Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI / 20-03-2018

1. Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 diajukan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Abdul Hakim, yang dikuasakan kepada Eep Ependi, S.H

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 55 UU MK, yang berketentuan: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa Pasal 55 UU MK dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

4. Bahwa dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 93/PUU- XV/2017, perwakilan DPR dihadiri oleh
Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, MK
memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian
Pasal 55 UU MK sebagai berikut:
a. Pertama, bahwa mengajukan permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan merupakan
hak setiap warga negara atau badan hukum atau kesatuan
masyarakat hukum adat yang merasa hak
konstitusionalnya dan hak hukumnya terlanggar oleh
berlakunya suatu norma. Secara konstitusional,
permohonan pengujian tersebut dapat dilakukan melalui
Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, dan
melalui Mahkamah Agung terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam
konteks ini, mekanisme pengujian peraturan perundang-
undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku
kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum
yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau
peraturan perundang undangan di bawah undang-
undang;
Bahwa oleh karena mekanisme pengujian peraturan
perundang-undangan merupakan sebuah mekanisme
kontrol untuk menjamin bahwa produk hukum yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan tidak melanggar hak asasi manusia
atau hak konstitusional warga negara, maka keberadaan
mekanisme judicial review haruslah dinilai dari sisi
kepentingan warga negara sebagai pencari keadilan.
Dalam hal ini, kepentingan orang atau badan hukum yang
merasa hak konstitusional atau hak hukumnya terlanggar
akibat keberlakuan sebuah norma yang harus menjadi
prioritas ketika menentukan kepastian hukum mana yang
harus didahulukan di antara beberapa dalil kepastian
hukum yang muncul;
b. Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK
sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk
memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian
peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang
undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya
sedang diuji di Mahkamah Konstitusi Kepastian hukum
yang diinginkan dari penghentian pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang tidaklah perlu
dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari
keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil.
Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian
hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian
tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan
sementara proses pengujian peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-
undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi;
Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 55 UU MK
dilaksanakan dalam bentuk menghentikan sementara
proses pengujian peraturan perundang- undangan
di bawah undang-undang yang undang-undang
sebagai dasar pengujianya sedang diuji Mahkamah
Konstitusi, maka kepastian hukum proses pengujian dan
juga kepastian hukum bagi pencari keadilan sesuai asas
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dapat
dipenuhi. Hanya saja, sebagaimana diterangkan
Mahkamah Agung, Pasal 55 UU MK diterapkan dalam
bentuk menghentikan proses pengujian peraturan
perundang-undangan di mana undang-undang yang
menjadi dasar pengujianya sedang diuji di Mahkamah
Konstitusi dengan menjatuhkan putusan akhir dengan
menyatakan bahwa permohonan pengujian materiil tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO)
Bahwa secara tekstual, maksud rumusan Pasal 55 UU MK
sesungguhnya adalah untuk menghentikan sementara. Hal
itu dapat dipahami dari penggunaan kata “dihentikan” dan
frasa “sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua
rumusan dalam norma tersebut sesungguhnya bermakna
bahwa penghentian proses pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah
Agung adalah untuk sementara waktu. Dengan konstruksi
demikian, tidak ada putusan akhir bagi permohonan
pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-
undang yang undang-undang sebagai dasar
pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi
hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hanya
saja, kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan
untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa
permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan
dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan”
telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.
Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi
norma Pasal 55 UU MK sendiri maupun ketidakpastian
hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses
peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat,
sederhana, dan biaya ringan;
Bahwa ketidakpastian hukum terhadap substansi norma a
quo terjadi karena maksud yang terkandung dalam
Pasal 55 UU MK hanya sebagai penghentian
sementara sebagaimana dijelaskan Pemerintah dan
Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait, ternyata tidak
saja dapat dimaknai demikian. Norma tersebut juga
mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan
dengan putusan akhir dengan amar menyatakan
permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh
Mahkamah Agung. Putusan akhir dengan amar tidak dapat
diterima yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai
sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan
proses pengujian secara tetap.
Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak
diajukan lagi, maka harus dengan cara mengajukan
permohonan baru, di mana hal tersebut harus
disertai dengan membayar biaya permohonan lagi,
sebagaimana diterangkan oleh Pemohon yang dibenarkan
oleh Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan.
Oleh karena itu, norma Pasal 55 UU MK, khususnya
kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian
hukum dan tidak sejalan dengan prinsip
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
sebagaimana yang menjadi amanat UU Kekuasaan
Kehakiman;
Bahwa dalam konteks pemaknaan yang menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana
telah diuraikan di atas adalah terjadi karena apabila
permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-
undangan yang undang-undang sebagai dasar
pengujiannya sedang diuji Mahkamah Konstitusi
dihentikan dengan putusan akhir yang menyatakan tidak
dapat diterima Putusan tidak dapat diterima dapat
dimaknai bahwa terdapat syarat formil semata yang tidak
terpenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Pemohon. Dalam hal ini, pengujian terhadap undang-
undang yang menjadi dasar pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak
berhubungan dengan kepentingan hukum pencari keadilan
yang dijadikan sebagai penyebab terhadap dinyatakannya
permohonan uji materiil peraturan perundang-undang di
bawah undang-undang tersebut tidak dapat diterima.
Artinya, pencari keadilan yang mengajukan permohonan
uji materiil telah dirugikan oleh sesuatu yang bukan
merupakan kesalahannya. Dengan demikian,
Pemohon uji materiil harus menanggung risiko berupa
permohonannya diputus dengan dinyatakan tidak dapat
diterima hanya karena undang-undang yang menjadi dasar
pengujian sedang diuji pula oleh Mahkamah Konstitusi;
Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum
tersebut adalah keberadaan kata “dihentikan”, maka
beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut
inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai
menjadi “ditunda pemeriksaannya”. Pemaknaan
demikian juga sejalan dengan maksud awal perumusan
norma Pasal 55 UU MK sebagaimana juga diterangkan
Pemerintah. Bahkan, makna demikian jauh lebih
memberikan kepastian hukum terhadap teks norma
maupun kepastian hukum bagi proses uji materiil oleh
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga
kepastian hukum bagi pencari keadilan yang mengajukan
permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang;
c. Ketiga, bahwa terkait kekhawatiran akan akibat
hukum dimaknainya kata “dihentikan” sebagai “ditunda
pemeriksaannya” terhadap terlampauinya tenggang waktu
pemeriksaan permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, Mahkamah berpendapat
kekhawatiran demikian tidak perlu terjadi sebab waktu
selama berlangsungnya penundaan tersebut tidak turut
diperhitungkan;
Bahwa dengan menegaskan makna kata “dihentikan”
adalah “ditunda pemeriksaan”, maka hal demikian
sama sekali tidak akan bertentangan dan menyebabkan
tidak pastinya jangka waktu proses uji materiil yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya norma
undang-undang, dalam hal ini Pasal 55 UU MK, yang
menyatakan bahwa proses pemeriksaan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang undang-undang sebagai dasar pengujiannya
sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka penghitungan
jangka waktu proses pengujian permohonan oleh
Mahkamah Agung disesuaikan dengan penundaan itu.
Dalam arti, ketika penundaan dilakukan,
makapenghitungan waktu uji materiil oleh Mahkamah
Agung juga dihentikan sementara waktu hingga dimulai
kembali proses pemeriksaan setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi;
Bahwa oleh karena itu, sekalipun kata “dihentikan”
dimaknai menjadi “ditunda pemeriksaaannya”, hal
itu sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya
ketidakpastian hukum mengenai tenggang waktu
pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini tidak
dapat dijadikan dasar untuk memaknai bahwa
kata “ditunda” harus dimaknai dengan menjatuhkan
putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima
terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-
undangan yang undang-undang sebagai dasar
pengujiannya sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi
dengan alasan terlampauinya waktu;
d. Keempat, bahwa mengenai akibat hukum
munculnya ketidakpastian hukum apabila
kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaan”, sejalan
dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya,
sekalipun kata “dihentikan” dimaknai dengan “ditunda
pemeriksaannya”, sama sekali tidak akan terjadi
pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian undang-undang dengan putusan Mahkamah
Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang. Dalam hal putusan pengujian
undang-undang, misalnya ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan
proses pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang
pengujiannya telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi. Dalam konteks ini, tidak ada persoalan dan
tidak ada peluang terjadinya pertentangan putusan
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam
pengujian peraturan dalam satu jenjang hierarki norma.
Seandainya putusan pengujian UU dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga
tinggal melanjutkan proses pemeriksaan
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang
norma yang diuji ada kaitannya dengan norma peraturan
perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah
Agung. Apabila ternyata putusan Mahkamah Konstitusi
menyebabkan batal atau hilangnya norma yang menjadi
dasar pengujian, atas dasar itulah Mahkamah Agung
menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak.
Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat potensi
pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung ketika kata “dihentikan”
dimaknai “ditunda pemeriksaannya”;
e. Kelima, bahwa mengenai akibat hukum
memaknai kata “dihentikan” dengan “ditunda
pemeriksaannya” terhadap penumpukan perkara di
Mahkamah Agung. Ketidapastian hukum substansi norma
maupun kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam
proses pengujian peraturan perundang-undangan tidak
dapat dibandingkan atau ditukarkan dengan masalah
administratif penumpukan perkara. Dalam arti,
penumpukan perkara tidak dapat dijadikan alasan untuk
membiarkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat
kata “dihentikan” dalam Pasal 55 UU MK terus dibiarkan
tanpa kepastian penafsiran;
Bahwa sekalipun seandainya terjadi penumpukan
perkara pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang akibat
undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang
diuji oleh Mahkamah Konstitusi, quod non, masalah
tersebut memiliki kemudaratan yang lebih sedikit
dibandingkan bila membiarkan ketidakpastian hukum yang
ditimbulkan norma Pasal 55 UU MK terus dipertahankan.
Penumpukan hanya akan berdampak pada
bertambahnya beban kerja lembaga, sementara
ketidakpastian yang terkandung dalam norma akan
menyebabkan hak-hak konstitusional dan hak hukum
warga negara akan terlanggar.

2. Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
menyatakan sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya;
2) Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan, “Pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib
dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar
pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses
pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan
Mahkamah Konstitusi”, sepanjang mengenai
kata “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang yang sedang dilakukan
Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila
undang-undang yang menjadi dasar pengujian
peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian
Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah
Konstitusi”;
3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor
93/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan diatas, untuk
mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar
Kumulatif Terbuka.
2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan
UU MK.