Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) / 01-05-2017

No. 5/2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung

UU Mahkamah Agung selama ini telah diajukan uji materiil beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi, namun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini tercatat ada 2 putusan yaitu Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dan Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013. Selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013, dimana putusan tersebut ternyata berdampak terhadap substansi yang terdapat dalam UU Mahkamah Agung. Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 diputuskan bahwa Pasal 36 UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris” dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya . Dimana Pasal yang diujikan yaitu Pasal 8 ayat (2), 8 ayat (3), dan 8 ayat (4) UU Mahkamah Agung serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial. Terakhir, dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdampak pada ketentuan yang sama yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Sedangkan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung tersebut tidak ikut diajukan dalam pengujian tersebut sehingga tidak ikut diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.

Dalam Putusan Perkara Nomor 67 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum diundangkannya UU Advokat disebut “Penasehat Hukum”) yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalam ketentuan Pasal 12 UU Advokat yang ayat (1)nya menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat.” Putusan ini juga mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan ketidakpastian hukum. Dalam Putusan Perkara Nomor 27 Tahun 2013 pada dasarnya mekanisme check and balances merupakan hubungan antara lembaga yang berada dalam posisi setara. Putusan ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir konstitusi tetapi juga melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan ketidakpastian hukum khususnya ketidakharmonisan peraturan antara UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang berada di bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial yang independen adalah untuk mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman melalui perbaikan pola perekrutan hakim agung yang dilakukan oleh badan khusus yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam Putusan Perkara Nomor 34 Tahun 2013 memiliki dampak terhadap UU Mahkamah Agung bahwa dengan adanya putusan tersebut maka diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU Mahkamah Agung khususnya terhadap ketentuan tentang berapa kali upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam hal perkara pidana dan perdata harus direformulasi secara berbeda sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

Terdapat ketidakcermatan perumusan dalam proses perubahan UU 14 Tahun 1985 menjadi UU 5 Tahun 2004 yang tidak mengubah Pasal 36 UU 14 Tahun 1985, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Bahwa Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945. Diperlukan reformulasi ulang di dalam Pasal 66 UU Mahkamah Agung. Ketentuan UU Mahkamah Agung harus mengikuti hasil Putusan Mahkamah Konstitudi Perkara Nomor 34 Tahun 2013.

Hasil analisis dan evaluasi UU Mahkamah Agung adalah perlunya beberapa ketentuan di dalam UU Mahkamah Agung yang diperlukan reformulasi ulang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2004, Nomor 27 Tahun 2013, dan Nomor 34 Tahun 2013. Adapun keharusan pembentuk undang-undang untuk segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.