 perubahan ketiga, UU 7/1989 telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (UU 3/2006) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU 50/2009) tentang Peradilan Agama (selanjutnya secara keseluruhan ketiga undang-undang tersebut disebut sebagai UU Peradilan Agama). UU Peradilan Agama selama ini telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, namun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini tercatat ada 2 (dua) putusan yaitu Putusan Perkara Nomor 37/PUU-X/2012 dan Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap UU Peradilan Agama?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal atau ayat suatu undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusionalitas/ inkonstitusional bersyarat khususnya dalam UU Peradilan Agama?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap norma pasal atau ayat lain yang tidak diujikan khususnya dalam UU Peradilan Agama?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan Perkara Nomor 37/PUU-X/2012
Pemohon memohonkan pengujian Pasal 24 ayat (6) yang berketentuan “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.”. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
Mahkamah berpandangan bahwa frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 merupakan bentuk dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebuah bentuk delegasi harus memenuhi syarat-syarat kejelasan kewenangan apa saja yang didelegasikan dan kepada apa atau siapa delegasi kewenangan tersebut diberikan. Mengingat Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 mengatur agar ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan jenis peraturan perundang- undangan dimaksud secara tegas untuk mengatur hal tersebut, padahal jenis-jenis peraturan perundang-undangan sudah ditentukan secara tegas, menurut Mahkamah, hal demikian merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa dalam rangka meluruskan ketidakjelasan frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, Mahkamah berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat. Atas Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditegaskan kembali bahwa dalam pendelegasian kewenangan dalam sebuah undang-undang harus memenuhi kejelasan kewenangan apa saja yang didelegasikan dan kepada apa atau siapa delegasi kewenangan tersebut diberikan. Dikarenakan tidak disebutkan mandatory kewenangan secara jelas, maka Mahkamah Konstitusi menyelaraskan hierarkisitas peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yaitu UUPA dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas, bahwa yang dimaksud dengan independensi hakim adalah jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan yang harus terbebas dari berbagai tekanan dan intervensi dari siapapun, terlebih dari pihak yang memiliki kekuasaan politik dan administrasi. Konsep independensi hakim yang demikian secara norma tidak ada kaitannya dengan dalil kerugian Pemohon. Pemohon sebagai perseorangan hakim tetap berhak atas hak keuangan dan hak administrasi yang melekat pada jabatan hakim sebagai pejabat negara, sementara yang memiliki kewenangan administrasi untuk mengatur hak keuangan dan hak administrasi hakim adalah Pemerintah. Sehingga dengan demikian, independensi hakim tidak akan terganggu ataupun terhalangi jika hak keuangan dan hak administrasinya dikelola oleh Pemerintah.
Yang menarik untuk diperhatikan dalam Putusan Perkara Nomor 37/PUU-X/2012 ini adalah Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon atas pengujian Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 terkait frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” tidak dengan batu uji yang diajukan Pemohon yaitu Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Mahkamah menyatakan Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” adalah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagai bentuk koreksi atas ketidaksinkronan dalam bentuk peraturan pelaksanaan turunan langsung dari Undang-Undang a quo. Namun demikian, isi amar putusan sudah sama dengan petitum Pemohon untuk mengartikan frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” harus dimaknai dengan “diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Pasal a quo dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah” ini berimplikasi menciptakan hukum baru (conditionally constitutional) dimana dalam norma sebelumnya hanya diperlukan pelaksanaan Pasal a quo dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Mahkamah memerintahkan pengaturan Pasal a quo dengan Peraturan Pemerintah. Namun disaat yang bersamaan, Putusan tersebut juga meniadakan hukum sebelumnya yang pengaturan Pasal a quo melalui Kepres Nomor 89/2001 dan Perpres 19/2008 yang jika disesuaikan dengan amar Putusan tersebut, maka Kepres Nomor 89/2001 dan Perpres 19/2008 menjadi bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga hal ini berimplikasi pada adanya kekosongan hukum atas pelaksanaan Pasal a quo. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah pembentukan hukum baru, dimana Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam putusannya akan menimbulkan akibat hukum yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan terbuka untuk umum. Artinya akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang, yaitu sejak diundangkannya undang-undang tersebut sampai dengan diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dari undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015
Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU 49/2009 juncto Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU 50/2009 juncto Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009. Mahkamah berpandangan bahwa untuk menjamin terwujudnya independensi hakim memerlukan kelembagaan yang independen pula sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi menegaskan peran dan posisi Komisi Yudisial melalui Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa meskipun Komisi Yudisial masuk dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD Tahun 1945, namun Komisi Yudisial bukanlah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ yang membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman.
Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa kewenangan pengawasan etik oleh Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak telah ditafsirkan dan dipraktikan sebagai pengawasan terkait justisial dengan cara memeriksa putusan. Atas pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 12F UU 50/2009 yang juga memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk dapat menganalisis putusan pengadilan yang selengkapnya sebagai berikut:
“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.”

Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 12F UU 50/2009, pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengkoreksi pengawasan Komisi Yudisial pada wilayah analisis putusan pengadilan sudah sepatutnya berimplikasi pula pada legal reasoning norma Pasal 12F UU 50/2009. Analisis putusan pengadilan yang diperiksa Komisi Yudisial sebagaimana dimaksu d Pasal 12F UU 50/2009 dimaksudkan sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim meliputi promosi dan demosi hakim, hal ini yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak menjadi dasar Komisi Yudisial melakukan pengawasan putusan pengadilan sebagai bentuk independensi kehakiman yang dipersempit dan disalahartikan menjadi objek penilaian dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Pasal 13 UU KY tidak memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk dapat memberikan rekomendasi pengangkatan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan dalam menegakkan kehormatan hakim dilakukan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 20 UU KY). Kode etik jabatan hakim yang menjadi salah satu fokus Komisi Yudisial telah ditetapkan secara bersama-sama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim.
Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (rechtsmideller) sesuai dengan hukum acara. Sehingga dengan demikian, implikasi atas Putusan perkara nomor 43/PUU-XIII/2015 menyebabkan hilangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk ikut serta dalam melakukan seleksi hakim badan peradilan dibawah Mahkamah Agung di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, meskipun Putusan perkara nomor 43/PUU-XIII/2015 hanya membatalkan Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU 50/2009, tetapi penalaran hukum (legal reasoning) yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi juga seharusnya berimplikasi pada Pasal 12F UU 50/2009 yang memiliki norma berkaitan dengan pasal/ayat yang telah dibatalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi secara langsung meniadakan hukum atas kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim badan peradilan dibawah Mahkamah Agung di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Khusus pada norma Pasal 12F UU 50/2009 meskipun memiliki legal reasoning yang terkait dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015, namun karena tidak masuk dalam amar putusan maka Pasal 12F UU 50/2009 masih dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan amar dari kedua Putusan Nomor 37/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 di atas, dapat dilihat bahwa sifat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki sifat declaratoir constitutief, artinya putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai negative legislator.

Oleh karena itu, Mahkamah menimbang bahwa Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU UU 49/2009, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU 50/2009, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU 51/2009 sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945.
Bahwa atas Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, namun perannya sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan kehakiman dari sisi etik perorangan hakim tanpa melakukan intervensi terhadap kemerdekaan hakim dalam membuat sebuah putusan.
....

Dissenting Opinion
Dalam Putusan 43/PUU-XIII/2015, terdapat satu hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) atas Putusan a quo yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna berpendapat, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah mengganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. Sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan a quo dimana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 kepada Komisi Yudisial.
Penafsiran demikian dipandang konstitusional di samping karena tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman (baik secara organisasi, administrasi, maupun finansial) juga kontekstual dengan tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sayangnya, buruknya hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan gagasan mulia konstitusi itu, sebagaimana tampak nyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun melalui sebaran berita di media massa, telah menyebabkan penafsiran dan implementasi yang sungguh memberi harapan besar bukan hanya bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi juga bagi terjaganya kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu menjadi sirna.
Berdasarkan uraian di atas menurut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang frasa “bersama Komisi Yudisial” dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketiga Undang-Undang a quo dimaknai sebagai diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses pemberian materi kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim pengadilan negeri, calon hakim pengadilan agama, dan calon hakim pengadilan tata usaha negara dalam proses seleksi tersebut.

Ketentuan tentang penyelenggaraan peradilan agama dituangkan dalam 3 undang-undang yaitu UU 7/1989 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan UU 3/2006 dan UU 50/2009. Putusan perkara nomor 37/PUU-X/2012 dan Putusan perkara nomor 43/PUU-XIII/2015 hanya membatalkan pasal/ayat dalam UU Peradilan Agama perubahan ketiga yaitu UU 50/2009. DPR RI sebagai pembentuk undang-undang perlu melihat keseluruhan norma yang ada dalam UU Peradilan Agama baik dari UU 7/1989, hingga ke undang-undang perubahannya UU 3/2006 dan UU 50/2009. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menentukan bahwa, “Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945”, pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 tidak hanya dilakukan terhadap pasal/ayat tertentu dalam UUD Tahun 1945, tetapi juga melihat pada UUD Tahun 1945 sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Begitupun dalam melihat suatu undang-undang tidak boleh hanya terpaku pada pasal/ayat tertentu yang dibatalkan saja, namun harus melihat juga pada bagian Konsideran, pasal/ayat lain, dan bagian Penjelasan sebagai satu kesatuan utuh undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tertentu yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
Perlu juga dipertimbangkan bahwa hukum merupakan produk politik sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan. Hukum harus juga dilihat berdasarkan proses pembentukan hukum tersebut, sehingga dapat dipahami kehendak politik yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang.
Sebagaimana amanat Pasal 20 UUD Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka segala perubahan undang-undang harus dilakukan oleh DPR RI sebagai legislator. Adapun Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator menurut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Dengan demikian, maka Putusan Perkara Nomor 37/PUU-X/2012 dan Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015 perlu ditindaklanjuti oleh DPR RI dalam sebuah undang-undang.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-X/2012, Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015, Pasal 13A ayat (2) UU Peradilan Agama selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 13A ayat (3) UU Peradilan Agama selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”;
3. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 13A ayat (2) UU Peradilan Agama selengkapnya berbunyi “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung”; dan menyatakan Pasal 13A ayat (3) UU Peradilan Agama selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung” telah menciptakan keadaan hukum baru.

1. Bahwa pembentuk undang-undang perlu untuk segera menindaklanjuti dengan mengubah khususnya ketentuan Pasal 13A ayat (2), Pasal 13A ayat (3), dan Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentuk undang-undang perlu untuk segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konsitusi tersebut dengan segera melakukan penyesuaian atau perubahan UU Peradilan Agama dan segera menetapkan dalam Program Legislasi Nasional Kumulatif Terbuka.

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi / 01-11-2019

Hubungan industrial merupakan hubungan kerja yang didasarkan pada kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan industrial erat kaitannya dengan hak warga Negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945) yang menyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu hubungan industrial juga merupakan bentuk pelaksanaan kebebasan warga Negara dalam menetukan pekerjaan yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam perkembangannya timbul perubahan yang bersifat fundamental dalam permasalahan kerja yang berkaitan dengan penetapan dan pengaturan hubungan industrial. Pelaksanaan hubungan industrial berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi disebabkan, pertama adanya perbedaan pendapat atau kepentingan keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Kedua, kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengakhiran hubungan kerja. Keempat, perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustriaI (UUPPHI) berupaya menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik bagi para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian. Sebagai peraturan perundang-undangan yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, UUPPHI seringkali menjadi objek gugatan uji materil, baik oleh pekerja, pengusaha, maupun hakim PHI.

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?

2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat suatu UU yang dinyatakan MK sebagai inkonstitusionalitas/inkonstitusionalitas bersyarat?

3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal, yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945.
Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU MK. Menurut Maruarar Siahaan Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka umum mempunyai 3 kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutoarial.

1. Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015
MK berpendapat bahwa perlu ditinjau lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan anjuran tertulis dan tentang apa yang dimaksud dengan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi dihubungkan dengan utilitas penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Anjuran tertulis ini sendiri diatur dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 117 ayat (1) UUPPHI.
Dari beberapa pengaturan tersebut, MK berpendapat anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu menurut Mahkamah petitum permohonan para pemohon yang memohonkan pemaknaan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI setelah frasa “anjuran tertulis” ditambahkan frasa “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi” dan pemaknaan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI sehingga setelah frasa “anjuran tertulis” ditambahkan frasa “ sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi” dipandang beralasan. Namun oleh karena format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi tidak diatur dalam Undang-Undang a quo, maka Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai format dan substansi risalah tersebut. Oleh karena format dan substansi risalah dalam penyelesaian mediasi atau konsiliasi tidak diatur, Mahkamah berpendapat format dan substansi yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit yang terdapat dalam Pasal 6 UUPPHI.

2. Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XIII/2015
Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta keberadaan Pasal 82 UU PPHI mempunyai makna dan muatan materi yang sama dengan ketentuan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, maka alasan-alasan permohonan yang diajukan dalam pengujian Pasal 171 UU Ketenagakerjaan secara mutatis mutandis menjadi alasan-alasan permohonan dalam pengujian Pasal 82 UU PPHI. Dalam judicial review berkenaan Pasal 82 UUPPHI tersebut Mahkamah juga telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam dalam Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-I/2003 bertanggal 28 Oktober 2004. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-I/2003 yang membatalkan dan menyatakan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 82 UUPPHI yang juga mengatur tentang keberadaan Pasal 159 UU Ketenagakerjaan maka pertimbangan hukum dalam pengujian Pasal 159 UU Ketenagakerjaan berlaku pula terhadap pengujian Pasal 82 UUPPHI. Sehingga dengan demikian dalam amar putusan Nomor 114/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 82 UUPPHI bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang anak kalimat “Pasal 159”.

3. Putusan Perkara Nomor 49/PUU-XIV/2016
Mahkamah berpendapat bahwa keberdaan hakim ad hoc tidak dapat dipisahkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Hakim ad hoc diadakan untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman di dalam menegakkan hukum dan keadilan yang keberadaannya berada dalam peradilan yang bersifat khusus. Hakim ad hoc merupakan hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan mempunyai keahlian dan pengalaman, profesional, berdedikasi, dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita Negara hukum dan Negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, serta memahami dan menghormati hak asasi manusia serta persyaratan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Mahkamah Konstitusi juga menimbang dan mendasarkan putusannya pada putusan Mahkamah sebelumnya mengenai keberadaan hakim ad hoc, yakni putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012 dan putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014. Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012 menyatakan “..., sehingga hakim ad hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya hakim ad hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya.”. Selanjutnya putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 menyatakan “bahwa dibentuknya hakim ad hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan yang bersifat khusus. Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya.” Atas dasar putusan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi pengangkatan kembali hakim ad hoc yang telah habis masa jabatannya namun masih memiliki kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial.
Namun demikian, sebagai pengadilan yang bersifat khusus, tata cara pengangkatan hakim ad hoc sesuai dengan UU PPHI didasarkan atas usul organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dimana yang bersangkutan harus menguasai pengetahuan hukum dan pengalaman khususnya penanganan di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan dan kepengusahaan. Sebagai konsekuensi adanya keterikatan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan representasi dari unsur lembaga pengusul maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hakim ad hoc yang dalam proses perekrutannya meninggalkan keterlibatan dari masing-masing lembaga pengusul, sehingga meskipun jabatan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang telah habis masa jabatannya maka pengusulannya kembali haruslah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari lembaga pengusul.

Berdasarkan putusan MK atas perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015, 114/PUU-XIII/2016, dan 49/PUU-XIV/2016 yang kesemuanya bersifat declatoir contitutief dimana MK telah meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru yang bersyarat (conditionally constitusional atau conditionally inconstitutional), maka pasal-pasal dalam UUPPHI yang dinyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi ataupun amarnya terdapat perumusan norma, keberlakuannya tidak dapat langsung dieksekusi (nonself executing/implementing).
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2), pasal-pasal UUPPHI yang diuji dan diputuskan oleh MK dalam perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015, 114/PUU-XIII/2016, dan 49/PUU-XIV/2016 termasuk pasal-pasal yang memerlukan tindak lanjut melalui perubahan undang-undang yang memuat norma pasal yang diuji dan dinegasikan tersebut. Perubahan undang-undang yang memuat norma pasal-pasal UUPPHI yang telah diputus tersebut dapat dilakukan baik melalui legislatif review atau eksekutif review.

1. Bahwa dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XIII/2015 frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UUPPHI bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi.” (Pasal 13 ayat (2) huruf a) dan “dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi.” (Pasal 23 ayat (2) huruf a).

2. Bahwa dalam putusan perkara nomor 114/PUU-XIII/2015 mahkamah memutus Pasal 82 UUPPHI sepanjang anak kalimat “Pasal 159” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Bahwa dalam putusan perkara 49/PUU-XIV/2016 mahkamah memtuskan Pasal 67 ayat (2) UUPPHI bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

4. Amar putusan MK dari ketiga perkara tersebut bersifat declatoir constitutief, artinya MK dengan putusan tersebut telah meniadakan hukum dan mengubah makna pasal-pasal dalam UUPPHI yang diuji sehingga menciptakan hukum baru. Meskipun dalam amar putusannya MK membatalkan dan merumuskan norma baru namun pembatalan dan perumusan norma baru tersebut bersifat bersyarat (conditionally constitusional atau conditionally inconstitusional). Dengan demikian putusan MK dalam ketiga perkara tersebut merupakan putusan yang tidak dapat langsung dieksekusi (non-self executing/implementing) dan memerlukan tindak lanjut perubahan undang-undang melalui legislatif review atau eksekutif review yang memuat norma rumusan putusan MK.

1. Bahwa pembentuk undang-undang perlu untuk segera melakukan perubahan dan reformulasi terhadap pasal-pasal dalam UU PPHI berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yakni perubahan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a) mengenai format dan substansi risalah, Perubahan Pasal 82 mengenai penghapusan anak kalimat “Pasal 159”, perubahan Pasal 67 ayat (2) mengenai masa tugas hakim ad hoc dan pengangkatannya kembali.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentuk undang-undang perlu untuk segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konsitusi tersebut dengan segera melakukan penyesuaian atau perubahan UU PPHI dan segera menetapkan dalam Program Legislasi Nasional Kumulatif Terbuka.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi / 01-12-2018

Sejak berdirinya MK hingga saat ini sudah banyak UU yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian terhadap UUD Tahun 1945. Salah satunya adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Dalam perjalanannya, KUHP telah beberapa kali mengalami pengujian oleh beberapa pihak dengan dasar alasan yang bervariasi. Dari sekitar 14 (empat belas) permohonan uji materil

Dari uraian di atas dirumsukan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal dan ayat suatu UU yang dinyatakan MK sebagai inkonstitusionalitas/inkonstitusionalitas bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

A. Konstitusionalitas Undang-Undang
Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang ekplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan constitutional review tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa Constitutional Court itu merupakan “the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
Mahkamah Konstitusi yang diadopsi dalam UUD Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945. Melalui fungsi ini maka Mahkamah Konstitusi dapat menutupi segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam UUD Tahun 1945.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut.

1. Putusan MK Nomor 013 - 022/PUU-IV/2006
Pada dasarnya, setiap pengaturan yang mengkriminalisasikan suatu perbuatan adalah satu kesatuan sistem yang saling terkait dan memiliki pola yang jelas. Demikian pula dalam mengkriminalisasikan perbuatan menghina yang ada di dalam KUHP, tentunya terdapat pola dan sistem tersendiri sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang utuh. bahwa tindak pidana penghinaan dalam KUHP menganut adanya gradasi nilai dari setiap subjek hukum (korban) yang ingin dilindungi. Tiap subjek hukum yang berbeda memiliki besaran ancaman pidana yang berbeda pula. Sebagai contoh, KUHP membedakan status antara Presiden atau Wakil Presiden dengan masyarakat biasa. Ancaman pidana penjara bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden lebih besar dibandingkan ancaman pidana bagi penghinaan kepada masyarakat biasa. Adalah hal wajar ketika seorang Presiden atau Wakil Presiden yang notabene sebagai seorang kepala negara diberikan perlakuan dan perlindungan khusus terkait dengan jabatan, kewenangan, hak – kewajibannya dan statusnya. Melihat kedudukannya yang begitu penting di dalam suatu negara, sudah sepantasnya Presiden atau Wakil Presiden “dibedakan” dari masyarakat biasa.
Selain itu, KUHP juga membedakan pengaturan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia. Walaupun sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden memiliki kedudukan dan status yang sama dengan raja atau kepala Negara sahabat, yakni sama-sama pimpinan suatu Negara. Akan tetapi KUHP membedakan besaran ancaman pidana bagi kedua tindak pidana tersebut. Ancaman pidana penjara bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden lebih besar dibandingkan dengan melakukan penghinaan terhadap seorang raja atau kepala Negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia.
Ketika salah satu pasal dalam sistem ini dicabut secara parsial dan tidak konsisten, maka tentunya akan memberikan dampak juridis yang cukup besar terhadap keutuhan sistem tersebut.
Dampak yuridis dari pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden juga terlihat pada penegakan hukum itu sendiri, dengan masih tercantumnya pasal penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia. Tidak ikut dicabutnya pasal penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia menunjukkan bahwa pencabutan pasal terhadap Presiden atau Wakil Presiden tidak memperhatikan sistem dan pola yang digunakan dimana KUHP bersandar pada gradasi nilai terhadap pihak – pihak yang berusaha untuk dilindungi. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa seolah – olah KUHP hanya memberikan perlindungan khusus terhadap raja atau kepala Negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia dari tindak pidana penghinaan sedangkan Presiden atau Wakil Presiden Indonesia tidak memperoleh perlindungan khusus selakyaknya raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia. Dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden bangsa Indonesia disamaratakan dengan masyarakat biasa. Hal ini tidaklah wajar, karena seharusnya KUHP diberlakukan di Indonesia digunakan sepenuhnya untuk melindungi masyarakat Indonesia secara umum. Jadi sudah seharusnya Presiden atau Wakil Presiden Indonesia memperoleh “prioritas” perlindungan dibandingkan seorang raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia. Ketika hanya seorang raja atau kepala negara sahabat maupun wakil negara asing di Indonesia yang hanya dilindungi oleh KUHP, tentu saja konsep ini telah melenceng jauh dari sistem dan pola gradasi nilai yang dianut oleh KUHP. Selain itu masih diaturnya mengenai penodaan terhadap bendera dan lambang negara Republik Indonesia serta bendera negara asing, juga seolah – olah memberikan gambaran bahwa pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang tidak wajar. Hal berdampak bahwa seolah – olah KUHP hanya memberikan perlindungan khusus terhadap bendera dan lambing negara Republik Indonesia bahkan lambang negara lain dari tindak pidana penghinaan sedangkan Presiden atau Wakil Presiden Indonesia tidak memperoleh perlindungan khusus seperti bendera dan lambang negara Republik Indonesia serta lambang negara lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang wajar, karena seharusnya Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan bendera dan lambang negara Republik Indonesia merupakan simbol kenegaraan yang tidak bisa saling dipisahkan. Pada saat bendera dan lambang negara Republik Indonesia masih diberi pengaturan secara khusus, maka sudah sepantasnya Presiden dan Wakil Presiden juga diberi perlindungan dan pengaturan secara khusus, sehingga tercipta keseimbangan diantara ketiganya.
Setelah adanya Putusan MK ini, bukan berarti masyarakat yang melakukan penghinaan Presiden lepas dari jerat hukum. Masyarakat yang melakukan penghinaan terhadap Presiden masih bisa dijerat hukum pidana melalui mekanisme Pasal 310 KUHP. Saat ini penghinaan terhadap Presiden dianggap sama dengan penghinaan terhadap masyarakat biasa. Pihak yang merasa dihina, dalam hal ini Presiden, harus menyampaikan aduan kepada polisi agar penghinaan tersebut dapat diproses pidana. Pihak ketiga saat ini tidak mempunyai hak untuk melakukan pelaporan atas penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Presiden. Ancaman hukuman bagi penghina presiden pun saat ini maksimal hanya pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, bukan lagi pidana penjara maksimal selama 6 (enam) tahun yang selama ini diatur dalam Pasal 134 KUHP.

2. Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007
Penerapan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP atau dikenal dengan pasal haatzaai artikelen mempunyai akibat negatif bagi keberlangsungan reformasi, proses demokratisasi, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Lebih spesifik, bahwa praktik penerapannya, secara substansial, bisa melanggar hak-hak sipil dan politik warganegara sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights/ICCPR). Dengan dicabutnya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP oleh MK melalui putusan Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 kemerdekaan masyarakat untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat tidak lagi merasa dihalang-halangi.
Akan tetapi, pada saat ini di dalam rancangan KUHP yang sedang dibahas bersama antara DPR dengan Pemerintah, terdapat rumusan yang serupa dengan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 284 RKUHP tersebut hampir sama dengan ketentuan Pasal 154 KUHP, hanya saja di dalam Pasal 284 RKUHP, tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang sah merupakan delik materil. Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 284 RKUHP tersebut sejalan dengan pertimbangan hakim MK yang menyatakan bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (strafbare handeling) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.

3. Putusan MK Nomor 1/PUU – XI/2013
Perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam pasal 335 KUHP sering disebut sebagai pasal karet. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dari pasal ini dapat digunakan untuk menjerat hampir semua perbuatan yang dirasa menyinggung perasaan orang atau dirasa tidak menyenangkan secara subjektif (personal). Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU – XI/2013, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tetap berlaku, hanya saja bunyi pasal tersebut telah berubah menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”
Dalam Pasal 335 KUHP, sebelum adanya Putusan MK, perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu unsur, bukan merupakan suatu akibat dari perbuatan tersangka atau terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Hilangnya frasa ”sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945 khususnya pasal 28D. Dengan demikian, diharapkan penyidik dan penuntut umum sebagai garda depan penegak hukum bisa lebih objektif dalam menerapkan Pasal 335 KUHP tersebut.
Menurut Wakapolri Komjen Oegroseno, dengan menghilangkan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” yang terdapat pada Pasal 335 KUHP, bukan berarti pasal perbuatan tidak menyenangkan dihilangkan. Akan tetapi berubah menjadi perbuatan lain yang menjadikan tidak menyenangkan. Artinya, jika ada perkara yang berkaitan dengan frasa yang mengambang atau tidak jelas, harus dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, harus ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Kalau tidak ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, maka delik (proses penegakan hukumnya) tidak bisa diteruskan. Sebaliknya, jika ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka delik (proses penegakan hukumnya) dapat diteruskan.
Penekanan delik pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang ada dalam pasal 335 KUHP yang baru merupakan mutlak sebagai implikasi yuridis dari putusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang penghapusan frase perbuatan tidak menyenangkan pada Pasal 335 KUHP. Hal ini sangat berbeda dengan rumusan pasal 335 KUHP yang lama dimana penekanan hanya ada pada unsur “paksaan” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Unsur dalam Pasal 335 KUHP yang telah diubah MK merupakan satu kesatuan. Unsur dalam pasal tersebut berlaku secara kumulatif yang berarti merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semua. Berbeda dengan pasal 335 KUHP sebelum diubah MK, dimana unsur di dalam pasal tersebut bersifat alternatif yang mana hanya harus memenuhi unsur “memaksa” disana.

4. Putusan MK Nomor 31/PUU – XIII/2015
Dengan dinyatakannya Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat, maka tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri saat ini merupakan delik aduan. Delik aduan hanya bisa diproses jika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.
Penuntutan tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan. Dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Oleh karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.
Mengenai ancaman pidananya, terkait penghinaan terhadap pegawai negeri masih berlaku Pasal 316 KUHP, yakni ditambah sepertiga dari ancaman pidana tindak pidana penghinaan terhadap masyarakat biasa.

Pada dasarnya Putusan MK dalam perkara No. 013 - 022/PUU-IV/2006 dan No. 6/PUU – V/2007 yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 134, Pasal 136bis, Pasal 137, Pasal 154, dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, telah melahirkan suatu keadaan hukum baru terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden serta tindak pidana pernyataan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah yang sah. Dengan dibatalkannya ketentuan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, maka saat ini tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diproses dengan menggunakan pasal tindak pidana penghinaan biasa yang ada di dalam Pasal 310 KUHP. Akan tetapi sebenarnya, penerapan delik penghinaan terhadap pejabat negara, yakni Presiden dan Wakilnya masih sangat relevan untuk dipertahankan, karena Presiden dan Wakilnya merupakan pencerminan seluruh rakyat dan negara yang harus dilindungi martabat dan jabatannya dari tindakan pelecehan dengan sewenang-wenang untuk merendahkan jabatan itu.
Sedangkan, untuk pasal pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah yang sah yang terdapat dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, dengan dibatalkannya pasal tersebut oleh MK diharapkan lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya. Warganegara yang ingin menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah tidak perlu merasa takut karena saat ini kebebasan berekspresi telah benar-benar dijamin oleh Pasal 28 UUD Tahun 1945. Akan tetapi, telah terjadi suatu kekosongan hukum pidana, khususnya mengenai pasal yang akan dikenakan terhadap warganegara yang melakukan kegiatan penyebaran pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap pemerintah. Kekosongan hukum disebabkan karena Makamah Konstitusi tidak memberikan suatu alternatif hukum atau jalan keluar setelah mencabut ke dua pasal tersebut. Disisi lain, perangkat hukum yang sudah ada pun tidak mengatur secara jelas sanksi yang akan diberikan terhadap warga negara yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah.
Adapun terkait dengan Pasal 335 ayat (1) butir (1) dan Pasal 319 KUHP, kedua pasal dalam KUHP tersebut masih tetap berlaku. Hanya saja pencabutan sebagian frasa dalam kedua pasal tersebut mengakibatkan suatu keadaan hukum baru. Unsur “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan” sudah seharusnya dihapuskan dari rumusan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga pasal tersebut tinggal mencakup unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau mengabaikan sesuatu. Sedangkan, ketentuan mengenai penghinaan terhadap pegawai negeri berdasarkan Putusan MK No. 31/ PUU – XIII/2015 kini merupakan sebuah delik aduan.
Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai tindaklanjut dari putusan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam daftar kumulatif terbuka program legislasi nasional. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:
Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
b. akibat putusan mahkamah konstitusi;
c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
e. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Dengan adanya ketentuan pasal ini maka DPR perlu menindaklanjuti putusan MK dalam daftar kumulatif terbuka program legislasi nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang diakibatkan dari pembatalan norma pasal dalam undang-undang sehingga perlu dilakukannya legislative review.

Sampai dengan tahun 2017, kurang lebih telah ada 14 (empat belas) permohonan uji materiil terkait KUHP ke MK. Akan tetapi, hanya 5 (lima) permohonan yang dikabulkan oleh MK, yakni melalui Putusan MK No. 013 – 022/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 6/PUU –V/2007, Putusan MK No. 1/PUU – XI/ 2013, dan Putusan MK No. 31/ PUU – XIII/2015. Berdasarkan Putusan No. 013 – 022/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 6/PUU –V/2007, perlu dilakukan pembatalan atau pencabutan terhadap ketentuan dalam Pasal 134, Pasal 136bis, Pasal 137, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP.
Sementara itu berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU – XI/ 2013 dan Putusan MK No. 31/ PUU – XIII/2015 perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap Pasal 335 ayat (1) dan Pasal 319 KUHP, sehingga nantinya substansi pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK. Oleh karena itu, perlu segera perlu dilakukan perubahan terhadap KUHP yang dituangkan dalam rencana penggantian KUHP baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
Apabila pembuat undang-undang memutuskan untuk melakukan perubahan/penggantian KUHP, maka perlu memperhatikan keempat Putusan MK yang menguji pasal dalam KUHP yang telah memberikan putusan terhadap Pasal 134, Pasal 136bis, Pasal 137, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 335 sepanjang frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, dan Pasal 319 sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” KUHP.

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi / 01-12-2018

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 termasuk pula kewenangan untuk memberikan penafsiran suatu ketentuan undang-undang agar bersesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tersebut harus senantiasa ditujukan untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada Tahun 1974, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang pernah pula diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya putusan MK yang untuk pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu putusan membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma lain, atau untuk melaksanakannya diperlukan aturan yang lebih operasional. Namun demikian, belum adanya peraturan yang menindaklanjuti putusan MK tidak mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak dibacakan. Setiap pihak yang terkait harus melaksanakan putusan tersebut.
Berdasarkan perkara-perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi tentang dengan UU Perkawinan, setidaknya telah dilakukan pengujian sebanyak 5 perkara, yakni pada Perkara Nomor 12/PUU-V/2007, Nomor 46/PUU-VIII/2010, Nomor 38/PUU-IX/2011, Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dari perkara-perkara tersebut, dua diantaranya dinyatakan dikabulkan sebagian, yakni perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga dari keduanya akan dikaji bagaimana pengaturan UU Perkawinan agar tidak inkonstitusional.

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas, permasalahan yang akan dijawab dalam kajian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal, ayat suatu undang-undang yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonstitusional bersyarat?
3. Apakah terdapatdisharmoni norma dalam suatu UU jika suatu pasal dan ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

A. Konstitusionalitas Undang-Undang
Terkait dengan wewenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang secara umum disebut judicial review, bahwa pengertian judicial review dipahami baik secara umum maupun praktik di MK. Dalam praktik peradilan umum di Indonesia judicial review mencakup pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan pemahaman terhadap proses pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 disebut sebagai constitutional review. Dikaitkan dengan program legislasi nasional (Prolegnas), Mahfud MD menyebutkan bahwa judicial review dapat dilakukan oleh MK untuk menjamin konsistensi Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 serta menjamin ketepatan prosedur sesuai dengan Prolegnas.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat
Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat dianulir oleh lembaga manapun. Pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu yaitu final and binding. Dengan demikian jika bersifat final harus diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum. Dengan sifat final serta mengikat maka berakibat tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan dimaksud sehingga tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum.
Kedudukan norma mempengaruhi amar putusan pada dasarnya mempengaruhi amar putusan. Amar putusan berdampak pada status norma yang diuji. Dalam hal norma konkret yang diuji maka akibat hukumnya apabila dikabulkan terlindunginya hak konstitusional pemohon dan MK menerapkan penafsiran yang luas terhadap norma konkret. Akibat hukum terhadap norma konkret semuanya bermuara pada sifat putusan yang erga omnes. Putusan MK Tetap berlaku umum meskipun setelah amar dijatuhkan yang mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional terlindungi adalah hak konstitusional pemohon. Akan tetapi putusan tersebut tetap berlaku untuk pemohon dengan kasus yang sama di masa mendatang. Akibat hukum pengujian norma konkret dalam hal dikabulkan adalah merupakan bentuk penafsiran luas dari sifat putusan yang erga omnes.
Kewenangan MK dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi didasari dengan pertimbangan hukum disamping juga melakukan dinamisasi interpretasi untuk memenuhi keadilan. Adapun putusan MK masuk ke dalam jenis putusan declaratoir constitutief. Putusan declaratoir yaitu “putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang sah menurut hukum” . Putusan declaratoir tidak memerlukan eksekusi, tidak mengubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Sedangkan constitutief adalah “suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru”. Putusan constitutief selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain, selain itu putusan constitutief tidak memerlukan eksekusi.

1. Putusan MK Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah penafsiran ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang semula menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan ditafsirkan sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan tersebut, yang kalau diperhatikan, ketentuan ini lebih merujuk pada ketentuan dalam hukum Islam, tepatnya dalam fiqh munakahat. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan . Meskipun demikian, pengaturan perkawinan dalam UU Perkawinan ini tidak hanya mengatur bagi kelompok tertentu tetapi seluruh warga negara Indonesia dengan segala keberagaman keyakinannya. Sehingga pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan tentang definisi perkawinan menekankan sahnya perkawinan adalah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Mengingat bahwa tidak hanya masyarakat beragama Islam saja yang terikat ketentuan dalam UU Perkawinan, maka hal tersebut harus diperhatikan dengan seksama.
Berdasarkan penjelasan Pasal 37 dan ketentuan Pasal 10 UU Perkawinan, maka jelas bahwa hal-hal dalam perkawinan tidak harus tunduk pada ketentuan dalam UU Perkawinan tetapi lebih kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing . Namun dalam hal rujukan hukum, ketentuan dalam UU Perkawinan, melalui ketentuan Pasal 10 UU Perkawinan mengatur tentang pernikahan kembali pasangan suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali adalah dilarang, yang mana ketentuan yang diikuti dikembalikan pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, dan dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama, rujukan hukum tidak hanya dikembalikan pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing tetapi juga hukum adat dan hukum lainnya yang berlaku.
Selain itu, putusan ini dibuat agar tercipta perlakuan yang adil antara perempuan yang merupakan ibu si anak dan laki-laki yang terbukti merupakan ayah biologis anak tersebut dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini juga untuk menekankan adanya tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi hak-hak anak atas dirinya yang merupakan ayah dari anak tersebut. Meski demikian, hal ini tentunya tidak akan mengubah stigma masyarakat terhadap anak di luar kawin dan ketentuan agama dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dalam hal hukum mengenai anak di luar kawin.

2. Putusan MK Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara keduanya. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yakni pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, padahal dalam kenyataannya ada fenomena pasangan suami isteri baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan karena ada suatu hal tertentu. Oleh karenanya, frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "...sejak perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (3) dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dinyatakan telah membatasi kebebasan 2 orang individu untuk melakukan "perjanjian" dengan memberikan pembatasan waktu. Putusan MK menyatakan bahwa :
1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";
2. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan";
3. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan umtuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".
Dengan adanya putusan MK, maka pelaksanaan perjanjian telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPer tentang Perjanjian. Suatu perjanjian dibuat berdasarkan kebutuhan para pihak dengan isi sesuai dengan kebutuhan para pihak juga, yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang menjadi azas perjanjian. Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:
1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . Adanya permasalahan yang muncul sepanjang perkawinan dan membutuhkan penyelesaian agar perkawinan tetap berlangsung, biasanya diselesaikan dengan membuat suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami dan istri, selain itu, hal ini dilakukan agar tidak berakhir dengan adanya perceraian. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan perjanjian perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHPer yang saat ini masih menjadi rujukan ketentuan perikatan atau perjanjian di Indonesia secara umum, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UUD Tahun 1945 dan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan.

1. Akibat Hukum Terhadap Pasal Dan/Atau Ayat Suatu Undang-Undang Atas Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan adanya hubungan perdata anak diluar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki yang terbukti sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya secara keperdataan dalam rangka melindungi anak dan memberikan keadilan pada perempuan atau ibu anak di luar kawin tidaklah bertentangan dengan ketentuan KUHPer, UU Perlindungan Anak, UU HAM dan UU Administrasi Kependudukan. Namun ketentuan ini membuka pengakuan hukum terhadap kedua orang tua dari anak diluar kawin melalui adanya pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukti-bukti lainnya.
Pemohon dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyampaikan permasalahan tentang pernikahannya yang tidak dicatatkan yang menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan dan anaknya dihadapan hukum, sehingga Pemohon mengajukan pengujian ketentuan "wajib dicatatkan" sedangkan menurut Pemohon, pernikahannya telah sah menurut ketentuan agama karena telah memenuhi rukun-rukun nikah. Ketidakjelasan status hukum anak karena pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak diluar nikah yang kepadanya diberlakukan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dimana hubungan keperdataan anak hanya terhadap ibu kandungnya. Hal ini juga menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk proses akta lahir anak karena ketentuan Pasal 55 UU Perkawinan tentang Pembuktian Asal Usul Anak.
Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa pencatatan dilakukan untuk kepentingan administrasi negara yang akan berakibat hukum secara luas atas segala sesuatu yang timbul karena perkawinan . Namun yang menjadi concern MK dari permohonan tersebut adalah permasalahan status anak. Belakangan ini, telah banyak terjadi kasus diskriminasi terhadap anak yang mana masyarakat memperlakukan anak-anak secara berbeda karena status anak, sedangkan menurut ketentuan UUD Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , sehingga hak-hak anak harus dipenuhi. Demikian juga dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak-hak asasi yang dilindungi dan tidak dapat dikurangi apapun.
Perubahan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur bahwa anak-anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan apabila ada pengakuan dari pihak ayah dan keluarganya, maka hak-hak sebagai ayah tidak diperoleh secara penuh, seperti hak memberikan warisan maupun menjadi wali nikah . Namun perlu diingat kembali bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden yang berlaku mengikat bagi seluruh komponen masyarakat di Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu sistem hukum nasional .
Putusan MK yang mengubah pemaknaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” tentunya harus ditindaklanjuti dengan memperjelas hubungan keperdataan yang timbul antara anak di luar perkawinan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayahnya. Dikaitkan dengan ketentuan pengeluaran akta lahir anak tersebut, ketentuan Pasal 55 UU Perkawinan mengatur bahwa :
"(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan."
Oleh karenanya akta dapat dikeluarkan dengan pembuktian-pembuktian tertentu, yakni melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Perlu diperhatikan, bahwa putusan MK atas Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut tentang akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan adanya akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.
Dengan adanya putusan MK tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang teknis pembuatan akta kelahiran khususnya bagi anak diluar kawin perlu diperbarui. Terkait dengan perjanjian perkawinan, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini dikenal sebagai pre-nuptial agreement atau pre-marital agreement (dikenal singkat sebagai pre-nupt). Namun Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2015 telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPer yang masih menjadi rujukan dalam hukum perikatan nasional. Sedangkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer menyatakan :
"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang."
Terhadap putusan dapatnya pasangan menikah membuat perjanjian perkawinan maka ketentuan nomor 1 dan ketentuan nomor 2 telah terpenuhi mengingat ketentuan dalam UU Perkawinan telah menyebutkan tentang adanya kesepakatan antara suami. Adanya pernikahan antara keduanya, maka keduanya telah memenuhi ketentuan batas usia tertentu yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Maka dalam rangka menjaga kelangsungan perkawinan dan tercapainya tujuan perkawinan, maka hal tersebut telah turut mendukung upaya menciptakan perkawinan yang kekal. Dalam mensolusikan permasalahan dalam yang muncul dalam perkawinan dan dalam rangka mencegah sampainya perkawinan tersebut pada perceraian, maka pasangan kawin dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut dengan tetap berpegang pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.

2. Permasalahan Disharmonisasi Norma Pasca Putusan Mk
Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menimbulkan disharmonisasi terhadap ketentuan lain di dalam UU Perkawinan maupun UU lain, seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Namun Putusan ini menimbulkan permasalahan terhadap pengaturan hubungan di luar kawin sebagai implikasi pengaturan pembuktian hubungan darah antara anak di luar kawin dengan laki-laki yang dianggap ayah kandungnya dan adanya hak-hak keperdataan atas hubungan anak dan ayah berikut keluarga ayah tersebut.
Meski tidak ada permasalahan dengan pengaturan dalam UU Administrasi Kependudukan, namun peraturan pelaksana ketentuan UU Administrasi Kependudukan masih merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan yang belum diubah berdasarkan putusan MK tersebut, sehingga ketentuan pelaksanaan tersebut, perlu diubah dengan terlebih dahulu mengubah ketentuan dalam UU Perkawinan dengan disesuaikan dengan putusan MK.
Putusan Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal yang diujikan merupakan inkonstitusional bersyarat, telah mengubah penafsiran ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan dengan putusan berupa :
1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";
2. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan";
3. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan umtuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga"
Secara umum, Putusan tersebut mengatur tentang mekanisme Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tersebut berlangsung, mulai berlakunya Perjanjian Perkawinan dan ketentuan mengenai perubahan atau pencabutan kesepakatan dalam Perjanjian Perkawinan.





Ketentuan Pasal-Pasal UU Perkawinan yang telah ditafsirkan oleh MK telah bersinggungan dengan ketentuan dalam KUHPer yang telah dicabut dengan diundangkannya UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan perlu ditinjau ulang berdasarkan kepercayaan umat beragama yang ada di Indonesia mengingat dasar perkawinan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan dan keadilan kepada masyarakat dan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pengaturan perkawinan dalam UU Perkawinan, maka putusan MK telah mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Adanya perubahan penafsiran Pasal-Pasal tersebut, maka perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin timbul dari perubahan tersebut yang berpotensi menjadi permasalahan di kemudian hari dalam rangka menjaga keamanan, kestabilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan adanya perubahan penafsiran pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang berimplikasi pada pengaturan pada peraturan perundang-undangan lain maka UU Perkawinan perlu diubah dengan menyesuaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan kondisi kemasyarakatan di Indonesia.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK. Oleh karena itu, perlu segera disusun Perubahan UU Perkawinan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 untuk dibahas bersama-sama antara DPR dan Pemerintah agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terjamin kepastian hukum.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →