Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM / 11-01-2018

1. Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Januari 2018, Pukul 14.10 WIB,
Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan
Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum) dalam Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 Perihal Kelembagaan Penyelenggaraan
Pemilu di Aceh.

2. Bahwa Permohonan Pengujian UU Pemilihan Umum dalam Perkara
Nomor 61/PUU-XV/2017 diajukan oleh Kautsar dan Samsul Bahri pada
tanggal 22 Agustus 2017 yang menguji Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b,
Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d dan dalam Perkara Nomor
66/PUU-XV/2017 diajukan oleh Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. pada tanggal
28 Agustus 2017 yang menguji Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d yang
dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A ayat
(1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
yang pada pokoknya mengatur mengenai Kelembagaan Penyelenggaraan
Pemilu di Aceh yang merupakan bagian dari kelembagaan
penyelenggaraan Pemilu secara nasional dan bagian dari kekhususan atau
keistimewaan Aceh dalam UU Pemerintahan Aceh, serta pelibatan DPRA
dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan pada proses pembentukan
atau perubahan UU Pemilihan Umum oleh pembentuk undang-undang.

3. Bahwa pada Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, Pukul 11.00 WIB dan
Selasa, tanggal 14 November 2017, Pukul 15.00 WIB, dalam Agenda
Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan DPR, Tim Kuasa DPR yang
diwakili oleh H. Arsul Sani S.H., M.Si dan Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si.,
telah memberikan dan menyampaikan Keterangan DPR kepada
Mahkamah terhadap Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017.

4. Bahwa dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017, perwakilan DPR dihadiri oleh Pejabat dan
Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI.

1. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 61/PUU-
XV/2017
Bahwa dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 557 ayat (2) UU
Pemilihan Umum sebagai berikut:
a. bahwa meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan
terhadap Pasal 56 UU Pemerintahan Aceh yang mengatur, klausul Pasal
557 ayat (2) UU Pemilihan Umum dengan sendirinya telah mencabut
pasal yang berkenaan dengan Pemilihan Umum berlakunya Pasal 571
huruf d UU Pemilihan Umum telah mengubah substansi UU Pemerintahan
Aceh yang berkenaan dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di
Aceh;
b. bahwa sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh, meskipun KIP dan
Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UU
Pemerintahan Aceh, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah
bagian bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh.
Kemudian KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki
nama sendiri yang berbeda dengan dari penyelenggara Pemilu di daerah
lain, demikian pula dengan keanggotaan KIP, termasuk prosedur atau
tata cara pengisian keanggotaannya. Namun sekalipun terdapat
perbedaan, hal itu bukanlah bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri.
Berdasarkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan hanya
KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu, maka
dapat dikonstruksikan secara konstutional bahwa KIP sebagai bagian dari
KPU. Setelah KPU, KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU dimana KIP
diberi kewenangan sesuai dengan UU Pemerintahan Aceh untuk
menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Dalam konteks demikian,
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, demikian pula
halnya dengan Panwaslih yang pada dasarnya sama dengan Bawaslu;
c. bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pemerintahan Aceh telah menegaskan
bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU. Oleh
karena itu kewenangan KIP bukan diberikan oleh UU Pemerintahan Aceh,
melainkan merujuk kepada konteks sejarah keberadaan KPU dan
kelahiran serta keberadaan KIP aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan
d. bahwa jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi
keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/Kota hendak dilakukan perubahan hendak dilakukan
perubahan, dan hal itu sesuai dengan hierarkis penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam
bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dalam hal ini, apabila
pembentuk undang-undang hendak mengubah ketentuan yang diatur
dalam UU Pemerintahan Aceh, maka hal itu mengacu kepada UU
Pemerintahan Aceh yaitu Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269. Jika prosedur
demikan tidak ditempuh, maka norma undang-undang yang substansinya
berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang
diatur dalam UU Pemerintahan Aceh maupun yang mengubah ketentuan
UU Pemerintahan Aceh akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian
hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan,
yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Bahwa dalam Amar Putusan MK Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017,
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang berbunyi
“Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
berdasarkan Undang-Undang ini” bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum tidak dapat diterima.
4) Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 66/PUU-
XV/2017
Bahwa dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017, MK memberikan
pertimbangan hukum terhadap Pengujian Pasal 571 huruf d UU Pemilihan
Umum sebagai berikut:
a. bahwa berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum telah
mengubah substansi UU Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan
kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh dimana MK telah
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK
Nomor 61/PUU-XV/2017;
b. bahwa meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh
bukan merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh,
namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati. Oleh
karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama
maupun komposisi keanggotannya, maka proses atau tata caranya
memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh;
c. bahwa kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian
tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara
nasional. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan
datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu.
Namun perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses dan tata cara
dalam UU Pemerintahan Aceh; dan
d. bahwa MK tidak memperoleh cukup bukti yang dapat menyakinkan
bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum
telah dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA sesuai prosedur
pembentukan dan perubahan UU Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 8
ayat (2) juncto Pasal 269 UU Pemerintahan Aceh. Sehingga Pasal 571
huruf d UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dalam Amar Putusan MK dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017,
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2) Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang berbunyi
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. Pasal 57 dan Pasal 60
ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
3) Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan
dengan Pasal 557 UU Pemilihan Umum tidak dapat diterima.
4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 61/PUU-
XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk
mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif
Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-
XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU
Pemilihan Umum.