Keterangan DPR Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 2/PUU-XV/2017 / 06-01-2017

No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf "i"menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan pinsip keadilan karena masih dibolehkannya kepersertaan para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepoiisian daiam proses Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada 15 Pebruari 2001. Menurut Pemohon tindakan tercela yang dilakukan oleh salah seorang colon Gubernur DKI Jakarta seharusnya menggugurkan kepesertaannya. sepatutnya menggugurkan kepersertaan yang bersangkutan

2/PUU-XV/2017

Pasal 7 ayat (2) huruf "i" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang

Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945