Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 7/PUU-XV/2017 / 17-01-2017

No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kerugian Konstitusional Pemohon :
Dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo, para pemohon merasa bahwa
ketentuan: (1) ketentuan makar (2) pemberontakan; dan (3)
permufakatan jahat sering disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh
penguasa untuk membungkam pendapat kritis rakyatnya, bahkan
mengancam hingga membubarkan serikat-serikat dan organisasi yang
menurut subjektif penguasa dapat mengancam keamanan dan kesatuan
bangsa dan wilayah Indonesia. (Vide Perbaikan permohonan hlm. 39
angka 152). Pasal-pasal a quo dirumuskan secara samar-samar, elastis
terlalu luas, rumit dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai
perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana sehingga memberikan
peluang dan rawan terhadap penyalahgunaan oleh penguasa dan aparat
penegak hukum (kepolisian), oleh karenanya berpotensi dan secara
faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi para
pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28 serta Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu
bertentangan dengan nilai-nilai Negara hukum, asas kepastian hukum,
kebebasan menyatakan pikiran, sikap dan pendapat, kebebasan untuk
berekspresi dan melakukan perkumpulan.


Legal Standing Pemohon :
Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam
permohonannya dan terhadap kedudukan hukum (legal standing)
tersebut, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) Adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945:
Para Pemohon tidak menguraikan mengenai hak konstitusional yang
secara nyata dirugikan dengan berlakunya UU a quo, tetapi Para
Pemohon hanya menguraikan hak konstitusional yang diberikan oleh
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) dan
(3) UUD NRI Tahun 1945.

2) Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan
adanya pasal-pasal a quo dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung
serta tidak adanya potensi kerugian konstitusional yang akan terjadi. Para
Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal
a quo.

3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan
aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak memiliki kerugian konstitusional
sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo sehingga permohonan
menjadi samar dan kabur (obscuur lible) karena tidak ditemukan
pelanggaran hak konstitusional pada sebagian Pemohon dalam perkara a
quo dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo.

4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Para Pemohon
dengan berlakunya Pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Bahwa
kerugian yang dialami Para Pemohon, sesungguhnya bukanlah akibat
langsung dari berlakunya Pasal a quo, namun kerugian tersebut muncul
berdasarkan anggapan Para Pemohon bahwa dengan berlakunya pasal a
quo menjadikan tujuan perkumpulannya menjadi tidak terlaksana.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo sama
sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Para Pemohon
sebagai warga Negara, sehingga apabila pasal-pasal a quo diputuskan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap
Para Pemohon.

Oleh karena itu, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:
...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan
maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point
d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan
zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang
terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal
102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan
hukum“ (no action without legal connection).


Pokok Perkara :
Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut, DPR RI
berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan sebagai
berikut :

1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke empat UUD Tahun 1945
menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah
tercapainya tujuan negara dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bernegara tersebut seyogyanya menjadi
dasar falsafah dalam seluruh pembentukan Undang-Undang termasuk
KUHP. Sebagaimana dalam pertimbangan filosofis UU KUHP. Secara
filosofis Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan
orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Sehingga
dalam konteks Ke-Indonesiaan maka tujuan hukum pidana harus sesuai
dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil
bagi seluruh warga Negara. Lebih lanjut disebutkan bahwa negara
Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
UUD Tahun 1945, artinya hukum pidana menjadi instrumen negara yang
bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman,
tenteram dan tertib. Bahwa Indonesia sebagai Negara hukum telah
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945.
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Frederich Julius Stahl, ada
tiga ciri Negara hukum. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua,
pembagian kekuasaaan. Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-
undang dasar. Demikian pula menurut A.V Dicey, bahwa ciri dari rule of
law adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan proses
hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum
mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenang-
wenangan Negara terhadap warga Negara;

2) Bahwa dalam perspektif dasar negara pancasila dalam sila Pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pidana harus dipastikan merupakan
tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan
karena dendam dan pembalasan, melainkan seseorang dipidana
olehkarena pelaku telah berdosa. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD
Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.
Sehingga dalam kerangka menegaskan konsekuensi negara hukum maka
sudah sangat logis negara membentuk peraturan perundang-undangan
termasuk peraturan hukum pidana yang dijadikan sebagai dasar
penggunaan kewenangan negara dalam mempertahankan ketertiban dan
menerapkan hukuman pada pelaku yang menyebabkan ketidaktertiban
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Secara teoritis Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai Hukum
yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-
kejahatan terhadap kepentingan publik (umum/masyarakat), yang mana
perbuatan tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau
siksaan. Kata kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat
yang tiap-tiap orang merasakannya, bahwa itu jahat, seperti
pembunuhan, pencurian, penipuan dan sebagainya yang dilakukan oleh
manusia. Menurut Saparinah Sadli kejahatan atau tindak kriminal
merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada
dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang
sepi dari kejahatan. Lebih lanjut dinyatakan, perilaku menyimpang itu
merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-
norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat
menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan
sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya
ketertiban sosial.

4) Bahwa pemberlakuan KUHP merupakan bentuk tanggung jawab
Negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. KUHP
diberlakukan guna menyempurnakan peraturan-peraturan hukum Pidana
Hindia Belanda dan Jepang yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai
pancasila serta terdapat kesulitan dalam penerapannya. Bahwa saat ini,
RUU KUHP juga dalam proses pembahasan di DPR RI. Diharapkan pada
masa yang akan datang terdapat peraturan hukum pidana yang murni
yang merupakan produk hukum bangsa Indonesia dan mengedepankan
nilai-nilai Pancasila;

5) Bahwa dalam konteks hukum pidana, sebagai pengejawantahan
perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum, Pasal 1 ayat (1)
KUHP menyatakan secara tegas “tidak ada perbuatan yang dapat
dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana yang telah
ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1)
KUHP dalam intepretasi doktrinal dikenal dengan asas legalitas. Ahli Prof.
Dr. Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum mengatakan bahwa salah satu prinsip
yang paling mendasar dalam hukum pidana ini adalah asas legalitas, yang
mana menurut pendapat Machteld Boot yang mengutip Weigend, Jesheck
mengatakan : Didalam asas legalitas itu terkandung empat makna. Yang
pertama, adalah nullum crimen nulla poena sine lege praevia (tidak ada
perbuatan tanpa undang-undang yang jelas). Nullum crimen nulla poena
sine lege certa (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang
jelas). Nullum crimen nulla poena sine lege scripta (tidak ada perbuatan
pidana tanpa undang-undang tertulis). selanjutnya yang terakhir adalah
nullum crimen nulla poena sine lege stricta (tidak ada perbuatan pidana
tanpa undang-undang yang ketat);

6) Bahwa dengan banyaknya bentuk kejahatan yang diatur dalam
ketentuan Undang-undang, berarti banyak pula kepentingan hukum yang
dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan
hukum yang dilindungi, tetapi berbagai kepentingan hukum tersebut
dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar kepentingan hukum (R.
Tresna, 1959), yaitu:
a) Kepentingan Hukum Perorangan/Individu (individuale belangen);
b) Kepentingan Hukum Masyarakat (sociale belangen); dan
c) Kepentingan Hukum Negara (staat belangen).

7) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 7/PUU-
XV/2017 pada pokoknya menyatakan bahwa definisi jelas tentang frasa
makar yang terdapat dalam KUHP (Pasal 87, 104, 106,107,139a, 139b
dan 140) belum ada. Sehingga berakibat pada tidak adanya kepastian
hukum. Adapun kesalahan pemaknaan menurut Para Pemohon berakibat
pada bergesernya pemaknaan “Makar” yang terlihat nyata dalam pasal-
pasal yang ada dalam rancangan KUHP yang saat ini dibahas di DPR yang
akan melanggengkan situasi ketidakpastian hukum dan hilangnya
perlindungan hukum bagi Warga negara Indonesia dan pada gilirannya
akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi hukum pidana yang
berkeadilan.(Vide perbaikan permohonan halaman 6)

8) Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal
104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP yang pada
intinya sebagai berikut:

Dengan diberlakukannya pasal-pasal a quo, Para Pemohon merasa bahwa
ketentuan: (1) ketentuan makar (2) pemberontakan; dan (3)
permufakatan jahat sering disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh
penguasa untuk membungkam pendapat kritis rakyatnya, bahkan
mengancam hingga membubarkan serikat-serikat dan organisasi yang
menurut subjektif penguasa dapat mengancam keamanan dan kesatuan
bangsa dan wilayah Indonesia. (Vide Perbaikan permohonan hlm. 39
angka 152). Pasal-pasal a quo dirumuskan secara samar-samar, elastis
terlalu luas, rumit dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai
perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana sehingga memberikan
peluang dan rawan terhadap penyalahgunaan oleh penguasa dan aparat
penegak hukum (kepolisian), oleh karenanya berpotensi dan secara
faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi para
pemohon

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa
Terkait Pasal 87 KUHP yaitu “Dikatakan ada makar untuk melakukan
suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dan adanya
permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 ”. Artinya Suatu
perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Makar, apabila perbuatan
permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan niat dan pelaku. Pasal
53 menentukan secara eksplisit, bahwa perbuatan percobaan itu tidak
dapat dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena
keinginan sendiri secara sukarela. Pengaturan pasal ini telah sejalan dan
Tidak terlihat bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun
1945 yang berisi kandungan pasal “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum” . dalam perspektif Pasal 28D UUD NRI
Tahun 1945 pada ayat 1 adalah negara menegakkan supremasi hukum
bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hukum memegang peranan
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi
mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib,
lancar, dan sesuai aturan. Bahwa atas perbuatan makar yang normanya
telah diatur bahwa percobaan makar sudah dapat dipidana harus
dipahami bahwa regulasi tersebut demi menjaga kewibawaan
pemerintah. Demikian juga dalam pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 dimana dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi justru harus dipahami bahwa pengaturan pasal a
quo demi memberikan perlindungan kepada diri pribadi, keluarga pada
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atas prilaku
kejahatan makar.

9) Dalam Pasal 104 KUHP diatur mengenai Delik Makar yang
dilakukan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden dan
Wakil Presiden, yang pada mulanya telah diatur dalam Pasal 104 Wetboek
van Strafrecht, yang rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai
berikut:

“De aanslag ondernomen met het oogmerk om den Koning, de
regeerende Koningin of den Regent van het leven of de vrijheid te
berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de
doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste
twintig jaren”.

Artinya:
“Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan maksoed (niat) hendak
memboenoeh Baginda Radja, Baginda Ratoe (Radja perempoean) atau
Regent, atau dengan niat hendak merampas kemerdekaan mereka itoe
atau hendak mendjadikan mereka itoe tiada sanggoep memerintah,
dihoekoem mati atau pendjara seoemoer hidoep atau pendjara
sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen”.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal VIII angka 12 Undang-
Undang Nomor 1 tanggal 26 Februari tahun 1946, berita Republik
Indonesia II, kata-kata “den Koning, de regeerende Koningin of den
Regent” dalam rumusan Pasal 104 Wetboek van Srafrecht di atas diganti
dengan kata-kata den President of den Vice-President, sehingga rumusan
Pasal 104 Wetboek van Strafrecht atau Pasal 104 KUHP yang berbunyi
sebagai berikut:
“De aanslag ondernomen met het oogmerk om den President of den Vice-
President van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeeren
ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren”.

Artinya:
“Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa,
atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden
atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana
mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling
lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dalam perspektif Pasal 104, perbuatan Makar tetap dapat dihukum
meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri
secara sukarela. Dalam melakukan makar ini tersirat suatu perbuatan
berencana. Tetapi pembuat undang-undang tidak bermaksud demikian,
tidak hanya makar dengan perbuatan berencana namun bahkan makar
paling ringan saja sudah merupakan bahaya bagi keamanan Negara,
hingga ancaman hukuman yang terberat terhadap perbuatan makar itu
sudah dapat dipertanggung jawabkan menurut keadilan. Makar tidak
selalu dapat diartikan dengan serangan untuk dapat memenuhi ketentuan
pasal 104 tersebut sebagai suatu bentuk perbuatan pidana makar,
misalnya perbuatan dengan memberikan makanan/minuman yang
mengandung racun kepada presiden tetap dapat dikatakan sebagai
perbuatan makar meskipun dilakukan tanpa adanya serangan.

10) Terhadap ketentuan Pasal 104 KUHP, Djoko Prakoso menguraikan
unsur-unsurnya sebagai berikut :

Makar dengan maksud :
 menghilangkan jiwa presiden atau wakil presiden;
 merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden;
 menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan
pemerintahan.
Dengan maksud :
disini pelaku harus memiliki niat, kehendak atau tujuan.
Tujuan tersebut tidak perlu terlaksana dan maksudnya meliputi ketiga
unsur tersebut diatas.
Membunuh :
meliputi percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo 53 KUHP),
pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), dan pembunuhan yang
direncanakan (Pasal 340 KUHP).
Merampas kemerdekaan :
meliputi Pasal 333 KUHP dan Pasal 334 KUHP.
Tidak mampu menjalankan pemerintahan :
hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tidak diatur
limitatifnya, sebagaimana telah disampaikan pada angka 2) diatas, bahwa
hal ini terkait dengan perkembangan pengetahuan, budaya dan teknologi
dalam masyarakat secara nasional maupun global. Apabila dilakukan
pembatasan, maka apabila perbuatan yang mengakibatkan presiden
maupun wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan tidak
diatur dalam ketentuan limitatif tersebut, maka perbuatan tersebut tidak
dapat dikenai sanksi hukum dan tidak dapat dilakukan tindakan
pengamanan presiden maupun wakil presiden atas ancaman yang tidak
termasuk dalam ketentuan limitatif sebagaimana dimohon oleh pemohon
dalam permohonan a quo.
Presiden atau Wakil Presiden :
disini jelas bahwa obyeknya adalah tertentu, yakni Presiden dan Wakil
Presiden.

Terkait dengan ketentuan "makar", dalam Pasal 87 KUHP dinyatakan
bahwa
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat
untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti
dimaksud dalam pasal 53,

Pasal 53 KUHP berisi ketentuan yang menyatakan bahwa
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya
sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan
dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 104 KUHP memuat tindak pidana makar yang dilakukan dengan
tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau
Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan
mereka tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Adapun pidana
yang dijatuhkan yaitu penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Kata makar
jika dihubungkan dengan Pasal 104 KUHP diartikan sebagai serangan
atau penyerangan dengan maksud tidak baik. Dari Pasal 104 KUHP dapat
dijabarkan menjadi 3 (tiga) macam tindak pidana, yaitu:
1. Makar yang dilakukan dengan tujuan (oogmerk) untuk membunuh
kepala negara.
2. Makar yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan kemerdekaan
kepala negara.
3. Makar yang dilakukan dengan tujuan menjadikan kepala negara
tidak dapat menjalankan pemerintahan.

11) Bahwa Pasal 104 KUHP tersebut bertujuan melindungi kepentingan
negara, dalam arti luas melindungi kehidupan berbangsa, bernegara
karena batasan delik makar dalam pasal-pasal tersebut merupakan
pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang akan mengancam
keamanan negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, sehingga
apabila makar diartikan hanya dengan serangan, maka risiko yang
ditimbulkan terhadap negara akan lebih besar. Dalam melakukan makar
ini tersirat suatu perbuatan berencana namun pembuat undang-undang
tidak bermaksud demikian, tidak hanya makar dengan perbuatan
berencana namun bahkan makar paling ringan saja sudah merupakan
bahaya bagi keamanan negara, sehingga ancaman hukuman yang
terberat terhadap perbuatan makar itu sudah dapat dipertanggung
jawabkan menurut keadilan. Makar tidak selalu dapat diartikan atau
diidentikkan dengan suatu tindakan kekerasan saja atau serangan untuk
dapat memenuhi ketentuan Pasal 104 tersebut sebagai suatu bentuk
perbuatan pidana makar. Makar sebenarnya merupakan segala tindakan
yang dilakukan untuk merugikan kepentingan hukum tertentu dari
Presiden dan Wakil Presiden.

12) Bahwa makar masuk dalam kategori kejahatan atas kepentingan
hukum negara, makar berasal dari kata aanslag, yang menurut arti
harfiahnya adalah penyerangan atau serangan yang lebih diarahkan pada
menjaga kepentingan hukum negara atas kejahatan serangan. Terdapat
kemiripan antara unsur perbuatan makar dengan unsur di dalam Pasal 53
KUHP yang menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan percobaan itu
tidak dapat dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena
keinginan sendiri secara sukarela. Namun, dalam Pasal 104 KUHP,
perbuatan makar tetap dapat dihukum meskipun pelaksanaan
kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Dalam
melakukan makar ini tersirat suatu perbuatan berencana. Namun
demikian, rumusan Pasal 104 KUHP dalam hal ini bukan hanya ditujukan
kepada makar dengan perbuatan berencana saja, namun bahkan makar
paling ringan saja yang menimbulkan akibat bahaya terhadap keamanan
Negara, sudah dapat dikenakan ancaman hukuman (H.AK. Moch. Anwar.
Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung, 1982. Hlm. 218);

13) Bahwa ahli juga berpendapat pada dasarnya kesepakatan untuk
melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas
mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran atau benak pelaku. Apa
yang ada dalam pemikiran tidaklah dapat dipidana berdasarkan adagium
cogitationis poenam nemo patitur (seseorang tidak dapat dihukum hanya
karena yang ada dalam pemikirannya). Akan tetapi terhadap kejahatan-
kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari
kejahatan tersebut sampai pada tahap permulaan pelaksanaan, misalnya
dalam hal “permufakatan jahat”, pada tahap perbuatan persiapan saja
jika pembentuk undang-undang memandang perlu maka sudah dapat
dijatuhkan pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa frasa
“makar” tidak harus an sich dimaknai sebagai “aanslag” atau “serangan”,
karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tidak selesainya
perbuatan sudahlah dapat memenuhi unsur pidana perbuatan makar, jika
suatu niat dan permulaan pelaksanaan suatu perbuatan memiliki dampak
yang cukup luas dan membahayakan bagi keamanan bangsa dan Negara;

14) Bahwa istilah makar yang diatur dalam Wetboek van Strafrecht dan
yang diatur dalam KUHP adalah sama dan sampai saat ini masih dianggap
relevan dengan perkembangan saat ini. Terbukti dalam Rancangan KUHP
juga masih disebutkan tentang definisi makar sebagai niat untuk
melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya
permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Pemaknaan tersebut bukan
tidak menjawab definisi makar sebagaimana dalil Para Pemohon. Akan
tetapi pemaknaan tersebut telah dilakukan secara konsisten sebagaimana
telah ditetapkan dalam KUHP demi mempertahankan kehormatan kepala
negara sebagai salah satu simbol pemerintahan. Pelaksanaan dan
pemaknaan terhadap ketentuan suatu pasal dalam peraturan Perundang-
undangan tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa mengkaitkan
dengan ketentuan-ketentuan Pasal lainnya dengan kata lain, suatu
ketentuan pasal tidak dapat berdiri sendiri dan saling berkaitan dengan
ketentuan pasal lain.
Dengan demikian DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 104 tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Adanya
ketentuan hukum yang menjadi rujukan pelaksanaan suatu hukum dan
tindakan hukum merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1 ayat (3)
UUD Tahun 1945.

15) Bahwa ketentuan Pasal 106 KUHP terkait dengan makar yang
menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara, DPR RI
berpandangan bahwa integritas suatu negara adalah terjaminnya
keamanan dan keutuhan wilayah negara dari segala bentuk gangguan
baik yang bersumber dari dalam negara maupun dari luar negara.
Kejahatan yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah ini juga
dapat dianggap sebagai perbuatan makar. Pasal 106 KUHP ini Menurut
(Adami Chazawi, 2002) dalam buku Kejahatan terhadap keamanan dan
keselamatan negara disebutkan bahwa perbuatan makar ini tidak
diidentikkan atau tidak sama dengan kekerasan (geweld). Bahwa dalam
kejahatan ini tidak diperlukan benar-benar seluruh atau sebagian wilayah
RI jatuh ketangan/kedalam kekuasaan musuh atau terpisahnya sebagian
wilayah dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi
wujud permulaan pelaksanaan perbuatan dalam rangka mencapai
maksud tersebut. Dengan demikian obyek kejahatan pasal 106 KUHP ini
berupa kejahatan yang membahayakan kemanan dan keutuhan wilayah
yang dapat dikategorikan sebagai tindakan makar yaitu melakukan
perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah Republik
Indonesia ke tangan atau kedalam kekuasaan musuh dan melakukan
perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia.

16) Pendapat Adami Chazawi sejalan dengan pandangan Noyon-
Langemeijer, dimana dijelaskan tentang kebanyakan makar merupakan
tindakan kekerasan atau setidak-tidaknya percobaan untuk melakukan
tindak kekerasan seperti itu, namun tidak setiap makar harus diartikan
sebagai tindakan kekerasan, karena dalam praktek juga dijumpai
beberapa makar yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan suatu
tindak kekerasan, misalnya makar untuk mengubah bentuk pemerintahan
yang sah, dimana makar tersebut hanya merupakan suatu cara untuk
mencapai suatu tujuan tertentu;

17) Bahwa ketentuan Pasal 106 mengenai pelaksanaan tindak pidana
makar dengan tujuan menaklukkan suatu wilayah maupun memisahkan
sebagian wilayah negara tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan
membutuhkan sumber daya, modal dan persiapan yang terstruktur dan
sistematis yang selanjutnya oleh Para Pemohon dianggap disederhanakan
dengan adanya ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana makar.

18) Bahwa Perbuatan makar dalam Pasal 106 jo Pasal 87 KUHP adalah
perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
a. Melakukan “penyiapan alat, sarana dan prasarana” untuk membuat
sebagian atau seluruh Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan
sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah Negara kesatuan Republik
Indonesia.
b. Melakukan “pengumpulan semua informasi yang diperlukan” untuk
membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh
atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah kesatuan
Republik Indonesia.
c. Melakukan “penyusunan suatu perencanaan” untuk membuat
sebagian atau seluruh wilayah jatuh ketangan musuh atau menjadikan
sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI.
Tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dari
NKRI, tetapi cukup dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan
untuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah
Negara lain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan
terlepas dari NKRI. Bukti yang diperlukan cukup pada bukti adanya upaya
memisahkan sebagian wilayah negara keluar dari NKRI, dan tidak
diperlukan sampai benar-benar berakibat timbulnya keadaan dimana
wilayah itu benar-benar terpisah dari NKRI.

19) Bahwa Pasal 106 KUHP dengan pertimbangan berdasarkan unsur-
unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud
yang berarti adanya maksud pribadi dari para pelakunya untuk membawa
seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau
untuk memisahkan sebagian wilayah negara, yang berarti bahwa pelaku
tersebut harus mempunyai pengetahuan bahwa makar yang dilakukannya
itu memang telah ditujukannya untuk membawa seluruh atau sebagian
wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan
sebagian wilayah negara. Makar merupakan sebuah serangan dimana
objek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah negara. Para
pelaku tindak pidana makar berusaha memisahkan sebagian daerah dari
NKRI. Makar dapat menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara
dimana integritas suatu negara adalah terciptanya keamanan dan
keutuhan wilayah negara. Oleh karena itu keamanan dan keutuhan
wilayah negara adalah wajib dipertahankan. Meletakkan wilayah negara
ke dalam kekuasaan musuh itu artinya menyerahkan wilayah negara pada
kekuasaan asing sedangkan memisahkan wilayah negara adalah
memisahkan wilayah Papua dan menjadikannya negara yang berdiri
sendiri. Bahwa rumusan Pasal 106 KUHP kaitannya dengan kebebasan
berpendapat dan berserikat yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945
dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak
membatasi dan melanggar kebebasan yang merupakan hak asasi para
pemohon, selain itu tujuan dan rumusan pasal tersebut sudah sesuai
dengan asas kepastian hukum, artinya ketentuan Pasal 106 KUHP tidak
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

20) Terkait dengan Pasal 107 ayat (1) KUHP, DPR RI berpandangan
bahwa perbuatan makar yang dapat dipidana pada dasarnya berupa
wujud permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan menggulingkan
pemerintahan atau tergulingnya pemerintahan dan tidaklah perlu berupa
perbuatan yang begitu dahsatnya dengan kekerasan dalam rangka
mencapai tujuan tersebut. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 107
KUHP tersebut, perbuatan provokatif yang telah terbukti melakukan
perbuatan permulaan yang dapat dianggap merongrong pemerintahan
yang sah atau dengan maksud mengganggu proses pemerintahan dengan
menghasut lisan melalui orasi pada saat demonstrasi maupun menghasut
secara tertulis melalui tulisan dengan brosur dan pamlet yang pada
intinya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan meskipun tidak
dilakukan dengan perbuatan mengangkat senjata ataupun dengan
tindakan kekerasan tetap dapat dianggap sebagai perbuatan makar.
Demikian juga dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP yang menentukan
pemberatan pidana pada pimpinan atau orang yang mengatur makar
tersebut dengan penjara pidana seumur hidup atau maksimum 20 tahun.

21) Bahwa KUHP telah mengalami beberapa perubahan salah satunya
melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berkaitan Dengan Kejahatan
Keamanan Negara, dengan menambahkan 6 (enam) ketentuan baru di
antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang
dijadikan Pasal 107 huruf a, Pasal 107 huruf b, Pasal 107 huruf c, Pasal
107 huruf d, Pasal 107 huruf e, dan Pasal 107 huruf f. Di dalam
perubahan Pasal 107 KUHP tersebut ketentuan tentang apa yang
dimaksud dengan makar diperinci kembali dan diuraikan unsur-unsurnya
sehingga menjadi lebih jelas dan terukur kriterianya serta terhindar dari
multitafsir. Adanya perubahan ini didasari oleh pertimbangan bahwa
KUHP terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan
terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat
dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;

22) Bahwa terkait dengan hak asasi manusia yang berkenaan dengan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum; kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya; dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat sebagaimana diatur dan dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat
(3) UUD Tahun 1945, kebebasan tersebut tidak berlaku secara mutlak.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berisi :

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan kebebasan hak asasi
seseorang tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya tanpa tanggung
jawab, karena wajib pula tunduk pada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal ini pelaksanaan
kebebasan menyatakan pikiran dengan Iisan maupun tulisan telah diatur
baik oleh KUHP maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Kedua peraturan
perundang-undangan tersebut merupakan sebagian dari pembatasan
yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

23) Bahwa ketentuan Pasal 108 mengatur tentang tindak kejahatan
terhadap pemerintah Indonesia yang berarti adalah kejahatan terhadap
negara. Apabila dicermati ulang, ketentuan Pasal 108 KUHP tidak
menentukan bahwa kejahatan tersebut ditujukan pada pegawai
pemerintahan melainkan dalam rangka melawan pemerintah Indonesia
yang dengan kata lain ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan
maupun menjadikan pemerintah melalui Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia tidak dapat memerintah maupun melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam pemerintahan. Ketentuan ini masih berkaitan dengan
ketentuan Pasal 104 KUHP. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) mengatur
tentang hukuman 15 tahun penjara bagi pelaku pemberontakan yang
terdiri atas orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata
maupun orang yang bermaksud melawan Pemerintah Indonesia
menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan
yang melawan Pemerintah dengan senjata, sehingga jelas ketentuan ini
berlaku bagi perorangan maupun kelompok orang yang bergabung
dengan kelompok maupun yang menyerbu bersama-sama untuk melawan
Pemerintah Indonesia dengan menggunakan senjata. Lebih lanjut, dalam
Pasal 108 ayat (2) ditentukan bahwa para pemimpin dan para pengatur
pemberontakan diancam penjara seumur hidup atau penjara sementara
hingga paling lama 20 tahun. Tindakan melawan Pemerintah Indonesia
dapat disebut dengan pemberontakan berdasarkan ketentuan dalam
Pasal ini. Namun sebagaimana telah disebutkan oleh DPR RI dalam
penjelasan sebelumnya, ketentuan Pasal ini menuntut adanya pembuktian
adanya maksud untuk melawan Pemerintah Indonesia melalui mekanisme
Pengadilan.

24) Bahwa menurut Satochid Kartanegara, perlawanan bersenjata yang
dilarang dalam Pasal 108 KUHP bukanlah hanya perlawanan bersenjata
terhadap Pemerintah Indonesia secara keseluruhan semata-mata,
melainkan juga mencakup perbuatan melakukan perlawanan bersenjata
terhadap suatu kekuasaan umum, baik di pusat maupun di daerah,
seperti kepolisian setempat, kejaksaan setempat, dan sebagainya. dengan
maksud untuk merampas dan menduduki bagunan-bangunan tersebut,
apabila untuk mencapai maksud mereka, mereka telah dianggap
melakukan pemberontakan dengan senjata. Bahwa Pasal 108 KUHP
merupakan hukum normatif, sedangkan hak Sebagai hukum normatif,
Pasal 108 KUHP, tetap dapat digunakan oleh pengadilan sebagai dasar
yuridis untuk menyatakan pelaku pemberontakan bersalah. Pembelaan
dari sudut hak asasi manusia, yaitu keinginan untuk merdeka dari
pemerintah yang ada, pada umumnya bukan merupakan alasan
pembenar atau alasan pemaaf yang bersifat yuridis untuk
pemberontakan. Hal ini karena pemerintah suatu negara berkewajiban
menjaga keutuhan negara dan kewibawaan pemerintah. Rumusan hak-
hak asasi yang dikenal juga tidak ada yang menegaskan adanya hak
memberontak dari pemerintah yang ada. Pengecualiannya hanyalah
apabila pemberontakan itu merupakan pemberontakan dari suatu bangsa
untuk bebas dari penjajahan bangsa lain. Dalam alinea pertama
Pembukaan UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa “kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri
keadilan”.

25) Bahwa Pasal 88 KUHP, menyatakan “dikatakan ada permufakatan
jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan
kejahatan” kemudian pasal 110 ayat (1) KUHP, menyatakan
“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104,
pasal 106, pasal 107, dan pasal 108 diancam berdasarkan ancaman
pidana dalam pasal-pasal tersebut”. Adapun Pasal 104, Pasal 106, Pasal
107, dan pasal 108 KUHP tersebut mengatur terkait tindak pidana yang
sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti
upaya makar dan/atau pemberontakan. Permufakatan jahat menurut
Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua
orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan.
Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih
mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada
akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada
tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan
delik. Tindak pidana permufakatan jahat ini berbeda dengan tindak
pidana percobaan (poging) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam
tindak pidana percobaan harus memenuhi tiga unsur, yaitu niat,
permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar
kehendak pelaku. Namun demikian, tindak pidana permufakatan jahat
cukup dengan niat saja telah dapat dihukum. Berdasarkan Pasal 110 ayat
(1) KUHP, perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan permufakatan
jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106,
107 dan 108 KUHP. Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat
berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (staatsgevaarlijke
misdrijven), seperti upaya makar dan pemberontakan. Bahwa
permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dalam Pasal 104, Pasal
106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP sudah memidanakan suatu
perbuatan yang masih dalam tingkat persiapan. Bahwa tidak perlu apakah
“niat” tersebut telah terpenuhi, melainkan cukup telah diwujudkan dalam
permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP,
maka makar itu telah terpenuhi, cukup dengan bermufakat, menyetujui
atau bersepakat untuk melakukan makar maka si terdakwa dapat
dihukum;

26) Bahwa ketentuan Pasal 110 KUHP bukanlah aturan yang berdiri
sendiri namun berkaitan dengan ketentuan Pasal 104, Pasal 106, Pasal
107 dan Pasal 108 KUHP yang mana telah dinyatakan dalam ketentuan
Pasal 110 ayat (1) dan merupakan kejahatan terhadap negara. Ketentuan
Pasal 110 KUHP tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 dimana Rule of Law sebagaimana disebutkan oleh
Para Pemohon a quo merupakan sistem hukum yang jelas, mudah
dipahami dan menjaga tegaknya keadilan terhadap anggapan Para
Pemohon bahwa Pasal 110 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945, DPR RI menjelaskan bahwa
frasa "permufakatan jahat" yang dianggap Para Pemohon multi
interpretatif, dalam penjelasan Djoko Prakoso dinyatakan bahwa
perbuatan mufakat jahat dalam Pasal 110 KUHP ayat (1) merupakan
perbuatan yang dilarang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KUHP
yaitu suatu perbuatan pemufakatan atau kesempatan untuk melakukan
kejahatan yang mana kejahatannya sendiri belum nampak dan masih
dalam tahap persiapan atau perencanaan. Dalam kaitannya dengan
pemerintahan negara dan keamanan negara, dalam ketentuan Pasal 88
bis dinyatakan :
dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau
mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.
Dalam kaitannya dengan anggapan para pemohon bahwa ketentuan
Pasal 110 KUHP bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena melanggar kepastian
hukum dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat maka terhadap anggapan tersebut, DPR RI beranggapan hal
tersebut tidaklah benar. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh
Para pemohon dalam Pasal 110 KUHP tersebut telah tercapai dan
terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul dan menyatakan
pendapat, ketentuan Pasal 110 KUHP ini tidak melanggar hak Para
Pemohon a quo. Dalam kaitannya dengan melakukan protes terhadap
kinerja pemerintah, hal ini dapat dilakukan oleh siapapun yang tentunya
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan tertib
dan santun.

27) Terkait Pasal 139a, 139b dan 140 KUHP yang merupakan kejahatan
terhadap kepentingan hukum negara sahabat. DPR RI berpandangan
bahwa setiap negara memiliki spirit dalam mempertahankan negaranya
masing-masing yang demikian harus dihormati oleh negara lain termasuk
dari warga negara suatu negara. Meskipun Kejahatan atas pasal tersebut
tidak secara langsung menyerang kepentingan hukum negara di dalam
negeri akan tetapi kejahatan tersebut juga memiliki derajat yang hampir
sama dengan kejahatan makar sebagaimana yang diatur dalam pasal
(104, 106 dan 107) KUHP. Secara umum Pasal kejahatan atas keutuhan
negara dan pemerintahan serta kejahatan pada negara sahabat yang
diatur dalam pasal (106, 107, 139 a, 139 b dan 140) KUHP tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28G ayat (1) setidaknya pada argumentasi bahwa pemidanaan pada
pelaku kejahatan makar yang dilakukan dengan maksud untuk
mengganggu keamanan suatu negara dan negara lain dapat dibenarkan
secara logis sebab berkaitan dengan kedaulatan suatu negara.
Pengaturan norma makar pada keamanan negara dan negara lain sebagai
kejahatan luar biasa dapat dibenarkan sebab telah bersesuaian dengan
pengakuan hak dasar berupa rasa aman sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Segala
bentuk kejahatan pasti mereduksi rasa aman dan dapat menimbulkan
ketakutan. Kejahatan pada pemerintahan baik berupa gangguan dan
ancaman mesti memberikan efek ketakutan pada warga negara.

28) Bahwa tidak diuraikannya dan tidak adanya penjelasan terhadap
unsur-unsur makar tidak mengurangi substansi makar yang pada intinya
merupakan bagian dari delik-delik terhadap keamanan negara. Makar
terhadap negara dan bentuk pemerintahan negara merupakan tindak
pidana yang berbahaya yang mengancam kelestarian bangsa dan negara
Indonesia. Ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam hal ini adalah
keamanan negara termasuk Keamanan kepala negara, keamanan wilayah
negara, dan keamanan bentuk pemerintahan negara. Bahwa frasa
“makar” dalam ketentuan Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal
139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP meskipun tidak dimaknai secara
an sich sebagai “aanslag” atau “serangan” tidaklah bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Bahwa frasa
“pemberontakan dalam Pasal 108 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3) dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, dan frasa “permufakatan
jahat” dalam Pasal 110 KUHP tidak betentangan dengan Pasal 28 dan 28E
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal a quo telah sejalan dengan
amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para
Pemohon. Ketentuan pasal-pasal a quo telah jelas dan tidak bersifat
multitafsir, karena pada kenyataannya Para Pemohon tetap dapat
menjalankan kewenangan konstitusional Para Pemohon untuk
menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan,
pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan dalam hukum
pidana di Indonesia

29) DPR RI berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi
pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai
negative legislator, yang menyatakan bahwa:
..”Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat
menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan
rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian,
Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah
ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi
dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru
yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas
pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

Demikian juga mengutip pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna
bahwa:

..”Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya,
Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-
undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma
baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.”
(Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma :
www.hukumonline.com).”

Oleh karena itu, pasal-pasal a quo merupakan pasal yang tergolong
sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open
legal policy) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari
konstitusi. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami
bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan
merupakan objectum litis bagi pengujian undang-undang, namun
merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang
(open legal policy)

7/PUU-XV/2017

Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal
140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(KUHP)

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat(1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945